logo boleh merokok putih 2

Masalah Pertembakauan di Indonesia Tidak Pernah Adil karena Jokowi Tidak Tegas

masalah pertembakauan

Masalah pertembakauan di Indonesia tidak pernah selesai. Hal terbaru yang sedang disorot banyak pihak adalah hadirnya RPP Kesehatan. RPP ini tidak hanya membuat pekerja Industri Hasil Tembakau resah melainkan juga ada banyak kementerian yang gelisah. 

Beberapa kementerian yang terlibat dalam masalah pertembakauan antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, terdapat juga Kementerian Pertanian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Kelima kementerian tersebut tampaknya harus berlawanan dengan Kementerian Kesehatan. Masalah pertembakauan yang melibatkan banyak tangan di kementerian ini menuntut Presiden Jokowi sebaiknya turun tangan. 

Akan tetapi, tampaknya agak susah mengharapkan Jokowi turun tangan untuk menangani masalah pertembakauan. Terlebih, Jokowi justru lebih condong kepada isu kesehatan ketimbang isu lainnya. 

Masalah Pertembakauan Tidak Melulu Soal Kesehatan

Satu hal yang harus diketahui oleh pemerintah Indonesia adalah masalah pertembakauan tidak melulu soal kesehatan. Ada banyak dimensi yang terlibat di dunia Industri Hasil Tembakau. Mulai dari dimensi sosial, budaya, hingga ekonomi. 

Sayangnya, pemerintah lebih cenderung ke arah kesehatan. Pada akhirnya, sebelum muncul RPP Kesehatan, sudah terbit pula UU Kesehatan No. 17/2023. UU yang dianggap oleh pihak kesehatan belum tuntas karena belum terdapat larangan total iklan hingga sponsorship serta ruang merokok. 

Pembatasan serta pengendalian iklan sebenarnya sudah ada sejak PP 109/2012. Akan tetapi, bagi pihak kesehatan, hal tersebut sudah berarti usang. Maka dari itu, mereka membutuhkan revisi –yang sayangnya tidak berhasil. 

Akan tetapi, kehadiran RPP Kesehatan didorong oleh mereka agar segera disahkan pemerintah. Masalahnya, RPP tersebut yang menodai banyak kementerian sehingga membuat Industri Hasil Tembakau akan mati. 

Pemerintah Harus Adil dalam Mengelola IHT

Sebagai pemerintah Indonesia, dan dalam hal ini Jokowi, seharusnya lebih adil dalam mengatur masalah pertembakauan. Adil di sini dalam artian tidak berpihak satu sama lain. Selama ini, dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintahan hanya mengatur masalah kesehatan. 

Jika mengatur masalah ekonomi, hanya tertuju pada cukai rokok. Seperti yang kalian tahu bahwa cukai rokok selalu naik dari tahun ke tahun. Kenaikannya pun selalu di atas dua digit termasuk yang terakhir, yaitu 10%. 

Tiap tahun cukai rokok naik merupakan bukti bahwa negara butuh uang. Sayangnya mereka tidak tegas untuk mengakui hal tersebut. 

Dalam beberapa tahun ke depan, apabila pemerintah tidak benar-benar mengelola IHT secara adil, detak kematian IHT semakin dekat. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Penulis

Artikel Lainnya