Category:

Siaran Pers

KNPK Bantah Tudingan YLKI Soal Rokok Penyebab Defisit BPJS Kesehatan

by Kretekmin 15/01/2019

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuding, konsumsi rokok menjadi salah satu penyebab defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan tercatat mengalami defisit hingga 16,5 triliun pada tahun 2018.

Terkait tudingan itu, Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) membantah bahwa defisit BPJS Kesehatan tidak diakibatkan oleh konsumsi rokok. Rokok tidak ada hubungannya dengan defisit BPJS Kesehatan.

Ketua Umum KNPK, Azami Mohammad menyatakan, tudingan YLKI bersifat simplistis dan cenderung mengkambinghitamkan rokok sebagai penyebab defisit BPJS Kesehatan.

“Menuding konsumsi rokok sebagai penyebab defisit BPJS Kesehatan seolah-olah mengaburkan fakta bahwa dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan memiliki banyak permasalahan. Tudingan YLKI jelas sangat menyesatkan!” tegas Azami di Jakarta, Senin (14/1).

Lebih lanjut Azami menjelaskan, penyebab defisit BPJS Kesehatan tidak bisa disederhanakan hanya dengan persoalan konsumsi rokok semata. Sebab, terdapat fakta-fakta penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan, seperti terjadinya fraud atau kecurangan dalam penyelenggaraannya.

Belum lagi persoalan seperti membengkaknya tagihan BPJS Kesehatan yang tidak sebanding dengan pemasukan iuran peserta.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah merilis temuan kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ICW bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di 15 provinsi menemukan ada 49 kecurangan selama Maret-Agustus 2017 dalam program JKN, khususnya yang menyangkut penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Pada saat itu ICW bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di daerah melakukan pemantauan terhadap sekitar 60 fasilitas kesehatan, yaitu 19 rumah sakit umum, 15 rumah sakit swasta, dan 26 puskesmas.

Meskipun BPJS Kesehatan memiliki persoalan hingga menyebabkan defisit keuangan, namun sejauh ini BPJS Kesehatan masih bisa diselamatkan berkat kucuran dana cukai rokok dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp 5 triliun.

Azami kembali menegaskan, YLKI seharusnya lebih objektif dalam melihat persoalan defisit BPJS Kesehatan agar ke depannya kinerja BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN dapat diperbaiki.

“Jangan asal tuding rokok sebagai penyebabnya. Padahal dari dana cukai rokok-lah, BPJS Kesehatan sebagai pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional bisa diselamatkan,” pungkas Azami.

15/01/2019 0 comment

Siaran Pers

Tarif Cukai Rokok 2019 Tidak Naik dan Simplifikasi Ditunda, KNPK: Langkah Pemerintah Sudah Tepat

by Kretekmin 05/11/2018

written by Kretekmin

Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 dan menunda penerapan kebijakan simplifikasi tarif cukai rokok, sehingga tarif cukai rokok tetap sama dengan tahun 2018. Keputusan tersebut berdasarkan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jumat (2/11/2018).

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok 2019 dan menunda simplifikasi tarif cukai sudah tepat. Hal ini sejalan dengan aspirasi para stakeholder pertembakauan, melihat kondisi Industri Hasil Tembakau dalam beberapa tahun ini sedang mengalami tekanan yang berat.

“Akibat kenaikan cukai dalam beberapa tahun terakhir, konsumen terus terbebani karena harga rokok ikut terkerek naik. Belum lagi melihat kondisi industri yang sedang lesu dan terus tertekan dengan kenaikan cukai. Langkah pemerintah saat ini untuk tidak menaikkan tarif cukai di 2019, kami rasa sudah tepat,” ujar Koordinator KNPK, Azami Mohammad.

Adapun terkait dengan penundaan kebijakan simplifikasi tarif cukai, pemerintah diharapkan mengkaji ulang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Industri Hasil Tembakau. Bahkan, kebijakan simplifikasi tarif cukai sudah seharusnya tidak udah diterapkan di Indonesia.

“Dua hal yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Pertama, simplifikasi cukai sama sekali tidak memberikan azas keadilan, karena mengancam Industri kecil dan menguntungkan Industri Besar. Kedua, menghancurkan eksistensi kretek dengan menyetarakan tarif cukai kretek dengan rokok putih” Ujar Azami.

