Hubungan khusus antara Sri Mulyani dan Bloomberg telah terjalin sejak lama, terutama saat Sri Mulyani terpilih menjabat Menteri Keuangan pada 2016. Sejak saat itu, perjalanan Industri Hasil Tembakau (IHT) didikte sekaligus diarahkan oleh kedua orang tersebut, yang secara bersamaan termasuk kaum antirokok.
Bloomberg dalam Penghancuran Tembakau
Strategi Bloomberg untuk menghilangkan aktivitas merokok telah dilakukan sejak lama. Targetnya adalah negara-negara berkembang. Pada 2006, diketahui untuk pertama kalinya, mengucurkan dana U$125 juta demi membumihanguskan aktivitas yang membudaya sejak lama.
Dua tahun kemudian, Bloomberg kembali mengalirkan dana sebanyak U$250 juta yang digunakan selama empat tahun. Total dana yang dikeluarkan selama enam tahun (2006-2012) sebanyak U$375 juta.
Angka yang boleh dibilang cukup besar dan hanya mengenyahkan aktivitas merokok dari muka bumi. Saat itu, targetnya baru negara-negara seperti China dan Bangladesh. Belum masuk ke Indonesia. Sebab, saat itu, aktivitas merokok masih normal dan belum diintervensi kepentingan asing.
Pada Maret 2012, Bloomberg kembali mengeluarkan dana sebesar U$220 juta. Bahkan, dengan berapi-api, di hadapan pejabat di Singapura, Bloomberg telah melebarkan sayap ke negara Meksiko dan Indonesia.
Nama Indonesia disebut oleh Bloomberg dalam acara tersebut. Faktanya, beberapa lembaga negara di Indonesia telah mendapatkan dana hibah dari Bloomberg. Seperti Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan menerima hampir 3 miliar rupiah pada 2008. Sementara Dinas Kesehatan Provinsi Bali menerima hampir 1,5 miliar pada 2012.
Secara bersamaan, pada tahun 2012 terbitlah PP 109/2012 yang pada akhirnya membatasi segala gerak-gerik pelaku dan pejuang usaha di Industri Hasil Tembakau (IHT).
Relasi Sri Mulyani dan Bloomberg
Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia sebanyak dua kali. Pertama, ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu 7 Desember 2005 – 20 Mei 2010. Kedua, saat pemerintahan Joko Widodo yaitu 27 Juli 2016 hingga kini.
Sejak menjadi Menteri Keuangan, kebijakan Sri Mulyani terhadap IHT selalu miring. Buktinya, selalu terjadi kenaikan cukai rokok di atas dua digit sejak 2016, kecuali 2019.
Kenaikan cukai rokok yang selalu eksesif membuat IHT menderita. Mau tidak mau harga rokok kian melambung, peredaran rokok ilegal meningkat sementara penghasilan layak hidup bagi pelaku IHT khususnya petani tembakau dan cengkeh tidak meningkat.
Ini belum lagi ditambah aktivitas kepentingan asing dalam mencampuri urusan rokok di Indonesia yaitu Bloomberg. Beberapa lembaga negara memang telah didanai Bloomberg untuk memberangus aktivitas merokok (bahasa halusnya adalah pengendalian tembakau). Namun, semakin giat sejak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan.
Terhitung sudah tiga kali Sri Mulyani bertemu dengan Bloomberg yaitu pada 2019, 2021, dan 2022. Yang mengkhawatirkan adalah Sri Mulyani masuk dalam struktur Bloomberg Philanthropies pada 2019 sebagai Gugus Tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan.
Maka dari itu, bukan hal yang sulit bagi Sri Mulyani untuk menaikkan cukai rokok, terlebih ini sejalan dengan visi Bloomberg yang berupaya mengenyahkan aktivitas merokok di Indonesia.
Upaya mereka berdua untuk mengenyahkan aktivitas merokok tidak hanya sampai di situ. Baru-baru ini, isu tentang revisi PP 109/2012 kian santer. Usulan yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan tampak ditanggapi serius oleh pemerintah.
Bloomberg dan Sri Mulyani memang belum berbicara terkait revisi PP tersebut. Namun, bukankah aktor utama selalu di balik layar? Yang jelas, aktivitas mereka dalam mengendalikan Industri Hasil Tembakau akan selalu ada dan berlipat ganda selama dana Bloomberg masih mengalir.