Monthly Archives

February 2017

Kisah Tembakau dan Klebun Si Pelayan Desa dari Madura

by Agung Prabowo 26/02/201719/07/2017

Di tengah himpitan regulasi anti tembakau dan kerakusan perusahaan rokok asing, dia masih harus mengkonsolidasikan sumber daya yang tersisa dari tembakau untuk memenuhi layanan sosial dasar masyarakat

[dropcap]K[/dropcap]lebun, begitu masyarakat Madura menyebut pemimpin mereka di desa. Klebun bukan hanya sekadar jabatan politis yang mengontrol jalannya pemerintahan di desa, tapi juga menjadi pusat layanan segala urusan. Di desa-desa Pamekasan, sudah menjadi hal biasa klebun menjadi tujuan warga untuk mendapatkan layanan dasar yang tidak jarang sulit mereka jangkau. Sebut saja layanan kesehatan dan pendidikan.

Sejak neoliberalisme global masuk ke jantung pemerintahan Orde Baru, kedua sektor ini semakin rakus melakukan bisnis layanan. Orang-orang dipaksa menukarkan uang mereka untuk bisa mendapat pelayanan berkualitas dan prima dari tenaga-tenaga profesional di kesehatan dan pendidikan, berikut dukungan teknologi mutakhir.

Pemerintah pun turut memperkuat penghisapan ini dengan membuat sejumlah aturan guna mempertahankan dan menguatkan persekutuan antara “orang pintar” dan modal. Orang desa disulap menjadi manusia modern, dan mulai meninggalkan pengobatan turun temurun beserta perangkat pengetahuannya. Komersialisasi layanan dasar sampai saat ini seolah sudah menjadi penyakit yang semua orang seolah bisa menikmatinya.

Di konteks komersialisasi layanan dasar inilah, klebun kemudian menjadi jembatan alternatif bagi orang desa untuk mengakses pelayanan sosial dasar. Hajatan, pinjam uang, antar orang sakit, ngurus KTP hingga mencari sapi yang hilang karena dicuri, mejadi bagian dari layanan klebun, si pelayan desa.

“Cuman kencing aja warga saya ngak diantar sama saya, pak. Semua masalah di desa ini saya yang ngurusin”, kata Mohyar terbahak.

Ketika seseorang terpilih sebagai klebun, menjadi keharusan baginya untuk memiliki kendaraan roda empat dan simpanan uang yang cukup. Kendaraan itu bukan semata untuk kebutuhan klebun dan keluarganya, tapi untuk semua warga yang akan menggunakan kendaraan tersebut untuk mengakses layanan kesehatan di luar desa.

Mengantar orang sakit, ibu yang akan melahirkan, korban kecelakaan dan sebagainya. Begitu pula di pendidikan, ketika ada warga yang kesulitan mengakses pendidikan di luar desa, klebun berkewajiban untuk mencarikan jalan keluarnya. Apalagi mengingat layanan kesehatan dan pendidikan dengan kualitas terbaik berada di kota, dan orang desa semakin menyadarinya.

Kota tumbuh lebih pesat dari desa. Model pembangunan yang terpusat di kota telah mendorong orang-orang desa untuk meninggalkan tempat tinggal dan tanahnya. Layanan kesehatan di desa kini hanya menyediakan kertas-kertas rujukan karena tenaga profesional kesehatan lebih nyaman memanfaatkan kota sebagai tempat menetap daripada mengabdikan diri di desa dengan segala keterbatasan.

Lembaga pendidikan tinggi baru akan bersentuhan dengan desa ketika donor meminta mereka mendapatkan informasi melalui sederet penelitian pembangunan. Bahkan lembaga pendidikan mengirim mahasiswa yang menjadi agen mereka ke desa untuk mengabdikan ke masyarakat hanya sekali saja, melalui skema Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan praktik lapang.

Pasar terus saja mendesak ekonomi desa untuk tumbuh. Setelah pasar mengompor-ngompori desa dengan sederetan konsep pembangunan yang seolah partisipatif, desa terpaksa menghabiskan sumber dayanya di kota, ketika mengakses layanan sosial dasar. Implikasi ketimpangan pembangunan inilah yang harus klebun tanggung sebagai bentuk pelayanan mereka kepada masyarakat desa.

Mohyar menang dalam pemilihan kepala desa untuk kedua kalinya. Ketika menceritakan pengalamannya menjadi orang nomor wahid di Desa Ragang, berulang kali dia menyampaikan rasa kasihan terhadap masyarakatnya ketika akan mengakses layanan. Sekilas dia begitu menikmati perannya sebagai klebun di tanah kelahirannya sendiri, hingga satu paradoks hadir dari cerita itu. Dia sama sekali tidak menginginkan anaknya kelak akan mewarisi lakonnya, menjadi klebun.

Jika selama ini istilah “pelayan masyarakat” hanya menjadi slogan – setidaknya apa yang penulis rasakan di Desa Ragang dan Desa Proppo – klebun sungguh melayani masyarakatnya. Pelayanan klebun ini kemudian membutuhkan sumberdaya yang cukup besar, baik ongkos ekonomi, sosial, politik maupun budaya.

Tanggung jawab besar yang ada di klebun faktanya membutuhkan sumber daya yang besar pula, bahkan sejak awal pemilihannya. Dalam konteks kedua desa, Ragang dan Proppo, ongkos politik dalam pemilihan nilainya cukup besar. Baik Mohyar sebagai klebun di Desa Ragang, maupun Budi sebagai klebun di Desa Proppo, keduanya menyebut angka antara 500 sampai 700 juta untuk membiayai kemenangan.

Kemenangan dalam kontestasi politik desa menjadi cerminan harga diri di kedua desa. Mereka menjadikan kompetisi di pemilihan klebun sebagai Tengka, selain persoalan kepemilikan atas tanah dan pasangan hidup. Tengka dalam bahasa Indonesia bisa disederhanakan dengan harga diri — walaupun sebenarnya arti kata tersebut hemat penulis belumlah sepadan ––. Jika coba melacaknya, jabatan klebun menjadi bagian dari tengka, baru hadir ketika dilakukan pemilihan langsung kepala desa karena ada unsur kompetisi di dalam prosesnya.

Ongkos politik ini berlanjut menjadi ongkos sosial setelah terpilih, di mana mereka memiliki kaharusan memelihara konstituen mereka. Budi menyebut angka antara delapan sampai sepuluh juta uang yang dia habiskan tiap bulannya. Sedangkan Mohyar menyebut angka paling sedikit lima juta tiap bulannya uang yang dia habiskan untuk membiayai kebutuhan warganya yang akan mengakses layanan kesehatan. Biaya itu meliputi transportasi, perawatan bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan, mengisi amplop ketika mengunjungi mereka yang sakit dan sebagainya.

Ongkos yang meliputi aktifitas budaya pun tidak sedikit. Mohyar menyebutkan paling tidak dia harus mempersiapkan 50 kilogram gula, 4 karung beras, 15 kilogram kopi dan puluhan slop rokok tiap bulannya untuk menyuguhi tamu-tamu yang berdatangan tiap malam. Di mana tradisi berkumpul laki-laki dewasa di kediaman klebun pada masyarakat Madura menjadi bagian kekerabatan yang kuat di kedua desa.

Dengan melihat besarnya modal yang harus dimiliki untuk melayani masyarakat, maka muncul pertanyaan besar, darimana mereka mendapatkan sumber daya tersebut? Sumber daya apa yang masih tersisa dari kedua desa hingga mampu membiayai ongkos pelayanan klebun ke masyarakat dalam 12 tahun terakhir?

Modal sosial klebun yang ada di kedua desa, Ragang dan Proppo, sepintas hampir sama, tapi sebenarnya ada satu perbedaan mencolok. Jika di Desa Proppo Budi mendapatkan kemenangan pada pemilihan tidak lepas dari status sosial dan warisan turun-temurun keluarga besarnya, Mohyar memenangkan kompetisi politik dari latar belakangnya sebagai “bajingan”.

Istilah bajingan di kedua desa merujuk pada kelompok tertentu di masyarakat yang memiliki kekuatan mempengaruhi masyarakat secara umum. Istilah bajingan tidak dapat diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia karena akan melenceng dari makna sebenarnya. Namun hemat penulis istilah ini bisa disederhanakan sebagai kelompok jagoan atau orang kuat yang menggunakan ancaman fisik dan teror untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya.

Walaupun memiliki perbedaan dalam hal modal sosial, tapi keduanya setelah menjabat sebagai klebun tetap merangkul kelompok bajingan yang ada di desa masing-masing untuk mengukuhkan kewenangan yang sudah mereka miliki.

Status sosial yang kuat kemudian mendekatkan klebun ke sumber daya paling strategis di desa. Jabatan tersebut juga menjadikan klebun menguasai seluruh informasi yang masuk ke desa, sehingga mereka bisa dengan cepat menangkap peluang yang kemungkinan akan menjadi sumber daya baru di desa.

Budi menceritakan lebih jauh bagaimana awal dirinya berkarir sebagai pelayan masyarakat di Proppo. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Malang, Jawa Timur, dia melanjutkan apa yang pamannya lakoni puluhan tahun, menjadi klebun. Sebagai sarjana ilmu sosial, dia benar-benar memanfaatkan pengetahuannya untuk memanajemen konflik dan memetakan kekuatan politik yang ada di desanya. Kemampuanya itu kemudian mendapat dukungan sumber daya yang cukup besar untuk mengontrol desa yang paling susah diatur di Kecamatan Propo.