Ke depannya KNPK berharap agar pemerintah bisa terus kooperatif dengan stakeholder pertembakauan, sehingga penerapan kebijakan terkait Industri Hasil Tembakau tidak hanya menjadi beban bagi industri.

“Harapannya pemerintah mau mendengarkan suara stakeholder pertembakauan. Suara dari petani, buruh, pabrik hingga konsumen, karena dari Industri Hasil Tembakau-lah 8% dari total pendapatan negara disumbangkan,” tutup Azami Mohammad.

05/11/2018 0 comment

Siaran Pers

KNPK Menolak Simplifikasi Tarif Cukai Tembakau

by Kretekmin 18/10/201818/10/2018

written by Kretekmin

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Di dalam PMK tersebut terdapat aturan main terbaru mengenai roadmap penyederhanaan tarif CHT (simplifikasi cukai).

Simplifikasi layer tarif diberlakukan untuk jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin), SKT (Sigaret Kretek Tangan), dan SPM (Sigaret Putih Mesin) yang dilakukan secara bertahap selama periode 2018-2021.

Simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau, penerapannya sebagaimana berikut:

10 (sepuluh) strata tarif mulai tahun 2018
8 (delapan) strata tarif mulai tahun 20 19
6 (enam) strata tarif mulai tahun 2020
5 (lima) strata tarif mulai tahun 2021

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menilai bahwa simplifikasi cukai akan berdampak negatif terhadap Industri Hasil Tembakau di Indonesia. Ada 3 hal yang menjadi landasan argumentasi KNPK.

Pertama, kebijakan simplifikasi cukai mengancam eksistensi kretek sebagai produk khas Indonesia. Mari perhatikan bagan di bawah ini.

Dari bagan di atas, terlihat pada 2021 ketika simplifikasi cukai berjalan hingga hanya tersisa 5 layer tarif cukai saja, Sigaret Putih Mesin atau yang biasa disebut rokok putihan, tarifnya akan setara dengan Sigaret Kretek. Padahal, tarif cukai rokok putihan sudah seharusnya lebih tinggi daripada kretek, dikarenakan rokok putihan banyak didominasi oleh perusahaan multinasional serta bahan baku dan proses produksinya berada di luar Indonesia.

Sementara kretek merupakan produk khas asli Indonesia yang rantai produksi dari hulu ke hilirnya dikerjakan di dalam negeri dan diolah oleh anak bangsa. Sehingga, kretek perlu dibedakan perlakuannya dengan rokok putihan. Dalam hal ini negara memang sudah seharusnya memberikan proteksi kebijakan terhadap kretek.

Kedua, menurunnya trend produksi dan konsumsi Sigaret Kretek Tangan (SKT). Jika kebijakan simplifikasi cukai diterapkan, maka rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) produksinya akan naik, sementara itu produksi SKT akan mengalami penurunan yang signifikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, produksi SKT sejak periode 2011 sampai 2017 terus menurun sebesar 5,5% per tahun. Data penurunan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah dan stakeholder pertembakauan. Dikarenakan penurunan produksi dan konsumsi SKT dapat berimbas kepada matinya industri kecil menengah.

Apalagi, jumlah pabrik rokok terus mengalami pengurangan. Data Bea Cukai menunjukkan, sejak 2011 jumlah pabrik rokok masih ada sebanyak 1.540. Lalu di 2012 menjadi 1.000 pabrik, pada 2013 sebanyak 800 pabrik, di 2014 menjadi sebanyak 700 pabrik, berkurang menjadi 600 pabrik di 2015 dan 2016. Serta di 2017 hanya menjadi 487 pabrik rokok.

Padahal, SKT adalah industri yang menyerap tenaga kerja paling besar ketimbang jenis-jenis hasil tembakau lainnya. Industri ini adalah industri padat karya yang menaungi hajat hidup ribuan buruh linting.

