Tag:

bpjs

Cukai Rokok Penyangga Jaminan Kesehatan Negara

by Udin Badruddin 09/01/201909/01/2019

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah salah satu model Jaminan Kesehatan Negara (JKN) yang digandrungi masyarakat Indonesia. Adanya BPJS masyarakat merasa terbantu, mulai dari masyarakat kecil hingga masyarakat berduit dapat merasakan kenikmatannya terutama saat berhubungan dengan pembayaran. Mempunyai kartu BPJS serasa sudah aman dalam menjalani hidup, satu tahapan kesulitan hidup terlampaui.

Menurut Presiden saat awal peluncuran, BPJS hanya diperuntukkan warga negara yang tergolong sangat miskin, miskin dan rentan miskin. Perkembangannya, BPJS berlaku untuk perlindungan kesehatan bagi semua warga negara Indonesia.

Banyak desas desus di masyarakat, bahwa BPJS banyak kendala. Mulai dari cerita banyak rumah sakit yang menolak pasien BPJS, sampai pada pelayaann kurang bagus lah bagi pengguna BPJS. Hal tersebut sangat maklum, dalam proses uji coba program dan mencari pola yang pas. Tetapi banyak pula pemegang BPJS yang sudah menikmati kenikmatan BPJS kala itu.

Saat BPJS mengandalkan gelontoran dana APBN, dari awal BPJS sudah mengalami defisit setiap tahunnya dan belum mampu berdiri sendiri. Menurut Fahmi Idris sebagai direktur utama BPJS saat itu mengatakan, bahwa penyebab utama defisit karena ada gap antara iuran ideal dengan iuran yang ditagihkan kepada masyarakat. Ambil contoh, seharusnya iuran yang dibebankan masyarakat untuk rumah sakit kelas III adalah Rp 50.000, sementara pungutan hanya Rp. 25.000, ujar Fahmi Idris.

Defisit anggaran, menjadikan pengelolaan BPJS carut marut. Terjadi penunggakan pembayaran klaim tagihan dari beberapa rumah sakit di daerah-daerah, sehingga wajar jika rumah sakit banyak merugi saat itu, dan mungkin juga desas desus masyarakat terjadi saat itu. Namun menjadi tidak wajar, disaat rumah sakitsebagai garda terdepan untuk pelayanan kesehatan, terlalu rijit aturan bagi masyarakat kecil.

Terjadinya defisit anggaran BPJS dari tahun ketahun, menjadi tanggungjawab besar pengelola program dan seharusnya Kementrian Kesehatan memberikan solusi. Sebab, semua orang mengerti, keberadaan Kementrian Kesehatan adalah perwakilan dari pemerintah untuk mengurus kesehatan masyarakat luas. Kenyataannya Kementrian Kesehatan tidak bisa memberikan solusi yang jitu. Pada akhirnya, masalah defisit BPJS menjadi pembahasan Kementrian Keuangan.

Pada awalnya, solusi alternatif digunakan dana cadangan senilai 4,9 triliun, yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), realitanya masih belum cukup. Sebab tahun 2018, defisit BPJS diperkirakan mencapai 16,5 triliun. Pada akhirnya pemerintah melalui Kementrian Keuangan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT).

“Selain menggunakan dana cadangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah juga akan memaksimalkan dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau yang dipungut oleh pemerintah, ujar Sri Mulyani”.

Kemudian, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (Perpres), tentang pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan BPJS. Perpres tersebut diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Perlu diketahui, DBH-CHT adalah dana pungutan dari rokok, melalui pembayaran pita cukai. Artinya, perolehan DBH-CHT dari pembayaran pajak oleh konsumen rokok, yang sudah dihitung pemerintah di setiap satu batang rokok. Proses pembayarrannya melalui dana talangan pabrikan rokok, disaat pabrikan rokok membeli pita cukai cash di awal.

Terlihat, disaat orang baru membeli rokok (belum dinikmati), sudah membayar pajak. Begitu juga posisi pabrikan, produk rokoknya belum terjual sudah menanggung pajak. Saat ini, pabrikan rokok di awal harus menanggung beban dua pajak, yaitu pembayaran cukai dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dari hasil pembayaran cukai rokok, kemudian pemerintah pusat mengembalikan ke daerah (bahasa sederhana), yang kemudian dimasukkan dalam kategori dana bagi hasil (DBH), salah satunya cukai hasil tembakau (CHT). Alokasi dan penggunaan DBH-CHT diatur dalam Undang-undang (UU) cukai.

