zonasi pelarangan penjualan rokok
OPINI

Zonasi Pelarangan Penjualan Rokok: Usulan Aturan yang Buruk

Jualan rokok akan dilarang? Begitulah isu terhangat di Google dan media sosial dalam seminggu belakangan. Pasalnya, ada usulan untuk mengatur zonasi pelarangan penjualan rokok. Jaraknya harus 200 meter dari Kawasan Tanpa Rokok (KTR) khususnya tempat pendidikan.

Aturan tersebut jelas akan merugikan warung atau pasar yang memang sudah berjualan di wilayah tersebut dalam jangka waktu puluhan tahun. Selain merugikan, beberapa pemilik warung juga akan bingung: Bagaimana cara pemerintah mengawasinya?

Tentu saja itu hanya akan menjadi pekerjaan tambahan bagi pemerintah. Namun, ketika kita melihat bentuk pengawasan dari pemerintah terkait rokok, selalu saja tidak jelas. Terbaru, kita melihat bahwa gagalnya pengawasan pemerintah terhadap perokok di bawah umur. Sehingga, pemerintah gagal mengikuti capaian RPJMN di bawah 7%.

Penolakan Pedagang di Warung terkait Zonasi Pelarangan Penjualan Rokok

Salah satu pedagang Warung Madura yang menyayangkan hal tersebut adalah Samsul. Ia tinggal di Jakarta Selatan. Ia mengaku akan kehilangan omzet yang sangat besar apabila peraturan tersebut diterapkan. 

“(Omzet) pasti jadi turun banget kalau aturannya seperti itu. Lagipula, kan ini bukan salah dari warung yang jualan di area situ. Kok jadi kami yang kena aturannya,” ujarnya.

Tentu saja aturan ini akan mematikan pedagang. Itu baru satu Samsul. Belum Samsul-Samsul lainnya. Pasti juga akan kena dampaknya. Masalah lainnya, aturan ini tidak ada sosialisasi yang jelas. Maka akan aneh, tiba-tiba ada peraturan yang berkaitan dengan pedagang rokok namun tanpa ada sosialisasi. 

Rokok Barang Legal, tapi Kenapa Menjadi Masalah?

Rokok adalah barang legal dan itu jelas. Masalahnya, kenapa sampai sekarang rokok selalu dibuat seperti anak tiri? Pemerintah selalu menginginkan pemasukan dari cukai rokok sementara produsen, distributor, dan konsumen dipersulit dengan regulasi. 

Aturan tersebut memang tidak masuk akal. Selain karena penegakannya, bagaimana cara mengawasinya? Sebab, peraturan yang telah ada seperti PP 109/2012 dengan puluhan pasal saja, pemerintah sulit menegakkan. Apalagi dengan aturan yang baru. 

Semestinya, peraturan yang ada di PP 109/2012 lebih baik ada penegakannya. Sementara, terkait dengan RPP Kesehatan, sudah seharusnya pasal tembakau terpisah dari RPP tersebut. Bahkan, akan lebih baik membuat peraturan sendiri. 

Oleh karena itu, akan menjadi relevan apabila terjadi penolakan terhadap peraturan tersebut. Akan ada puluhan ribu pedagang yang terdampak dan ini akan menjadi masalah bagi Industri Hasil Tembakau. 

Cukai rokok naik sudah bikin repot. Apalagi dengan kehadiran peraturan-peraturan baru. Kecuali, jika para pejabat memang ingin mencari duit dari adanya peraturan baru, itu lain cerita. Memang, aslinya ingin mengerdilkan rakyat dengan cara-cara hina.