OPINI

Ketika PKS Bicara Rokok

Sumber permasalahan besar dunia pertembakauan sejatinya bukan iklim dan hama, melainkan kebijakan pemerintah dan para plolitisi yang ikut serta membicarakannya, tanpa dasar yang kuat, adil dan cenderung ugal-ugalan.

Jika orang dahulu tidak berani bicara kecuali kepada hal-hal yang benar-benar diketahui, kali ini banyak sekali orang yang banyak bicara daripada membaca, baik buku maupun alam kauniyah (dunia nyata). Maka jangan heran, jika tidak sedikit politisi dan pemerintah yang gagal paham dunia pertembakau, dari berbagai sisi, karena mereka mendapatkan informasi sepotong-sepotong, tanpa ada usaha untuk tabayyun lebih mendalam apalagi turun ke ladang untuk memastikan.

Kini hama petani muncul lagi dari kalangan politisi. Sebut saja namanya Sukamta (nama asli) yang kini menjabat sebagai sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kenapa semua orang yang terkait dengan industri hasil tembakau (petani, buruh, dsb) dianggap tidak sejahtera, ya karena partai yang harusnya adil saja tidak mampu berbuat adil, bahkan dalam pikiran dan apa yang keluar dari mulutnya.

Baca: Tuhan Tidak Menciptakan Tembakau untuk Dibenci dan Dicaci

Tidak perlu bicara terlalu jauh. Mari kita kita uji omongan Sukamta yang dimuat situs ayosemarang.com, 22 Agustus 2019. Omongan yang sejatinya sebuah template dan selalu dipakai oleh antirokok. Semacam gaya kampanye sholih li kulli zaman wal makan, meski dibangun dari logika berantakan dan cenderung mengutamakan kengawuran daripada analisa yang mendalam. Ya memang itulah keistimewaan antirokok, anti terhadap data valid dan percaya diri berlebihan dalam kesesatan berpikir.

Bagi Sukamta, harga rokok di Indonesia, sebuah negeri yang besar salah satunya ditopang oleh dunia pertembakauan, harus dinaikkan 700 persen. Alasannya supaya orang miskin tidak dapat membeli rokok. Jika orang miskin yang merokok jatuh sakit, maka negara melalui (Jaminan Kesehatan Nasional) JKN rugi menanggung biayanya. Tentu saja ini berbeda dengan, orang kaya boleh makan junkfood, minuman bersoda, dan berlaku semaunya, karena jika jatuh sakit mereka bisa membiayai sendiri dan dapat memperkaya negara.

Baca juga:  Wahai Bupati Klungkung, Pahamilah dengan Baik Aturan Kawasan Tanpa Rokok

Cara sistematis ini akan diduplikasi dan diperbarui terus menerus. Bermula dari seorang sakit yang berobat ke dokter, jika ia merokok maka dokter akan berkata, “bapak sakit karena rokok”, dan dokter tidak secara jujur bahwa penyakit itu datang dari sebab apapun, bisa gula, bisa gaya hidup yang berantakan, kurang minum air putih, stres dengan obat mahal, dsb.

Kenapa Sukamta cenderung ingin menaikkan harga rokok untuk menyelesaikan permasalahan JKN yang rumit itu? Ya karena sudah menjadi tabiat antirokok, bahwa berpikir keras untuk mencari solusi adalah buang-buang waktu, makanya rokok akan disalahkan supaya permasalahan menjadi lekas selesai. 

Coba kita kembali ke tahun 2018, saat BPJS Kesehatan defisit dan ditambal oleh cukai rokok. Para pegiat kesehatan beralasan, jumlah masyarakat sakit yang kian bertambah dan narasi yang kemudian dibangun; sakit-sakit itu disebabkan oleh rokok. Tidak berhenti sampai di situ, beragam alasan yang penting pengelola kesehatan “selamat” banyak digaungkan di media (tanpa ada sikap ksatria untuk mengakui bahwa memang masih banyak masalah dalam JKN, baik pengelolaan maupun skema yang lebih baik, yang perlu dicarikan solusi).

Baca: Kegagalan Lakpesdam PBNU dalam Melihat Produk Tembakau Alternatif

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, megkritisi beragam narasi yang dibangun oleh pegiat kesehatan. Ia mengusulkan agar BPJS fokus pada pengawasan penetapan inasibijis oleh pihak rumah sakit. Timboel menilai, inasibijis merupakan gerbang terjadinya defisit BPJS Kesehatan. Inasibijis (INA-CGB) merupakan sebuah singkatan dari Indonesia Case Base Gropus, yakni sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah. (bisnis.com)

Kita tidak pernah tau, apa yang dilakukan rumah sakit terhadap pasien-pasien yang membayar BPJS. Kita juga tidak pernah tau jika ada pasien BPJS kelas I diberi fasilitas kelas II atau III, dan rumah sakit mengklaim biaya kelas I ke negara. Tentu saja yang demikian ini tidak penting bagi antirokok. 

Baca juga:  Industri Rokok Kecil: Berkembang Tak Boleh, Matipun Tak Boleh

Baca: Ada Campur Tangan Bloomberg dalam Surat Edaran Menkes terkait Pemblokiran Iklan Rokok

Sukamta juga bilang, orang-orang yang kecanduan merokok dan mampu membeli rokok yang mahal, dipersilahkan tetap merokok asal menanggung sendiri biaya pengobatan akibat penyakit karena rokok. Asalkan dampak buruk akibat konsumsi rokok tidak membebani negara kerena pemasukan dari cukai tembakau tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan negara. (ayosemarang.com)

Bagi saya pribadi, ini adalah statemen yang sangat lucu. Sejak kapan sih negara betul-betul hadir dan perhatian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di pedesaan dan pedalaman? Kalau ada pun, menjalankannya setengah hati. Dan sejak kapan rokok itu menjadi candu, padahal yang candu itu kekuasaan dan menjadikan masyarakat sebagai jembatan untuk menuju “kekuasaan dalam negara”? 

Sukamta juga menganggap, bahwa perokok bukan orang yang produktif? Faktanya? Setahu saya orang-orang yang merokok punya produtivitas tinggi, mereka hidup sebagaimana keringat yang diperas setiap hari. Tanpa berharap kepada negara apalagi Sukamta.

Sekadar saran saja, sebaiknya PKS tidak perlu ngelantur bicara rokok. Silahkan bicara, asalkan keadilan sosial sebagaimana nama partainya tidak hanya selesai pada tataran konsepsi dan gagah-gagahan, melainkan pada tahap tindakan dan contoh konkrit atasnya.

Bijak Berkomentar Tanda Kretekus Santun
Ibil S Widodo
Manusia bodoh yang tak kunjung pandai

Comments are closed.

More in:OPINI