Gerwani dan Kebenaran Sejarah

“Darah itu merah, Jendral!” ucap artis figuran yang hanya muncul sesaat untuk memerankan seorang aktivis perempuan Gerwani meyilet muka seorang Jendral dalam sekuen film Penghianatan Gerakan 30 September 1965/PKI.

gerwani-dan-kebenaran-sejarah

Membaca buku “Gerwani – Kisah Tapol di Kamp Plantungan” terbitan Penerbit Buku Kompas 2011, saya merasa sangat terkejut. Saya generasi yang lahir menjelang tahun 1990-an. Sejak kuliah saya jauh dari tradisi kelompok diskusi, lebih-lebih dinamika pergerakan anak mahasiswa. Ketertarikan saya sejak remaja adalah dunia model atau fashion. Wajar saja saya tak tahu banyak perihal Gerwani, sebuah organisasi perempuan feminis yang konon adalah terbesar sepanjang sejarah Indonesia modern.

Seandainya saya memiliki informasi atau sedikit pengetahuan sebatas wacana sejarah versi Orde Baru. Pelajaran sejarah di sekolah dan nonton film Pengkhianatan Gerakan 30 September 1965/PKI. Juga sebatas darmawisata saya ke Lubang Buaya sewaktu SMA. Tapi, ketidaktahuan saya itu adalah fenomena umum. Sementara mereka yang dibesarkan dalam kelompok diskusi atau dunia pergerakan mahasiswa, yang notabene paham dengan wacana sejarah alternatif Peristiwa G30S1965, justru nampaknya bisa dihitung jari.

Dari buku yang diadaptasi dari sebuah karya tesis di Universitas Indonesia ini, saya baru tahu bahwa sejarah yang selama ini diajarkan di sekolah dan ditulis di buku-buku resmi bukanlah fakta sejarah sesungguhnya. Banyak sekali kebohongan. Saya tentu tidak tahu analisis mana yang benar di balik Peristiwa G30S1965. Selain banyak tafsiran juga penuh silang sengkarut asumsi konspiratif yang jelimet. Siapa dalang dan siapa wayang sesungguhnya, saya buta sama sekali. Urusan itu biarlah sejarawan yang bicara, dan bukan saya.

Tapi membaca buku ini setidaknya saya jadi tahu, bahwa Gerwani tak sedikitpun terlibat pada peristiwa dini hari berdarah itu. Kedekatan ideologis dan afiliasi politiknya pada PKI barangkali membuat organisasi perempuan yang pada awal berdirinya bernama Gerwis ini kemudian terseret kasus tersebut, atau lebih tepatnya sengaja “diseret-dan-libatkan” oleh para anasir pembentuk Orde Baru. Pentingnya menyeret keterlibatan para aktivis perempuan Gerwani mudah diduga sengaja untuk memantik kemarahan serta amuk massa rakyat terhadap PKI. Posisi kaum perempuan yang demikian mandiri di ruang domestik dan secara politik begitu eksis di ruang publik, namun bersamaan itu sekaligus dicitrakan sedemikian amoralnya pasti segera mengusik kemapanan budaya patriarkis dan sensitivitas eksistensi kaum pria, lebih-lebih itu dalam tata nilai budaya feodalisme Jawa.

Jujur buku ini membukakan mata saya akan banyak hal, tapi sekaligus juga membuncahkan tanya. Membuka mata saya, bahwa Gerwani sebenarnya bukanlah organisasi sundal sekaligus kejam sebagaimana selama ini dicitrakan oleh penulisan sejarah Orde Baru. Malah sebaliknya saya melihat, waktu itu banyak ide-ide kemajuan yang didorong organisasi perempuan itu yang sebenarnya bisa dikatakan melampaui situasi zamannya. Ya, bagi saya Gerwani sudah sangat modern pada zamannya.