“Kata orang sini, kalau sudah bisa memimpin di Desa Proppo, sudah pasti bisa memimpin semua desa yang ada di Kecamatan Proppo ini,” tegas Budi.

Desa Proppo merupakan satu di antara 27 desa yang ada di Kecamatan Proppo, Pamekasan. Desa ini menjadi pusat pemerintahan kecamatan, sehingga lebih banyak mendapat dukungan infrastruktur dibandingkan 26 desa yang lain.

Budi, selain mewarisi status sosial sebagai keluarga Klebun — kakek dan pamannya adalah klebun sebelum kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat — juga ahli waris tanaman tembakau yang banyak orang sebut sebagai “tanaman emas”.

Di masa awal kejayaan tembakau, kakeknya bahkan sempat membangun gudang penyimpanan tembakau yang siap dipasarkan ke pabrik-pabrik rokok di sejumlah kota di Jawa Timur. Sampai saat ini, Budi masih menanami tanah miliknya dengan tembakau. Sayangnya gudang tembakau yang sempat menjadi simbol kekayaan keluarganya kini sudah tidak dimanfaatkan lagi karena meurunnya produksi tembakau di wilayah Madura.

Budi yang sepuluh tahun terakhir memegang tanggung jawab besar sebagai klebun tidak begitu mendapat dukungan dari tanaman tembakau. Selain kerena menurunnya kualitas kesuburan tanah dan faktor alam lainnya, kebijakan di tingkat nasional sudah tidak lagi mendukung tanaman tembakau untuk hidup subur di Indonesia. Meminjam istilah yang sempat dipopulerkan Geertz pada 1950-an, tembakau sedang mengalami involusi terstruktur.

Di tengah kondisi involusi tanaman tembakau, Budi berusaha mempertahankan sumber daya yang menjadi warisannya. Pasar global yang menghancurkan industri nasional telah mengangkat perusahaan asing sekelas Philip Morris dan British American Tobacco menjadi raksasa, memaksa dia untuk melakukan kerjasama.

Budi yang dulunya sebagai pemilik penuh aset tembakau di Proppo kini hanya menjadi petani pengumpul untuk pabrik-pabrik rokok milik Morris. Di tengah himpitan regulasi anti tembakau dan kerakusan perusahaan rokok asing, dia masih harus mengkonsolidasikan sumber daya yang tersisa dari tembakau untuk memenuhi layanan sosial dasar masyarakat.

Keliru jika mengatakan bahwa tanaman tembakau hanya sebatas menyumbang kas negara melalui cukainya karena di tangan Budi, apa yang tanaman tembakau hasilkan pun berperan dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat di desa. Memang benar cukai tembakau yang masuk ke kas negara pemerintah gunakan untuk membiayai layanan kesehatan, mungkin lebih tepatnya menggunakan cukai tembakau yang dihasilkan di desa untuk memberikan layanan kesehatan orang-orang di kota dan sebagian untuk mendanai kampanye antitembakau.

Faktanya, ketika masyarakat ingin mengakses layanan kesehatan, bukannya tenaga medis yang mereka hadapi di pintu gerbang rumah sakit, tapi kertas-kertas dan sejumlah nota yang disodorkan petugas administrasi. Tidak heran jika manajemen rumah sakit meletakkan meja kasir lengkap dengan mesin gesek uang elektronik di bagian depan. Sementara di tangan klebun seperti Budi, masyarakat akan langsung mendapat pelayanan dasarnya dan kertas-kertas dapat menyusul kemudian.

Klebun di Madura hanya serpihan kecil kehidupan orang desa yang memanfaatkan tanaman tembakau dengan baik untuk memenuhi layanan sosial dasar di masyarakat.

Ada begitu banyak serpihan lain yang tertutupi oleh maraknya kampanye anti tembakau di Indonesia. Serpihan cerita ini tentunya tidak berusaha mengajak pembaca untuk bernostalgia dengan tembakau dan berhayal kejayaan tanaman emas akan kembali suatu saat nanti. Tapi hanya ingin berbagi agar tidak ada orang yang lupa bahwa tembakau memberikan pelajaran menarik, pasti ada hal baik untuk kehidupan manusia di semua tanaman, sekalipun itu pahit.

26/02/201719/07/2017 0 comment

TUTUR

Di Tempat Khusus Merokok, Tak Ada Batasan Negara, Kelas Sosial, Suku, Agama, Ras, atau Gender

by Alfa Gumilang 23/02/201719/07/2017

written by Alfa Gumilang

Menurutnya, di tempat khusus merokok itu tak memiliki batasan-batasan negara, kelas sosial, suku, agama, ras, gender dan sebagainya. Di tempat itu, semua setara dan sama. Sama-sama mengisap rokok.

[dropcap]A[/dropcap]khir tahun lalu, saya berkesempatan menghadiri satu hajat besar pertemuan regional International Labour Organization (ILO) tingkat Asia-Pasifik, di Bali. Sekitar 400 orang dari 35 negara hadir sebagai delegasi dalam konferensi yang berfokus pada strategi untuk menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan kesetaraan dan kerja yang layak.

Delegasi yang hadir dari tiap negara mewakili unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. Dalam istilah perburuhannya disebut tripartit. Saya sendiri hadir bukan mewakili salah satu unsur dari tripartit tersebut, kebetulan saja saya dan beberapa kawan mengelola portal berita perburuhan, kabarburuh.com, sehingga saya hadir sebagai media yang meliput selama empat hari gelaran forum itu.

Karena bukan delegasi atau anggota ILO, maka biaya transportasi dan akomodasi di acara itu terpaksa harus ditanggung sendiri. Namun karena niat ingin mengikuti konferensi yang rutin digelar empat tahun sekali, dan aji mumpung Indonesia menjadi tuan rumahnya, tak ada masalah beberapa juta harus keluar dari dompet sendiri.

Ini kali pertama saya mengikuti konferensi internasional, semangat menggebu ketika masuk ke Nusa Dua Conference Center (NDCC), registrasi untuk mendapatkan ID card. Sedikit deg-degan sebenarnya karena KTP saya sudah tak aktif lagi dan belum diperpanjang, takut ditolak oleh panitia karena dianggap identitas saya tak berlaku.

Agenda pertama adalah group meeting dari setiap unsur tripartit. Sial, group meeting tersebut tak boleh diliput oleh awak media, khusus hanya untuk delegasi saja. Alhasil, saya hanya muter-muter saja di lokasi acara, ke toilet, ke media center, dan tentu ke tempat kopi dan camilan dihidangkan. Ambil kopi dan beberapa kue, lalu menuju tempat khusus merokok di beranda NDCC.

Teryata di sana sudah ada seorang ahli isap yang sedang menikmati kretek filternya, saya sapa dia dengan senyuman dan sedikit mengangkat alis mata. Lalu mulailah basa-basi bicara. Ia adalah delegasi unsur pemerintah dari Timor Leste. Rokok kretek filternya hasil produksi Indonesia, di sana belum ada pabrik rokok katanya.

Selang berapa lama, sidang pleno pertama dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dhakiri. Satu berita saya tuliskan soal pembukaan sidang pleno yang itu. Sampai tiba usai makan siang, beranda NDCC di sebelah kanan dan kiri yang menjadi tempat khusus merokok telah penuh dengan banyak orang.

Siang itu saya kembali berbasa-basi, dengan seorang yang bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat di Belgia. Sekadar basa-basi, tak sempat bicara serius soal sidang ILO tadi karena beberapa pimpinan dari serikat buruh di Indonesia juga memenuhi tempat khusus merokok itu. Saya alihkan perhatian untuk menyapa mereka, dan kembali berbasa-basi.

Saya teringat ucapan dari seorang teman dekat yang satu bulan sebelumnya pergi ke Bangkok untuk menghadiri pertemuan internasional komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Menurutnya, di tempat khusus merokok itu tak memiliki batasan-batasan negara, kelas sosial, suku, agama, ras, gender dan sebagainya. Di tempat itu, semua setara dan sama. Sama-sama mengisap rokok. Bahkan kerap kali keakraban muncul di tempat itu. Di tempat itulah kemudian ia mendapatkan teman baru dari Kolombia.

Setiap hari selama konferensi ILO itu berlangsung, tempat khusus merokok adalah tempat kedua yang paling sering saya singgahi, setelah media center sebagai tempat bekerja. Sebelum waktunya coffee break saya sudah ada di sana, setelah makan juga buru-buruh ke sana, biar dapat duduk di tempat itu.

Mungkin saking seringnya ada di tempat khusus merokok, seorang bule, sepertinya salah satu delegasi undangan dari Eropa, sempat menyapa saya dan kawan saya seorang pimpinan serikat buruh yang sedang santai di tempat khusus merokok. “Sepertinya saya selalu melihat kalian duduk di tempat ini. Setiap kali saya ke sini, kalian pasti sudah duduk di sini,” ujarnya sembari meminjam korek api.

Kami berdua hanya tertawa kecil, sembari saya berikan korek api. Tak dikantonginya korek api saya, walau mungkin korek apinya telah berpindah ke kantong orang lain sehingga meminjam korek saya. Ia sendiri juga selalu absen di tempat khusus merokok itu. Dibakar rokok putihnya, sambil melihat telepon selulernya, disrutup kopinya, dan tak sampai habis rokoknya ia sudah matikan dan kembali ke ruangan rapat.