Ketiga, meningkatnya peredaran rokok ilegal. Kebijakan simplifikasi cukai akan memicu peredaran rokok ilegal. Hal ini bukan berdasarkan asumsi semata. Penggabungan struktur cukai tersebut tentu akan berdampak langsung pada struktur persaingan dan keberlanjutan IHT, terutama golongan menengah kecil.

Simplifikasi tarif punya potensi memperkuat karakter oligopolistik. Menghabisi industri kecil dan memperkuat pemain besar. Jika persaingan hanya diisi oleh pemain besar, maka akan muncul peredaran rokok ilegal yang disebabkan tertutupnya persaingan sehat bisnis rokok di Indonesia.

Apalagi ditambah dengan kondisi kenaikan tarif cukai yang eksesif oleh pemerintah setiap tahunnya. Konsumen akan dihadapi pada pilihan konsumsi produk yang terbatas dengan harga yang mahal. Maka, konsumsi rokok ilegal akan menjadi pilihan bagi konsumen. Jika pasar konsumennya sudah terbentuk, produksi rokok ilegal akan marak beredar.

Tiga landasan argumen tersebut menjadi alasan bagi KNPK untuk Menolak Kebijakan Simplifikasi Tarif Cukai Hasil Tembakau yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

18/10/201818/10/2018 0 comment

Siaran Pers

Penyederhanaan Layer Tarif Cukai Rokok Mengancam Eksistensi Industri Kretek

by Kretekmin 07/08/2018

written by Kretekmin

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/2017 menetapkan kebijakan berupa penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok. Kebijakan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara bertahap mulai dari 10 (sepuluh) strata tarif di tahun 2018 hingga nantinya akan menjadi 5 (lima) strata tarif pada tahun 2021.

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menilai kebijakan penyederhanaan layer tarif cukai rokok merupakan kebijakan yang kontraproduktif. Sebab kebijakan tersebut akan menjadi ancaman bagi eksistensi industri kretek nasional.

Pertama, Perlu diketahui bahwasanya regulasi mengenai cukai merupakan instrumen bagi kepentingan pengendalian tembakau di Indonesia. Terlihat dari adanya indikator pengendalian konsumsi rokok pada regulasi cukai.

Koordinator KNPK Azami Mohammad menyampaikan bahwa cukai tak hanya dilihat sebagai instrumen pendapatan negara, tetapi juga ada indikator pengendalian konsumsi rokok di dalamnya.

“Cukai merupakan instrumen dari pengendalian tembakau. Lihat saja jika ada kebijakan kenaikan tarif cukai, pasti ada pertimbangan pengendalian konsumsi, selain tentunya kepentingan pendapatan negara,” ujarnya.

Azami menambahkan, kebijakan mengenai cukai rokok jika memang murni untuk kepentingan pendapatan negara, maka seharusnya kebijakan cukai tidak menjadi beban bagi industri kretek.

Dikatakan menjadi beban karena konsumen (perokok) terus-menerus dikenakan kenaikan harga atas kebijakan cukai yang naik setiap tahunnya, sedangkan di lain sisi konsumen sedang berada dalam kondisi daya beli yang cenderung menurun.

Hal ini kemudian berimbas kepada terbebaninya industri yang menyebabkan industri menjadi lesu, sehingga negara memiliki potensi lost pendapatan yang besar hingga ratusan triliun rupiah.

“Faktanya cukai justru membebankan industri kretek. Kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi setiap tahunnya mengakibatkan industri mengalami penurunan produksi dan banyak pabrikan kretek yang gulung tikar, sekarang saja hanya tinggal 100 pabrikan yang masih berjalan produksi,” tambahnya.

Kedua, pemerintah salah kaprah jika penyederhanaan layer tarif cukai digadang-gadang bakal memenuhi azas keadilan bagi industri rokok. Justru sebaliknya, kebijakan tersebut malah membunuh industri kretek kecil.

Pasalnya selama ini industri kretek kecil yang berada di jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan rendah, setelah penyederhanaan layer tarif cukai akan disamakan dengan tarif cukai golongan tinggi yang diisi oleh pabrikan besar, sehingga Industri kecil akan gulung tikar lantaran tak sanggup memenuhi tarif yang sama dengan industri berskala besar.