Amanat UU cukai, penerimaan Negara dari CHT dibagikan kepada pemerintah Provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2%, diperuntukkan 5 kegiatan, yaitu; untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal.

Sisanya 98% (setelah diberikan kedaerah 2%), masih berada di pusat, dalam hal ini di Kementrian Keuangan. Sampai saat ini, belum ada kejelasan dari 98%, dipergunakan untuk apa, atau dilebur dimasukan dana apa?. Dari 2% yang dibagikan ke Provinsi dibagi lagi menjadi dua, yaitu untuk kabupaten/kota penghasil bahan baku/produk rokok mendapatkan jatah 40% ( pembagian dari 2%), kabupaten/kota bukan penghasil bahan baku/produk rokok mendapatkan 30% (pembagian dari 2%). Bisa dihitung, jika di tahun 2018 peneriman Negara dari cukai sekitar Rp. 153 triliun.

Begitu besarnya dana cukai, hingga bisa sebagai solusi menutup defisit BPJS. Tentunya bagi pembayar cukai (perokok dan industri rokok), lebih merasa rela, jika memang uang dari hasil pembayarannya digunakan untuk hajat menyehatkan masyarakat. Ketimbang, digunakan oleh rezim kesehatan untuk kampanye anti rokok. Uangnya diterima dengan senang hati, produk dan barangnya dihujat. Apalagi hujatannya menafikan sejarah keberadaan rokok kretek di Indonesia. Rokok kretek adalah ciri khas dan jati diri bangsa, andil dalam memberi sumbangan kas Negara, dan yang terakhir adalah sebagai penopang utama BPJS.

Sangat ironi, jika pemerintah melalui rezim kesehatan membentuk satuan tugas pemberantasan (satgas) pengendalian rokok, bahkan membuat regulasi yang ingin mematikan rokok, seperti pelarangan display rokok, pelarangan iklan dan lain sebagainya. Bahkan kasus di kudus kota kretek, yang sering komplain adanya baleho iklan rokok adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (badan POM).

Kembali ke BPJS, setelah mendapatkan alokasi dari DBH-CHT, pemerintah Kabupaten/Kota, tentunya membuat aturan berupa peraturan bupati/walikota (Perbup/Perwali), tentang penggunaan DBH-CHT untuk pembayaran defisit BPJS. Sehingga keberadaan BPJS lebih terjamin, dibanding dengan jaminan kesehatan lainnya.

Dilansir dari slopos.com, pemerintah kabupaten (Pemkab) Karanganyar Jawa Tengah, telah mengeluarkan surat edaran yang isinya kurang lebih, kartu Jamkesda dan kartu Karanganyar Sehat diintegrasikan ke BPJS. Dimaksud, pemegang kartu Jamkesda dan kartu Karanganyar Sehat, totalnya sekitar 70.000 an warga, semuanya dimasukkan ke BPJS, agar mendapatkan alokasi DBH-CHT .

“Pemkab Karanganyar mengalokasikan Rp14 miliar pada APBD 2019 untuk membayar premi ke BPJS Kesehatan. Jumlah itu lebih besar dibanding alokasi dana Jamkesda 2018 Rp8 miliar, ujar Cucuk Heru Kusumo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar. Sementara, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menjelaskan alokasi dana untuk membayar premi BPJS Kesehatan bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)”.

Nah, produk yang didzolimi rezim kesehatan dan orang-orang antirokok, justru bermanfaat bagi mereka. Rokok menyehatkan masyarakat Indonesia.

09/01/201909/01/2019 0 comment

TUTUR

Ketua YLKI yang Tak Pernah Membela Konsumen Rokok Itu Bernama Tulus Abadi

by Ridwan Zain 21/09/201821/09/2018

written by Ridwan Zain

Tulus Abadi amnesia misi dan tujuan mulia organisasinya. rokok

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, adalah salah satu sosok antirokok yang tak pernah absen menentang Industri Hasil Tembakau di Indonesia. Ia senantiasa lantang bersuara jika rokok tidak hanya membuat konsumennya penyakitan, tetapi juga dapat memiskinkan keluarga serta negaranya.