Di lain kesempatan, saya duduk di sana bersama dengan wartawan-wartawan lain yang meliput gelaran acara itu. Pagi saat group meeting berlangsung, beberapa staf media dari Kementerian Ketenagakerjaan juga bergerombol menikmati setiap isapan kreteknya. Jika Menaker datang, buru-buru mereka masuk dan mengawal pimpinannya. Kadang kala saya berusaha menahan mereka untuk tak segera masuk tempat acara. “Udah sini aja, tar juga dia (Menaker) nongkrong ngerokok bareng di sini sama kita,” kata saya bercanda.

Benar memang, keakraban muncul di tempat khusus merokok. Mungkin karena sering bersua dan berbasa-basi, hingga akhirnya menjadi saling mengenal. Kadang kala gelak tawa lepas begitu saja tanpa batasan dan rasa sungkan, kadang kala pembicaraan serius hasil sidang-sidang konferensi juga masih terbawa di tempat itu, walau kadang kala juga diam saja tak peduli dengan orang lain karena asik menikmati lintingan tembakau.

Empat hari berlangsungnya konferensi menghasilkan dokumen bersama tentang “Kerja Layak” yang entah akan dijalankan dengan baik atau tidak oleh setiap negara. Sementara forum yang terjadi di tempat khusus merokok juga menghasilkan kesepakatan tak tertulis. Kesepakatan bahwa di tempat khusus merokok, kita tak akan memandang batasan-batasan negara, kelas sosial, suku, agama, ras, gender dan sebagainya.

23/02/201719/07/2017 0 comment

TUTUR

Pengelolaan dan Peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Terkesan Mana Suka

by Udin Badruddin 21/02/201719/07/2017

written by Udin Badruddin

Seyogyanya, pengelolahan DBH-CHT sama dengan DBH yang lain karena pada dasarnya konsep semua DBH itu sama, yang tidak lepas dari konsepsi otonomi daerah dan desentralisasi yang dijabarkan dalam Undang-Undanf Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

[dropcap]D[/dropcap]ana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disingkat DBH-CHT, adalah bagi hasil pungutan di luar pajak dalam bentuk cukai dari olahan tembakau, yang diatur dan dikelola negara. Cukai merupakan salah satu pendapatan negara dan sebagai sumber keuangan.

Di Indonesia perlakukan DBH-CHT berbeda dengan dana bagi hasil (DBH) lain, seperti: pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh), dan DBH dari sumber daya alam kehutanan, tambang, perikanan, minyak bumi dll., yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian praktek pelaksanaan disebut dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Namun khusus untuk DBH cukai, pemerintah mempunyai aturan tersendiri yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Seyogyanya, pengelolahan DBH-CHT sama dengan DBH yang lain karena pada dasarnya konsep semua DBH itu sama, yang tidak lepas dari konsepsi otonomi daerah dan desentralisasi yang dijabarkan dalam Undang-Undanf Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Artinya, pemerintah daerah berhak mengatur semua urusan dan pembangunannya sendiri. Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 20 disebutkan bahwa dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Namun, dalam undang-undang tersebut tidak memasukkan kategori DBH-CHT sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan, posisi DBH-CHT sudah jelas dari hasil pungutan pajak dalam bentuk cukai. Apabila DBH-CHT tidak diperlakukan seperti DBH yang lain, maka pengelolaannya bertolak dari konsep otonomi daerah dan desentralisasi. Pada akhirnya DBH-CHT tergantung pemerintah pusat mengenai besaran pembagian dan peruntukannya, dalam hal ini Kementrian Keuangan yang bertanggungjawab.

[blockquote author=”” pull=”normal”]Dari Rp68 miliar pada kategori pembinaan lingkungan sosial, Dinas Kesehatan dengan program kampanye antirokok menyerap dana terbesar, yaitu total sekitar Rp13-15 miliar. Kegiatannya berjumlah 19, yang kesemuanya dikaitkan dengan kesehatan dan dampak asap rokok.[/blockquote]

Dalam sejarahnya tentang cukai, pungutan cukai diatur secara resmi pada pertengahan abad 20 oleh kolonial Belanda yang pada saat itu berkuasa di Nusantara. Aturan tersebut tertuang dalam Staatsblad No. 517 Tahun 1932, Staatsblad No. 560 Tahun 1932, dan Staatsblad No. 234 Tahun 1949 tentang “Tabaksaccijns-Ordonnatie”, yang mengatur tentang pita cukai, bea ekspor, bea impor dan besaran penerimaan bagian pemerintah.

Setelah Indonesia merdeka muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai, dan pengaturan Harga Jual Eceran (HJE), serta penetapan golongan-golongan industri tembakau yang berkewajiban membayar cukai. Selanjutnya, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1951 mengatur penetapan besaran pungutan cukai hasil tembakau dengan mengeluarkan pita cukai warna-warni dan beragam.

DBH-CHT muncul dari beban pajak yang dibayar dimuka oleh konsumen – dalam hal ini konsumen rokok atau secara spesifik adalah konsumen kretek yang jumlahnya mayoritas – melaui pembayaran talangan industri hasil tembakau terhadap pita cukai. Artinya konsumen adalah pembayar pajak yang sangat patuh. Pada saat konsumen membeli satu batang atau satu bungkus kretek, secara otomatis membayar pajak dan menyumbang APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat azas-azas umum penyelenggaraan negara yang baik. Azas tersebut meliputi: kepastian hukum, tertib penyerlenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Ketentuan penyaluran dan pembagian DBHCHT dari pusat ke daerah diatur dalam UU Cukai pasal 66A, dengan pembagian hasil cukai untuk tingkat provinsi sebesar 2% dari total pendapatan cukai tiap tahunnya. Gubernur yang bertanggungjawab dalam mengelola, membagi dan peruntukan DBH-CHT. Pembagian DBH-CHT dari pusat ke daearah yang hanya 2% tidak didapati rumusan hitungan seperti halnya DBH yang lain.

Pages: 1 2

21/02/201719/07/2017 0 comment

TUTUR

Anak-Anak yang Tampak Lebih Bahagia Saat Pulang Sekolah

by Fawaz al Batawy 17/02/201719/07/2017

written by Fawaz al Batawy

Pendidikan gagal melahirkan peserta didik yang benar-benar bahagia. Kebanyakan anak menjadi pandai, tetapi di bawah tekanan-tekanan yang memberatkan mereka.

Sumber foto: qureta.com

[dropcap]S[/dropcap]ewaktu masa sekolah, sejak dari SD hingga SMA, yang paling dinanti kedatangannya adalah saat-saat libur tiba. Baik itu libur akhir pekan, tanggal merah hari-hari besar keagamaan atau kenegaraan, lebih lagi libur panjang di akhir semester. Itu yang saya rasakan, dan saya yakin banyak anak-anak usia sekolah dari zaman Orde Lama hingga orde kereta cepat kini pun juga merasakan hal yang sama seperti saya.

Rasa antusias untuk datang ke sekolah hadir sebentar saja di hari-hari pertama periode ajaran baru dimulai. Setelah itu, sekolah terasa menjenuhkan bahkan kadang hingga memuakkan. Bagi saya ada sedikit tambahan waktu di mana antusiasme datang ke sekolah meningkat pesat, yaitu saat hari olahraga tiba. Karena saat itulah saya bisa bermain sepakbola hingga puas dengan teman-teman sekelas.

Sering kita mendengar atau malah menyaksikannya sendiri, bagaimana anak-anak begitu lunglai saat berangkat ke sekolah namun semangat yang menggebu tetiba hadir saat mereka pulang sekolah. Bayang-bayang tentang guru yang galak, tugas-tugas yang menumpuk, catatan-catatan yang menjejal halaman-halaman buku, hafalan-hafalan yang harus terus dirapal, tanpa tahu apa maksudnya, apa manfaatnya, telah menghantui anak-anak saat melangkahkan kaki menuju sekolah.

Saya rasa, antusiasme, semangat menggebu, keceriaan yang dirasa dan kebahagiaan yang terpancar dari raut muka anak-anak hanya hadir di waktu berangkat sekolah saat anak-anak masih berada di tingkat Taman Kanak-Kanak. Ketika sudah memasuki Sekolah Dasar, semua itu hilang begitu saja. Keceriaan dan kebahagiaan yang dirasakan, berganti menjadi teror-teror yang cukup menakutkan. Tak sedikit orang tua yang mendapati anaknya pura-pura sakit untuk sekadar menghindari rutinitas menjemukan di bangku sekolah.

Ketika ada ungkapan yang berkata, “masa-masa paling indah adalah masa-masa di sekolah,” mungkin saja itu benar. Tapi keindahan-keindahan yang dirasakan semasa di sekolah bukan didapat dari proses belajar mengajar di kelas, bukan dari kurikulum yang dirancang pemerintah, bukan pula dari tugas-tugas, pekerjaan rumah dan ujian-ujian yang memuakkan. Bukan, bukan itu semua.

Masa-masa indah di sekolah diraih kebanyakan dari keberanian dan kenekatan melawan aturan sekolah yang mengekang. Pergi dari sekolah bersama teman-teman untuk bolos, tidak hadir di mata pelajaran tertentu, pura-pura salat dhuha untuk menghindari mata pelajaran sejarah yang mendoktrinkan kebohongan, dan berbagai macam tindakan sejenis yang berhulu dari kepenatan dalam mengikuti proses pendidikan di sekolah.