Tak hanya itu, penyederhanaan layer tarif cukai juga hanya akan menguntungkan industri rokok putih. Sebab dalam kebijakan tersebut, tarif cukai Sigaret Putih Mesin (SPM) yang selama ini dibedakan dengan lebih tinggi tarifnya, nantinya dalam penyederhanaan akan disamakan besaran tarifnya dengan Sigaret Kretek.

“Ini artinya akan menjadi lonceng kematian bagi industri kretek nasional. Karena kebijakan cukai tidak lagi berpegang membela kepentingan industri nasional. Kami dari Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) jelas menyatakan sikap menolak kebijakan penyederhanaan layer tarif cukai dan kebijakan mengenai cukai lainnya yang lebih berpihak kepada kepentingan pengendalian tembakau,” ujar Azami Mohammad dalam siaran pers, Senin (6/8)

07/08/2018 0 comment

Siaran Pers

Keroncong Kebangsaan

by Ibil Ar Rambany 08/06/201808/06/2018

written by Ibil Ar Rambany

Pada suatu kesempatan, Mbah Mus dhwuh soal ilmu malakah, ilmu yang menggunakan hati dan telinga sebagai instrumen terpenting dalam menilai benar atau salah sesuai teori kelimuan.

“Orang yang sudah malakah tidak perlu dalil dalam menilai sesuatu itu benar atau salah. Contohnya seperti ini, orang yang baru hafal Alfiah, dikit-dikit baca bait alfiah. Bila ada yang bertanya, kenapa ini dibuang? Terus dia akan mendalil” wahadmu yu’lamu jaizun. Sedangkan orang yang sudah malakah, jika ada yang bilang “ja’a zaidan”, maka orang malakah akan bilang “kalimat itu salah”. Lalu jika ditanya dalilnya, orang malakah akan bilang ‘tidak perlu dalil-dalilan, didengar tidak enak’”

Tentu saja, meski dibawakan dengan guyonan, dhawuh Mbah Mus syarat makna yang dalam jika ditarik ke berbagai ranah, baik keilmuan ataupun kehidupan. Tidak akan mungkin seseorang mencapai titik malakah, jika tidak ngelotok terlebih dahulu ABC suatu keilmuan. Ini semacam tingkatan yang dibahas dalam kitab bidayatul hidayah perihal syariat, ma’rifat dan haqiqoh.

Barangkali soal musik, saya ini sudah mencapai ilmu malakahnya Mbah Mus versi KW. Kesamaannya soal enak atau tidak di telinga saya, dan yang demikian setiap orang punya tolok ukur masing-masing. Bukan soal benar salah, karena saya tidak paham ABC musik yang benar itu seperti apa, sehingga bukan kapasitas saya untuk menghukumi benar salah dalam suara alat-alat musik maupun pita sura pelantun.

Soal musik, saya sangat berbeda dengan kawan-kawan se-tongkrongan. Kalau kawan-kawan saya mencintai musik dengan idealisme dan memahami betul genre musik yang digandrungi, sedang saya hanya berlandas pada enak atau tidak, kalo cocok di telinga dan pas pada suasana hati, ya puter terus tanpa henti. Sampai suasana hati berganti.

Dangdut dan keroncong adalah dua musik yang amat saya gandrungi, itupun lagu-lagu tertentu saja. Jelas bukan persoalan dangdut dan keroncong terasa Nusantara banget atau saya nasionalis akut. Tidak. Dangdut dan keroncong adalah dua musik yang masoook dicerna telinga dan hati saya. Keduanya selalu menemani saya menulis sampai larut.

Hannah Standiford bersama grup keroncong Rumput yang kesemuanya berisi orang Amerika Serikat adalah salah satu grup keroncong yang amat saya gandrungi. Lagu yang mereka bawakan selalu berhasil menyuntikkan semangat dalam aliran darah saya. Menghibur dan menenteramkan. Memecahkan kebebalan yang mengeras dalam otak. Wailah.

Yang lebih mengagumkan lagi, Mbak Hannah Standiford berhasil menampar saya berkali-kali. Bagaimana seorang anak bangsa yang numpang lahir, makan, kencing, membuang tinja di tanah Nusantara dan mengaku mencintai Tanah Air Indonesia, ternyata tidak pernah melakukan apa-apa untuk bangsa dan negara.