Bukan sesuatu yang mengagetkan, apabila setiap ada event antirokok, Tulus Abadi selalu menulis artikel atau mengeluarkan statement di media. Yang masih hangat misalnya, ketika Indonesia menjadi tuan rumah APACT 12th, Sang Pembela Konsumen itu menulis artikel berjudul Pesan Strategis APACT Meeting bagi Indonesia. Isinya sudah barang tentu bukan perkara Industri Hasil Tembakau di Indonesia telah berjasa besar terhadap bangsa dan negara, melainkan dukungan moral terhadap gerakan pengendalian tembakau di Indonesia.

Kita sama-sama tau, gerakan pengendalian tembakau berniat membunuh IHT di Indonesia. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk pada berbagai hal, tumbangnya petani tembakau dan cengkeh, jutaan orang terampas lapangan pekerjaannya dan negara merugi triliunan. Tetapi Tulus Abadi masi lupa. Menyuarakan pengendalian tembakau baginya adalah kemuliaan.

Tak berhenti sampai situ, di tengah arus semangat para perokok tahaddus bin ni’mah (menyebutkan syukur) terhadap cukai rokok yang memberikan solusi kesembuhan atas sakitnya BPJS, Tulus Abadi tetap konsisten bersuara. Ia menganggap pajak rokok menutup BPJS tersebut bisa menimbulkan sesat pikir di masyarakat dan menyebabkan para perokok berbangga diri merasa menjadi pahlawan tanpa tanda jasa.

Alasannya sederhana dan klise, bahwa banyak penyakit yang ditanggung BPJS disebabkan oleh rokok. Ia menutup mata, kalau faktor orang terserang penyakit bisa dari manapun, bahkan dari nasi yang bangsa Indonesia konsumsi setiap hari, atau bahkan dari cangcut yang dipakai tanpa dicuci berbulan-bulan. Pokoknya, BPJS merugi karena masih banyak orang penyakitan di negeri ini, dan rokok adalah penyebabnya.

Tulus Abadi sepertinya lupa misi mulia yang diusung organisasinya. “YLKI berdiri dilandasi karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengonsumsi produk luar negeri. Terdorong keinginan agar produk dalam negeri mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, maka para pendiri YLKI tersebut menyelenggarakan aksi promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri.”

“Latar belakang dan tujuan: Berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau dikenal dengan YLKI pada 11 Mei 1973 berawal dari kepedulian sekelompok masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri serta bagaimana melindunginya.

Kalimat itu dapat dibaca siapapun di official website YLKI (ylki.or.id/profile/tentang-kami/). Berlandaskan pada sejarah yang amat mulia itu, seharusnya Tulus Abadi tidak berniat membunuh IHT yang dari hulu sampai hilirnya dikelola oleh masyarakat sendiri.

Akan menjadi lebih baik, jika Tulus Abadi mengampanyekan ‘hisaplah kretek Indonesia, karena ia adalah produk asli Indonesia. Tembakau dan cengkehnya ditanam orang Indonesia. Produksi rokoknya dibuat dari kecakapan tangan-tangan masyarakat Indonesia. Cintai produk-produk dalam negeri”. Bukan malah mendorong pemerintah untuk menghujamkan panah ke jantung industri kretek.

“Sedangkan tujuannya adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga.

Bidang dan bentuk kegiatan: Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah perlindungan konsumen, di samping bidang lainnya seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, gender, dan hukum sebagai penunjangnya. Bidang-bidang ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan penerbitan, advokasi, seminar, pemberdayaan masyarakat konsumen, dan pengembangan dan pendampingan masyarakat.”

Tujuan mulia ini sudah dilakukan Tulus Abadi, namun ia salah memperkirakan satu hal. Tulus Abadi tidak begitu peka, banyak masyarakat yang sejahtera atas Industri Hasil Tembakau. Petani tembakau dan cengkeh sejahtera, kecukupan materi dan kebahagiaan. Buruh pabrik rokok juga demikian. Apalagi para perokok yang budiman bersahaja. Mereka bahagia, sehat, sakit paling flu dan pilek saja. Tegak berdiri di tengah ombang-ambing antirokok, tanpa uluran tangan organisasi yang memperjuangkan hak konsumen tersebut.

