Anti rokok tidak menyadari bahwa permintaan harga rokok naik justru menyebabkan peredaran rokok ilegal masif.
Jika Anda sedang iseng, kemudian mengetikkan kata kunci “rokok ilegal” di Google, kamu akan menemukan betapa banyak berita. Salah dua di antaranya ialah operasi gempur rokok ilegal dan Satpol PP atau Bea Cukai berhasil memusnahkan ratusan ribu rokok ilegal.
Sepintas perlakuan atau tindakan dari negara sangat spektakuler. Kehadiran berita operasi gempur rokok ilegal pada tiap hari, menandakan bahwa fungsi penegakan hukum berjalan dengan baik. Apalagi, mereka yang meringkus sekaligus membinasakan rokok ilegal dianggap sebagai penyelamat negara.
Ya, penyelamat negara karena rokok ilegal lah yang merugikan negara. Tanpa pita cukai, mereka meraup keuntungan yang begitu besar. Pertanyaannya, kenapa rokok ilegal sangat masif peredarannya? Apa penyebabnya?
Kenaikan Cukai Rokok Menjadi Salah Satu Faktornya
Bukan kali pertama Sri Mulyani bersama Joko Widodo merumuskan kebijakan cukai rokok. Sudah berkali-kali, khususnya semenjak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Dan hasilnya: naik terus minimal dua digit, kecuali 2019.
Dampak dari kenaikan cukai rokok membuat pabrikan rokok harus berputar otak. Sebab, kenaikannya berimbas pada harga rokok. Ketika harga naik, mereka khawatir konsumen akan berpindah. Akhirnya, mau tidak mau, agar harga masih relevan dengan kantong konsumen, terjadilah efisiensi.
Efisiensi tidak hanya terjadi bagi buruh di pabrik rokok melainkan juga serapan tembakau dari petani. Secara tidak langsung, akan berkurang. Pun, pabrik akan menyiasati jumlah produksi rokoknya. Ketika dari pabrik rokok legal enggan mengambil dalam jumlah banyak, di situlah pasar rokok ilegal.
Mereka, para petani tembakau itu, mau tidak mau menjualkan hasil panennya kepada produsen rokok ilegal. Tentu saja, dengan harga berbeda bahkan lebih rendah. Alhasil, petani tembakau akan memutar otak juga.
Apakah mereka tetap menanam tembakau atau tidak? Jika tetap menanam tembakau, apakah dengan luas lahan yang serupa? Di beberapa daerah, seperti Temanggung dan Sumedang, luas lahan tembakau menyusut.
Nah, jika menyusut, otomatis negara akan bersiasat lebih jahat. Apa itu?
Membuka keran impor. Memang, keran impor tidak sebesar hasil produksi. Masalahnya, dari tahun ke tahun keran impor tembakau terus meningkat. Alasannya, kebutuhan dalam negeri akan tembakau tidak terpenuhi.
Jadi, bisa lihat, kan? Siapa yang untung dan siapa yang buntung?
Anti Rokok Perlu Bertanggung Jawab dengan Adanya Peredaran Rokok Ilegal
Dari sekian proses yang menguntungkan untuk negara dan membikin buntung para penggiat Industri Hasil Tembakau (IHT) maka ada mereka juga yang turut bertanggung jawab.
Siapa mereka? Jawabannya, adalah anti rokok.
Anti rokok selalu menghimbau bahkan mendorong agar harga rokok menjadi mahal. Lebih dari 50 ribu rupiah atau menyentuh hingga 100 ribu rupiah. Ini sebenarnya himbauan tidak masuk akal.
Himbauan yang tidak apple to apple karena anti rokok membandingkan harga rokok di Australia yang menyentuh angka Rp600.000,- sementara di Indonesia tidak mencapai segitu.
Bukan harganya, tapi persentasenya yang harus dilihat secara utuh. Harga Rp400.000 akan terbilang masuk akan karena pendapatan per kapita Australia menyentuh angka 600 juta per tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang harga rokoknya mencapai Rp40.000 sementara angka pendapatan per kapita hanya berkisar 50-60 juta rupiah.
Jadi, secara kasat mata, sebenarnya sama saja, kan?
Ketika mereka meminta negara untuk menaikkan harga rokok legal, di situlah blunder terbesar dari anti rokok. Sebab, munculnya rokok ilegal. Kemunculannya tidak bisa dipandang sebelah mata.
Kehadirannya merenggut pasar rokok legal. Alhasil, malah negara kebingungan sendiri karena penerimaan cukai rokok tidak tercapai. Hal itu terjadi pada 2023. Sekarang, mau bagaimana lagi? Apakah anti rokok hanya diam saja?
Tentu saja mereka akan diam dan akan terus merongrong pemerintah. Supaya harga rokok naik. Supaya Industri Hasil Tembakau musnah. Jahat bener kaum kayak gitu.