Kesewenangan Anies Baswedan kepada para perokok perlu sesekali dilawan. Rokok adalah barang legal dan merokok dilindungi Undang-undang.
Syahdan, Jakarta adalah kota yang dimiliki oleh siapa saja. Jutaan orang datang ke kota ini dengan niatan yang tak jauh berbeda: mereguk keuntungan dan mengubah garis tangan hidupnya. Tiap tahunnya, kota ini makin sesak meski di sisi lain kota ini juga makin beragam. Kota yang bisa disebut salah satu yang paling beragam di negeri ini.
Jakarta memang dihuni oleh orang-orang Betawi. Kendati demikian banyak sejarawan, budayawan, ataupun peneliti yang bersepakat bahwa Betawi adalah suku yang terbentuk dari melting pot. Sekelompok suku yang berisikan akulturasi dari berbagai macam budaya yang melebur menjadi satu. Tinggal di kota yang sama selama bertahun-tahun hingga membentuk budaya dan identitas baru.
Ada kawasan tertentu yang dihuni oleh orang-orang dari Jawa. Ada daerah yang akhirnya menjadi pemukiman dan tempat berkumpulnya orang Sunda. Di beberapa titik, terlihat orang-orang Sumatera yang tinggal dan melanjutkan tali silaturahmi di antara sesama. Orang-orang timur juga mendapatkan tempat di Jakarta. Uniknya, interaksi di antara semuanya melebur menjadi satu bersama aktivitas kota ini yang tak pernah tidur.
Keberagaman Jakarta adalah hadiah bagi kota ini sendiri. Maka menghilangkan keberagamannya adalah salah satu potensi bencana yang akan dihadapi oleh Jakarta. Potensi itu mulai muncul akibat polarisasi politik yang terjadi beberapa tahun belakangan. Jangan sampai, hal itu semakin diperparah oleh kebijakan politik tertentu.
***
Anies Baswedan Larang Reklame dan Pajang Bungkus Rokok di Minimarket Jakarta
Perokok bagaimanapun juga mendapatkan tempatnya di Jakarta. Kita sedang tidak berbicara pertarungan politik identitas antara masyarakat perokok atau yang bukan perokok. Akan tetapi perokok juga masuk dalam struktur kelas masyarakat manapun. Perokok ada yang dari kelompok proletar, banyak dari kelas pekerja, dan tak sedikit juga dari golongan orang-orang kaya.
Meleburnya perokok di berbagai macam kelas itu mengindikasikan bahwa tradisi merokok sebagai identitas budaya bangsa ini menjadi benar adanya. Tradisi itu dirawat selama bertahun-tahun dan memberikan dampak positif tersendiri bagi perekonomian bangsa.
Bahkan aktivitas merokok juga menjadi jalan pemulus interaksi antar suku di Jakarta yang kerap terhalang akibat gaya dan budaya. Namun coba perhatikan di warung-warung, kafe-kafe, tempat-tempat publik lainnya, semuanya menjadi akrab akibat saling menghisap tembakau baik dengan satu yang merek atau berbeda.
Rokok, sudah melebur di berbagai lapisan kelas masyarakat, mampu pula menjadi minyak pelumas dalam melicinkan kekakuan interaksi antar suku dan bangsa di Jakarta.
Sementara itu Anies Baswedan, orang yang secara konstituen dipercaya oleh masyarakat Jakarta untuk memimpin nampaknya punya pandangan lain. Pandangan yang menurut saya layak mendapatkan pertanyaan dan kritik akibat ketidakkonsistenan sikap dan perbuatannya sendiri.
Sebelum jauh berbicara tentang landasan hukum kebijakan seruan gubernur tentang larangan iklan rokok, larangan penyediaan asbak di tempat umum, mari kita berbicara tentang ucapan Anies di waktu-waktu yang sebelumnya.
Anies mengatakan bahwa Jakarta adalah milik semua orang. “Ibu kota adalah milik seluruh warga Indonesia. Jakarta adalah milik seluruh Indonesia. Tidak ada sedikitpun aturan di republik ini yang melarang pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya,” ucap pria berusia 52 tahun tersebut pada 30 September, dua tahun lalu di Monumen Nasional.
Oke, saya paham betul bahwa teks tak bisa terlepas dari konteksnya. Pernyataan Anies ini secara konteks merujuk pada ketidaksepakatannya pada operasi yustisi. Namun, teks ini juga yang secara sadar diucapkan oleh Anies bisa ditarik ke banyak hal. Mengapa? Karena ucapan berupa pernyataan lahir dari ruang sadar, lahir dari ideologi, lahir dari keyakinan, dan lahir dari akumulasi pengalaman sosialnya sendiri sebagai manusia.
Jika Anies tidak melarang orang untuk masuk dan keluar dari Jakarta karena asas kemanusiaan, mengapa dia menjadi tidak konsisten dalam hal rokok? Mengapa justru dia mengeluarkan kebijakan yang tidak manusiawi dan merugikan perokok yang sudah seperti disebutkan di awal telah masuk dalam kelas masyarakat dan suku manapun yang sudah menghuni dan mempercayakan nasibnya pada Jakarta?
Ketidakkonsistenan ini yang menjadi letak dasar kritikan pada Sergub tersebut. Harusnya, Anies mampu adil dalam sikap dan perbuatan. Apalagi pernyataannya bahwa jakarta milik semua dilontarkan di depan publik. Maka dengan dasar itu juga publik juga berhak mengritik dan bahkan melawan atas kebijakannya.
Perokok memiliki hak dasarnya sendiri, dia berhak membeli rokok yang merupakan barang legal secara hukum serta menikmatinya. Di sisi lain, masyarakat yang juga tidak merokok juga memiliki haknya. Mengakomodir kedua hak tersebut bukan dengan cara mengeluarkan Sergub yang serampangan. Justru sergub ini bukan konsensus bersama yang bisa disepakati oleh dua pihak. Parahnya, konsensus macam ini seringkali diterapkan dan dipaksakan hadir.
Akibat ketidakadilan itu maka sudah banyak bencana-bencana sosial yang terjadi. Paling umum dan nyata di permukaan adalah social distrust pada figur-figur pemimpin. Jika dibiarkan terus terjadi, saya takut amarah publik akan tercipta. Meski ancaman amarah publik yang paling radikal pun sudah terjadi di negeri ini. Akankah ini akan berlanjut? Saya kira jangan tanyakan pada masyarakat tapi tanyakan pada figur pemimpin yang kerap tak adil dan bijak dalam mengambil keputusan.
Salah satu asas dasar melawan kebijakan sergub ini adalah niatan mulia untuk mengembalikan Jakarta ke tempat yang semestinya. Menjadikan kota yang dipercaya oleh jutaan nasib orang ini menjadi rumah yang nyaman untuk banyak pihak. Kita, sudah lama terbelah-belah akibat sirkus politik elit-elit di negeri ini, kapan kita akan bersama-sama menyembuhkannya?
Sekali lagi Anies, Jakarta adalah milik semua orang, termasuk kami para perokok!