Beredarnya surat ucapan terima kasih Anies Baswedan kepada Bloomberg satu kebijakan kurang pas untuk pemimpin sekelas Gubernur. Memang tidak salah, akan tetapi tidak sopan dan terkesan tidak ada etika. Apalagi dalam surat tersebut juga tersirat menawarkan kerjasama program yang berkelanjutan.
Andaikan saja, kerjasama yang dilakukan seorang Gubernur DKI Jakarta dengan Bloomberg untuk kepentingan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh rakyat, tanpa merugikan hak sebagian rakyat, pasti minim gejolak.
Akan tetapi fakta yang telah terjadi, sebaliknya. Dengan surat ucapan terima kasih Anies Baswedan terhadap Bloomberg tersebut telah melukai sebagian rakyat. Apalagi diperkuat dengan dikeluarkannya Sergub DKI No. 8 Tahun 2021 yang didalamnya melarang display rokok walaupun di dalam ruangan.
Celakanya lagi, pemberlakuan Sergub tersebut disertai penindakan langsung ke retail oleh Satpol PP. Perbuatan ini sangat merugikan retail dan pedagang rokok lainnya. Mereka (retail dan pedagang) ini rakyat mencari rezeki dengan berjualan rokok.
Kalaupun ada larangan menjual rokok ke anak-anak. Seharusnya tindakan pemerintah memberikan peringatan larangan tidak boleh memberikan pelayanan terhadap anak . Atau bisa dengan menempelkan stiker besar di tiap retail /toko rokok tentang larangan pelayanan terhadap anak kecil atau gambar stop anak kecil membeli rokok dan seterusnya.
Jadi sebetulnya mudah dan banyak jalan agar anak tidak merokok. Akan tetapi pemerintah DKI malah bikin aturan yang ribet dengan mengeluarkan Sergub yang disinyalir hasil kerjasama dengan Bloomberg Initiative.
Bloomberg Initiative satu lembaga donor asing berbasis di Amerika Serikat yang didirikan oleh Michael Bloomberg. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun 2006, ia mendonasikan uangnya sebesar 125 juta dolar AS, kemudian tahun 2008 sebesar 250 juta dolar.
Bloomberg Initiative fokus pada program filantropis untuk kebijakan pengendalian industri hasil tembakau (IHT). Sedangkan komponen IHT, ada pertanian tembakau, pertanian cengkeh, produk rokok. Tentunya sangat erat kaitannya dengan pabrikasi.
Michael Bloomberg sendiri sangat erat hubungannya dengan industri farmasi multinasional melalui penasehatnya bernama William R Brody direktur di Novartis.
Disini terlihat jelas benang merah antara Bloomberg Initiative dengan keluarnya Sergub DKI. Apalagi didukung temuan surat cinta Gubernur DKI Anies Baswedan terhadap Bloomberg Initiative, dan dengan menawarkan kerjasama program lanjutan.
Logikanya, ketika menawarkan program lanjutan pasti sebelumnya ada kerjasama program. Sedangkan target utama program Bloomberg Initiative tak lain soal regulasi kebijakan pengendalian sektor pertembakauan.
Karena di wilayah teritori DKI mayoritas banyak penjual atau pedagang rokok, maka Sergub yang dikeluarkan Gubernur fokus pada display rokok di dalam. Ini adalah hasil tafsiran manasuka Gubernur sebagai pembuat kebijakan, yang kemudian ditafsirkan mana suka lagi oleh aparat penegakan.
Alur sederhana giroh Sergub sebagai berikut: rokok tidak boleh terpampang jelas di toko atau ritail (disembunyikan), karena pampangan rokok masuk dalam kategori promosi. Setelah rokok tidak terpampang, perokok kesulitan membeli rokok kalau ia tidak punya inisiatif bertanya terhadap pelayan.
Dampak selanjutnya, pelan dan pasti rokok dagangan melemah penjualannya atau menghalangi hak legal perokok. Artinya perokok tidak mudah mendapatkan rokok. Melemahnya penjualan berakibat akan melemahnya quantity penjualan pabrikan.
Kalau pabrikan sudah melemah, maka program Bloomberg Initiative dengan pengendalian peredaran tembakau berhasil. Sedikit demi sedikit pasar nikotin terkuasai.
Produk Sergub DKI adalah salah satu bentuk penyerangan dari bawah tingkat kebijakan (bottom up). Disisi lain, serangan juga dilakukan level (top down) yaitu melalui regulasi cukai yang dinaikkan setinggi-tingginya. Sedangkan pungutan cukai sendiri harus dibayar dimuka.
Makanya, tiap pabrikan rokok yang ada di Indonesia harus membayar dahulu dengan pembelian pita cukai sesuai golongannya. Sedangkan tiap golongan pabrik rokok sudah ditetapkan jumlah pita cukai yang wajib dibayar. Tidak boleh ngutang atau mengurangi jumlah pita cukai yang telah ditentukan pemerintah melalui kantor bea cukai.
Tiap pabrikan rokok sangat sulit turun level golongan. Misal ada pabrikan rokok dengan produk rokok premium golongan A, setelah setahun tidak mencapai target dan merugi, produk rokok tersebut tidak mudah turun ke golongan B. Walaupun merugi pemerintah tidak mau tahu, di tahun berikutnya produk rokok premium tersebut tetap wajib membayar cukai sesuai ketentuan golongan A.
Beda perlakuannya, jika awalnya pabrikan memproduksi rokok golongan B, kemudian di tahun selanjutnya mau menambah jumlah produksinya (melebihi ketentuan jumlah yang diatur), maka pabrik diwajibkan naik ke golongan A. Sedangkan pungutan pajak cukai golongan A lebih gede dari pada golongan B).
Keadaan inilah yang sangat memberatkan tiap pabrikan. Karena selain pungutan cukai, pabrikan juga terkena pajak daerah, PPN dan PPh.
Kunci daripada rokok itu ada pada pabrikan. Jika pabrikan melemah bahkan sampai mati, maka rantai industri hasil tembakau (IHT) atau sektor pertembakauan akan ikut melemah dan mati.
Jadi, surat cinta Gubernur DKI Anies Baswedan ke Bloomberg Initiative, sebagai wujud dukungan untuk mematikan IHT dan sektor pertembakauan di Indonesia. Yang notabene nya industri yang memperkaya bangsa pendapatan Negara, ikut andil mensejahterakan rakyat, mulai dari petani, buruh sampai pedagang.
Belum lagi bagi hasilnya yang terkenal dengan sebutan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang telah diterima pemerintah daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten, termasuk Provinsi DKI. Apakah Gubernur DKI tidak malu menerima uang DBHCHT?. Apakah etis ucapan terima kasih terhadap Bloomberg Initiative?. Sedangkan yang sudah pasti memberikan suntikan dana ke DKI dan daerah lainnya di tiap tahunnya adalah DBHCHT bersumber dari hasil penjualan rokok yang diproduksi pabrikan.