Tag:

kretek

Antirokok, Selingkuh Lembaga dan Organisasi di Indonesia dengan Kepentingan Asing

by Udin Badruddin 16/01/201916/01/2019

Organisasi yang mengampanyekan antirokok di Indonesia membawa agenda kepentingan asing. Pintu masuknya melalui lembaga penelitian, rezim kesehatan, organisasi kemasyarakatan hingga sebagian masuk melalui organisasi keagamaan. Kepentingan asing memberikan sokongan dana melalui Bloomberg Initiative, program utamanya pengendalian penggunaan tembakau.

Bloomberg Initiative adalah program filantropis di Amerika Serikat yang telah bekerjasama dengan industri farmasi, untuk mendanai perang terhadap industri rokok. Selain kerjasama dengan Bloomberg Initiative, farmasi memberikan sokongan dana terhadap organisasi pemegang otoritas tertinggi kesehatan dunia, yaitu World Health Organization (WHO). WHO menjadi kepanjangan tangan industri farmasi multinasional.

Bloomberg Initiative dan WHO menjadi ujung tombak untuk agenda perang antitembakau yang diselancarkan industri farmasi. Isu perang yang getol disuarakan adalah tembakau menjadi penyebab penyakit degeratif, penyebab kemiskinan, menambah beban biaya kesehatan, sampai pada penyebab kematian utama manusia. Agenda utama perang antitembakau adalah merebut pasar nikotin dunia.

Nikotin bagi ahli farmakologi dan ilmuwan kesehatan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Nikotini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan sebagai obat dan untuk aneka terapi. Salah satu manfaat nikotin bisa meringankan nyeri, gelisah, depresi, dapat meningkatkan konsentrasi bagi penyandang kelainan hiperaktif, meringankan penderita skizofrenia akut, sindroma taurette, parkinson dan alzheimer.

Zat nikotin (C10H14N2) terkandung dalam daun tembakau sekitar 0.5-3.5 persen per 100 gram daun tembakau. Kandungan ini lebih besar dibandingkan dengan kandungan nikotin dalam kembang kol hanya 3.8 gram per satu kembang, terong mengandung 10 gram per satu buah, kentang mengandung 15.3 per satu buah, tomat mengandung 4.1 gram per buah.

Dalam perang perebutan nikotin, rezim kesehatan dan organisasi anti rokok di Indonesia, menjadikan industri rokok sebagai kambing hitam. Semua kegiatan kampanye anti rokok dan beberapa penelitian dibiayai industri farmasi dalam rangka menjatuhkan citra buruk terhadap produk hasil tembakau (rokok). Salah satu penyebabnya, tembakau di Indonesia mayoritas pemanfaatannya untuk rokok dengan harga jual daun tembaku relatif baik dan menguntungkan bagi petani.

Banyak lembaga dan organisasi yang berkembang di Indonesia memperoleh dana hibah dari Bloomberg Initiative bertujuan memberikan intervensi dalam rangka pengendalian tembakau. Salah satu lemabaga yang mendapatkan donor dari Bloomberg Initiative adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Hasil penelusuran Nuran Wibisono dan Marlutfi Yoandinas, dalam bukunya berjudul “Kretek Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa Indonesia” yang baru terdeteksi, YLKI mendapat tiga kali kucuran dana. Periode pertama pada bulan Mei 2008-Juli 2010 menerima dana berkisar 454.480US$ untuk advokasi dan penegakan peraturan tentang daerah bebas asap rokok dan kebijakan larangan iklan rokok.

Periode kedua, pada bulan Januari 2011- April 2012, YLKI menerima dana sebesar 127.800 US$ untuk advokasi penerapan peraturan bebas asap rokok di Jakarta. Periode ketiga, pada bulan Desember 2012-Januari 2014, YLKI menerima dana sebesar 105.493 US$ untuk penguatan implementasi regulasi kawasan tanpa rokok. Dan besar kemungkinan dana tersebut diterima YLKI sampai sekarang.

YLKI bukan satu-satunya lembaga atau organisasi yang mendapatkan donor dari Bloomberg Initiative. Masih banyak lembaga atau organisasi lain yang mendapatkan donor bersumber dari Bloomberg Initiative, seperti LSM No Tobacco Community (NTC) di Bogor, Forum Warga Kota Jakarta, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya.

Tentunya, mereka peneriman dana, harus menyukseskan program yang telah dibuat Bloomberg Initiative. Pada intinya persyaratan proposal yang harus diajukan adalah fokus pada pencapaian perubahan kebijakan yang akan mengarah pada pengurangan substansial dalam penggunaan tembakau.

Tujuan utama Bloomberg Initiative sangat berseberang dengan kondisi riil bangsa Indonesia. Tembakau yang kemudian diolah menjadi rokok dan selanjutnya di bakar dan dihisap, adalah warisan budaya turun menurun. Menanam tembakau menjadi wajib di area yang sangat cocok karena kearifan lokal (tidak ada tanaman yang bisa hidup dan mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi petani).

Satu-satunya industri dengan daya beli dan keterserapan daun tembakau tinggi di Indonesia, pemanfaatannya hanya untuk rokok. Kemudian, melalui proses dari mencampur dengan cengkeh sampai melinting menjadi rokok, adalah bentuk kreatifitas anak bangsa dengan harus berlatih dan belajar, seharusnya mendapatkan apresiasi positif. Belum lagi industri rokok kretek di Indonesia merupakan industri padat karya, melibatkan banyak pihak terlebih kaum hawa.

Keberadaan industri kretek di Indonesia sampai detik ini menjadi kekuatan ekonomi nasional, yang memperkuatan dari pinggiran dan kota-kota kecil. Bahkan dewasa ini dari hasil pungutan rokok berupa cukai, sangat membantu program pemerintah menyehatkan masyarakat melalui pembayaran BPJS yang baru terjangkit defisit.

Dengan demikian, keberadaan pertembakauan di Indonesia menolak isu, bahwa tembakau menjadi penyebab kemiskinan, tembakau tidak menyehatkan, penyebab menambah beban biaya kesehatan, sampai pada penyebab kematian utama manusia.

Untuk itu sebagai lembaga dan organisasi anti rokok yang berdiri, hidup dan berkembang di bumi Nusantara ini, seharusnya melihat, realita lapangan bahwa industri hasil tembakau dari segi manapun sangat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jangan sampai, kepentingan asing mendahului kepentingan nasional. Sebaliknya, kepentingan nasioanl harus dikedepankan untuk menjaga harga diri dan kedaulatan Bangsa. Boleh mengambil donor dari luar, asalkan sinergi dengan kepentingan nasional.

16/01/201916/01/2019 0 comment

Siaran Pers

KNPK Bantah Tudingan YLKI Soal Rokok Penyebab Defisit BPJS Kesehatan

by Kretekmin 15/01/2019

written by Kretekmin

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuding, konsumsi rokok menjadi salah satu penyebab defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan tercatat mengalami defisit hingga 16,5 triliun pada tahun 2018.

Terkait tudingan itu, Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) membantah bahwa defisit BPJS Kesehatan tidak diakibatkan oleh konsumsi rokok. Rokok tidak ada hubungannya dengan defisit BPJS Kesehatan.

Ketua Umum KNPK, Azami Mohammad menyatakan, tudingan YLKI bersifat simplistis dan cenderung mengkambinghitamkan rokok sebagai penyebab defisit BPJS Kesehatan.