Merujuk buku ini, ide-ide progresif itu setidaknya tercermin pada draf RUU Perkawinan usulan Gerwani. Atas nama HAM Gerwani mendorong pemerintah mengatur perkawinan tanpa harus memandang atau membedakan embel-embel agama atau adat. Gerwani juga mendorong adanya regulasi mengatur perjanjian antara kedua belah pihak, misalnya terkait soal nafkah, anak, waris, konsekuensi perceraian, dan sebagainya, yang tak sebatas kesepakatan hitam di atas putih melainkan juga memiliki kekuatan yuridis. Tujuannya jelas memberi perlindungan sepenuhnya bagi perempuan di dalam budaya patriarkhi. Selain itu, yang terpenting bahwa UU Perkawinan itu prinsipnya harus merupakan bentuk perkawinan monogami.

Buku ini sekaligus juga membuncahkan banyak tanya. Terkait Gerwani yang terpenting ialah pertanyaan saya soal konsistensi melawan poligami sebagai bentuk sisa-sisa budaya feodalisme. Atas nama kalkulasi kepentingan politik, barangkali juga karena arahan politik oleh PKI, Gerwani justru bersikap mendua saat Presiden Soekarno berpoligami. Tahun 1953 Bung Karno menikahi Hartini tanpa menceraikan Ibu Fatmawati. Sebagai organisasi yang dikenal progresif dan mendorong kepeloporan, Gerwani malah membisu dan secara politik melihat kasus itu sebagai semata persoalan Bung Karno pribadi. Padahal dulunya Gerwani selalu berada di barisan terdepan menentang kebiasaan poligami para Kyai, Priyayi, dan para Saudagar.

Akibatnya isu-isu feminisme perihal kesetaraan gender yang semestinya merupakan pokok-soal bagi organisasi perempuan dan gerakan feminisme malah dinomerduakan karena alasan menjaga hubungan baik dengan Presiden. Bagi saya posisi Gerwani sebagai wadah organisasi perempuan nampak masih tersubordinasi oleh PKI yang lebih merepresentasikan dominasi politik kaum laki-laki, dan, karena itu juga sekaligus memperlihatkan masih kuatnya atmosfir ketidaksetaran gender di kalangan aktivis perempuan ayng paling progresif dengan ide-ide kesetaraan.

Saya katakan demikian karena lazimnya para intelektual progresif itu, lebih-lebih eksponen Marxis Eropa, sangat mengapresiasi aspirasi ide-ide feminisme sebagai bagian dari disiplin moralitas gerakan sekaligus praktik humanisme dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, benar, saya juga mendengar bahwa PKI secara organisasional menetapkan standar moralitas tinggi bagi para anggotanya. Korupsi juga poligami hukumnya haram bagi organisasi itu. Bahkan katanya, maaf saya belum meneliti lebih jauh, larangan itu sudah termaktub sebagai AD/ART PKI. Nyoto, selaku salah satu pimpinan Polit Biro CC PKI, diceritakan pernah ditegur keras oleh Ketua Aidit gara-gara kedapatan memiliki hubungan perselingkuhan dengan seorang perempuan Rusia.

Artinya boleh dikata relasi antara Gerwani dan PKI nyatanya masih mendudukkan yang pertama pada posisi subordinasi, sedang yang kedua pada posisi hirarkis lebih tinggi dan dominan. Menurut saya, posisi subordinasi dan dominasi ini bukanlah semata ketentuan mekanisme organisasi (PKI adalah organisasi payung dan Gerwani adalah organisasi underbow) melainkan lebih jauh juga masih mencerminkan bentuk ketidaksetaraan dalam relasi gender di kalangan kaum Kiri saat itu.

Sayangnya lagi ketika saya mencoba mencari tahu di media daring seputar reaksi aktivis Gerwani secara personal terkait kasus poligami Presiden Soekarno, sejauh ini saya hanya menemukan diskursusnya sebatas sesi pernikahan Bung Karno dan Hartini. Ya, sebatas pada poligami pertama. Sementara poligami Presiden Soekarno tidak hanya sekali bukan? Tentu sangat menarik sekiranya kita bisa menelaah lebih jauh bagaimana respon para aktivis feminis Gerwani sewaktu melihat fenomena kawin-mawin Presiden Soekarno, yang notabe secara konstitusional sekaligus adalah simbol Kepala Negara juga Pemimpin Besar Revolusi.

