Kamis, 25/6, Kompas.com menerbitkan berita berjudul “Ahli: Konsumsi Rokok Penduduk Miskin Meningkat, Ini Memperparah Kemiskinan”. Sebuah judul, dengan membawa mandat “ahli”, yang ingin menegaskan bahwa kemiskinan yang kian parah disebabkan oleh orang miskin yang tidak mau berhenti merokok.
Berita tersebut memaparkan pendapat Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pungkas Bahjuri Ali, yang juga telah disampaikan pada Draf Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Teknokraktik 2020-2024. Pungkas menyebut, presentasi tinggi konsumsi rokok di Indonesia ternyata dilakukan oleh kelompok pendapatan rendah. Berdasarkan jenis pekerjaannya, terdata proporsi perokok tinggi adalah nelayan mencapai 70,4 persen dan petani atau buruh 46,1 persen.
Menurutnya, jenis rokok kretek-filter adalah pengeluaran terbesar pada rumah tangga miskin setelah beras. Ia menegaskan, bahkan lebih tinggi dibanding untuk belanja protein, misal telur, daging, susu dan kebutuhan kesehatan lainnya.
Ia juga mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan rincian perbandingannya:
- Pengeluaran konsumsi rokok 2,6 kali dari pengeluaran untuk telur dan susu
- pencapai 7 kali lipat dari pengeluaran belanja daging
- Mencapai 3,8 lebih besar daripada pengeluaran untuk kebutuhan kesehatan lainnya.
Berlandas pada data dan kebenciannya pada rokok itu, ia menganjurkan para perokok untuk berhenti lantaran tidak hanya berkaitan dengan kesehatan penggunanya saja, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi yang memperparah urusan ekonomi atau kemiskinan. Mungkin maksudnya, kalau perokok sakit parah dan menggunakan BPJS, bisa memicu kerugian negara. Meski kita sama-sama tau, kalau defisit BPJS juga ditopang oleh pajak rokok.
Mari coba kita bedah apa yang dikatakan Sang Ahli tersebut. Ketika ada data soal kemiskinan atau seseorang itu dikatakan miskin, rasanya selalu menggelitik. Dengan ukuran apa seseorang itu dikatakan miskin. Daya beli rendah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, buruh atau petani?
Jika masyarakat di pedesaan dikatakan miskin lantaran daya belinya rendah atau lantaran belanja daging, telur dan kebutuhan kesehatan lebih kecil ketimbang rokok, tentu saja ini kurang tepat.
Di pedesaan, nelayan bisa menangkap ikan sendiri, jadi tidak perlu beli daging. Yang bukan nelayan, rata-rata punya ternak. Jika pengen sesekali makan ayam, tinggal tangkap dan sembelih.
Asal orang-orang elit tau, masyarakat lebih sehat konsumsi makanannya, meski hampir setiap hari lauknya hanya sayuran. Di pedesaan juga banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan menjadi obat-obatan tradisional, dan masyarakat punya kearifan bagaimana memanfaatkan alam, tanpa merusaknya, menjadi semacam obat untuk menyembuhkan. Masyarakat juga bekerja dengan mengeluarkan keringat, tidak kena angin AC belaka atau pulang-pergi berhadapan dengan polusi kendaraan.
Mengukur kemiskinan bukanlah sebuah candaan. Akurasi data akan menentukan ketepatan pemerintah dalam membuat kebijakan, atau setidaknya tidak salah alamat kalau sedang bagi-bagi bantuan.
Menentukan garis kemiskinan, sebagaimana yang diungkap Profesor Ekonomi Edmond D. Villani di Universitas Georgetown, yang sebelumnya adalah direktur departemen penelitian di Bank Dunia, Martin Ravallion, “dalam praktik pengukuran kemiskinan, menentukan garis kemiskinan merupakan langkah yang paling sulit dan kontroversial dalam membangun profil kemiskinan, karena indikator ini dibangun dari data survei”.
BPS, kita tahu, dalam menentukan banyaknya penduduk miskin pun, melakukannya berdasar dari Susenas yang dilakukan dengan metode sampling, bukan pendataan seluruh populasi. Karenanya, penduduk miskin dilihat berdasarkan presentase. Nilai pada presentase itulah yang kemudian dikonversi oleh BPS menjadi jumlah dengan mengkalikan populasi.
Metode tersebut akhirnya selalu mendapat serangan berbagai pihak. Ini persis yang dituliskan Ravallion, pengukuran kemiskinan seringnya memang menjadi kontroversi karena menggunakan survei dalam perhitungannya. Survei memang tidak bisa memberikan data lengkap, seperti nama dan alamat penduduk miskin, hasilnya hanya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijkan maupun pengukuran keberhasilan/kegagalan suatu program.
Sampai sini, Sang Ahli jangan main-main melabeli seseorang itu miskin atau tidak, atau bahkan dengan tegas mengatakan “rokok penyebab kemiskinan”, jika masih banyak bantuan yang salah alamat.
Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ, selain kemiskinan, rokok dianggap menjerumuskan seseorang pada situasi kesehatan yang lebih buruk. Menurutnya, sebagaimana para pakar kesehatan juga sering menggembar-gemborkan, merokok tidak secara seketika dapat membuat seseorang mengalami sakit pada fisiknya. Perokok berisiko terkenan penyakit katastropik, penyakit–penyakit yang membutuhkan biaya tinggi dalam pengobatannya serta memiliki komplikasi yang dapat mengancam jiwa.
Sudah miskin, sakit pula. Yang akhirnya hanya akan membebani biaya kesehatan negara yang sering defisit itu. Bantahan soal ini, silahkan baca:
- Surat Terbuka untuk Dirut BPJS Kesehatan: Perokok Bukan Kambing Hitam Atas Bobroknya BPJS Kesehatan
- Pengelola BPJS yang Tidak Becus, Perokok yang Disalahkan
Padahal kalau mau fair, salah satu penyebab kemiskinan adalah kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan. Misalnya saja soal kenaikan cukai, sebuah kebijakan untuk pemerintah secara instan menggenjot pendapatan negara, tapi berimbas pelan-pelan membunuh hulu hingga hilir industri hasil tembakau.
Hidup sepertinya bukan soal kesehatan saja, banyak lini lain yang harus dihitung dan dipertimbangkan matang-matang. Pun kalau mau ngotot soal kesehatan, bukalah pikiran untuk mengapresiasi penelitian-penelitan bahwa tembakau punya sejarah panjang, bukan hanya pada sisi sosio-kultur, tapi juga kesehatan. Atau setidaknya turun ke lapangan, lihat orang-orang sepuh di desa, yang mungkin lebih bahagia, perkasa bekerja, tidak terlalu berharap pada santunan negara, dan tetap merokok sembari mengeringkan keringatnya.
Kalau tak bisa membantu perokok, petani, buruh, setidaknya jangan jadi hama….