“Menuding konsumsi rokok sebagai penyebab defisit BPJS Kesehatan seolah-olah mengaburkan fakta bahwa dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan memiliki banyak permasalahan. Tudingan YLKI jelas sangat menyesatkan!” tegas Azami di Jakarta, Senin (14/1).

Lebih lanjut Azami menjelaskan, penyebab defisit BPJS Kesehatan tidak bisa disederhanakan hanya dengan persoalan konsumsi rokok semata. Sebab, terdapat fakta-fakta penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan, seperti terjadinya fraud atau kecurangan dalam penyelenggaraannya.

Belum lagi persoalan seperti membengkaknya tagihan BPJS Kesehatan yang tidak sebanding dengan pemasukan iuran peserta.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah merilis temuan kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ICW bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di 15 provinsi menemukan ada 49 kecurangan selama Maret-Agustus 2017 dalam program JKN, khususnya yang menyangkut penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Pada saat itu ICW bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di daerah melakukan pemantauan terhadap sekitar 60 fasilitas kesehatan, yaitu 19 rumah sakit umum, 15 rumah sakit swasta, dan 26 puskesmas.

Meskipun BPJS Kesehatan memiliki persoalan hingga menyebabkan defisit keuangan, namun sejauh ini BPJS Kesehatan masih bisa diselamatkan berkat kucuran dana cukai rokok dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp 5 triliun.

Azami kembali menegaskan, YLKI seharusnya lebih objektif dalam melihat persoalan defisit BPJS Kesehatan agar ke depannya kinerja BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN dapat diperbaiki.

“Jangan asal tuding rokok sebagai penyebabnya. Padahal dari dana cukai rokok-lah, BPJS Kesehatan sebagai pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional bisa diselamatkan,” pungkas Azami.

15/01/2019 0 comment

RESENSI

Mereka yang Merokok dan Melampui Waktu

by Udin Badruddin 14/01/201914/01/2019

written by Udin Badruddin

Panjang umur, selalu bahagia, sehat jasmani sampai tetap beraktivitas sesuai keinginannya, menjadi salah satu cita-cita setiap manusia. Sering terucap saat berharap dan berdo’a. Manusia hanya bisa menjalani kehidupannya dengan memilih dan memilah mana yang terbaik baginya, kemudian dikerjakan dengan senang, gembira, tanpa paksaan.

Jaman semain maju, semakin berkembang, mempersempit terhadap batasan sehat dan sakit. Sehat hanya diukur dengan tidak terjangkit virus atau bakteri jahat, sakit juga demikian, kebalikan dari sehat. Tidak hanya itu, otoritas penentu sehat atau sakit, sekarang sangat ditentukan oleh seorang dokter. Sialnya, banyak oknum dari dokter di Indonesia, vonis sakit atau sehat tanpa prosedur yang benar, bahkan terkadang dakwaan tanpa dasar dan semena-mena. Kemudian manusia disuruh mengikuti aturannya.

Keberadaan dimensi sosial seperti bahagia, tentram, kebebasan dinafikan sebagai penyebab sehat atau sakit. Hanya dokter yang berpengalaman, senior dan tidak terkontaminasi pihak lain, masih mempertimbangkan dimensi sosial sebagai salah satu piranti orang menjadi sehat atau sakit. Nyatanya, banyak orang sakit disebabkan masalah beban kerja, tertekan. Sehat karena bisa merasa bahagia, senang, bebas dan lain sebagainya.

Sangat memprihatinkan, jika hampir semua penyakit dikaitkan dengan satu penyebab. Sangat tidak masuk akal, kalau kematian atau sakit, disebabkan komsumsi tembakau atau hasil olahannya (rokok). Sedangkan rokok bukan barang baru yang lahir kemarin sore. Rokok sudah ratusan tahun berada di bumi nusantara ini. Dakwaan tersebut tanpa dasar kuat, bahkan terkesan mengada-ada, atau pesanan pihak lain.

Realita lapangan tidak demikian, banyak sekali di desa-desa dijumpai orang lanjut usia, atau para orang tua mengkonsumsi rokok, dan masih mengerjakan aktifitas bertani dan aktifitas lainnya. Mereka terlihat masih sehat dan sangat bahagia saat menghisap rokoknya.

Masih ingat seorang kakek bernama Sodimedjo alias Mbah Gotho, asal Sragen. Ia baru meninggal diumur 146 tahun. The Guardian melaporkan bahwa Mbah Ghoto adalah seorang perokok berat, yang hidup lebih lama dari empat istrinya. Kisah Mbah Gotho seakan-akan tertelan bumi begitu saja, sama sekali tidak dilihat sebagai referensi oleh mereka anti rokok.

Menarik lagi, tulisan Sigit Budhi Setiawan dan Marlutfi Yoandinas, dalam buku berjudul “Mereka Yang Melampui Waktu Konsep Panjang Umur, Bahagia, Sehat dan Tetap Produktif”, di dalamnya mengulas kebiasaan dan kepribadian orang-orang lanjut usia, dan ternyata mereka merokok. Masih tetap hidup dengan umur panjang (diatas jauh rata-rata 60 tahun), badannya sehat, masih melakukan aktifitas, dan yang terpenting dengan merokok mereka merasa bahagia menikmati masa tuanya.

Kalau dibaca, buku tersebut berdasarkan survey bukan hanya asumsi belaka. Mereka berdua melakukan perjalanan menelusuri pulau-pulau di Nusantara, dan bahkan live in. Sehingga buku tersebut layak sebagai referensi, dalil dan jawaban terhadap tuduhan anti rokok.

Tuduhan, rokok mempercepat kematian. Dalam buku dengan judul di atas, ditemukan banyak orang-orang berumur panjang, dan bervarian ada yang sudah berumur 80an tahun bahkan ratusan tahun.

Tuduhan, rokok sebagai biang penyakit. Nyatanya, selain berumur panjang, jasmaninya masih kelihat segar, dan bahkan masijh melakukan aktifitas seperti biasa, berladang, membikin anyaman bambu, berdagang dan lain sebagainya.

Tuduhan, rokok penyebab impoten. Tuduhan ini salah besar, justru sebaliknya, rata-rata mereka (narasumber) mempunyai anak lebih dari dua, bahkan ditemukan punya anak belasan.

Tuduhan, rokok memiskinkan. Kalau dibaca dan dipahami dengan teliti, tidak ditemukan dengan merokok menjadikan jatuh miskin, tapi dengan merokok mereka merasa bahagia menikmati masa tuanya. Dengan merokok merasa sehat, dan dapat mengerjakan sesuatu dengan mandiri dan menghasilkan nilai ekonomi. Seperti menanam tanaman tembakau, ketela dan lain-lain, hasilnya untuk bekal hidup, membikin racikan jamu dan dijual dan masih banyak lagi aktifitas lainnya yang bisa dikerjakan dan mendatangkan uang.

Bagi mereka (kakek dan nenek umur panjang), tentang bahaya rokok yang di gembar gemborkan rezim kesehatan, tidak berpengaruh baginya. Seperti pernyataan Tju Njiat Fat umur 81 tahun (saat menjadi narasumber), hobinya tetap merokok dan ngopi, ia tidak takut pada penyakit akaibat kopi dan rokok. Penyakit menurutnya timbul dari hati tidak tenang atau takut, ketika takut dan pikiran tidak tenang berpengaruh pada daya tubuh.