Mbak Hannah Marie Standiford, kepadamu saya mengangkat topi sambil menunduk. Semoga dari lagu yang sampean bawakan, saya membekali ABC soal keroncong untuk menyempurnakan ilmu malakah kw saya.

Terimakasih banyak.
dari anak bangsa yang mulai mencintai Indomie.

08/06/201808/06/2018 0 comment

Siaran Pers

KNPK Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Industri Kecil Pengolahan Tembakau

by Kretekmin 10/02/201810/02/2018

written by Kretekmin

Berdasarkan survey BPS (Badan Pusat Statistik) industri kecil pengolahan tembakau tercatat mengalami penurunan hingga 20,45%. Data tersebut menunjukan bahwa perkembangan kondisi industri kecil pengolahan tembakau sedang dalam kondisi yang kurang baik.

Di Malang misalnya, selama delapan tahun terakhir, Industri hasil tembakau di Kota Malang, Jawa Timur, terus bertumbangan. Sebanyak 115 pabrik rokok gulung tikar dalam kurun waktu delapan tahun. Perlu dicatat yang tumbang ini adalah industri kecil-menengah.

Lain lagi di Kudus, pasca keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 200 tahun 2010 soal batas luas bangunan pabrik rokok minimal 200 meter persegi. Industri kecil menengah yang tadinya beroperasi di rumah-rumah sebagai tempat produksi banyak yang gulung tikar, disebabkan tidak punya cukup modal untuk menyewa tempat atau gudang sebagai pabrik.

Meskipun pada tahun 2010 LIK (Lingkungan Industri Kecil) sektor rokok didirikan, hanya ada sebanyak 11 unit pabrik yang disediakan, dan kini hanya tersisa 7 pabrik rokok unit kecil menengah yang masih bertahan di LIK Kudus.

Ada 4 faktor yang menyebabkan industri kecil pengolahan tembakau mengalami penurunan:

1. Kenaikan tarif cukai yang eksesif dari tahun ke tahun
Dengan alasan menggenjot penerimaan negara, pemerintah mengambil jalan pintas dengan menaikan tarif cukai setiap tahun. Di tahun 2016 kenaikan tarif cukai mencapai 15% dan 10.5% di tahun 2017. Tahun ini, pemerintah kembali menaikan tarif cukai sebesar 8,9%.

2. Kebijakan pemerintah yang kontra-produktif
Keluarnya Permenkeu Nomor 200 tahun 2010 soal batas luas bangunan pabrik rokok minimal 200 meter persegi, yang membuat banyak industri kecil pengolah tembakau yang tidak punya modal untuk sewa pabrik gulung tikar. Belum lagi kebijakan seperti gambar peringatan yang menambah cost produksi.

3. Kampanye pengendalian tembakau
Berbagai label negatif terhadap produk hasil tembakau cukup membuat produksi hasil tembakau mengalami penurunan. Kampanye tersebut selain menyasar masyarakat untuk memandang negatif rokok, juga mendorong pemerintah untuk melakukan pembatasan produksi rokok.

4. Minimnya perhatian pemerintah
Industri pengolahan tembakau skala mikro memang jarang menjadi perhatian pemerintah. Di banyak daerah, industri kecil pengolahan tembakau kesulitan dalam hal permodalan untuk terust exist melanjutkan produksinya, tak ada campur tangan pemerintah dalam hal ini.

Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek Nur Azami mengatakan, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kondisi industri kecil pengolahan tembakau. Sebab industri kecil ini menopang kehidupan ribuan orang yang bekerja di dalamnya, serta telah banyak berkontribusi bagi pendapatan daerah dan nasional.

“Selama ini industri kecil pengolahan tembakau banyak menjadi tumpuan hidup orang banyak di daerahnya. Selain itu, perlu diingat bahwa dari ratusan triliun sumbangan industri hasil tembakau bagi negara, di dalamnya juga terdapat kontribusi dari industri kecil pengolahan tembakau. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap kondisi industri kecil pengolahan tembakau yang saat ini sedang mengalami penurunan hingga 20,45%,” ungkapnya, Jumat (09/2).

