Benarkah sejak dulu bangsa Indonesia dibesarkan dalam tradisi lisan dan bukan tulisan? Jika kita lihat dari sisi artefak yang tertinggal dari masalalu, bukti-bukti manuskrip memang relatif sangat terbatas. Sedikitnya manuskrip ini memaksa kita sependapat dengan pernyataan Prof. Teeuw.

[dropcap]R[/dropcap]endahnya daya ingat masyarakat akan sejarah masalalu dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya belum berselang lama, sering jadi indikator kuatnya tradisi lisan. Kuatnya tradisi lisan juga nampak dari tumpulnya nalar kritisisme masyarakat menyerap informasi. Di tengah-tengah meruahnya informasi, kita tahu perihal membedakan opini dan fakta tampaknya masih bukan perkara mudah bagi masyarakat. Ramainya khalayak luas yang latah mereproduksi slogan “Piye kabare? Isih penak jamanku to?”, langsung atau tidak, memperlihatkan determinannya tradisi lisan atas tradisi keberaksaraan.

Dalam buku “Indonesia, Antara Kelisanan dan Keberaksaraan”, Prof. Andries Teeuw (1994) mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum cenderung menganut tradisi lisan. Pun sekiranya ada dokumen masa lalu pernah ditulis, lazimnya masyarakat lebih senang dokumen itu dibacakan oleh seorang penutur cerita daripada harus membacanya sendiri.

Angka tuna aksara di Indonesia masih terbilang tinggi bila dibandingkan negara lain, peringkat melek aksara di Indonesia yaitu pada peringkat 85 dari 175 negara di dunia. Sementara laporan United Nations Development Programme (UNDP) pada 2014 menyebutkan, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia hanya 7,5 tahun. Angka ini jauh di bawah sejumlah negara ASEAN, seperti Singapura 10,2 tahun, Malaysia 9,5 tahun, Filipina 8,9 tahun, dan Brunei Darussalam 8,7 tahun.

Jelas, ini semua tentu tak terlepas persoalan sistem pendidikan, akses dan distribusinya sangat tak merata. Mengutip data BPS (2015) tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia masih didominasi SD, yakni sebesar 54,61 juta orang atau 45,19 persen. Pendidikan SMP sebesar 21,47 juta orang atau sebesar 17,77 persen. SMA sebesar 19,81 juta orang, kejuruan 11,80 juta. Sedang S1 ke atas sebesar 10,02 juta orang 8,29 persen .

Benarkah sejak dulu bangsa Indonesia dibesarkan dalam tradisi lisan dan bukan tulisan? Jika kita lihat dari sisi artefak yang tertinggal dari masalalu, bukti-bukti manuskrip memang relatif sangat terbatas. Sedikitnya manuskrip ini memaksa kita sependapat dengan pernyataan Prof. Teeuw. Akan tetapi, meskipun relatif terbatas kita mencatat karya-karya monumental masalalu sebenarnya telah terdokumentasi dengan baik. Tradisi aksara masalalu telah melahirkan misalnya karya susastra Ramayana (abad ke-9) atau Arjunawiwaha (abad ke-11) yang mahsyur. Tanpa kecuali juga karya epik Bugis I La Galigo atau Sureq Galigo (abad ke-14), sebuah naskah klasik terpanjang di dunia yang terdiri 300 ribu sajak.

Apa yang mesti kita garisbawahi, bahwa pernyataan Prof A Teeuw tentang tradisi lisan masyarakat tentu lebih ditujukan memotret fenomena Indonesia kontemporer, yaitu periode ketika masyarakat Nusantara mulai menasbihkan keberadaan bahasa Melayu (Indonesia) sebagai bahasa lingua fraca maupun bahasa pengajaran di sekolah-sekolah bentukan Belanda.

Sementara menurut catatan sejarah orang Eropa, secara umum masyarakat Jawa pada kisaran abad ke 17 bukanlah tuna aksara. Rijklof van Goens, duta VOC, yang memimpin perjalanan dari Batavia ke istana Mataram antara tahun 1648 – 1654 menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jawa mampu membaca dan menulis. Zollinger (1847) menulis tentang Lombok di tahun 1840-an menyatakan, “hampir semua orang Bali mampu membaca dan menulis dalam bahasa mereka, termasuk kalangan penduduknya yang paling miskin, begitu pula mayoritas kaum wanitanya”. Empah puluh tahun kemudian Jacobs (1883) mencatat, hampir semua masyarakat Bali dewasa mampu membaca dan menulis.

Akan tetapi, memasuki zaman kolonial tingkat melek aksara tercatat justru turun drastis. Sensus Hindia Belanda tahun 1920 mencatat, di Jawa pria yang mampu membaca dan menulis hanya sebesar 6,83% dan 0,26 wanitanya; sementara untuk Bali dan Lombok berkisar tingkat melek huruf pada angka 8,01% dan 0,35%.

Menurut Anthony Reid (2011) rendahnya angka melek huruf lebih berkorelasi dengan asumsi tingkat melek huruf terhadap bahasa Melayu (Indonesia) dan Belanda, yang keduanya ditulis dengan huruf latin dan bukan bahasa-bahasa lokal lainnya. Akibatnya masyarakat di daerah-daerah yang memiliki kemampuan baca-tulis tradisional, namun bahasa itu tidak diajarkan dalam sistem pendidikan modern Belanda—seperti masyarakat Jawa, Bali dan Sulawesi Selatan—segera dicatat oleh sensus itu sebagai sangat rendah kemampuan baca-tulisnya.

Jadi mekarnya tradisi lisan masyarakat Indonesia bukan tak mungkin pada awalnya bermula dari proses “di-tuna-aksara-kan” oleh kuasa kolonial, dengan cara mencabut akses masyarakat terhadap bahasa lokalnya sebagai media mencatat dan menyampaikan pengetahuan. Sementara, bersama itu sumber-sumber khasanah dokumen pengetahuan lokal warisan masalalu sengaja dihilangkan oleh praktik kekuasaan kolonial. Kita tentu ingat Thomas Stamford Raffles, sosok penguasa yang dicitrakan sebagai berjiwa liberal dan mencintai ilmu pengetahuan itu, ternyata tak segan melakukan penjarahan besar-besaran terhadap kraton Yogyakarta. Tak hanya harta benda belaka melainkan juga kekayaan pustakanya.

Celakanya transformasi kuasa memasuki sejarah Indonesia merdeka hingga kini belum berhasil mengembalikan tradisi keberaksaraan itu. Ini semua tentu tak terlepas dari keseriusan kita membangun sistem pendidikan nasional. Apa yang patut kita catat, sejak Indonesia merdekat tak satupun Presiden berkuasa pernah pernah mendudukkan agenda pendidikan nasional menjadi sebuah kerja raksasa dan prioritas.

Pada titik ini kita patut belajar dari sejarah Restorasi Meiji bangsa Jepang. Salah satunya yaitu mengubah sistem pendidikan menjadi modern, mencanangkan wajib belajar dan mengirim banyak mahasiswa ke luar negeri, serta meningkatkan anggaran pendidikan secara drastis. Pemerintah Jepang juga sangat giat menerjemahkan dan menerbitkan pelbagai buku, tentang ilmu pengetahuan, sastra maupun filsafat. Selain itu, tak lupa menanamkan keyakinan bahwa bangsa Jepang akan segera dapat setara dengan kemajuan yang dicapai bangsa Barat.

Bagaimana dengan ancangan agenda pendidikan dan revolusi mental Pak Jokowi? Ayo kerja! Kerja, kerja, kerja!

Bijak Berkomentar Tanda Kretekus Santun