Begitu juga yang dialami Sopawiro, kakek asli Bantul Yogyakarta umurnya 90an tahun. Di usia lanjutnya, ia lebih memilih hidup tidak berpikir neko-neko (membebaskan pikiran), selalu bersyukur dan menikmati kebiasaan merokok.

Pada intinya, dalam buku “yang melampui waktu”, tuduhan anti rokok tidak benar adanya (tidak berdasarkan fakta lapangan), buktinya fakta dilapangan banyak ditemuka usia lanjut merokok, mereka tetap sehat, bahagia, banyak anak, masih bisa beraktifitas dan bakan mandiri. Penyakit di hari tua, data dari pikiran, sehingga mereka lebih mengutamakan tidak berpikir yang aneh-aneh, yang penting hatinya bahagia dan tentram.

Sehat dan sakit, tidak selamanya dapat diukur dari macamnya virus. Dalam kehidupan yang terpenting merasakan bahagia, pola hidup seimbang, keluar dari pikiran jelek, dan rakus.

Seperti yang telah dikatakan dr. Bagus ahli syaraf dari Solo, kalau mengkonsumsi berlebihan dan serba kebanyakan kansumsi, menjadi pemicu penyakit dalam tubuh manusia, seperti kebanyakan makan nasi, badan akan terasa sakit.

14/01/201914/01/2019 0 comment

TUTUR

Menjaga Kelestarian Tembakau Rejeb Magetan

by Ruly Hamida 13/01/201913/01/2019

written by Ruly Hamida

Sudah sejak zaman dahulu, Kabupaten Magetan di Jawa Timur memiliki jenis tembakau lokal yang terkenal. Jenis tembakau ini biasa disebut dengan tembakau Rejeb. Berdasarkan sumber yang ada, tembakau Rejeb telah dibudidayakan sejak awal abad ke 20 dan terus dibudidayakan secara turun-temurun hingga saat ini. Awal mula dibudidayakan tembakau ini dimulai dari Desa Trosono dan Desa Sayutan, Kecamatan Parang-Magetan.

Untuk melestarikan kekayaan sumber daya genetik lokal ini, tim peneliti Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) melakukan pelepasan Tembakau Rajangan Magetan yang dinamai varietas Rejeb Parang. Varitas unggul tembakau ini dirilis pada November 2017 dan memiliki ciri produk yang khas, yakni aromanya ampeg (berat).

Tembakau rejeb cocok untuk rajangan halus guna memenuhi permintaan pasar tembakau Temanggungan. Permintaan tembakau Rejeb Parang ini semakin meningkat seiring dengan tingginya konsumsi rokok.

Berdasrkan hasil observasi tim Balittas dan informasi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Kabupaten Magetan, diketahui daerah pengembangan utama tembakau banyak ditanam petani di lahan tegal dan sawah tadah hujan, dengan ketinggian tempat antara 290 – 400 meter di atas permukaan laut. Curah hujan di Kabupaten Magetan antara 100-300 mm per tahun dengan jumlah bulan kering antara 4 – 6 bulan.

Rata-rata luas areal tanaman tembakau dalam lima tahun terakhir mencapai lebih dari 80 ribu hektare dengan produksi sekitar 430 ton per hektare. Di daerah ini, lebih dari 35 persen luas areal tembakau ditanami kultivar varietas tembakau Rejeb Parang 3 dan Rejeb Parang 4. Kedua varietas unggul lokal ini sangat disukai petani dan konsumen. Jenis tembakau Rejeb ini setiap tahun terus dibudidayakan oleh masyarakat Kecamatan Parang. Dengan fluktuasi harga dan cuaca yang kurang bersahabat pun masyarakat tetap antusias untuk menanam tembakau Rejeb.

Namun, luasan penanaman tembakau Rejeb ini naik turun tergantung oleh cuaca dan harga. Rata-rata luas penanaman tembakau Rejeb di Kecamatan Parang berkisar 150 hektare setiap tahunnya. Pola tanam tembakau Rejeb ini adalah bergantian setelah tanaman kacang tanah atau jagung. Sebagian besar penanaman dilakukan di lahan tegal karena sebagian besar lahan di Kecamatan Parang merupakan lahan sawah tadah hujan.

Produksi tembakau Rejeb ini berkisar antara 7-8 ton daun basah per hektare dengan rendemen 8-9 persen sehingga dapat menghasilkan sekitar 700 kilogram tembakau rajangan. Berdasarkan kualitas, tembakau Rejeb parang ini dibagi dalam tiga grade, yaitu grade A, grade B, dan grade C.

Untuk harga masing-masing grade berkisar antara Rp 90 ribu sampai Rp 100 ribu (grade A), Rp 60 ribu sampai Rp 70 ribu (grade B), dan Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu (grade C). Harga tersebut adalah harga per kilogram, akan tetapi masyarakat Kecamatan Parang umumnya tidak menjual tembakau rajangannya dalam satuan kilogram. Mereka biasa menjual dengan satuan upet, yakni setara 2-3 kilogram tembakau rajangan.

Proses pengolahan tembakau Rejeb dimulai dari proses pemeraman. Setelah itu, baru dilakukan perajangan. Keunikan proses perajangan ini adalah dibuangnya sepertiga bagian tulang daun pada daun tembakau Rejeb yang akan dirajang. Proses perajangan ini biasanya dilakukan pada malam hingga pagi hari. Hasil rajangan kemudian ditata di atas widig. Setelah daun tembakau rajangan digelar di atas widig, baru kemudian dijemur. Setelah proses penjemuran dilanjutkan pada proses pengemasan. Pengemasan ini dalam satuan upet. Dalam satu upet terdiri dari 10 emplokyang terdiri dari 20 eler daun tembakau rajangan kering.

Proses pengolahan daun tembakau Rejeb yang panjang inilah yang menjadikan tembakau Rejeb memiliki pasar yang baik dengan harga yang relatif tinggi dikarekan proses grading yang ketat selama proses pengolahan sehingga dihasilkan tembakau rajangan kering dengan kualitas yang prima.

13/01/201913/01/2019 0 comment

TUTUR

Harmonisasi Industri Hasil Tembakau dan Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

by Azami 12/01/201912/01/2019

written by Azami

Capaian pendapatan negara tahun 2018 cukup memuaskan. Pendapatan negara tercapai Rp 1.942.3 triliun atau 102.5%. Pendapatan tersebut didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.521.4 triliun dengan Rp 153 triliun disumbang oleh cukai rokok. Sedangkan pendapatan lainnya disumbang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 407.1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 13.9 triliun.

Ada yang menarik dari kinerja pendapatan negara di tahun 2018, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kinerja tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 perekonomian Indonesia mampu tumbuh dengan baik.

“Di bawah tekanan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami momentum pertumbuhan yang cukup kuat,” jelas Menkeu di Aula Djuanda, Rabu (02/01).

Dari statement Sri Mulyani di atas, dapat dikatakan bahwa hasil capaian pendapatan negara yang cukup memuaskan di 2018 dipengaruhi oleh moment pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tumbuh positif. Meskipun terdapat tekanan global, seperti normalisasi kebijakan ekonomi di Amerika Serikat, ketegangan perdagangan global antara AS dengan China yang juga melainkan negara-negara lain.

