Kota Bandung adalah salah satu destinasi wisata di Indonesia. Ada banyak tempat yang cocok untuk melepas penat pada akhir pekan. Namun, jangan salah, kota ini sedang mendapat sorotan dari negara. Sebab, Kota Bandung merupakan salah satu pusat peredaran rokok ilegal di Jawa Barat.
Bahkan, di antara kota-kota lainnya, Kota Bandung cukup pesat sebagai tempat untuk menaruh rokok-rokok ilegal. Sebutan itu tidak keliru karena sepanjang 2022, operasi gempur rokok ilegal mampu menangkap hampir sepuluh juta batang.
Angka itu bahkan meningkat pada 2023, yaitu mencapai 19 juta batang rokok ilegal. Ini justru menjadi tanda tanya. Kok bisa Kota Bandung menjadi sasaran rokok ilegal di Jawa Barat?
Keberadaan Satpol PP di Kota Bandung
Salah satu instrumen yang ikut sibuk memberantas rokok ilegal di Jawa Barat adalah Satpol PP. Kamu jangan heran bahwa tugas mereka sebenarnya tidak hanya menertibkan lapak pedagang atau baliho-poster yang tidak berizin. Melainkan juga memberantas rokok ilegal.
Maka, tidak heran apabila mereka banyak blusukan ke daerah-daerah yang disinyalir menjadi tempat peredaran rokok ilegal. Toh, pergerakan mereka juga menjadi bagian kewajiban pelaksanaan DBHCHT.
Ya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), salah satu penggunaannya untuk penegakan hukum. Persentasenya adalah sepuluh persen. Maka, operasi gempur rokok ilegal merupakan bagian dari implementasi penggunaan DBHCHT.
Kota Bandung sebagai salah satu pihak yang melakukan pemberantasan rokok ilegal di Jawa Barat baru saja mendapatkan penghargaan. Kementerian Keuangan menganugerahi Pemerintah Kota Bandung sebagai pemerintah daerah berkinerja terbaik dalam pemanfaatan DBHCHT bidang penegakan hukum.
Tentu saja, penghargaan ini akan disematkan kepada Satpol PP. Hal ini disebabkan mereka lah yang bertugas hilir mudik memberantas rokok ilegal di kota ini. Namun, pertanyaannya, pantaskah mereka menerima penghargaan tersebut?
Penghargaan Klise dari Kementerian Keuangan tentang Rokok Ilegal di Jawa Barat
Adanya kenaikan jumlah penindakan dan barang hasil penindakan rokok ilegal bukan sebagai tindakan yang sukses melainkan menjadi penanda ke bawah. Sebab, selama ini justru Pemerintah Kota Bandung lebih layak disebut sebagai destinasi rokok ilegal.
Kenaikannya bukan tanpa sebab. Beberapa di antaranya adalah justru pengawasan yang lemah sehingga banyak celah. Nah, celah ini yang tampaknya mafia rokok ilegal berhasil memaksimalkannya dengan baik. Alhasil, justru seperti ada “simbiosis mutualisme”.
Di satu sisi mafia rokok ilegal bebas berkeliaran di sana, tetapi di sisi lain penindakan rokok ilegal di Jawa Barat meningkat. Masalahnya, Kementerian Keuangan, entah tahu atau tidak, membiarkan hal itu terjadi.
Mereka hanya paham bahwa penindakan rokok ilegal di Jawa Barat itu sukses. Sehingga, wajar apabila Pemerintah Kota Bandung menyabet penghargaan seperti itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa ini merupakan penghargaan yang cukup klise dari Kementerian Keuangan.
Pengawasan yang lemah dari Pemerintah Kota Bandung
Adanya kenaikan barang hasil penindakan dari sepuluh juta ke 19 juta rokok ilegal menjadi tanda tanya besar. Bagaimana pengawasannya? Kok bisa sekelas Bea Cukai kecolongan dengan jumlah yang amat besar?
Ini yang harusnya diwaspadai dan Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan evaluasi. Sebab, dengan kenaikan cukai rokok sebesar 10%, bukan tidak mungkin peredarannya akan semakin pesat.
Dan, jika lagi-lagi Satpol PP mendapat ganjaran serupa, berarti memang pemberantasan rokok ilegal adalah agenda klise antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan.