Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak lesu karena penerimaan negara turun drastis. Seperti gaya biasanya, ia berusaha menenangkan agar tidak terlihat hal buruk terjadi. “Penerimaan pajak tumbuh melambat,” katanya.
Kontraksi hebat terjadi dari sumber pendapatan di sektor pertembakauan karena angka produksi rokok turun drastis. Hal ini terlihat dari jumlah produksi cukai yang dikeluarkan pemerintah. Hingga pertengahan tahun cukai sebesar 139,4 miliar batang. Angka ini menurun tajam dibanding produksi tahun lalu yang mencapai angka 151 miliar juta batang.
Dalam catatan pemerintah, penerimaan negara dari kepabean dan cukai sebesar Rp 135,4 triliun per Juni 2023 atau 44,7 persen dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2023. Adapun realisasi ini menurun 18,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Operasi Gempur Rokok Ilegal Berhasil atau ….
Data menunjukkan penurunan produksi rokok telah tampak. Demi merespons itu Bea Cukai menggelar Operasi Gempur Rokok Ilegal. Operasi ini dilaksanakan dari 15 Mei – 1 Juli 2023 lalu demi mencegah peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal, khususnya hasil tembakau.
Operasi ini Bea Cukai melibatkan TNI-Polri, Pemda, dan masyarakat. Hasil yang didapat dari operasi ini pun cukup mencengangkan. Dalam waktu yang relatif singkat berhasil melakukan penindakan sebanyak 3.229 kasus dan mengamankan 111.200.000 batang rokok ilegal dari berbagai merek.
Angka itu fantastis. Daftar penindakan yang dilakukan pun menumpuk menjadi 10.015 kasus. Sedangkan 400 juta batang rokok ilegal disita.
Kita semua perlu memuji Bea Cukai yang bekerja dengan sangat baik. Ia ibarat seorang pemain bola yang telah hafal gaya permainan lawan, posisi dimana dan memprediksi akan bergerak ke mana. Pemain seperti ini biasanya orang yang jenius atau emang pernah bermain di kubu lawannya sehingga hapal di luar kepala gaya bermainnya.
Tetapi, kenapa penindakan itu tidak diusut hingga ke hulunya? Dengan menelusuri jejak-jejak peredaran rokok ilegal sampai ke si pembuat, pabriknya?
Sehingga dengan demikian, Bea Cukai akan menjaga industri hasil tembakau tetap berjalan baik. Di samping itu bisa membuat pabrik-pabrik yang tadinya ilegal dan kemudian dijadikan legal. Cara ini berpotensi menambah pendapatan yang dihasilkan negara.
Saya juga bertanya-tanya kenapa itu tidak dilakukan oleh Bea Cukai atau Kementerian Keuangan?
Sampai sekarang pun, kita masih mudah menjumpai rokok ilegal yang beredar di sekitar kita. Bila tidak percaya cukup ketik kata ‘Rokok’ atau merek rokok ilegal yang Anda kenali di marketplace, baik itu Facebook atau yang lainnya. Itu baru di ranah online, belum lagi bila menjamah persebaran offline di sekitar kita.
Dengan jumlah penindakan yang dilakukan oleh pemerintah, kita tahu angka yang beredar jauh lebih banyak lagi. Dugaan saya, peredaran rokok ilegal telah mencapai 50% dari angka produksi rokok yang ada di Indonesia.
Peningkatan tarif cukai memang membuat pendapatan negara naik, jumlah produksi rokok terkesan menurun. Kenaikan pendapatan ini disumbang lebih banyak oleh peningkatan tarif cukai.
Jika diamati lagi kita bisa terkecoh oleh angka, sebab diam-diam pasar rokok diambil alih oleh rokok ilegal. Bila tidak, bagaimana menemukan keterkaitan pertumbuhan penduduk yang tidak memberikan kontribusi pada peningkatan jumlah perokok? Nah….
Kasus Andhi Pramono, Cermin Aparat Bea Cukai
Sebenarnya, geger flexing dari ASN di lingkungan Kementerian Keuangan sedikit membuka mata terkait wajah di kementerian ini. Meskipun saya yakin tidak semua orang bekerja di sana seperti Rafel Alun, Eko Darmanto, atau Andhi Pramono.