Kita tahu bahwa Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu industri yang menopang perekonomian Indonesia. Selain itu, IHT sendiri berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

Peran IHT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari rantai ekonomi hulu ke hilir IHT. Di hulu terdapat sektor pertanian tembakau dan cengkeh yang menjadi komoditas unggulan pertanian Indonesia.

Tembakau dan cengkeh merupakan bahan baku utama kretek yang menjadi produk hasil tembakau khas Indonesia. Kedua bahan baku tersebut diserap oleh pabrikan kretek dalam negeri. Sehingga para petani tembakau dan cengkeh tidak pernah khawatir mengenai serapan pasar hasil pertanian mereka.

Kepastian serapan pasar atas komoditas tembakau dan cengkeh berdampak kepada kesejahteraan para petani tembakau dan cengkeh di Indonesia, sehingga dapat mendorong gairah pembangunan di daerah-daerah penghasil yang notabene adalah desa.

Di sektor produksi, pabrik-pabrik kretek menyerap tenaga kerja yang besar. IHT menjadi salah satu industri padat karya. Ribuan buruh pabrik bergantung hidup di sektor ini. Sektor ketenagakerjaan menjadi sektor yang penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Pada sektor distribusi dan perdagangan pun, IHT melibatkan banyak orang yang berkontribusi di dalamnya. Ada sektor logistik, industri kreatif, hingga pedagang ritel dan pasar tradisional yang dilibatkan. Gairah ekonomi pun tercipta dalam proses ini.

Itu baru tinjauan dari perekonomian di dalam negeri. IHT melalui produk kretek juga memiliki potensi ekspor yang menjanjikan. Nilai ekspor produk kretek ke negara lain nilainya mencapai triliunan rupiah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ekspor kretek Indonesia pada 2017 meningkat 8,43% menjadi 84,03 juta kg dari tahun sebelumnya. Sementara nilainya tumbuh 12,12% menjadi US$ 827,98 juta (Rp 11 triliun) dari tahun sebelumnya.

Maka berdasarkan dampak ekonomi dari mata rantai IHT, tentunya IHT memberikan dorongan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun perekonomian negara tengah dalam tekanan global, IHT masih tetap bisa mempertahankan eksistensinya dan memberikan sumbangsih ekonomi yang besar kepada negara.

Hal tersebut sudah pernah dibuktikan ketika negara pernah mengalami masa krismon pada tahun 1998, sektor IHT justru malah tumbuh dalam tekanan ekonomi dalam maupun luar negeri.

Harmonisasi IHT dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pernah disampaikan WS Rendra dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi dalam sidang perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

“Kretek itu sekarang dalam masa krismon bisa bertahan dengan baik karena cengkehnya dari dalam negeri, kertasnya dalam negeri, tembakau dalam negeri, saosnya dalam negeri, lalu konsumennya yang terbesar dalam negeri, sehingga akhirnya menjadi suatu kekuatan ekonomi yang baik. Tentu saja sebagai seniman dan budayawan saya sangat menghargai, sangat mempertimbangkan sekali proses pembangunan. Maka saya menganggap bahwa survival dari rokok kretek ini membantu kekuatan pembangunan Indonesia” (Kesaksian WS Rendra).

12/01/201912/01/2019 0 comment

TUTUR

Produk Rokok Tanpa Asap dan Masa Depan Kretek Indonesia

by Fawaz al Batawy 11/01/201911/01/2019

written by Fawaz al Batawy

Satu dari banyak asumsi yang dihembuskan akan bahaya rokok adalah pembakaran rokok dan asap yang dihasilkan. Menurut asumsi tersebut, penyebab utama penyakit berkaitan dengan merokok adalah Harmful and Potentially Harmful Constituents (HPHCs) yang dihasilkan dari pembakaran tembakau. Reaksi pembakaran dianggap menjadi penyebab utama pengeluaran bahan kimia berbahaya, tentu saja dalam asap rokok.

Maka, salah satu kampanye yang semakin gencar disuarakan terkait rokok adalah produk rokok dan produk nikotin tanpa asap. Dengan embel-embel kesehatan, ajakan berhenti merokok kini dipermanis dengan produk-produk tembakau dan nikotin tanpa asap.

Dahulu, nikotin dan tar dianggap paling membahayakan dari produk tembakau. Ini kemudian dijadikan alat untuk kampanye anti-rokok. Atas nama industri, pihak anti-rokok mengampanyekan agar pemerintah melakukan standarisasi kandungan nikotin dan tar dalam produk rokok.

Jika ditelaah pelan-pelan, kampanye pembatasan nikotin dan tar ini tentu saja menyerang langsung produk rokok kretek yang menjadi ciri khas produk rokok dalam negeri. Karena kita tahu bahwa kandungan nikotin dan tar dalam rokok kretek memang cukup tinggi dibanding rokok non-kretek.

Entah kampanye ini berhasil atau tidak, saya tidak tahu dengan pasti. Yang jelas, konsumsi rokok kretek di negeri ini masih tinggi. Dan saya yakin masih akan tetap tinggi ke depannya.

Kembali ke produk rokok dan nikotin tanpa asap. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan produk ini melakukan inovasi produknya. Dan mulai ditawarkan dan dipasarkan.

Sayangnya, produksi, promosi, dan distribusi produk rokok dan nikotin tanpa asap ini diiringi dengan kampanye yang menyerang produk rokok konvensional yang dibakar dan diisap. Lagi-lagi, isu kesehatan yang diangkat. Padahal, di balik itu semua, ini hanya semata perkara bisnis dan persaingan dagang saja. Yang diserang apalagi jika bukan produk rokok kretek yang memiliki pasar luas dan militan di negeri ini.

Lalu, bagaimana nasib rokok kretek ke depannya?

Bagi saya, rokok kretek masih akan menjadi produk yang banyak dikonsumsi di negeri ini. Sulit bagi perokok meninggalkan produk rokok kretek yang dibakar dan diisap kemudian menggantinya dengan produk rokok dan produk nikotin tanpa asap.

Saya menganalogikannya dengan produk buku konvensional dan produk rokok digital. Memang tidak terlalu pas untuk ukuran produk yang dibandingkan, namun ada kesamaan militansi kecintaan terhadap produk di sana. Para pencinta buku konvensional, mereka begitu menikmati membaca buku sembari membaui kertas, melipat-lipat dan membolak-balik lembar-lembar buku, dan beberapa kekhasan membaca buku konvensional lainnya yang mustahil didapat ketika kita membaca buku digital.

Pun begitu dengan rokok kretek. Ada kekhasan dan kenikmatan khusus yang didapat saat mengonsumsi sebatang rokok yang dibakar dan diisap, yang tidak bisa didapat dari produk rokok dan nikotin tanpa asap. Jadi, menurut saya, masa depan rokok kretek akan baik-baik saja selama regulasi tidak terlalu parah mendiskriminasi produk rokok kretek. Kalau sekadar kampanye bahaya rokok, rokok bebas asap, dan lain-lain dan seterusnya dengan alibi kesehatan, percayalah, rokok kretek akan tetap terus bertahan. Karena apa yang mereka kampanyekan, lemah dan melulu direpetisi.

11/01/201911/01/2019 0 comment

TUTUR

Cukai Tembakau untuk Kampanye Anti-Tembakau, Sebuah Ironi!

by Fawaz al Batawy 10/01/201910/01/2019

written by Fawaz al Batawy

Tahun 2018, penerimaan negara dari cukai produk tembakau mencapai Rp153 triliun. Angka ini lebih dari 90 persen total penerimaan cukai negara dan mendekati 10 persen dari total seluruh penerimaan negara pada tahun 2018. Sebuah angka yang tak bisa dianggap remeh untuk industri yang terus-menerus dipandang miring oleh banyak pihak.

