Meskipun bulan Mei masih beberap bulan lagi tak ada salahnya kita mengingat momentum Hari Kebangkitan Nasional. Tafsir sejarah resmi Pemerintah perihal momen Hari Kebangkitan Nasional dikaitkan dengan berdirinya organisasi priyayi Jawa bernama Boedi Oetomo, 20 Mei 1908. Peringatan pertama terjadi pada 20 Mei 1948 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, sebagai buah keputusan Presiden Soekarno. Tapi, sudah tepatkah penentuan tanggal dan bulan berdirinya organisasi priyayi itu dimaklumkan sebagai momentum sejarah Kebangkitan Nasional, mengingat jejak penulisan sejarah tersebut sebenarnya sangat bias perspektif historiografi kolonial Belanda?
Adalah Pramodya Ananta Toer pernah menggugat hal itu. Menurut Pram, Indonesia tanpa disadari telah meneruskan tafsir kaum Etik Belanda dengan mendudukkan kelahiran Boedi Oetomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, sudah sejak kelahirannya Boedi Oetomo disambut hangat oleh kaum Etik Belanda. Apa pasal? Organisasi ini tidak berpamrih mencampuri politik, tidak berpolitik, setidaknya sampai peleburannya dalam Partai Bangsa Indonesia (Parindra) pada 1935, berkarakter kooperatif dan moderat. Selain azasnya adalah nasionalisme Jawa, Boedi Oetomo berpijak pada etika Jawa yang membudayakan ketaatan dan penghormatan pada atasan membuat organisasi beranggota para priyayi pejabat pangreh praja ini cenderung menaati dan menghormati majikannya: kekuasaan kolonial. Bagi Pram, Kebangkitan Nasional yang disenafaskan dengan kelahiran Boedi Oetomo jelas terasa menyesatkan.
Sebelum kemunculan Boedi Oetomo, seturut Pram, sebenarnya telah muncul organisasi Sarekat Prijaji didirikan oleh R.M. Tirto Adhisoerjo pada 1907. Organisasi ini mempersenjatai dirinya dengan surat kabar, Medan Prijaji, sebuah surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu. Meski demikian organisasi ini layu sebelum berkembang, tersusul berdirinya Boedi Oetomo. Menurut Pram, kaum Etik jelas sengaja melewatkan catatan sejarah berdirinya organisasi Sarekat Prijaji, mengingat dari biografi Tirto, si-Sang Pemula itu, tak pernah sekalipun menganjurkan kesetiaan dan ketaatan pada pemerintah kolonial.
Pram menyarankan, sekiranya Hari Kebangkitan Nasional itu memang penting bagi bangsa ini maka sebaiknya dikaji terlebih dulu fakta-fakta sejarahnya. Lebih jauh, menurut Pram, bisa jadi momen sejarah Kebangkitan Nasional itu didudukkan pada hari kelahiran partai politik pertama, yaitu berdirinya Indische Partij didirikan oleh tiga serangkai E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Soerjaningrat. Benar, bahwa organisasi ini belum menggunakan bahasa Indonesia. Namun sejak awal kelahirannya Indische Partij sudah menggagas masalah nasionalisme Hindia yang kelak berganti nama menjadi Indonesia.
Tapi, sumbangsih ketiga pendiri Indische Partij itu besar, lebih-lebih ketika mereka dibuang ke Belanda. Di negeri demokrasi ini mereka justru dapat mengembangkan cita-citanya di kalangan para mahasiswa Hindia di Belanda, yaitu para putra priyayi yang membentuk wadah organisasi Indische Vereeniging. Hingga akhirnya Indische Vereeniging ini berganti namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Soekarno yang adalah anggota Jong Java cabang Surabaya, organisasi pemuda anak kandung Boedi Oetomo yang lahir pada 1918 itu, dengan semangat menerima ide nasion dan nasionalisme Indonesia sebuah gagasan dari Perhimpunan Indonesia vis-à-vis nation dan nasionalisme Jawa.
Menurut sejarawan Hilmar Farid, penentuan Hari Kebangkitan Nasional terkait dengan politik penulisan sejarah dari pemerintah, bukan pada fakta sejarahnya itu sendiri. Karena saat itu, tahun 1948, tengah terjadi krisis politik internal plus agresi Belanda, maka pemerintah memerlukan sebuah organisasi yang mewakili kepentingan nasional. Dengan demikian muncul juga kebutuhan untuk memberi legitimasi historis pada perjuangan melawan kolonialisme dengan menelusuri asal-usul atau akar sejarah perjuangan tersebut. Tujuan pemerintahan lebih mencari unsur pemersatu yang mudah diterima semua pihak.
“Boedi Oetomo dipilih karena ia organisasi yang paling moderat, nasionalis, jalan tengah, dan yang paling penting tidak berhasil secara politik,” tegas Farid. Karena itulah, menurut Farid, pemilihan pada organisasi Boedi Oetomo sebagai unsur pemersatu harus dipahami secara politik dan simbolik, tapi bukan secara akademik tentang makna dari organisasi tersebut.
Sekiranya tetap ditanyakan kebenaran sejarah secara akademik perihal titi mangsa Hari Kebangkitan Nasional, maka sudah tentu terlebih dahulu harus dilakukan sebuah penelitian terhadap hamparan fakta-fakta sejarah secara mendalam terkait hal itu sebagaimana usul Pram.