CP : Ibil S Widodo (081282393110 WA) (081387370911)
Media Center Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK)

10/02/201810/02/2018 0 comment

Siaran Pers

Dorong RUU Pertembakauan sebagai Kebijakan Strategis Industri Hasil Tembakau

by Kretekmin 13/01/2018

written by Kretekmin

Kamis (11/01), pada Juni 2011, petani tembakau di Pamekasan, Madura, kebingungan. Pasalnya, para petani kesulitan mendapatkan bibit. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Pemerintah bukannya tidak berusaha mengatasi kelangkaan bibit, hanya saja bibit yang disiapkan oleh pemerintah di Kebun Bibit Tembakau tidak begitu diminati petani. Menurut salah seorang petani, akibat kelangkaan bibit ini, harga bibit melonjak mahal. Mereka menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus kelangkaan bibit ini. Tetapi, pihak pemerintah menolak dipersalahkan.

Selain kisruh mengenai bibit, sektor perkebunan tembakau juga seringkali menghadapi ancaman gagal panen. Pada tahun 2016, realisasi panen hingga September masih mencapai 40%, dari total panen sekitar 200.000 ton. Hal ini berbeda jauh dengan realisasi panen tembakau pada tahun 2015 yang mencapai 70%, dengan kebutuhan industri sebesar 320.000 ton. Anomali cuaca menjadi penyebabnya (curah hujan tinggi sepanjang tahun, tanpa musim kemarau).

Dua kasus tersebut hanyalah sekelumit permasalahan yang ada pada sektor perkebunan tembakau. Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menilai berbagai masalah di sektor hulu pertanian dan industri hasil tembakau memiliki dua permasalahan utama, yakni budidaya tanaman dan tata niaga tembakau. Dua permasalahan ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat satu sama lain.

1. Budidaya Tanaman Tembakau
Fakta bahwa tingkat produksi dan produktivitas pertanian tembakau nasional cenderung fluktuatif, bahkan pada dasarnya masih rendah, merupakan pokok persoalan budidaya tanaman tembakau. Produksi tembakau Indonesia pernah mencapai rekor tertingginya pada 2012, yakni seberat 260.818 ton. Namun, setelah itu cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, produksi tembakau nasional pada 2016 hanya mencapai 196.154 ton.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produksi dan produktivitas pertanian tembakau, yakni penentuan baku mutu (standarisasi) bibit yang disebabkan belum adanya satu sistem yang terbangun dengan baik antara pabrikan, petani, dan pemerintah.

2. Tata Niaga Tembakau
Persoalan pada tata niaga tembakau terletak pada matarantai yang panjang antara produsen (petani) dengan pihak konsumen penyerapnya (industri pengolah atau pabrikan). Tembakau sebagai komoditas strategis perkebunan nasional justru tidak banyak diurus tata niaga nya oleh negara. Selama ini, nyaris tidak ada kontribusi pemerintah dalam pertanian dan perdagangan tembakau, baik berupa payung peraturan dan kebijakan, apalagi bantuan permodalan.

Dapat dikatakan bahwa selama ini pertanian tembakau merupakan sektor mandiri, mekanisme pasar-lah yang menjadi pengendali satu-satunya dinamika pertanian dan perniagaan tembakau. Dalam hal ini seharusnya pemerintah menunaikan kewajibannya untuk melindungi kepentingan dan keberlangsungan industri strategis yang menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan negara.

Dari dua persoalan utama pertanian tembakau yang telah disebutkan, KNPK menilai penerapan sistem kemitraan (partnership cooperation) antara petani dengan pabrikan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Dengan sistem kemitraan, dapat diupayakan bersama tujuan-tujuan normatif berupa hubungan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat.

Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Nur Azami mengatakan, agar hal tersebut dapat terlaksana, maka perlu adanya payung regulasi yang khusus memayungi industri hasil tembakau.
“Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang kini diusung dalam prolegnas prioritas 2018 merupakan momentum untuk menyamakan visi dan misi bagi stakeholder pertembakauan dan pemerintah,” ungkap Nur Azami.

Ibil S Widodo (081282393110 WA) (081387370911)
Media Center Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK)

13/01/2018 0 comment

Load More Posts