Dari seluruh penerimaan hasil cukai produk tembakau, pengelolaannya langsung di bawah menteri keuangan. Salah satu skema penyaluran dana penerimaan cukai ini ke daerah-daerah penghasil tembakau, cengkeh, dan industri rokok, adalah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Selain menentukan angka yang diterima tiap daerah, kementerian keuangan juga mengatur alokasi dana sesuai peruntukannya. Ini diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT.

Salah satu amanat dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa minimal 50 persen dari DBHCHT harus digunakan dalam bidang kesehatan yang mendukung jaminan kesehatan nasional. Sejauh ini, dana DBHCHT paling banyak digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan di banyak daerah di negeri ini.

Sebagai contoh, provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2018 Jawa Barat menerima dana DBHCHT sebanyak Rp176,8 Milyar dan Rp114 Milyar untuk tahun ini. Dana tersebut lebih dari 50 persennya digunakan untuk membangun rumah sakit di wilayah Pameungpeuk, Garut.

Bagi saya, ini menjadi prestasi tersendiri dari industri rokok dan para perokok yang menjadi penyumbang cukai dalam tiap batang rokok yang diperjualbelikan. Di tengah kampanye buruk yang terus-menerus disiarkan terkait tembakau dan produknya berupa rokok, industri ini malah menyumbang sesuatu yang begitu bermanfaat di banyak negeri.

Sayangnya, dengan kondisi semacam ini, ragam rupa kampanye yang mendeskreditkan tembakau dan rokok masih terus saja disuarakan. Yang lebih menyedihkan, dalam kampanye anti-tembakau ini ada dana DBHCHT yang digunakan. Dana yang diambil secara ‘paksa’ dari para perokok oleh negara, dari hasil membeli produk-produk rokok, digunakan untuk mengampanyekan agar masyarakat menjauhi tembakau dan produk unggulan dari tembakau berupa rokok.

Penggunaan dana DBHCHT untuk kampanye anti-tembakau di Jawa Barat disampaikan langsung oleh Iwa Kurniwa, Sekda Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, mereka akan fokus mengampanyekan dampak buruk tembakau di wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Ada logika yang aneh di sini. Anda menanam tembakau, kemudian tembakau itu digunakan sebagai bahan baku produksi rokok. Rokok itu kemudian diperjualbelikan. Dalam setiap batang rokok yang diperjualbelikan, negara menarik cukai di sana hingga terkumpul ratusan trilyun rupiah setiap tahunnya. Lalu beberapa bagian dari ratusan trilyun itu, digunakan sebagai dana untuk mengampanyekan agar orang-orang meninggalkan produk rokok. Sebuah ironi yang nyata terjadi di negeri ini.

Bisa dibilang ini adalah aksi bunuh diri. Berusaha membunuh tembakau dengan uang hasil penjualan tembakau. Bunuh diri masal karena kampanye ini pelan-pelan akan membunuh pemasukan utama petani tembakau dan cengkeh, buruh tani, para penjual rokok eceran, dan industri rokok nasional.

Tentu saja kita semua yang masih memiliki akal sehat harus melawan semua itu. Melawan semampu yang kita bisa.

10/01/201910/01/2019 0 comment

TUTUR

Cukai Rokok Penyangga Jaminan Kesehatan Negara

by Udin Badruddin 09/01/201909/01/2019

written by Udin Badruddin

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah salah satu model Jaminan Kesehatan Negara (JKN) yang digandrungi masyarakat Indonesia. Adanya BPJS masyarakat merasa terbantu, mulai dari masyarakat kecil hingga masyarakat berduit dapat merasakan kenikmatannya terutama saat berhubungan dengan pembayaran. Mempunyai kartu BPJS serasa sudah aman dalam menjalani hidup, satu tahapan kesulitan hidup terlampaui.

Menurut Presiden saat awal peluncuran, BPJS hanya diperuntukkan warga negara yang tergolong sangat miskin, miskin dan rentan miskin. Perkembangannya, BPJS berlaku untuk perlindungan kesehatan bagi semua warga negara Indonesia.

Banyak desas desus di masyarakat, bahwa BPJS banyak kendala. Mulai dari cerita banyak rumah sakit yang menolak pasien BPJS, sampai pada pelayaann kurang bagus lah bagi pengguna BPJS. Hal tersebut sangat maklum, dalam proses uji coba program dan mencari pola yang pas. Tetapi banyak pula pemegang BPJS yang sudah menikmati kenikmatan BPJS kala itu.

Saat BPJS mengandalkan gelontoran dana APBN, dari awal BPJS sudah mengalami defisit setiap tahunnya dan belum mampu berdiri sendiri. Menurut Fahmi Idris sebagai direktur utama BPJS saat itu mengatakan, bahwa penyebab utama defisit karena ada gap antara iuran ideal dengan iuran yang ditagihkan kepada masyarakat. Ambil contoh, seharusnya iuran yang dibebankan masyarakat untuk rumah sakit kelas III adalah Rp 50.000, sementara pungutan hanya Rp. 25.000, ujar Fahmi Idris.

Defisit anggaran, menjadikan pengelolaan BPJS carut marut. Terjadi penunggakan pembayaran klaim tagihan dari beberapa rumah sakit di daerah-daerah, sehingga wajar jika rumah sakit banyak merugi saat itu, dan mungkin juga desas desus masyarakat terjadi saat itu. Namun menjadi tidak wajar, disaat rumah sakitsebagai garda terdepan untuk pelayanan kesehatan, terlalu rijit aturan bagi masyarakat kecil.

Terjadinya defisit anggaran BPJS dari tahun ketahun, menjadi tanggungjawab besar pengelola program dan seharusnya Kementrian Kesehatan memberikan solusi. Sebab, semua orang mengerti, keberadaan Kementrian Kesehatan adalah perwakilan dari pemerintah untuk mengurus kesehatan masyarakat luas. Kenyataannya Kementrian Kesehatan tidak bisa memberikan solusi yang jitu. Pada akhirnya, masalah defisit BPJS menjadi pembahasan Kementrian Keuangan.

Pada awalnya, solusi alternatif digunakan dana cadangan senilai 4,9 triliun, yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), realitanya masih belum cukup. Sebab tahun 2018, defisit BPJS diperkirakan mencapai 16,5 triliun. Pada akhirnya pemerintah melalui Kementrian Keuangan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT).

“Selain menggunakan dana cadangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah juga akan memaksimalkan dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau yang dipungut oleh pemerintah, ujar Sri Mulyani”.

Kemudian, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (Perpres), tentang pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan BPJS. Perpres tersebut diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Perlu diketahui, DBH-CHT adalah dana pungutan dari rokok, melalui pembayaran pita cukai. Artinya, perolehan DBH-CHT dari pembayaran pajak oleh konsumen rokok, yang sudah dihitung pemerintah di setiap satu batang rokok. Proses pembayarrannya melalui dana talangan pabrikan rokok, disaat pabrikan rokok membeli pita cukai cash di awal.

