Dalam peta industri nasional, Industri Hasil Tembakau (IHT)—khususnya kretek—memiliki karakter yang sangat unik. Berbeda dengan industri otomotif atau elektronik yang bergantung pada komponen impor, kretek menyerap lebih dari 90% bahan baku lokal.
Bahan baku utamanya berupa tembakau dan cengkeh dalam negeri. Sektor ini tidak lahir dari modal asing atau investasi negara. Kretek tumbuh secara mandiri dari usaha masyarakat sejak akhir abad ke-19. Dari sejarah panjang itu, kretek berkembang menjadi sistem ekonomi kerakyatan. Industri ini menghidupi jutaan orang, mulai dari petani di hulu hingga buruh linting dan pedagang kecil di hilir.
Pergeseran Makna Cukai
Sayangnya, ketangguhan ekonomi ini kerap terbentur kebijakan fiskal yang ketat. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai didefinisikan sebagai alat pengendali konsumsi. Cukai juga berfungsi mengawasi barang yang berdampak negatif.
Namun, rekam jejak sejarah mencatat pergeseran fungsi tersebut. Cukai telah menjadi mesin pemasukan negara sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa depresi ekonomi tahun 1930-an, banyak sektor usaha roboh. Industri kretek justru bertahan kuat karena tingginya daya beli masyarakat. Melihat peluang itu, pemerintah kolonial menerbitkan Tabaksaccijns-Ordonnantie untuk mengisi kas mereka yang kosong.
Pola pemanfaatan ini terus berlanjut setelah Indonesia merdeka. Pemerintah memang sempat memberi kelonggaran tarif pada tahun 1956 untuk menyelamatkan pabrikan kecil. Namun, regulasi cukai terus diperketat sejak era Orde Baru hingga Reformasi.
Setiap tahun, target penerimaan cukai selalu dinaikkan. Pemerintah beralasan langkah ini bertujuan menekan angka perokok demi kesehatan. Padahal di lapangan, kenaikan tarif berulang kurang efektif mengurangi jumlah perokok. Kebijakan ini justru mendorong masyarakat beralih ke rokok murah atau rokok ilegal. Di titik ini, fungsi cukai sebagai penarik uang negara jauh lebih dominan daripada fungsi pengendaliannya.
Beban Berlapis pada Sebatang Kretek
Besarnya beban industri ini terlihat jelas dari tumpukan pungutan pada setiap batang rokok. Selain Cukai Hasil Tembakau (CHT), ada pula beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan. Produk ini juga dikenai Pajak Rokok Daerah sebesar 10% dari nilai cukai. Gabungan pungutan berlapis ini menyedot hingga 78% dari Harga Jual Eceran (HJE).
Sebagai gambaran sederhana, saat pembeli membayar sebungkus rokok seharga Rp30.000, sekitar Rp23.400 langsung masuk ke kas negara. Pabrikan hanya menerima sisa sekitar Rp6.600. Uang sisa itu harus cukup untuk membeli bahan baku petani, membayar upah buruh, membiayai kemasan dan distribusi, serta mencari laba usaha.
Kondisi ini membuat ruang gerak industri kretek menjadi sangat sempit. Keberlangsungan usaha mereka sangat rentan terhadap kenaikan tarif dari Kementerian Keuangan. Padahal di balik tekanan itu, IHT menyumbang dana luar biasa bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2024 saja, setoran CHT menembus angka Rp216,9 triliun.
Angka tersebut menyumbang sekitar 90% hingga 95,5% dari total penerimaan cukai nasional. Sebagai perbandingan, total setoran dividen seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya berkisar Rp80 triliun hingga Rp82 triliun. Artinya, sumbangsih industri kretek terbukti hampir tiga kali lipat lebih besar.
Menagih Keadilan bagi Kretek
Melihat fakta tersebut, pemerintah perlu memandang industri kretek secara lebih adil dan proporsional. Sektor ini tidak sepantasnya terus ditekan dengan kenaikan tarif yang memberatkan. Keberlangsungan IHT harus dijaga dengan kebijakan yang berimbang. Industri ini memiliki peran nyata sebagai penopang ekonomi rakyat sekaligus tulang punggung utama penerimaan negara.