Buntut flexing ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam dugaan korupsi, gratifikasi, suap dan TPPU.
Andhi Pramono memiliki kekayaan yang tidak wajar dan disimpan di beberapa tempat, salah satunya di Kota Batam dengan kepemilikan rumah mewah dan mobil mewah.
Pada penelusuran KPK pada 13 Juli 2023 lalu, penggeledahan dilakukan di kantor perusahaan rokok PT. Fantastik Internasional di kawasan Executive Industrial Park Batam Center. Rokok H-mind dan H-Mind Bold adalah produk dari perusahaan rokok tersebut. Merek Luffman juga termasuk dalam bisnis kelompok ini.
Merek rokok H-mind dan Lufmann dikenal sebagai raja rokok kuota dan non-cukai yang menguasai Batam dan Kepri. Namun, ketika kuota rokok kawasan dihentikan oleh pemerintah pusat, dua jenis rokok itu terus diproduksi dan beredar. Persebarannya juga tidak hanya di Batam dan Kepri saja tetapi juga beredar di seluruh kawasan Sumatera dan masuk ke Jawa serta daerah lain melalui perdagangan online.
Aktivitas penyelundupan ini diduga mengalir uang tutup mata kepada mantan Kanwil Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Andhi Pramono, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Kota Batam.
Dijelaskan oleh RMNEWS.ID, pembagian setoran itu dengan skema 4 – 1; artinya setiap kali terjadi 4 kali penyelundupan rokok, sekali jatah pejabat Bea Cukai tersebut.
Uang haram dari rokok ilegal inilah yang menjadi pundi pendapatan Andhi di samping gajinya sebagai aparatur negara. Data yang dirilis KPK terdapat angka Rp28 miliar dalam satu rekening atas nama keluarga Andhi Pramono.
“Sedikitnya 500 juta setiap bulan setoran bos rokok kepada pejabat BC tersebut, ” kata sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya, yang dikutip Rakyat Media.
Sumber Api dari Persoalan Rokok Ilegal
Di sini, kita melihat besarnya kewenangan dari Bea Cukai justru menjadi titik lemah dari penanganan rokok ilegal karena mudah sekali justru dipermainkan oleh oknum-oknum jahat di internal Bea Cukai. Lalu siapa yang melakukan pengawasan kepada mereka?
Jadi, pertanyaan mengapa penindakan yang dilakukan oleh aparat Bea Cukai yang tidak pernah mengusut tuntas hingga ke pabrik rokok ilegal dan pemilinya, dikarenakan oknum-oknum seperti Andhi Pramono. Mereka inilah yang mendapat setoran dari bos-bos rokok ilegal, sebagai uang diam dan tutup mata. Bila ada kebutuhan untuk penangkapan, maka dengan senang hati, bos rokok ilegal akan mengatur pengiriman yang hendak diberikan kepada Bea Cukai sebagai penindakan.
Di samping itu, bisnis gelap yang merugikan negara tetap berjalan. Pendapatan dari cukai rokok telah digerogoti oleh peredaran rokok ilegal yang ada. Hal ini telah menjadi masalah yang berlarut-larut, dan tidak pernah selesai.
Barangkali, yang kita butuhkan sekarang adalah Menteri Keuangan yang tidak hanya tampak lesu setelah target penerimaan negara tak tercapai, tapi tiap tahun masih saja menaikkan tarif cukai. Namun, ketika berhadapan dengan ‘anak buah’ yang suka pamer harta malah seperti terkejut. Seolah baru tahu, padahal setiap hari senantiasa bersama.
Yang kita butuhkan seorang pemimpin yang berani ambil tanggung jawab, terlebih berani menertibkan anak buahnya yang berbuat curang. Termasuk diantaranya oknum-oknum di Bea Cukai yang memberi ruang leluasa bagi beredarnya rokok ilegal.
Mereka inilah aparatur negara yang matanya tertutup, mulutkan terbungkam, oleh duit dari bos rokok ilegal.