Terlihat, disaat orang baru membeli rokok (belum dinikmati), sudah membayar pajak. Begitu juga posisi pabrikan, produk rokoknya belum terjual sudah menanggung pajak. Saat ini, pabrikan rokok di awal harus menanggung beban dua pajak, yaitu pembayaran cukai dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dari hasil pembayaran cukai rokok, kemudian pemerintah pusat mengembalikan ke daerah (bahasa sederhana), yang kemudian dimasukkan dalam kategori dana bagi hasil (DBH), salah satunya cukai hasil tembakau (CHT). Alokasi dan penggunaan DBH-CHT diatur dalam Undang-undang (UU) cukai.

Amanat UU cukai, penerimaan Negara dari CHT dibagikan kepada pemerintah Provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2%, diperuntukkan 5 kegiatan, yaitu; untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal.

Sisanya 98% (setelah diberikan kedaerah 2%), masih berada di pusat, dalam hal ini di Kementrian Keuangan. Sampai saat ini, belum ada kejelasan dari 98%, dipergunakan untuk apa, atau dilebur dimasukan dana apa?. Dari 2% yang dibagikan ke Provinsi dibagi lagi menjadi dua, yaitu untuk kabupaten/kota penghasil bahan baku/produk rokok mendapatkan jatah 40% ( pembagian dari 2%), kabupaten/kota bukan penghasil bahan baku/produk rokok mendapatkan 30% (pembagian dari 2%). Bisa dihitung, jika di tahun 2018 peneriman Negara dari cukai sekitar Rp. 153 triliun.

Begitu besarnya dana cukai, hingga bisa sebagai solusi menutup defisit BPJS. Tentunya bagi pembayar cukai (perokok dan industri rokok), lebih merasa rela, jika memang uang dari hasil pembayarannya digunakan untuk hajat menyehatkan masyarakat. Ketimbang, digunakan oleh rezim kesehatan untuk kampanye anti rokok. Uangnya diterima dengan senang hati, produk dan barangnya dihujat. Apalagi hujatannya menafikan sejarah keberadaan rokok kretek di Indonesia. Rokok kretek adalah ciri khas dan jati diri bangsa, andil dalam memberi sumbangan kas Negara, dan yang terakhir adalah sebagai penopang utama BPJS.

Sangat ironi, jika pemerintah melalui rezim kesehatan membentuk satuan tugas pemberantasan (satgas) pengendalian rokok, bahkan membuat regulasi yang ingin mematikan rokok, seperti pelarangan display rokok, pelarangan iklan dan lain sebagainya. Bahkan kasus di kudus kota kretek, yang sering komplain adanya baleho iklan rokok adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (badan POM).

Kembali ke BPJS, setelah mendapatkan alokasi dari DBH-CHT, pemerintah Kabupaten/Kota, tentunya membuat aturan berupa peraturan bupati/walikota (Perbup/Perwali), tentang penggunaan DBH-CHT untuk pembayaran defisit BPJS. Sehingga keberadaan BPJS lebih terjamin, dibanding dengan jaminan kesehatan lainnya.

Dilansir dari slopos.com, pemerintah kabupaten (Pemkab) Karanganyar Jawa Tengah, telah mengeluarkan surat edaran yang isinya kurang lebih, kartu Jamkesda dan kartu Karanganyar Sehat diintegrasikan ke BPJS. Dimaksud, pemegang kartu Jamkesda dan kartu Karanganyar Sehat, totalnya sekitar 70.000 an warga, semuanya dimasukkan ke BPJS, agar mendapatkan alokasi DBH-CHT .

“Pemkab Karanganyar mengalokasikan Rp14 miliar pada APBD 2019 untuk membayar premi ke BPJS Kesehatan. Jumlah itu lebih besar dibanding alokasi dana Jamkesda 2018 Rp8 miliar, ujar Cucuk Heru Kusumo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar. Sementara, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menjelaskan alokasi dana untuk membayar premi BPJS Kesehatan bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)”.

Nah, produk yang didzolimi rezim kesehatan dan orang-orang antirokok, justru bermanfaat bagi mereka. Rokok menyehatkan masyarakat Indonesia.

09/01/201909/01/2019 0 comment

LAKON

Aturan Kemasan Rokok Polos : Lonceng Kematian Kretek

by Azami 08/01/201908/01/2019

written by Azami

Dalam Konvensi Kerangka WHO tentang Pengendalian Tembakau atau Framework Convention Tobacco Control (FCTC) terdapat sebuah poin yang mengatur tentang penerapan kemasan rokok polos (plain packaging) bagi negara-negara yang menandatanganinya.

Australia merupakan negara pertama yang memberlakukan aturan kemasan rokok polos sejak tahun 2012. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh Irlandia dan Turki. Parlemen Inggris sudah mengesahkan peraturan pemberlakuan bungkus rokok polos ini pada tahun 2017. Dan baru-baru ini Thailand menjadi negara ASEAN pertama yang menerapkan kebijakan kemasan rokok polos di negaranya.

Aturan kemasan rokok polos merupakan sebuah aturan yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan rokok yang mengharuskan warna bungkus rokok semuanya sama dari perusahaan apapun. Merek dagang hanya boleh dicantumkan dengan ukuran kecil. Bahkan merk dagang yang tadinya berupa ilustrasi dan tulisan sudah tidak boleh lagi.

Secara sederhana, logika kemasan rokok polos yang dikehendaki WHO adalah memperbesar gambar peringatan kesehatan dan mengecilkan merk rokok. Di beberapa negara bahkan menerapkan aturan kemasan rokok polos ini dengan full cover gambar peringatan kesehatan pada kemasannya.

Tujuan dari kebijakan kemasan rokok polos ini adalah menutup ruang gerak marketing perusahaan rokok atas produk rokok mereka. Maka biasanya penerapan kebijakan kemasan rokok polos ini dibarengi dengan pembatasan iklan dan promosi rokok.

Ketika iklan rokok dibatasi sedemikian rupa sampai pelarangan sponsor maka ruang gerak perusahaan rokok akan sangat sempit, sehingga nantinya gap antara pabrikan dan konsumen akan semakin jauh. Pabrikan tidak mampu menyampaikan komunikasi produknya ke konsumen, begitupun dengan konsumen yang akan kesulitan mendapatkan informasi produk dari pabrikan.

Bagi perusahaan-perusahaan rokok multinasional yang memiliki strategi komunikasi mutakhir, tentu nantinya hanya mereka saja yang unggul perihal

komunikasi produknya dengan konsumen. Terlebih brand produk mereka sudah sangat branded dengan menjangkau ke berbagai negara.

Kemasan rokok yang memiliki ragam desain visual bukan sekedar persoalan marketing saja. Tetapi juga terdapat nilai-nilai kreativitas dan ekspresi budaya yang ditanamkan di dalamnya.

Dalam Kretek Jawa, Gaya Hidup Lintas Budaya (Rudy Badil, 2011) kekhasan merek kretek sebagai alat komunikasi antara produsen dengan konsumen diangkat dalam satu bab tersendiri. Hal ini menujukkan keunikan merk kretek yang tercantum di bungkus rokok sebagai alat komunikasi visual dengan audiens yaitu konsumen.

Selain itu, desain bungkus rokok merupakan ekspresi budaya dari penciptanya entah disadari atau tidak. Sehingga aturan kemasan rokok polos ini bertentangan dengan hak kekayaan intelektual seseorang.