Sekolah, yang dimaksudkan untuk memberikan anak-anak pendidikan yang mereka sukai untuk bekal kehidupan mereka, bertransformasi menjadi monster yang mengekang dengan banyak aturan yang memberatkan. Sekolah yang seharusnya menyiapkan peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan nyata, malah mencerabut peserta didik dari kehidupan mereka, mengalienasi anak-anak dari kehidupan keseharian mereka.

Mengerikan memang, tetapi proses seperti ini terus saja terjadi dan dilakukan hingga kini, bahkan dengan tambahan-tambahan yang kian hari kian memberatkan. Kegiatan ekstrakulikuler yang semakin menyita waktu bermain, kursus-kursus dan les tambahan usai jam sekolah, belum lagi jika ditambah keharusan anak-anak datang ke madrasah, TKA/TPA untuk belajar ilmu agama. Semua ini benar-benar membuat anak-anak letih dan tersiksa.

Saat Paulo Freire mulai mengorganisir petani di Brazil, memberikan layanan pendidikan, dan merumuskan semua itu dengan baik dalam sebuah buku berjudul “Pendidikan Kaum Tertindas”, saya rasa, di negeri ini, dalam taraf tertentu adalah sebaliknya. Alih-alih memberikan pendidikan untuk kebaikan seluruh peserta didik, negara dengan penyeragaman kurikulumnya, lewat pendidikan malah menindas para peserta didik.

Sebuah ironi yang sayangnya nyata terjadi di banyak tempat di negeri ini. Pendidikan gagal melahirkan peserta didik yang benar-benar bahagia. Kebanyakan anak menjadi pandai tetapi di bawah tekanan-tekanan yang memberatkan mereka.

Konstruksi sistem pendidikan yang dibangun seolah-olah menutup pintu dialog. Semua di bawah komando dan instruksi dari pusat. Daerah-daerah yang mengelola sekolah dipaksa menerima mentah-mentah sistem yang diberlakukan pusat. Kearifan lokal, tradisi dan budaya yang berbenturan dengan sistem pendidikan pusat, harus mengalah, dipaksa dan akhirnya terpaksa mengalah. Kompromi-kompromi seakan haram hukumnya. Imbasnya, lagi-lagi anak-anak peserta didik yang menjadi korban dan paling menderita.

Rezim silih berganti, menteri-menteri yang mengurus departemen pendidikan juga sudah berkali-kali berganti, tetapi sistem pendidikan yang diterapkan terlihat jalan di tempat.

Pendidikan kita melulu mengacu pada produksi pekerja yang siap ditempatkan di perusahaan-perusahaan sebagai pekerja yang siap menerima perintah. Nasihat bijak dari salah seorang bapak pendidikan kita, seakan tak lagi bermakna. Ki Hadjar Dewantara pernah berkata, “Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu.”

Jauh, terlalu jauh pendidikan yang kini diterapkan di negeri ini dari panduan Ki Hadjar Dewantara. Alih-alih merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat anak-anak, pendidikan kini memaksa anak-anak menjadi seragam dalam pakem yang saklek ditetapkan dalam sebuah sistem.

“Jika struktur sama sekali tidak mengizinkan adanya dialog, maka struktur itu harus diganti.” Begitu pesan Paulo Freire.

Dan, dengan sistem yang terus menerus memberatkan anak-anak peserta didik di penjuru negeri ini, saya kira, sudah seharusnya kita lantang berkata: “Sistem pendidikan di Indonesia harus segera dirombak, harus lekas diganti!”

Meneruskan apa yang diungkapkan oleh Ivan Illich, “Bebaskan masyarakat dari belenggu sekolah.” Sudah saatnya memang, di waktu-waktu seperti saat ini, masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi peserta inti pendidikan di negeri ini, harus segera dibebaskan dari belenggu sekolah yang merampas keceriaan dan kebahagiaan mereka. Anak-anak harus dibebaskan dari belenggu sekolah yang menakutkan bahkan hingga meneror mereka di masa-masa yang seharusnya mereka tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai kodratnya sendiri-sendiri.

Saya kira mudah saja melihat indikator awal keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Yaitu dengan melihat apakah anak-anak peserta didik menikmati proses yang mereka jalani di sekolah. Bagaimana mereka merasa bahagia saat berangkat ke sekolah karena hendak mengunduh ilmu bagi kehidupan mereka. Dan merasa bahagia juga saat pulang dari sekolah karena ilmu yang mereka dapatkan di kelas. Bukan malah sebaliknya, berat datang ke sekolah karena aturan-aturan yang mengekang dan bahagia saat pulang sekolah karena terlepas dari belenggu yang menyiksa di sekolah.

Baik kiranya kita kembali merenungkan, dan lebih dari itu, seluruh praktisi pendidikan benar-benar menerapkan apa yang sudah dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia:

“Sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia harus disesuaikan dengan kepentingan rakyat, nusa dan bangsa, kepentingan hidup kebudayaan dan hidup kemasyarakatan dalam arti yang seluas-luasnya. Maka harus diingat adanya perbedaan bakat dan keadaan hidup antara anak didik yang satu dengan yang lain (daerah pertanian, perdagangan, pelayaran, dan lain-lain). Maka perlu diadakan diferensiasi untuk memperbesar kemanfaatan bagi anak didik, maupun bagi masyarakat dan negara.”

17/02/201719/07/2017 0 comment

LAKON

Alberto Korda, Dibalik Ikon Foto Ernesto Che Guevara

by Zulvan Kurniawan 14/02/201719/07/2017

written by Zulvan Kurniawan

Foto itu diberi judul “Guerillo Heroico” oleh Korda. Foto profil Che Guevara pada momentum itu diambil dengan kamera Leica M2 dan dari satu gulung film yang digunakan.

[dropcap]E[/dropcap]rnesto Guevara Lynch de La Serna atau yang lebih kita kenal dengan Che Guevara, seorang revolusioner dari Argentina yang memimpin gerilya di Kuba untuk menumbangkan rezim diktator Batista. Kematiannya di Bolivia adalah akhir petualangan revousioner Che. Meskipun Che sudah tiada, namun ia meninggalkan banyak hal kepada generasi selanjutnya. Termasuk fotonya paling ikonik yang menjadi ikon gerakan budaya populer di seluruh dunia.

Namun tahukah kita siapa orang dibalik foto Che dengan baretnya yang begitu terkenal dalam budaya populer ini? Dialah Alberto Korda. Fotografer pemerintahan Castro ini mengabadikan foto Che pada saat aksi menghormati korban pemboman di pelabuhan Havana pada 5 Maret 1960.

Menurut Korda, foto Che Guevara yang dia ambil pada saat itu menunjukkan seorang pejuang revolusioner kepala batu berusia 31 tahun yang sedang marah dan tersakiti. Foto itu diberi judul “Guerillo Heroico” oleh Korda. Foto profil Che Guevara pada momentum itu diambil dengan kamera Leica M2 dan dari satu gulung film yang digunakan, foto profil El Che hanya dua bingkai. Satu bingkai horinsontal dan satu bingkai vertikal. Foto yang vertikal inilah yang akhirnya paling populer diseluruh dunia.

Alberto Korda, seorang komunis dan pendukung garis keras revolusi Kuba ini tidak pernah minta bayaran dari publikasi foto ini. Reproduksi gambar yang telah dilakukan oleh siapapun dalam berbagai media, tidak membuat Korda memikirkan royalti dari foto-foto itu. Korda berpendapat bahwa foto Che Guevara representasi dari gerakan revolusi, sehingga penyebaran yang luas akan turut menyebarkan pula gagasan-gagasan revolusi Che Guevara.

Hanya saja pada tahun 2000, Korda menuntut Smirnoff atas penggunaan foto Che Guevara dalam iklan komersial. Korda menuntut pertanggungjawaban moral atas penggunaan foto tersebut. Lowe Lintas dan Rex Features sebagai penyedia foto untuk iklan tersebut beralasan foto itu sudah menjadi wewenang umum (public domain).

Keputusan akhir ada dicluar pengadilan, dua perusahaan tersebut memberikan USD 50 ribu kepada Alberto Korda. Dan oleh Korda uang itu disumbangkan ke lembaga pelayanan kesehatan di Kuba.

Pada tahun 1967, seorang seniman Irlandia Jim Fitzpatrick menggunakan foto Korda sebagai dasar pembuatan poster Che Guevara untuk keperluan majalah. Ketika poster itu dibuat, Che Guevara belum meninggal. Namun ketika datang kabar meninggalnya Che Guevara pada Oktober 1967, Jim Fitzpatrick merasa poster tersebut harus dipublikasikan untuk menghormati Che Guevara.

Jim mendapatkan foto Korda dari majalah kelompok anarkis di Jerman Provos. Dan Jim mengklaim bahwa salinan asli dari foto Che Guevara sampai ke Eropa melalui Jean-Paul Sartre.

Seorang seniman Inggris, Sir Peter Black menobatkan foto Korda sebagai ikon besar abad ke-20. Salah satu yang menyebabkan foto ini cepat tersebar adalah pola yang mencolok dari wajah dan topi yang dikenakan Che Guevara pada saat itu.

Foto tersebut ketika diubah menjadi siluet semakin memunculkan kesan kharismatiknya, sehingga semakin mudah, murah dan cepat tersebarnya foto itu. Ketika Che Guevara meninggal pada 8 Oktober 1967, Che telah menjadi legenda romantisme dari pemberontakan revolusioner.

