Gerakan Feminisme dan Bung Karno

Karena Anda seorang Presiden dan bukan Raja. Dan bagaimana kita membangun revolusi nasional jika laki-lakinya bertolak dari pikiran feodal semacam itu?

bung-karno-dan-gerakan-feminisme

Sejak awal kemunculan gerakan perempuan di Indonesia, selain mengusung aspirasi kemerdekaan dan revolusi nasional, juga memperjuangkan prinsip-prinsip kesetaraan dengan kaum pria. Penolakan pada poligami jadi salah satu agenda utama.

Sejarah mencatat R.A Kartini misalnya, menolak syahwati kawin-mawin kaum pria, sekalipun dia sendiri gagal melawan tradisi itu. Di sini kita memang bisa berdebat, apakah tepat menempatkan Kartini sebagai pelopor gerakan feminisme, dibandingkan sosok Dewi Sartika atau Siti Soendari atau Rohana Kudus misalnya?

Benar, Kartini sebagai lambang emansipasi di Indonesia kita pungut dari orang-orang Belanda. Mereka, orang-orang Belanda itu ialah, meminjam istilah Pramodya Ananta Toer, “Kaum Ethisi”, yang sengaja mendudukan Kartini di atas panggung sejarah kebangkitan gerakan emansipasi kaum perempuan. Ya, itu benar. Tapi, perbincangan kita kali ini bukan soal keabsahan sejarah itu.

Kartini penting karena pada dirinya justru kita mudah melihat potret budaya feodalisme berkelidan dengan perilaku poligami kaum laki-laki. Poligami atau yang biasa Kartini sebut “permaduan” justru berasal dari tata hidup feodalisme itu sendiri, tempat Kartini lahir dan dibesarkan.

Kartini menyebut poligami sebagai kejahatan luar biasa. Dalam surat tanggal 23 Agustus 1900 untuk sobatnya, Stella Zeehandelaar, dia menulis: “Tidak wajarkah jika aku sendiri membenci, memandang rendah perkawinan, jika hasilnya merendahkan martabat dan menganiaya perempuan sedemikian rupa?”

Maka sejak masa awal abad ke-20, pro dan kontra poligami sudah menjadi wacana di Indonesia. Sehingga sekiranya kita bicara sejarah aspirasi kesetaraan dan emansipasi perempuan, sejak mula-mula isu penolakan poligami sudah jadi common plat form, setidaknya bagi gerakan perempuan di luar basis ideologi Islam. Ya, feodalisme dan poligami, ditolak kaum feminis dalam satu tarikan nafas mereka.

Segera saja isu poligami memasuki ranah politik. Pada kongres perempuan pertama tahun 1928, poligami menjadi salah satu topik kontroversial. Pro dan kontra kembali menyeruak. Namum memasuki 1930-an, wacana poligami sempat terpinggirkan. Dinamika pergerakan nasional pada tahun-tahun itu menuntut fokus perjuangan pada isu nasionalisme, kemerdekaan, dan revolusi nasional ketimbang isu-isu feminisme. Meski demikian menjelang kemerdekaan isu anti poligami boleh dikata menjadi salah satu penanda kemoderenan di kalangan kaum perempuan.

Ini tercermin pada novel “Manusia Bebas” (Buiten het Gareel) karya Soewarsih Djojopoespito yang terbit lima tahun sebelum Indonesia merdeka, 1940. Dalam novel itu terlukiskan cita-cita nasionalisme juga feminisme, seperti pada kutipan di bawah: “…Tetapi betul juga, poligami itu membuat seseorang seperti hewan belaka…. Siapapun yang menyebut dirinya seorang revolusioner, tak kan dapat tinggal diam saja; bahwa seorang perempuan dianggap lebih rendah daripada seorang laki-laki.”

Dengan demikian menjadi seorang revolusioner, selain bermakna sikap politik anti kapitalisme-imperialisme, anti feodalisme dan, bagi kalangan perempuan modern dan progresif, juga berarti politik anti poligami.

Pasca pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia dalam sidang KMB, yaitu memasuki tahun 1950-an poligami kembali menjadi tuntutan utama gerakan perempuan. Dalihnya ialah bahwa setelah kemerdekaan angka perceraian akibat poligami melonjak tajam, terutama di Jawa dan Madura.

Pemerintah parlementer waktu itu merespon tuntutan tersebut dengan membentuk Komisi Perkawinan melalui Kementerian Agama pada 1950. Komisi ini menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas dasar tak ada paksaan, suka sama suka, dan sekalipun poligami masih diizinkan tapi dengan persyaratan yang ketat.

Saat draf diserahkan dan digodok di parlemen, ironisnya justru terjadi kebuntuan. Celakanya di tengah kebuntuan pembahasan RUU, entah datang angin dari mana pemerintah tiba-tiba secara mengejutkan justru mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 19 tahun 1952. Salah satu isinya memberi tunjangan pensiun dua kali lipat bagi para pensiunan yang beristri dua.

Masyumi, Muslimat NU, dan dua organisasi perempuan menyatakan setuju. Sementara 19 organisasi perempuan di bawah kepemimpinan Perwani (Persatuan Wanita Indonesia) menentang pemborosan uang negara sekadar untuk mengongkosi poligami.

