Selama masa kampanye Pilpres 2019 isu Industri Hasil Tembakau (IHT) sama sekali tidak terdengar dari kedua kubu capres-cawapres. Sekalinya mencuat, hanya suara-suara antirokok yang menghiasi isu IHT, itupun karena mereka nyambi jadi timses di kedua kubu.
IHT yang jelas-jelas memberikan kontribusi bagi perekonomian seperti tidak mendapatkan porsi bagi kedua kubu. Padahal IHT tidak mengenal perbedaan politik. Sejak Indonesia merdeka, siapapun presidennya, apapun haluan politiknya, IHT tetap berkontribusi bagi negara.
Apakah terlalu kontroversial jika kedua kubu membahas isu ini?
Seringkali persoalan IHT hanya dilihat dari kacamata kesehatan. IHT tak pernah dilihat dari spektrum yang lebih luas, dari hulu ke hilir, dari petani hingga konsumen. Jika IHT hanya dilihat dari kacamata kesehatan, tentu yang akan terlihat hanyalah dominasi opini gerombolan antirokok yang dari dulu datanya hanya itu-itu saja.
Isu IHT sangat penting mendapat porsi perhatian bagi kedua kubu capres-cawapres yang sedang bertarung di Pilpres 2019. Sebab disana ada nasib 30 juta orang yang bergantung hidup di sektor ini.
Di hulu ada nasib petani tembakau dan cengkeh. Bagaimana nantinya nasib mereka jika IHT harus mati akibat masuknya aturan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) dan berbagai kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia?
Mungkin dengan gampangnya mengatakan beralih ke tanaman alternatif bagi petani tembakau dan cengkeh adalah solusinya, tanpa tahu bertani bukanlah seperti pekerjaan kantoran yang dapat berpindah-pindah. Bertani lekat dengan lokal wisdom dan persoalan alam yang tidak bisa di sederhanakan.
Itu baru menyoal petani. Belum lagi menyoal buruh-buruh pabriknya. Buruh di pabrik di sektor IHT memiliki ciri khas tersendiri: Buruh pabrik kretek didominasi oleh perempuan. Hal ini sudah ada sejak lama dan dikerjakan secara turun-temurun dalam beberapa generasi. Tidak ada lagi istilah perempuan hanya di sumur, kasur dan dapur. Di lingkungan pabrik kretek, laki-laki dan perempuan sama-sama memegang peranan penting.
Dapat dibayangkan jika ribuan buruh perempuan ini harus kehilangan mata pencaharian mereka? Penghasilan rumah tangga tentu akan menurun, dan tak kalah pentingnya adalah perempuan tak lagi diberdayakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kemungkinan besar kehidupan sumur, kasur dan dapur kembali menjadi rutinitas.
Lalu di sektor distribusi di dalamnya juga terdapat ribuan pekerja, mulai dari jasa transportasi hingga industri kreatif yang akan terkena imbas ketika sektor IHT mati. Padahal dari sektor ini gairah pertumbuhan ekonomi bisa dinaikkan.
Dan yang terakhir adalah sektor hilir di isu IHT, disana terdapat persoalan UMKM sebagai pedagang produk hasil tembakau di masyarakat dan perokok sebagai konsumen produk itu sendiri.
Kedua kubu harus tahu bahwasanya Kontribusi sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) terhadap produk domestik bruto sebesar 60,34 persen di tahun 2018. Serta memiliki serapan tenaga kerja sebesar 97,22 persen. Produk hasil tembakau sendiri merupakan produk yang dapat kita temui di toko-toko kelontong maupun pasar tradisional. Artinya IHT memiliki mata rantai yang tak dapat dipisahkan dengan UMKM.
Persoalan konsumen tentunya berkaitan dengan pungutan pajak terhadap perokok. Ini juga harus diketahui oleh kedua kubu capres-cawapres, perokok dikenakan 3 komponen pajak dalam konsumsi produk hasil tembakau. 3 komponen tersebut: Cukai, PDRD (Pajak Daerah Retribusi Daerah), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Negara memiliki kepentingan terhadap pajak yang dilekatkan kepada perokok sebagai instrumen pendapatan negara.
Setelah dijabarkan persoalan multidimensional dalam isu IHT ini, apakah kedua kubu capres dan cawapres pilpres 2019 masih tutup mata dengan isu IHT? Jika masih tutup mata, maka sudah sepatutnya kita yang menjadi bagian dari IHT hulu ke hilirnya jangan memilih calon presiden yang tidak memiliki kepedulian terhadap IHT.