Selain ikon foto tersebut, banyak tokoh sastra dan musik menggubah komposisi untuk menghormatinya. Sebut saja Pablo Neruda yang memberikan penghormatan kepada Che dengan puisinya “Tristeza en la muerte de un héroe (Kesedihan karena kematian seorang pahlawan)”.

Pengarang Uruguay, Mario Benedetti pada tahun 1967 menerbitkan serangkaian puisi yang dipersembahkan kepadanya dengan judul “A Ras del Sueño (Pada tingkat impian)”. Juga Carlos Puebla, penulis dan membuat komposisi lagu “Hasta Siempre Commandante Che Guevara” yang hingga kini terus dipopulerkan dalam berbagai versi.

Hingga kini, foto tersebut telah menjadi legenda, seperti halnya Che yang telah menjadi legenda revolusioner. Foto-foto lain dari sosoknya juga cukup banyak tersebar, seperti fotonya saat bersama Presiden pertama Indonesia, Sukarno. Atau fotonya saat menikmati cerutu.

Bukan hanya sebagai sampul majalah, poster atau T-Shirt wajah Che terpampang, tapi juga tato yang melukis bagian tubuh. Lengan dari legenda Sepakbola Argentina, Diego Maradona digambar wajah Che, begitu juga dengan lengan playmaker plontos Juan Sebastian Veron. Atau bagian perut kiri dari petinju legendaris, Mike Tyson yang juga digambar wajah Che.

Mungkin bisa dikatakan bahwa sampai saat ini foto tersebut belum memiliki tandingannya. Tak ada tokoh dunia yang mampu menandingi atau menyaingi “Guerillo Heroico”.

14/02/201719/07/2017 0 comment

RESENSI

Kretek Congress: Memproduksi yang Bisa Dikonsumsi, Mengkonsumsi yang Kita Produksi

by Alfa Gumilang 10/02/201719/07/2017

written by Alfa Gumilang

Produksi kretek ini adalah simbol perlawanan rakyat terhadap pasar, khususnya terhadap invasi rokok putih yang bukan merupakan budaya dari Indonesia.

[dropcap]M[/dropcap]erknya kretek Congress. Melilih menggunakan bahasa internasional (Inggris) ketimbang bahasa Indonesia. Bukan karena tak mencintai bahasanya sendiri, namun memang sengaja memilih menggunakan bahasa internasional karena membawa semangat internasionale. “Kongres itu juga adalah mimpi kita. Mimpi untuk menggelar sebuah kongres rakyat yang besar. Namun itu nanti, setelah kita berhasil membangun kekuatan ekonomi dan politik yang mandiri,” ujar Sastro, Sekjend Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI).

Desain bungkus dari sigaret kretek tangan ini berwarna hitam dan putih, tak lupa satu bintang berwana kuning emas. Cukup dengan harga Rp8.000 saja, sebungkus kretek ini bisa anda nikmati. Rasa boleh diadu dengan SKT yang diproduksi oleh industri-industri kretek besar.

Menurut Sastro, sapaan akrab dari lelaki yang bernama asli Anwar Ma’ruf, kretek Congress ini pertama kali diproduksi pada tahun 2012, dan sempat menghentikan produksinya lantaran citarasa dari kretek ini kurang bisa dinikmati orang. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Pak Jum, seorang blended kretek dari Tulungagung, Jawa Timur.

Pak Jum pernah beberapa kali memproduksi kretek, namun bisnisnya tak berkembang. Ia sangat idealis. Ia hanya mau memproduksi kretek dengan komunitas masyarakat saja, beberapa kali ia diajak kerjasama dengan pabrikan besar, tapi ditampiknya. Ia memproduksi kretek hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan dibagi kepada rekan-rekannya saat sedang berkumpul-kumpul.

“Kawan-kawan komunitas Migran Center di Tulungagung, organisasi anggota dari KPRI, punya usaha bersama bikin pakan ternak. Kebetulan Pak Jum ini juga punya usaha ternak kambing lumayan banyak. Dari situ dia diajak barter, dia kita bantu supply pakan ternak, sementara dia bantu kita untuk produksi kretek,” cerita Sastro perihal pertemuannya dengan Pak Jum.

Kretek buatan Pak Jum ini cukup bisa diterima oleh lidah, jauh berbeda dengan kretek Congress ketika pertama kali dibuat dulu. Setiap anggota organisasi diinstruksikan untuk mengkonsumsi kretek Congress. “Kalau kalian kader organisasi, pilih berhenti merokok atau beli rokok buatan organisasi ini,” ungkap Sastro menirukan instruksi kepada setiap anggotannya.

Sebelum tangan Pak Jum mengolak kretek Congress, kualitas rasa dari kretek Congress masih sangat buruk. Sastro kerap mendengar selentingan di belakang telinganya perihal rasa kretek yang tak enak ini, “rokok sampah”. Distribusi juga tak berhasil, mungkin juga lantaran rasa yang tak karuan. “Aku sendiri kalau ngisep kretek ini dulu rasanya juga gak enak, tapi aku paksa,” ujarnya sembari terkekeh.

Karena dianggap gagal, maka produksi kretek sempat dihentikan dalam kurun waktu yang cukup lama. Berbagai kritik dan masukan perihal citarasa kretek ditampung, hingga akhirnya bertemu dengan Pak Jum dan berkomitmen untuk melanjutkan kembali produksi kretek Congress.

Manifesto Ekonomi

Gagasan memproduksi kretek ini berawal dari diskusi yang diselenggarakan oleh KPRI dengan tajuk “Manifesto Ekonomi: Antara Reforma Agraria dan Industrialisasi Nasional”. KPRI yang menaungi berbagai serikat tani, serikat buruh, kaum miskin kota dan sektor-sektor masyarakat lainnya, sudah berkali-kali mencoba membangun basis produksi. Namun barang yang diproduksi oleh organisasi tak selalu dikonsumsi oleh anggota.

Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi kegagalannya. Misalnya ketika memproduksi kopi, tapi anggotanya tidak mengkonsumsi kopi buatan organisasi, lebih memilih mengkonsumsi kopi saset di warung. Begitu juga dengan beras, sayuran. Atau ketika mencoba bertenak lele, namun kalah bersaing dengan produsen lain yang lebih besar. Padahal produksi itu dilakukan sebagai upaya mengejawantahkan Manifesto Ekonomi, untuk menata basis produksi masyarakat.

Penataan basis produksi merupakan salah satu pilar dari Manifesto Ekonomi yang menjadi pegangan organisasi untuk menuju kemandirian ekonomi organisasi dan ekonomi kerakyatan. Pilar yang lain adalah menata basis distribusi, menata basis konsumsi dan kelembagaan ekonomi (koperasi), yang berfungsi untuk menjalankan roda produksi, distribusi dan konsumsi.

Dari ketidakberhasilan berproduksi yang berelasi dengan konsumsi tersebut, KPRI mengambil langkah terobosan untuk memulai kemandirian dengan kedaulatan konsumsi. Mereka menilai bahwa pola konsumsi itu bisa diarahkan, selama produk yang dihasilkan tidak ala kadarnya, produknya tetap menjaga kualitas, mampu bertarung di pasaran, harga yang bersaing, dan keberlanjutan produksi. “Kretek ini kita pilih sebagai sebuah proyek uji coba, dan sebagai sebuah simbol dari kedaulatan konsumsi,” kata Sastro.

Sejauh tiga bulan produksi kretek Congress, mereka yakin keuntungan dari penjualan akan dapat menghidupi roda organisasi. Saat ini target pasar dari kretek Congress masih menyasar serikat anggota KPRI, di 20 kota di Jawa saja, untuk memudahkan distribusi.

Sastro menjelaskan bahwa kretek ini bisa dibeli dan dikonsumsi oleh anggota organisasi, selain karena rasa yang sudah lebih baik dari sebelumnya, juga dibarengi dengan penyadaran kepada anggota kenapa harus mengisap kretek Congress, bukan kretek lainnya. Disampaikan kepada anggota organisasi bahwa yang sedang mereka lakukan adalah upaya untuk menata basis konsumsi, agar bisa berdaulat dalam memilih barang konsumsi tanpa diatur oleh pasar yang ada.

Ia terus meyakinkan kepada anggotanya jika bisa memproduksi rokok, artinya bisa juga memproduksi beras, keripik, sabun atau barang konsumsi lainnya yang dibutuhkan. Produksi kretek ini diharapkan menjadi insipirasi agar bisa memproduksi dan mengkonsumsi barang lainnya. “Kita bisa produksi apa yang bisa konsumsi, dan mengkonsumsi apa yang kita produksi. Jadi kemandirian organisasi dan kedaulatan rakyat akan tumbuh,” ujarnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh KPRI di 5 kota yang menjadi basis dari KPRI, menunjukan bahwa rata-rata konsumsi satu keluarga per bulan untuk 16 item kebutuhan pokok mencapai angka Rp2 juta. Misalnya penelitian di salah satu basis di Serikat Petani Pasundan yang memiliki anggota 35.000 orang, jika pengeluaran konsumsi 2 juta per bulan, maka total pengeluaran mencapai Rp70 miliar per bulan. Paling tidak ada selisih keuntungan 10% dari setiap perdagangan, maka ada selisih Rp7 rupiah.