Pada 17 Desember 1953, yaitu pada hari ultah Perwani, mereka yang tidak setuju itu melakukan aksi protes. Aksi demo itu diterima oleh Presiden Soekarno selaku penandatangan Keppres, dan dijanjikan RUU Perkawinan itu segera dirampungkan menjadi UU (Saskia E. Wieringa, 2010).

Namun setengah tahun berselang sejak aksi protes Perwani itu, hubungan gerakan feminisme dan Presiden Soekarno justru semakin memburuk. Apa pasal? Ya, apalagi kalau bukan topik poligami!

Pada 7 Juli 1954, bertempat di Istana Presiden Cipanas, sebuah pesta perkawinan sederhana dilangsungkan. Meski sederhana dan tertutup bagi khalayak umum, tapi buntut dari pernikahan itu jelas tidaklah sederhana. Pasalnya pengantin laki-laki yang menikah itu masih berstatus suami orang. Selain itu, pada sosoknya-lah aspirasi penolakan poligami oleh gerakan feminis sebenarnya juga diharapkan dukungan politiknya. Ya, pada hari itu Presiden Soekarno mempersunting Hartini. Sebelumnya, Sukarno tentu meminta izin pada istrinya. Jelas Fatmawati tak ingin dimadu, tapi bukan Bung Karno jika kemudian membatalkan rencana permaduan itu.

Akibatnya, praktis hubungan antara gerakan feminisme dan Bung Karno, patah arang sudah! Perwani menyebut Bung Karno itu vrouwengek (tukang main gelap dengan perempuan)! Tak hanya itu, para aktivis Perwani juga mengirim seorang pengacara untuk membantu Ibu Fatmawati melakukan gugatan cerai pada suaminya. Tapi sialnya tak ada satu pun pejabat agama yang berani mengeluarkan surat cerai melawan kehendak poligami Presiden Soekarno.

Menurut Sudjinah Harlinah, anggota Gerwani, pasca demontransi di Salatiga yang berbuntut aksi pelemparan rumah Hartini, Bung Karno marah dan memanggil aktivis Gerwani terkemuka yaitu Salawati dan Mudigdo. Konon waktu itu Bung Karno bertanya, “kenapa kalian begitu ribut ketika saya kawin?”. Protes aktivis Gerwani itu sebagai pribadi, sebagaimana didokumentasikan oleh Saskia (2010) menjawab:

“Karena Anda seorang Presiden dan bukan Raja. Dan bagaimana kita membangun revolusi nasional jika laki-lakinya bertolak dari pikiran feodal semacam itu?”.

Ke mana Gerwani, sebagai organisasi terkait isu poligami Bung Karno? Gerwani yang merupakan gerakan perempuan termaju pada zamannya, bahkan hingga kini kebesarannya juga belum tertandingi oleh organisasi perempuan lain, malah terlihat mendua sikapnya. Gerwani yang dulunya sangat keras menentang poligami kelompok Islam, tapi pada kasus Bung Karno justru diam sama sekali. Bahkan Gerwani sebagai organisasi non-Islam adalah satu-satunya yang tak memprotes Bung Karno ketika menikahi Hartini. Sekiranya ada protes, itu juga dilakukan oleh para aktivis Gerwani selaku pribadi.

Banyak analisis mengatakan, sikap mendua Gerwani ini seturut langkah mengikuti kebijakan politik PKI yang notabene didominasi kaum laki-laki, yaitu demi menjaga hubungan baik dengan Presiden Soekarno. Sehingga secara organisasional Gerwani melihat poligami Bung Karno tersebut lebih sebagai masalah pribadi.

Tapi, banyak orang tentu enggak bakalan menduga, bahwa Bung Karno yang ‘playboy’ itu pada zaman pergerakan nasional sering mengadakan serial kursus politik bagi kaum perempuan. Salah satu topiknya ialah soal keperempuanan. Bagi Bung Karno, kursus politik ini dilakukan mengingat pentingnya soal perempuan sebagai soal masyarakat dan soal negara. Artinya secara konseptual Bung Karno pada mulanya tentu terlihat mendukung wacana dan ide-ide feminisme. “Sarinah–Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia” adalah judul buku yang disusunnya dari serial materi “kursus wanita” demikian istilah Bung Karno, yang diterbitkan pertamakalinya sebagai buku utuh pada tahun 1947.

Tapi, wacana dan praksis seringkali dilihat sebagai dua hal berbeda. Pada isu-isu tentang kaum perempuan khususnya poligami, Bung Karno jelas masih seorang ‘patriakh’ sekaligus ‘feodal’. Di sini jelas Bung Karno gagal mengedukasi dirinya sendiri dengan spirit pembebasan dari ide-ide feminisme yang dia baca dan ajarkan pada kursus-kursus wanita-nya di zaman pergerakan dulu. Demikianlah Bung Karno terkait praksis feminisme, lebih-lebih soal poligami, yang terjadi ialah lain kata dan perbuatan alias “omdo”.

mm

Waskito Giri

Editor

Penulis, pemilih Jokowi, dan meyakini Nusantara sebagai asal-usul peradaban dunia. Kolektor keris.