Indonesia sendiri memiliki kebijakan mengenai kemasan rokok. Aturan tentang bungkus rokok di Indonesia diatur melalui UU 36/2009 tentang Kesehatan pasal 114. Melalui peraturan sejak ditetapkan peraturan pelaksanaannya berupa PP 109/2012 dan Permenkes 28/2013 maka bungkus produk tembakau di Indonesia harus mencatumkan 40% perigatan kesehatan berupa gambar (pictorial health warning).

Memang sampai dengan saat ini Indonesia tidak menerapkan kebijakan kemasan rokok polos. Namun jika melihat gelagat kelompok antirokok yang diwakili Kementerian Kesehatan, rasa-rasanya secara perlahan mereka akan mendorong kebijakan plain packaging diterapkan di Indonesia.

Jika kebijakan plain packaging ini diterapkan di Indonesia, maka hal tersebut akan menjadi lonceng kematian bagi perusahaan kretek nasional. Sebab produk kretek lekat dengan desain visual bungkus yang menarik dan unik pada setiap produknya.

Desain visual bungkus di setiap produk kretek merupakan identitas bagi masing-masing brand kretek. Kretek berbeda dengan rokok putih yang memiliki taste yang seragam. Kretek yang diracik dengan bahan baku rupa-rupa jenis tembakau di setiap batangnya menciptakan perbedaan taste di setiap produk masing-masing brand perusahaan kretek. Sehingga perlu adanya identitas pada kemasannya.

Kalau aturan kemasan rokok polos ini diterapkan, bagaimana konsumen dapat membedakan setiap produk kretek dari masing-masing brand? Parahnya lagi dapatkah kita juga membedakan antara kretek dan rokok putih jika semua kemasan rokok polos semua???

Hmmm… Konspirasi macam apa lagi ini, Ferguso!!!

08/01/201908/01/2019 0 comment

TUTUR

6 Tips Agar Tembakau Terbeli Pabrikan

by Udin Badruddin 07/01/201907/01/2019

written by Udin Badruddin

Tembakau merupakan tanaman musiman yang bersifat selalu mengalah dengan tanaman lain. Hidupnya hanya memerlukan segenggam tanah, untuk melebarkan akar-akarnya. Ia tidak akan tumbuh baik, dan berkualitas jika ada tanaman lain disampingnya, dan ia harus terkena sinar matahari. Tidak memerlukan banyak air, jika kebanyakan air justru akan membusuk dan mati.

Apabila masa tanam pada intensitas curah hujan sangat tinggi, dapat dipastikan kualitas tembakau tidak begitu baik dan para petani gelisah siap-siap merugi. Berbeda saat kemarau panjang (tanpa hujan), tanaman tembakau masih bisa diharapkan para petani, walaupun pertumbuhan tanaman tembakaunya kurang baik.

Kualitas tembakau baik, jika cuacanya pas dan sesuai kebutuhan tembakau. Intensitas turun hujan tidak terlalu banyak, masih ada panas sinar matahari, atau tidak dalam bulan kemarau panjang, masih ada turun hujan berkala. Jadi petani harus mempunyai kepekaan, pengetahuan dan pengalaman tentang prakiraan cuaca/musim.

Jenis bibitnya banyak varian, dan perlakuannya satu sama lain berbeda. Dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman cara budidaya tersendiri. Tidak serta merta tanam di sembarang tempat dengan pengalaman asal-asalan. Beda tanah sangat memengaruhi kualitas hasil tembakau. Tidak menghasilkan kualitas yang sama, apabila ditanam di tempat berbeda. Kecuali dengan teknologi pertanian yang tinggi, kemungkinan bisa terjadi menghasilkan kualitas sama di tempat berbeda. Namun, keberhasilannya sangat kecil dan kalau pun berhasil, proses dan durasi uji coba sangat lama.

Tembakau di tiap daerah punya khas tersendiri, ditentukan oleh jenis bibit, lokasi atau lahan tanaman, waktu tanam, dan pengolahan pascapanen. Akibatnya, di setiap daerah menghasilkan jenis tembakau berbeda-beda sesuai lokasi tanam. Ada tembakau kering-angin (air-cured), kering-asap (fire-cured), kering-panas (flue-cured), dan kering-jemur (sun-cured). Pemanfaatan tembakau juga bermacam-macam. Contoh, tembakau dari Deli untuk wrapper cerutu, tembakau srintil temanggung untuk sigaret kretek rajangan, tembakau virginia-vorstenlanden dari daerah Klaten, Sukoharjo, dan Lombok untuk sigaret kretek mild dan lain sebagainya.

Pada intinya tiap daerah memiliki ciri khas tembakau sendiri, dan pemanfaatannya juga berbeda. Sehingga pabrikan menentukan pembelian tembakau disesuaikan dengan khas masing-masing daerah. Selanjutnya dibagi menjadi tiga golongan, kategori tembakau lauk, kategori tembakau nasi, dan kategori tembakau sayur.

Pada konten rokok juga punya tembakau khas tersendiri. Semisal rokok mild, konten utama tembakau yang digunakan adalah virginia. Hal tersebut sudah paten, tidak bisa digantikan dengan tembakau lain. Maksudnya, umpama untuk membuat mild konten utama tembakau memakai jenis tembakau selain virginia, maka rasa mild akan berubah, dan mempengaruhi daya beli konsumen (penjualan).

Pabrikan dalam pembelian tembakau disesuaikan dengan permintaan pasar yang ramai. Saat ini, permintaan pasar ramai mild, tentunya pembelian tembakau terbesesar jenis virginia, baru tembakau jenis lainnya. Jika pasokan virginia di Indonesia kurang, tentunya harus mendatangkan tembakau dari negara lain. Jadi, kuota/tonase pembelian tembakau oleh pabrikan rokok sangat ditentukan permintaan pasar, dan disesuaikan tembakau khas dari daerah masing-masing.

Memang selama ini, belum ada trik atau strategi jitu, bagaimana agar tembakau terserap semua oleh pabrikan. Untuk itu, dari hasil pengamatan di lapangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para petani tembakau, agar tembakau terjual habis dengan harga yang bagus, yaitu:

Tentukan jenis bibit sesuai kebutuhan pabrikan rokok. Kali pertama, yang harus dilakukan para petani di daerah masing-masing, menggali informasi tentang jenis tembakau apa yang dibutuhkan pabrikan di daaerah masing-masing. Karena tiap pabrikan rokok, berbeda kebutuhan tembakau di tiap daerah. Mengingat daun tembakau hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan membuat rokok. Setelah mengetahui kebutuhan pabrikan untuk tembakau di daerah, tentukan pilihan varietas apa yang akan ditanam, sesuai keinginan pabrikan.
Mengetahui prakiraan cuaca/musim/iklim. Cuaca sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil tanaman tembakau. Jika cuaca tidak bagus untuk tembakau, jangan sekali-kali memaksakan diri untuk menanam tembakau, apalagi dengan jumlah yang besar. Maka dipastikan kualitas tembakau jelek dan pabrikan belum tentu mau membeli. Selain itu, cuaca atau musim sangat berhubungan dengan bulan apa, bahkan tanggal berapa harus memulai pembibitan, memulai penanaman tembakau, dan harus memetik (memanen). Contoh, menurut Bapak Yanto petani asal Kledung Temanggung, penanaman tembakau tahun 2018, dimulai tanggal 01 sampai taanggal 30 harus selesai, pembibitan dilakukan sebelumnya dikurangi 40-50 hari. Dengan durasi pembibitan sesuai dan penanaman juga sesuai tanggal, panennya kemarin juga sesuai, artinya pas panen curah hujan belum banyak, panas matahari memadai, sehingga hasil tembakau bagus.Tanpa memperhatikan prakiran cuaca, atau dengan asal-asalan berpengaruh terhadap turunnya kualitan dan kuantitas tembakau. Untuk itu, petani tembakau harus mengetahui prakiran cuaca dengan detail, tidak hanya prakiran cuaca perbulan, akan tetapi kalau bisa perhari. Prakiran cuaca yang mendekati akurat biasanya dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) daerah masing-masing. Atau bisa bertanya ke pabrikan rokok, karena dalam pembelian tembakau, pabrikan juga memakai patokan prakiran cuaca.

