Pemilu memang masih delapan bulan lagi. Namun, jargon hingga suara-suara untuk merebut simpati rakyat mulai terdengar jelas. Contoh saja Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Sayangnya, dari semua jargon dan suara-suara tersebut, tidak banyak ketiganya yang mengarah bahkan membela tentang industri hasil tembakau (IHT). Barangkali juga, karena ketiganya tidak merokok, keberpihakan mereka terhadap IHT akan sulit.
Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang, khususnya teman-teman perokok. Lebih dari satu dekade, sejak terbitnya PP 109/2012, tidak banyak aksi pemerintah untuk membela IHT, kecuali pada 2014 dan 2019. Itu pun keberpihakan mereka terhadap IHT hanya karena ingin mendongkrak suara. Keberpihakan mereka sebatas tidak menaikkan cukai rokok. Paska terpilih, tentu saja tetap menaikkannya. Bahkan terlampau tinggi.
Sebenarnya ini akan menjadi lebih sederhana andaikan salah satu atau bahkan ketiganya merokok. Namun, merokok atau tidak merokok adalah pilihan yang tidak mungkin bisa dipaksakan. Masalahnya, terkadang, karena tidak tahu apa itu rokok beserta dampak ekonomi dan budayanya, mereka jadi tidak paham seluk beluk IHT.
Merokok atau Tidak Merokok Memang Sebuah Pilihan
Di Indonesia, hanya ada dua presiden dan secara terang-terangan merokok di depan publik. Pertama, Soekarno sebagai presiden pertama. Beliau merokok tidak hanya saat senggang. Bahkan, saat rapat dengan para menterinya, beliau tidak segan mengisap rokok kesenangannya 555. Selain rokok, beliau pun juga mengisap cerutu kegemarannya.
Kedua, Soeharto. Beliau memang tidak se-vulgar Soekarno yang berani di depan publik. Namun, beberapa kali beliau tertangkap kamera sedang mengisap cerutu favoritnya.
Meskipun demikian, merokok atau tidak merokok memang tidak ada keterkaitan dengan dukungan atas kebijakan tembakau dan cengkeh. Tak percaya? Tengok saja, Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dikelola oleh Tommy Soeharto, yang tak lain adalah anak dari Soeharto. Karena Tommy, harga cengkeh dikelola secara sewenang-wenang dan membuatnya menjadi jatuh.
Tentu peristiwa kelam tersebut akan menjadi pelajaran bagi para pelaku IHT untuk waspada agar suaranya nanti untuk pemilu tidak keliru.
Andai Anies, Ganjar, dan Prabowo Merokok
Saya barangkali tidak akan bisa membayangkan apabila ketiganya benar-benar merokok. Mungkin, dengan merokok, segala kebijakan pemerintah masa kini dapat diselesaikan dengan mudah di meja bundar yang tersedia korek, asbak, dan aneka merek rokok.
Seperti yang pernah Ade Rai bilang bahwa para perokok sering kali mampu mengatasi masalah ketika merokok. Ia mencontohkan suatu kali saat rapat, orang-orang di dalamnya tidak mampu untuk merumuskan keputusan. Ketika salah seorang keluar ruangan, dan kemudian ia merokok, eh pas balik ke ruangan, ia mampu menyelesaikan masalah.
Berkaca dari studi kasus tersebut, jangan-jangan memang benar bahwa merokok bisa menyelesaikan masalah secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Kamu bisa bayangkan, bukan, ketika segala problematika di Indonesia yang tidak pernah terselesaikan, ternyata bisa diselesaikan karena pemimpinnya merokok!
Namun, sekali lagi, pengandaiannya ini terlalu jauh kali, ya. Anies, misalnya. Secara terang-terangan pada 2021 berkirim surat kepada Bloomberg yang tak lain adalah lembaga antirokok terkemuka di Amerika Serikat. Makanya dia tidak pernah sekalipun membela perokok, tampaknya.
Ganjar, meskipun beliau berasal dari Jawa Tengah yang notabene adalah daerah penghasil tembakau terbesar kedua setelah Jawa Timur, keberpihakannya bisa jadi semu. Kita tidak tahu apakah beliau benar-benar membela perokok, tanpa tahu bahwa apakah beliau pernah merokok.
Prabowo, kalo melihat podcast Bambang Pacul di Total Politik, tampaknya akan sulit mengharapkan bahwa beliau bisa membela industri hasil tembakau. Apalagi beliau tidak merokok. Akan sangat sulit, sob.
Maka, jalan terbaik adalah hanya berharap dan berdoa bahwa ada sosok yang benar-benar membela industri hasil tembakau.