Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada 4 Juli 2019 mengajukan kerjasama terhadap Bloomberg Philanthropies yang didirikan oleh Michael Bloomberg, salah satu orang terkaya di New York USA. Perbuatan ini sebagai tindakan kurang bijak bagi rakyat Jakarta khususnya, dan rakyat Indonesia umumnya, bahkan mempermalukan bangsa sendiri.
Isi kerjasama yang diajukan tidak lain untuk mengendalikan peredaran rokok di wilayah DKI Jakarta, dengan mempersempit ruang gerak perokok, pedagang dan industri.
Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2021 Anies Baswedan mengeluarkan surat Seruan Gubernur yang disingkat “SERGUB” Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok sebagai salah satu tindak lanjut ajakan kerjasama di atas.
Yang sudah-sudah, Bloomberg Initiative dengan program filantropis mencari partner dengan mendonasikan uangnya untuk mendanai perang terhadap sektor pertembakauan. Sasarannya pengendalian tembakau di negara berkembang dan miskin. Termasuk Indonesia, Bangladesh, Thailand, Filipina.
Perlu dimengerti, dana filantropis Bloomberg Initiative ini tidak murni hibah untuk tujuan pengendalian tembakau. Dibalik itu, sebenarnya Bloomberg Initiative sebagai lembaga besar telah main mata dengan industri farmasi dunia dengan tujuan mengambil alih bisnis nikotin di dunia.
Karena nikotin sendiri banyak manfaat untuk aneka terapi, pengobatan dan bahan dasar obat tertentu. Ambil contoh dari hasil riset, nikotin bisa meringankan nyeri, gelisah bahkan sampai depresi. Nikotin juga dapat meningkatkan konsentrasi bagi penyandang kelainan hiperaktif, meringankan penderita skizofrenia akut, sindrom tourette, parkinson dan alzheimer.
Sedangkan, zat nikotin atau C10H14N2 secara alamiah terbesar terkandung pada daun tembakau. Terlebih tembakau asal Indonesia dengan kandungan nikotinnya lebih besar dari pada tembakau asal negara lain.
Bersamaan program pengendalian tembakau, Bloomberg dan farmasi telah mempersiapkan dengan mengeluarkan produk nicotine replacement therapy (NRT), yaitu satu produk rekayasa sebagai asupan pengganti nikotin dari tembakau yang kemudian dipatenkan sebagai hak cipta.
Perlu dipertegas lagi, bahwa Bloomberg Philanthropies dan farmasi bergandengan tangan untuk penguasaan perdagangan nikotin dengan cara memerangi tembakau dan memberikan cap jahat terhadap tembakau dan didukung lembaga kesehatan dunia (WHO). Metode yang paling efektif yang telah mereka lakukan adalah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dan Kementerian dengan cap jahatnya dan agenda pengendalian tembakau.
WHO sendiri, melalui Direktur Jenderal WHO Gro Harlem Brundtland pada tanggal 30 Januari 1999 di Swiss mengumumkan proyek kemitraan dengan perusahaan farmasi dunia untuk mengembangkan NRT. Yang kemudian Brundtland secara lugas mendeklarasikan kampanye anti tembakau sebagai solusi, dan dengan NRT maka perokok dunia akan beralih.
Lembaga atau NGO Indonesia yang telah menjadi partner Bloomberg Philanthropies untuk perang melawan tembakau tercatat hingga tahun 2015 sekitar kurang lebih sudah 20 lembaga (sumber: data KNPK 2015). Jumlah ini pastinya bertambah tiap tahunnya. Dengan melihat data mulai tahun 2007 terjadi penambahan lembaga yang menjadi partner tiap tahunnya hingga tahun 2015.
Jumlah 20an lembaga Indonesia ini mendapatkan suntikan dana besar dan menjadi agen Bloomberg Philanthropies. Semua kepentingan Bloomberg Philanthropies (asing) diagendakan dan direalisasikan oleh lembaga tersebut. Dengan kata lain, 20an lembaga di Indonesia pembawa kepentingan asing, terlebih agenda mematikan rokok kretek Indonesia.
Urutannya, jika rokok kretek tidak laku, industrinya akan mati, bahan baku tembakau dan cengkeh tidak terserap atau tidak laku. Kemudian Bloomberg Philanthropies dan farmasi dengan mudah menguasai perdagangannya.
Selama industri rokok kretek asli Indonesia masih ada, perdagangan nikotin akan sulit dikuasai. Karena sampai detik ini, keterserapan zat nikotin tembakau 93% untuk bahan rokok dengan harga lumayan tinggi. Sedangkan Bloomberg Philanthropies dan farmasi tidak berani berkompetisi soal harga.
Nah, ada perbedaan yang mencolok antara 20an lembaga dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Walaupun mereka sama-sama menjadi agen Bloomberg Philanthropies.
Kalau lembaga anti rokok memang mereka didekati atau ditawari Bloomberg bahkan ada yang memang dibentuk Bloomberg kemudian diberikan suntikan dana diajak memerangi tembakau di Indonesia. Beda dengan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, nyata-nyata mengajukan permintaan kerjasama dengan Bloomberg Philanthropies.
Kalau dilhat dengan cermat, arah tujuannya Gubernur DKI Jakarta sebetulnya tidak semata-mata untuk pengendalian peredaran tembakau, akan tetapi ada agenda lain. Jika dikaitkan dengan program Bloomberg Initiative yang sudah berjalan dengan lembaga anti tembakau di Indonesia, adalah suntikan dana.
Terlepas ada dan tidaknya agenda suntikan dana atau memang ikhlas mengajak kerjasama untuk pengendalian tembakau di DKI Jakarta, maka apa yang telah dilakukan Anies Baswedan dengan jabatan yang melekatnya (Gubernur) sungguh sangat disesalkan.
Fakta berkata demikian, dengan dikeluarkannya SERGUB DKI Nomor 8 Tahun 2021, maka Anies Baswedan menjadi agen atau antek asing, menggadaikan jabatan untuk kepentingan asing, memusuhi saudara setanah air, menyengsarakan rakyatnya sendiri yang berprofesi sebagai pedagang, perokok (konsumen), dan masyarakat pada umumnya yang berprofesi sebagai petani dan buruh sektor pertembakauan.
Apa yang telah dilakukan Anies Baswedan telah menurunkan bahkan melecehkan marwah dan martabat jabatan Gubernur di Indonesia. Jabatan Gubernur adalah pemimpin masyarakat. Dalam agama apapun dan dalam UU yang manapun, seorang pemimpin wajib mengayomi semua rakyatnya, haram hukumnya menyengsarakan rakyatnya, apalagi memperlakukan rakyatnya tidak adil.
Seorang pemimpin harus adil dan bijak. Jika tidak demikian, maka bisa menjadi ancaman keamanan dan pertahanan Bangsa Indonesia.