Begitu juga dengan anggota Federasi Sertikat Buruh Karya Utama di Tangerang yang memiliki anggota 5.000 orang. Ada Rp10 miliar uang beredar dari pengeluaran untuk konsumsi, dengan estimasi keuntungan 10%, maka ada selisih 1 miliar per bulan. “Bayangkan jika organisasi rakyat mampu memenuhi kebutuhan konsumsi itu, maka berapa keuntungan yang bisa didapat. Hingga organisasi dan anggotanya dapat hidup secara mandiri dan berdaulat,” ujarnya membayangkan.

Produksi kretek ini adalah simbol perlawanan rakyat terhadap pasar, khususnya terhadap invasi rokok putih yang bukan merupakan budaya dari Indonesia. “Rokok menjadi simbol yang penting. Orang Indonesia masih banyak yang merokok, walau kampanye antirokok itu gila-gilaan. Tapi ini budaya, pergaulan, atau ungkapan ‘gak bisa mikir kalau ngerokok,’ kebiasaan mungkin. Tapi kretek ini juga yang menghidupi Indonesia. Ketika krisis apa satu-satunya yang bisa bertahan?” sambungnya.

Produksi kretek Congress juga diberikan makna perlawanan terhadap kepentingan modal asing dan borjuasi-borjuasi yang menggunakan regulasi untuk menggerus usaha kecil atau usaha rakyat di pedesaan. “Dengan kretek Congress ini, kita bisa melawan perusahaan besar yang melakukan kecurangan terhadap politik larangan merokok yang sebenarnya itu juga menguntungkan industri besar,” ujarnya penuh semangat.

Produksi Kretek Congress

Mendorong organisasi untuk berproduksi dan juga mengkonsumsi produknya sendiri, adalah bagian dari upaya dari KPRI untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ekonomi. KPRI yang memiliki cita-cita menjadi sebuah organisasi politik dan dapat berkuasa di Indonesia, menilai bahwa pengalaman di bidang ekonomi menjadi sangat penting. Karena banyak presiden yang memimpin secara politik di sebuah negara, namun tidak dapat berkuasa secara ekonomi.

Dalam setiap batang kretek Congress sendiri terdapat 13 jenis tembakau yang dominannya berasal dari Madura. Tembakau lainnya berasal dari Temanggung, Garut, Lumajang, dll. Bahan baku kretek Congress memang belum bisa dipasok dari basis petani tembakau yang menjadi anggota organisasi, karena mereka masih menjual hasil pertanian tembakaunya di pasaran. Sehingga bahan baku tembakau kretek Congress juga masih diambil dari pasar. Hal ini terkait dengan belum mampunya KPRI menanta basis produksi, dan memilih fokus pada penataan basis konsumsi.

Menurut Sastro, produksi kretek Congress per bulan mencapai 12.900 bungkus, yang didistribusikan ke basis-basis anggota organisasi di sekitaran Jawa. Adapun keuntungan dari hasil penjualan dibagi tiga. “Untuk KPRI sudah pasti, tapi juga untuk organisasi anggota KPRI di daerah yang menjadi distributor, serta reseller perorangan,” Jelasnya.

Pihaknya juga membuka diri bagi pihak lain yang ingin bekerja sama menjadi distributor kretek Congress ini. Harga yang ditawarkan sebesar Rp8.000 per bungkus. Namun jika yang menjadi mitra distribusi adalah serikat buruh atau organisasi masyarakat lainnya, akan diberikan harga Rp7.500 per bungkusnya. Harga khusus untuk serikat ini semata dimaksudkan agar serikat dapat mengambil selisih keuntungan yang lebih, sehingga serikat mendapatkan pemasukan kas organisasi bukan hanya dari iuran anggota.

“Kalau ada yang berminta menjadi distributor, bisa datang langsung ke sekretariat KPRI di Jln. Mampang Prapatan IV No. 80 RT 006 RW 002 Kel. Tegal parang Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan 12790. Atau telp saja ke 021-7990375,” pungkasnya menyudahi cerita tentang kretek Congress.

10/02/201719/07/2017 0 comment

TUTUR

Mengisap Lintingan Tembakau Sebagai Penanda Dewasa Orang Rimba

by Fawaz al Batawy 07/02/201719/07/2017

written by Fawaz al Batawy

Lelaki remaja yang telah memasuki fase dewasa akan didoakan, kemudian diberikan tembakau, diminta untuk melinting, membakar dan mengisapnya.

[dropcap]P[/dropcap]ada komunitas adat Orang Rimba atau yang lebih dikenal dengan Suku Anak Dalam yang mendiami wilayah-wilayah di tengah pulau Sumatra, proses seorang anak lelaki yang baru lahir hingga dianggap sudah dewasa, adalah sebuah proses yang menarik untuk diketahui. Mereka tak menggunakan patokan usia untuk menentukan seorang anak lelaki itu balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Orangtua dan komunitas bersama-sama yang menilai dan menentukan tahapan-tahapan kehidupan yang dilalui seorang anak lelaki.

Saat seorang anak lelaki baru dilahirkan, setelah upacara adat memandikan bayi, anak-anak tersebut dianggap suci dan bersih. Kehidupan keseharian mereka dikaitkan dengan dewa-dewa sesuai keyakinan Orang Rimba. Anak-anak dipercaya masih bisa berinteraksi langsung dengan dewa-dewa dan hidup dalam perlindungan langsung dewa.

Saat fase ini, anak-anak tak boleh bersentuhan dengan dunia luar. Makanan yang diberikan kepada mereka pun tak boleh sembarangan. Ada beberapa makanan yang halal dimakan Orang Rimba, tetapi haram diberikan kepada anak-anak yang masih dalam lindungan dewa. Mungkin untuk ukuran kita, anak-anak ini kira-kira berada pada usia balita. Sepanjang fase ini, anak-anak masih bertelanjang. Di tubuh mereka hanya menempel hiasan-hiasan semacam kalung dan gelang.

Fase selanjutnya adalah fase memasuki masa kanak-kanak. Fase ini sangat mudah dikenali, semua anak lelaki menggunakan pakaian berwarna putih yang biasa disebut cawat, pakaian yang menutupi bagian pinggang hingga paha mereka. Saat memasuki fase ini, makanan yang boleh mereka makan sudah semakin banyak, hampir sama dengan makanan orang dewasa.

Sejak fase balita hingga fase kanak-kanak, rambut yang tumbuh di kepala haram untuk dipangkas. Jadi selain dengan cawat putih, anak-anak lelaki di rimba yang masih pada fase kanak-kanak dikenali dengan rambut gondrong mereka.

Pada fase ini, kemampuan-kemampuan dasar untuk bertahan hidup di tengah hutan mulai dipelajari. Anak-anak dibekali ketapel untuk latihan membidik. Mereka juga mulai belajar mengenal jenis-jenis binatang dan tumbuhan, serta belajar membaca jejak dari binatang-binatang yang ada di sekitar hutan.

Kemampuan-kemampuan dasar ini tentu saja dibutuhkan oleh komunitas yang mengandalkan berburu dan meramu sebagai sumber utama makanan mereka. Pelajaran yang paling tinggi di fase ini adalah pelajaran memasang jerat untuk menangkap binatang.

Setelah fase ini dianggap selesai, dukun yang dihormati di rimba dibantu orangtua mereka akan memangkas rambut anak-anak tersebut. Cawat putih ditanggalkan, anak-anak bebas memakai pakaian sekehendak mereka. Fase kanak-kanak resmi dilalui, mereka mulai memasuki fase remaja.

Fase remaja adalah fase yang paling padat dalam belajar sekaligus fase yang paling singkat dalam ukuran waktu. Pada fase ini mereka akan dilibatkan secara langsung dalam keseharian komunitas. Mulai berburu, memasang jerat, menuba ikan, mencari madu, dan proses-proses mencari dan mengumpulkan sumber makanan lainnya.

Saat Orang Rimba mulai menanam karet di tanah-tanah mereka, proses belajar di masa remaja juga bertambah. Lelaki usia remaja sudah diharuskan bisa membuka ladang, menanam karet, merawat kebun dan harus mampu menyadap getah karet. Pada fase ini pendampingan dari orangtua dan kakak mereka sudah semakin berkurang. Lelaki yang sudah memasuki usia remaja sudah harus mampu melakukan itu semua secara mandiri.

Pada fase ini jugalah interaksi dengan dunia luar dilakukan. Mereka belajar memahami dunia di luar komunitas mereka. Mendatangi pasar untuk ikut bertransaksi jual-beli, diizinkan belajar membaca, menulis dan berhitung serta pelajaran-pelajaran lainnya yang difasilitasi relawan-relawan di Sokola Rimba. Mulai membuka hubungan dan kontak dengan masyarakat desa dan warga transmigran yang tinggal di sekeliling wilayah hidup Orang Rimba. Saat semua proses itu telah berhasil dilalui, lelaki remaja akan dibaptis sebagai lelaki dewasa.

Dahulu, ada upacara adat yang diselenggarakan untuk mereka yang sudah melalui fase remaja menuju fase dewasa. Biasanya upacara adat tersebut akan dihadiri oleh para tetua adat, orangtua, dan perwakilan komunitas Orang Rimba. Lelaki remaja yang telah memasuki fase dewasa akan didoakan, kemudian diberikan tembakau, diminta untuk melinting, membakar dan mengisapnya.

Kini, upacara adat itu sudah jarang sekali dilakukan. Mereka yang sudah dianggap memasuki fase dewasa dibaptis dengan diberikan lintingan tembakau saja. Malah, kadang sekadar diberikan sebungkus rokok pabrikan. Selesai. Dianggap dewasa.

