Jauh sebelum istilah “rokok tahlil” ramai diperbincangkan, masyarakat desa sudah akrab dengan tembakau. Di Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga pesisir Sulawesi, rokok adalah teman setia. Ia hadir di pos ronda, di pematang sawah, hingga halaman rumah. Rokok bukan sekadar asap. Ia adalah medium kebersamaan. Perekat obrolan.
Tradisi ini tumbuh alami. Jauh sebelum pabrik rokok modern berdiri.
Kearifan Lokal: Dari Klobot hingga Kawung
Rokok desa punya wajah beragam. Di Jawa, ada lintingan kulit jagung (klobot). Di Sumatra dan Jawa Barat, ada rokok kawung atau nipah. Tembakau dicampur cengkeh, dilinting daun aren muda. Harum dan khas.
Praktik ini sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Tembakau adalah komoditas penting. Masuk ke ruang sosial, rokok jadi simbol penghormatan.
Lihatlah acara selamatan, kenduri, atau tahlilan. Rokok adalah suguhan wajib bagi tamu laki-laki. Di desa-desa Jawa hingga Sumatra, batang rokok sering disajikan dalam gelas: sering disebut rokok tahlil. Bersanding dengan kopi atau teh. Ini bukan soal nikotin semata. Ini soal memuliakan tamu. Tradisi ini mengakar kuat, mendahului segala aturan kesehatan formal yang ada sekarang.
Kapan mulainya? Tak ada buku sejarah yang mencatat tanggal pastinya. Tradisi ini lisan dan turun-temurun. Namun, saat rokok kretek pabrikan mulai masuk desa, ia langsung diadopsi menjadi bagian rutinitas hajatan warga.
Cukai Rokok: Tulang Punggung Kas Negara
Geser sedikit ke urusan dompet negara. Di sini, cerita rokok beda lagi. Ia adalah raksasa penyumbang duit. Pemerintah sangat bergantung pada Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Data bicara fakta. Hingga Juli 2025 saja, setoran cukai rokok sudah tembus Rp121,9 triliun. Itu lebih dari setengah target APBN. Tahun-tahun sebelumnya? Pernah tembus Rp170 hingga Rp180 triliun.
Angkanya gila-gilaan. Triliunan rupiah uang rokok ini dipakai membangun jalan, jembatan, dan bayar layanan publik. Suka atau tidak, rokok adalah pilar ekonomi fiskal. Bukan sekadar masalah kesehatan, tapi urusan “hidup mati” anggaran negara.
Menkes Budi dan Blunder “Jodoh Perokok”
Masuk Januari 2026, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bikin geger. Sarannya kontroversial: perempuan jangan pilih suami perokok. Alasannya murni kesehatan.
Secara medis, mungkin beliau benar. Tapi secara sosial? Pernyataan ini terasa kering dan tidak napak bumi. Menkes seolah menutup mata pada realitas desa. Di desa, rokok itu ritual sosial. Ada di tahlilan, ada di syukuran.
Pernyataan ini simplistik. Mengaitkan rokok hanya dengan kriteria jodoh jelas mengabaikan sejarah panjang dan fungsi sosial tembakau di masyarakat kita.
Lebih parah lagi, ada kesan standar ganda. Menkes lupa—atau pura-pura lupa—pada realitas fiskal. Negara menikmati triliunan rupiah dari cukai rokok, tapi pejabatnya memusuhi perokok sampai ke ranah privat. Ini namanya disonansi kebijakan. Mau duitnya, tapi tak mau mengakui realitas penyumbangnya.
Mencari Titik Temu: Budaya vs Kesehatan
Rokok di desa bukan fenomena kemarin sore. Ia praktik sosial yang berakar dalam. Ia alat rekreasi sederhana, medium silahturahmi, dan penghormatan leluhur.
Tentu, isu kesehatan penting. Tapi kebijakan publik yang baik harus punya konteks. Jangan cuma bicara medis, tapi buta budaya dan ekonomi. Mengkritik rokok boleh, tapi hargai juga tradisi dan kontribusi ekonominya yang nyata.
Pejabat negara harusnya paham ini. Jangan sampai narasi kesehatan justru menabrak realitas sosial masyarakat yang beragam.
Penulis: Eko Susanto