Ingat, ini gelar Pemimpin Besar Revolusi lho, sudah dari sononya istilah ‘revolusi’ itu secara diakronis memiliki sinonim atau konotasi arti semangat anti penindasan dan anti feodalisme. Susah bagi saya membayangkan poligami bisa senafas dengan dan prinsip-prinsip persaudaran dan kesetaraan, antara kaum laki-laki dan perempuan.

Pertanyaan lain yang menggedor hati saya tentu soal Orde Baru. Sikap mereka terhadap kaum perempuan atau khususnya aktivis perempuan, lebih buruk lagi. Terus terang saya susah menelaah alasan para anasir pembentuk Orde Baru itu tega mendesain propaganda hitam terhadap aktivis perempuan Gerwani. Bagaimana tidak, para aktivis perempuan itu diceritakan pada malam berdarah itu melakukan tarian “Harum Bunga” di Lubang Buaya. Alkisah, mereka diceritakan menari-nari bugil laiknya tengah berpesta orgy secara kolosal sembari menyayati tubuh para Jendral dengan silet. “Darah itu merah, Jendral!” ucap artis figuran yang hanya muncul sesaat untuk memerankan seorang aktivis perempuan Gerwani meyilet muka seorang Jendral dalam sekuen film Penghianatan Gerakan 30 September 1965/PKI. Diorama dan relief di museum Lubang Buaya juga sengaja dibuat untuk mematri kisah tersebut agar tak lekang dimakan zaman.

Celakanya, semua itu semata kebohongan besar dan sama sekali nir-fakta. Menurut pengakuan Prof Dr. Arif Budianto, salah satu dokter yang ikut dalam tim otopsi jenasah para Jendral itu, bahwa tak satupun kasus dari tujuh korban pahlawan revolusi itu jenasahnya ditemukan dengan luka-luka seperti diberitakan oleh media massa. Jelas, ada problem mental dan kultur yang sangat buruk dalam tubuh militer kita saat itu, bagaimana mungkin hal itu kemudian diputarbalikan sedemikian rupa untuk mengkampanyekan keterlibatan aktivis perempuan Gerwani. Terang sangat susah saya pahami, fantasi ‘sado-masochist’ si pengarang cerita bohong itu ketika mendesain propaganda hitam terhadap aktivis kaum perempuan itu. Luar biasa sadis dan jahatnya!

Dari buku itu saya juga baru tahu ada sebuah rumah tahanan khusus perempuan bernama Plantungan di daerah Kendal, Jawa Tengah. Plantungan tak jauh beda dengan Pulau Buru. Keduanya ialah kamp konsentrasi buatan Orde Baru yang diperuntukan bagi tapol pasca Peristiwa G30S1965, yang notabene kesemuannya ditahan tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan.

Nama Plantungan memang tak setenar Pulau Buru. Namun bekas bangunan rumah sakit bagi pengindap lepra di zaman kolonial Belanda ini menjadi saksi dari kisah tragis perempuan Indonesia. Sekitar kurang lebih 500 perempuan yang dituduh komunis ditahan di sini selama bertahun-tahun. Tak beda dengan Pulau Buru, kehidupan tapol perempuan di sana juga sarat dengan tindak kekerasan: fisik maupun mental. Tak salah kiranya Plantungan disebut sebagai pulau buru-nya kaum perempuan.

Ahkir kata, sekiranya apa yang disebut sejarah adalah memori kolektif, maka sebagai penutup tulisan saya berharap Pemerintah bisa meluruskan sejarah Gerwani. Hasil visum tim otopsi jenasah korban Peristiwa G30S-1965 bisa jadi titik berangkatnya. Pelurusan ini sangat penting mengingat, seperti sudah saya utarakan di muka, ketidaktahuan seperti saya itu adalah fenomena umum di tengah masyarakat. Sementara pelurusan sejarah Gerwani juga berarti pelurusan sejarah gerakan kaum perempuan feminisme di Indonesia.

Silvi Wulandari

Perempuan biasa yang sedang belajar sejarah bangsa ini.