Seluruh fase yang dilalui pada cerita di atas, sama sekali tidak terikat dengan hitungan-hitungan usia. Mereka bisa melalui fase-fase tersebut hingga mencapai fase dewasa dilihat dari keberhasilan proses belajar yang mereka lakukan.

Jadi adakalanya lelaki usia 12 tahun sudah dianggap dewasa karena berhasil melalui proses belajar dengan baik. Tetapi adakalanya mereka yang berusia 20 tahun belum dianggap dewasa karena gagal dalam beberapa pelajaran. Untuk yang terakhir ini, jarang sekali terjadi. Setidaknya, saya belum pernah menemukan kasus ini.

Saya kira, apa yang diterapkan oleh Orang Rimba, jauh lebih jelas dan matang dalam menilai kedewasaan seseorang. Karena usia, sama sekali tidak menjamin seseorang bisa dianggap dewasa. Pola pikir, kemampuan untuk hidup mandiri, keahlian-keahlian menggunakan perkakas sebagai alat penunjang kehidupan, dan tanggungjawab terhadap keberlanjutan hidup komunitas sebagai legitimasi kedewasaan seseorang, jelas lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Ini tentu saja jauh lebih terukur dibanding sekadar menggunakan angka-angka untuk menilai kedewasaan seseorang.

07/02/201719/07/2017 1 comment

TUTUR

Kretek Berbeda Dengan Rokok, Apalagi Narkoba

by Udin Badruddin 03/02/201719/07/2017

written by Udin Badruddin

Ciri khas racikan kretek ada pada cengkeh, bukan tembakau. Apapun jenis tembakau dan dari manapun asalnya, jika dicampur dengan cengkeh dinamakan kretek.

[dropcap]T[/dropcap]anpa cengkeh, kretek tidak ada. Tanpa cengkeh, sejarah nusantara menjadi beda. Ungkapan tersebut berdasarkan pada realitas sejarah. Sejarah tentang bagaimana kretek sebagai sebuah produk budaya dan menjadi simbol identitas pada masa kolonial, serta sejarah bangsa Eropa yang datang ke Nusantara untuk kepentingan perdangan, salah satunya cengkeh.

Fakta sejarah menyatakan bahwa sekitar pada abad 19 di kota Kudus, Jawa Tengah muncul istilah kretek, dihasilkan dari barang berbentuk konus saat disulut berbunyi “kretek kretek”. Bunyi tersebut muncul dari suara cengkeh yang terbakar, hingga akhirnya dinamakan kretek.

Kemunculannya dari hasil kreatifitas dan inovasi bumiputra bernama H. Jamhari, untuk mengobati sakit asmanya. Singkat cerita pengobatan H. Jamhari dengan kretek berhasil. Keberhasilannya kemudian diceritakan kepada teman, saudara dan tetangganya, hingga pada akhirnya H. Jamhari banyak mendapatkan order untuk meracik kretek.

Ciri khas racikan kretek ada pada cengkeh, bukan tembakau. Apapun jenis tembakau dan dari manapun asalnya, jika dicampur dengan cengkeh dinamakan kretek. Sebaliknya, walaupun barang, bentuk dan jenisnya sama, jika tembakau tanpa cengkeh tidak bisa dinamakan kretek.

Cengkeh (syzygium aromaticum) adalah tanaman asli (endemik) yang asalnya hanya terdapat dikepulauan Maluku, dan sekarang berkembang biak tersebar di bumi Nusantara. Selain sebagai bumbu masak, ramuan wewangian, bahan pengawet original untuk makanan, juga sebagai rempah obat. Keberadaan cengkeh menjadi catatan sejarah yang melingkupi penjajahan bangsa Eropa di bumi Nusantara, dan menjadi barang yang eksotika. Di atas bumi empat pulau gunung Maluku, tanaman cengkeh awal mulanya terkenal di belahan dunia, tutur Roem Topatimasang.

Melanjutkan pernyataan Roem Topatimasang, bahwa cengkeh sebagai rempah eksotika yang sangat digandrungi saudagar Arab, pedagang Cina, Inggris, Portugis, Spanyol dan Belanda. Perkebunan dan perdagangan cengkeh dimonopoli oleh Belanda hingga abad ke-18, sampai akhirnya jatuh dalam kekuasaan Perancis. Kemudian, bibit cengkeh diselundupkan, ditanam dan berkembang biak di Zanzibar, Madagaskar, Martinique dan Granada. Hingga pada akhirnya terjadi kelangkaan tanaman cengkeh di Maluku.

Keadaan di atas, sebagai salah satu penyebab kejayaan cengkeh di Maluku mulai melemah. Saudagar arab, pedagang Cina, bangsawan Eropa sudah tidak lagi melirik dan berminat cengkeh Maluku. Hingga akhirnya terselamatkan berkat temuan H. Jamhari sebagai ramuan kretek. Satu inovasi temuan baru pemanfaatan cengkeh secara masif yang akhirnya menjadi satu ciri khas Indonesia. Penjelasan di atas menegaskan bahwa kretek sangat berbeda dengan rokok yang hanya berupa lintingan tembakau saja.

Namun penjelasan perbedaan kretek dengan rokok sepertinya tak dapat diterima oleh kelompok antirokok. Bagi mereka itu sama saja, sehingga berbagai penelitian tentang bahaya rokok yang diproduksi di luar negeri, disamakan begitu saja tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain.

Dewasa ini isu yang diangkat oleh kolompok antirokok juga semakin melebar tak tentu arah. Sebut saja salah satunya yang menyatakan bahwa rokok atau kretek sama dengan narkoba yang menyebabkan orang menjadi kecanduan untuk mengkonsumsinya.

Kretek tidak sama dengan narkoba. Dilihat dari sejarah kemunculan dan racikan keduanya sangat berbeda. Jika disamakan memiliki zat yang dapat membuat para pengguna kecanduan, itupun ambigu dan tidak benar.

Pertama, orang yang terbiasa mengkonsumsi sesuatu akan selalu merasa kurang afdol jika tak mengkonsumsinya, itu sudah biasa, seperti orang terbiasa memakan nasi. “Belum makan namanya kalau belum makan nasi” begitu orang kerap kali menyebutnnya. Namun apakah nasi itu bisa kita katakan sebagai candu?

Kedua, pengkonsumsi kretek dapat berhenti sewaktu-waktu, tidak ada ketergantungan psikis (psychological dependence) maupun ketergantungan fisiologis (physiological dependence), yaitu suatu keadaan mencari dosis yang lebih tinggi dari sebelumnya begitu seterusnya, untuk menambah kenikmatan.

Ketiga, racikan kretek tidak menggunakan bahan candu (sesuatu yang menimbulkan ketagihan). Ditegaskan oleh H. Samsul Hadi seorang peracik kretek tahun 80-an asal desa Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus, bahwa bahan utama racikan kretek adalah cengkeh, tembakau, perasa dan aromatik (perisa/flavour) terbuat dari ekstrak buah-buahan atau dari rempah-rempah.

Hal tersebut di atas, dipertegas dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) penolakan terhadap permohonan enam perseorangan warga negara dalam pengujian UU 32/2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c larangan siaran iklan dan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, tercantum dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-VI/2008 dan 6/PUU-VII/2009.

MK menegaskan bahwa zat adiktif yang terkandung dalam tembakau tidak sama dan jauh lebih sedikit dibandingkan narkotika. Sehingga tembakau adalah sebagai bahan yang masih dapat dikonsumsi dengan batasan yang diatur dalam undang-undang.

MK juga tidak menempatkan tembakau dan cengkeh sebagai hasil pertanian yang dilarang, buktinya hasil olahan cengkeh dan tembakau dikenakannya cukai.

Dengan demikian kretek adalah barang legal, keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi negara Indonesia. Kretek akan menjadi barang ilegal jika tanpa dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai tidak sesuai golongan, pita cukai bekas atau produksi kretek tanpa izin.

Nah, dari apa yang tersebut di atas, tentu sangat arif jika kita mau belajar lebih jeli lagi untuk berani menyatakan beda apa yang sebenarnya tak sama. Dan berani berhenti pula menyama-nyamakan sesuatu yang sebenarnya berbeda.

03/02/201719/07/2017 0 comment

RESENSI

Sekularisme Pancasila yang Tersimpul dalam Bhinneka Tunggal Ika

by Waskito Giri 02/02/201719/07/2017

written by Waskito Giri

Sementara bicara salah satu kerangka kerja Pancasila sudah tentu adalah perspektif pluralisme atau multikulturalisme, yang tersimpul dalam istilah “Bhinneka Tunggal Ika.”

Dalam perspektif sosiologi klasik, demokrasi dan sekularisasi ialah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Demokrasi nir-sekularisme bisa jadi bukanlah demokrasi, meski hal sebaliknya tak selalu demikian.

Akar ide sekularisme berakar dari rahim sejarah abad pertengahan di masyarakat Barat. Saat itu langkah-langkah pemisahan antara hal yang menyangkut persoalan agama dan non-agama mulai terjadi. Ya, sejarah hubungan gereja dengan ilmu pengetahuan, dogma dan kebebasan berpikir, memang tak selalu mesra, tak jarang malah kelam dan menakutkan. Banyak catatan persekutuan antara agama dan negara tak sekali dua telah memunculkan rezim despotik yang bukan hanya anti ilmu pengetahuan, melaikan juga merepresi kebebasan berfikir. Fakta ini bukanlah monopoli sejarah bangsa Barat tapi juga bangsa Timur.