Memakai pola dan cara penanaman tembakau yang baik, standar pabrikan. Hal ini harus diperhatikan oleh petani, tata cara pembibitan dan pola tanaman sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tembakau. Seperti memperhatikan media yang digunakan untuk pembibitan, jarak tanaman tembakau, pupuk yang digunakan dan kapan harus memupuk,terlebih tanaman tembakau tidak boleh di campur dengan tanaman lain. Hal ini pastinya para petani lebih berpengalaman, akan tetapi alangkah baiknya para petani mencari informasi ke Dinas Pertanian atau ke Pabrikan Rokok, barangkali ada inovasi terbaru untuk pertanian tembakau, atau ada pengalaman lain tentang budidaya tembakau.
Pengolahan tembakau pasca panen sesuai permintaan pabrikan. Biasanya saat panen tembakau, pabrikan akan menentukan permintaan, terkait warna tembakau yang dibutuhkan, kadar tembakau yang diinginkan, sesuai daerah masing-masing di sentra pertanian tembakau. Rata-rata pabrikan tidak suka tembakau dengan kadar gula tinggi. Ada sebagian kecil petani menyemprot tembakaunya dengan cairan gula, yang fungsinya untuk melemaskan dan mengempalkan tembakau, hal ini tidak baik, dan sangat di benci pabrikan rokok, selain menghilangkan bau khas tembakau, juga akan merusak alat yang digunakan dalam memblending tembakau.
Cegah dan hindari mendatangkan tembakau dari luar daerah atau kota lain. Selain akan merusak pasaran tembakau asli daerah, juga akan mengurangi jumlah atau kuota pembelian pabrikan rokok di daerah tersebut. Sederhanannya begini, sebenernya tiap daerah pabrikan rokok sudah menentukan diawal berapa ton tembakau yang akan dibeli, dan itu sudah dilaporkan ke pemerintah melalui Dinas Pertanian, namun gara-gara ada tembakau masuk dari daerah lain yang dibawa oleh oknum petani maka akan mengurangi jatah pembelian pabrik didaerah tersebut, karena terisi dengan tembakau dari luar daerah. Dan pastinya dalam hal ini pabrik merasa kecolongan, karena yang dibutuhkan didaerah A ya jenis tembakau asli daerah A, bukan jenis tembakau B dari daerah B. Ini sering terjadi di daerah-daerah yang terkenal dengan jenis tembakaunya, seperti di Kabupaten Temanggung, Madura dan daerah lain. Karena di daerah Temanggung atau Madura harga tembakau lebih baik, ada oknum petani mendatangkan tembakau dari daerah lain untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Hal tersebut sangat merugikan petani asli daearh, dan juga menghancurkan pasaran tembakau asal, karena dijual dengan murah.
Kemitraan solusi efektif dan efesien. Sampai detik ini belum ada yang lebih bagus dari kemitran, perihal kualitas dan kuantitas hasil tembakau. Begitu tembakau yang dihasilkan berkualitas akan mendapatkan harga yang bagus dari pabrikan. Begitu jumlah yang dihasilkan besar, maka pendapatan petani lebih besar. Juga, dengan kemitraan keterserapan tembakau para petani sangat besar, bahkan mayoritas tembakau petani kemitraan habis terbeli semua. Tentunya kemitraan dengan pabrikan yang baik, bukan dengan pabrikan yang tidak bertanggungjawab terhadap petaninya. Dalam kemitraan akan terkontrol mulai penentuan jenis bibit yang harus ditanam, pemberitahuan tentang prakiraan cuaca, mendapat penyuluhan bagaimana cara budidaya tembakau yang baik, mendapatkan informasi tentang model tembakau yang bagaimana sesuai kebutuhan pabrik dan tidak kalah pentingnya ada kontrol terhadap masuknya tembakau dari daerah lain, yang sangat merugikan petani asli daerah.

Dilansir dari INSPIRATORMEDIA.ID, pada tanggal 04 Januari 2019, memberitakan bahwa Rahman Sabon ketua umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI), mengatakan terenyuh dan miris terhadap kondisi petani di Jawa Tengah (Kabupaten Temanggung, Kendal, Wonosobo). Salah satu penyebabnya pabrik rokok enggan membeli tembakau dari petani lokal Jawa Tengah yang harganya kalah bersaing dengan harga tembakau impor.

Pernyataan di atas berbeda dengan keadaan petani kemitraan dengan salah satu pabrikan rokok di Temaggung. Menurut Pak Sumedi petani kemitraan asal Parakan Temanggung, bahwa tembakaunya rata-rata terbeli dengan harga Rp. 70-80 ribu/kg dan hasil panennya terbeli oleh pabrikan semua. Begitu juga, yang dikatakan Pak Yanto, juga petani kemitraan salah satu pabrik rokok asal Kledung Temanggung, tembakau petani binaannya ludes semua, paling rendah harga Rp. 50 ribu/kg dan harga tertinggi mencapai Rp. 250 ribu/kg, ini milik petani binaan kemitraan wilayah gunung Sumbing Temanggung. Begitu juga yang terjadi pada petani binaan Pak Heru, seorang petani kemitraan salah satu pabrik rokok asal daerah Bulu Temanggung, harga yang didapat paling rendah Rp 90 ribu/kg dan tertinggi Rp. 250 ribu/kg, dan tembakaunya tanpa sisa. Berbeda dengan Pak Wahyu, juga petani kemitraan, asal Bulu Temanggung, rata-rata harga yang diperoleh petani binaannya diatas Rp. 100 ribu/kg, dan semua terbeli oleh pabrikan.

Dilihat dari hasil penjualan tembakau di Jawa Tengah, petani yang bermitra dengan salah satu pabrikan rokok yang bertanggungjawab, mendapatkan harga relatif bagus dan tembakaunya terserap semua. Kemudian, ketika ada petani, tembakaunya tidak terbeli atau terbeli dengan harga murah, kemungkinan penyebab utamanya tidak bermitra atau jenis tembakaunya tidak sesuai dengan permintaan pabrik.

Bagi petani tembakau, solusi terbaik saat ini adalah bermitra dengan pabrikan yang dapat di percaya. Tanpa bermitra tidak ada kepastian tembakaunya terserap dengan baik dan tidak ada kepastian mendapat harga yang bagus pula. Dengan kemitraan dari awal proses pembibitan sampai pengolahan pascapanen, semua terkontrol. Selain itu dengan kemitraan, dapat meminimalisir terjadinya impor tembakau dari daerah lain, yang akibatnya sangat merugikan petani asli daerah.

07/01/201907/01/2019 0 comment

Load More Posts