Namun, pada masyarakat Eropa muncul trauma kuat. Dari konteks itulah ide sekularisme lahir. Bagi borjuasi Eropa, jelas bahwa gereja pernah dianggap bersalah besar karena pernah menghantar masyarakat abad pertengahan tenggelam dalam kejumudan (kemandekan) pikiran, memusuhi kemajuan ilmu pengetahuan serta menolak elan kemerdekaan berpikir. Bahkan sejak Revolusi Perancis (1789), pengertian sekulerisme kemudian lebih diartikan bahwa kekuasaan gereja atau agama tidak berhak campur tangan terkait bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.

Laïcité, demikianlah konsep sekularisme di Prancis. Digagas oleh Ferdinand Buisson (1841-1932) pada masa Republik ke III. Laïcité didefinisikan sebagai sekularisasi lembaga-lembaga politik negara. Negara tak lagi didasarkan pada suatu agama resmi tertentu dan pemerintah juga tidak diasumsikan sebagai pengejawantahan Tuhan.

Sederhananya, sekularisme itu berarti menseparasi peran agama dari negara, dan secara esensial pun berarti bahwa negara juga tidak akan turut mencampuri urusan keyakinan masyarakatnya. Lebih jauh, agama pun secara politik didorong masuk ke ranah individual dan jadi perkara privat. Dua kata kunci muncul dari gerakan sekularisme: separasi dan privatisasi.

Pascarevolusi, Prancis tegas memisahkan diri dari konsep negara tradisional yakni teokrasi. Di luar negara berpaham komunis, di sana ekspresi keagamaan di ruang publik benar-benar dilarang tanpa kompromi. Tak aneh Prancis hingga hari ini masih konsisten dan tegas mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler, dan terus-menerus melarang pemakaian atribut dan simbol-simbol keagamaan pada berbagai acara formal. Apapun itu agamanya, tanpa kecuali.

Tapi, sekularisme sendiri mengambil banyak bentuk. Sejalan dengan proyek kolonialisme Eropa, ide sekularisme pun menyebar ke seantero dunia.

Turki misalnya, negara ini memilih mengikuti jejak Prancis. Negara benar-benar dipisahkan dari agama. Bahkan Kekhalifahan Islam yang notabene pernah membawa Turki ke puncak peradaban dunia tak ragu dihapuskan, dan segera diganti dengan model negara sekular. Banyak orang mengatakan sekulerisasi Turki memang sangat berlebihan. Apa pasal? Terkait ritual keagamaan, Turki bahkan melarang azan dilakukan dalam bahasa Arab dan harus digantikan dengan bahasa Turki. Pada kasus ini spirit nasionalisme Turki nampaknya menjadi alasan utama.

Lain lagi di Amerika. Negeri “Paman Sam” ini meskipun tentu juga negara sekuler, tapi ia tidaklah pernah bersikap anti-agama dan tidak menganut pandangan sekuler secara militan seperti Prancis atau Turki. Menurut sosiolog Robert N Bellah, di Amerika pemisahan antara agama dan negara itu tak serta merta mengingkari dimensi keagamaan di bidang politik.

Simaklah momen pelantikan Presiden Donald Trump. Acara kenegaraan itu secara seremonial masih menisbatkan kedaulatan tertinggi kepada Tuhan, sekalipun secara konstitusional Amerika jelas mengakui sumber kedaulatan di tangan rakyat.

Menurut Bellah, di Amerika sebenarnya hidup sebuah “agama sipil” (civil religion) yang tertata dan terlembagakan dengan baik, berjalan seiring dengan, namun juga dapat dibedakan dari, gereja atau agama tertentu. Keberadaan agama sipil ini, masih seturut Bellah, tercermin pada makna motto ‘In God we trust’, atau dimasukannya kalimat ’under God’ dalam prosesi penghormatan bendera.

Apa yang patut kita catat dari digunakan pada momen seremonial kenegeraan itu bukan kata “Jesus” sebagai representasi agama mayoritas di Amerika tapi justru kata “Tuhan” (God), yang tentu memiliki makna universal dan inklusif bagi semua agama.

Bagaimana Indonesia? Secara historis, sejak awal kelahirannya telah muncul gerakan ganda (doubled movement), antara kelompok yang menghendaki sekularisasi di satu sisi dan kelompok islamisasi di sisi lain. Walhasil, upaya kompromi dan dialektika dari dua arus sejarah itu menjadikan Indonesia memiliki bentuk negara yang khas. William E Shepard misalnya, menyebutnya sebagai fenomena negara “secularism religious” di mana proses sekularisasi harus bernegosiasi dengan proses religiusasi.

Sementara pemikir Islam Yudi Latif, misalnya, melihat hubungan agama dan negara di Indonesia sebenarnya memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Amerika. Jika sejarah sekularisme Prancis hanya memberi dua kata kunci yaitu separasi dan privatisasi, maka untuk memahami Indonesia, seturut pandangan Yudi Latif dibutuhkan kata kunci ketiga: diferensiasi. Agama itu tidak dipisahkan tetapi dibedakan dari negara.

Pada konteks ini dibutuhkan munculnya toleransi kembar (twin tolerantion) yang bersifat timbal-balik; otoritas agama dan negara memiliki toleransi terhadap fungsi kelembagaannya masing-masing dan menyadari batas-batas otoritasnya. Mengutip Ruslan Abdulgani, Yudi Latif memaparkan bahwa di Indonesia “negara secara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan agama”, khususnya melalui kementerian atau departemen agama.

Namun demikian agama juga tidak berarti serta merta telah menyatu dengan negara, negara pun tidak didikte atau mewakili agama tertentu bahkan tidak pula memberikan keistimewaan kepada salah salah satu agama. “Karena itulah bentuk negara Indonesia lazimnya dikatakan bukanlah negara sekuler, namun juga bukanlah negara agama,” ujar Yudi Latif.

Namun membangun struktur toleransi kembar itu tak semudah yang dibayangkan. Dalam masyarakat yang majemuk, negara seharusnya tidak berhak menyatakan bahwa agama atau keyakinan yang satu benar dan agama atau keyakinan yang lain salah. Artinya, semua agama harus dianggap benar, yaitu benar sejauh keyakinan pemeluk agama masing-masing. Namun senyatanya tak sekali dua peran lembaga negara justru nampak didekte oleh peran lembaga agama.

Ambil contoh kasus terkait Fatwa MUI, bahwa Ahamadiyah itu sesat dan menyesatkan, misalnya, yang kemudian pandangan tersebut diadopsi oleh pemerintah sehingga memunculkan SKB 3 Menteri. Benar, bahwa pemerintah tak mengeluarkan keputusan pembubaran Ahmadiyah, namun pemerintah jelas melarang kegiatan Ahmadiyah yang dianggap sebagai bertentangan dengan agama Islam arus utama. Adanya SKB 3 Menteri ini, sedikit atau banyak memperlihatkan adanya indikasi bagaimana otoritas agama telah bergerak mendikte peran negara.

Tak kecuali Fatwa MUI yang mendalilkan Gubernur DKI Jakarta telah menghina Al Quran dan atau menghina ulama. Sehingga, menurut Fatwa MUI, hal itu jelas memiliki konsekuensi hukum. Fatwa MUI dan aksi unjuk rasa 4 November kemudian mendorong Polri melakukan gelar perkara dan sebagai hasilnya kemudian menempatkan calon petahana itu sebagai terdakwa.

Bagaimana hasilnya? Menyimak Fatwa MUI yang dikeluarkan pada 11 Oktober 2016 itu, posisinya sudah pasti bahwa Basuki Tjahaja Purnawa secara hukum harus dinyatakan bersalah. Namun Fatwa MUI sebenarnya bukanlah satu-satunya tafsir kebenaran tentang Surat al-Maidah ayat 51.

Jelas, ada keragaman tafsiran terkait Surat al-Maidah ayat 51 itu, sehingga sebenarnya juga muncul banyak tafsiran tentang bagaimana melihat kasus Ahok. Toh demikian, di tengah-tengah gempuran opini massa yang didukung oleh aksi unjuk rasa besar, apakah pemerintah dalam hal ini pengadilan negeri dapat bersikap independen dan sepenuhnya bekerja dengan pertimbangan dasar dan nalar hukum? Jawabannya jelas sangat meragukan.

Pada titik ini Pancasila harus kembali mengemuka. Pancasila jelas bukanlah obat bagi segala macam penyakit. Akan tetapi setidaknya Pancasila dapat menjadi asas dan rambu-rambu aturan main kenegaraan dalam menyelesaikan masalah bangsa. Sebagai ideologi dan falsafah negara, ia perlu diaplikasikan dalam seluruh kegiatan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Sementara bicara salah satu kerangka kerja Pancasila sudah tentu adalah perspektif pluralisme atau multikulturalisme, yang tersimpul dalam istilah “Bhinneka Tunggal Ika.” Bahkan Dawam Rahardjo berulang-ulang mengingatkan, bahwa tiga kata kunci yaitu sekularisme, liberalisme dan pluralism, ide-idenya perlu terus dikembangkan di Indonesia dalam kerangka mengelola kemajemukan.

Tapi, pada titik ini juga muncul persoalan: sekularisme, liberalisme dan pluralisme ternyata sudah diharamkan oleh Fatwa MUI, jauh mendahului kasus pengharaman pemimpin non-muslim dan rokok.

02/02/201719/07/2017 0 comment

Load More Posts