Tapi pada akhirnya kita harus menyadari, kalimat yang tertulis dalam website tersebut. “Informasi yang terdapat dalam website ylki.or.id ini adalah untuk tujuan umum. Hasil Pengujian atau kajian yang dimuat di laman ini tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai promosi, dan atau jaminan mutu produk.” Silahkan disimpulkan sendiri apa maksudnya kalimat ini.

Bagaimanapun, kretekus tak pernah mengharapkan pembelaan dari Tulus Abadi atau YLKI, karena sebagaimana IHT yang mandiri dan berdaulat, kretekus juga merdeka atas pilihannya menghisap lintingan hijau yang ditanam dan diproduksi oleh bangsa sendiri. Mereka juga santun, merokok di ruang merokok, meski ruang merokok mereka banyak yang tidak manusiawi.

21/09/201821/09/2018 0 comment

TUTUR

BPJS dan Ilmu yang Sebatas Teori

by Meita Eryanti 15/11/201619/07/2017

written by Meita Eryanti

Apakah mereka tidak tahu, bahwa terkadang puskesmas kecamatan tetangga letaknya lebih mudah dijangkau daripada puskesmas kecamatan tersebut?

obat-jarum-suntik-001 [dropcap]A[/dropcap]dalah farmakoekonomi, sebuah disiplin ilmu yang hendak mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil dari suatu pengobatan. Secara khusus, farmakoekonomi digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti berikut: Apakah pasien memperoleh hasil terapi yang baik dengan biaya yang wajar? Apakah suatu obat layak masuk dalam daftar obat yang disubsidi? Apa kelebihan suatu obat bila dilihat dari segi cost-effectiveness bila dibandingkan dengan obat yang lain?

Secara garis besar, cost-effectiveness adalah keefektifan pembiayaan pasien dalam menggunakan obat tersebut. Misalnya ada obat A harganya 500 rupiah, tapi seorang pasien untuk dapat betul-betul sembuh, ia harus minum obat A selama 3 hari dengan frekuensi minum 3 kali sehari. Lalu ada obat B yang harganya 750 rupiah, tapi agar sembuh obat B harus diminum selama 3 hari dengan frekuensi minum 1 kali sehari. Menurut perhitungan matematis tentu obat B terlihat jauh lebih efektif dalam segi biaya dibanding obat A. Namun disiplin farmakoekonomi tidak hanya membahas sekadar soal itu. Farmakoekonomi juga akan memasukkan adanya komponen biaya lain untuk memperoleh obat tersebut sebagai bahan pertimbangannya. Selain itu, ada juga biaya untuk menanggulangi efek samping sekiranya hal itu terjadi dan atau biaya-biaya lainnya.

Dalam analisis farmakoekonomi, setidaknya biaya yang diperhitungkan terbagi menjadi 3, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya tidak terlihat. Yang menjadi komponen dalam biaya langsung adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pasien langsung berkaitan dengan pengobatannya misalnya harga obat, jasa tenaga medis, pemeriksaan penunjang, transportasi, bayar parkir, dan semacamnya. Untuk biaya tak langsung misalnya adalah bila pasien merupakan buruh harian, maka biaya tak langsungnya adalah jumlah uang seharusnya diterima bila masuk kerja yang jadi tidak didapat oleh pasien karena sakit.

Salah satu manfaat dari analisa farmakoekonomi adalah untuk menjustifikasi pelayanan kefarmasian dengan membandingkan biaya dan manfaat. Seharusnya, analisa farmakoekonomi tidak hanya mangkrak sebagai teori, berhenti sebagai hasil penelitian atau penerapannya terbatas dalam hal pemilihan obat. Pengobatan itu sifatnya holistik makanya komponen biaya dalam analisa farmakoekonomi tidak terbatas pada harga obat dan jasa medis namun hal lain seperti transportasi, biaya parkir, bahkan pendapatan yang tidak jadi didapat karena sakit pun harus diperhitungkan. Namun sepertinya hal-hal tersebut belum terfikirkan oleh orang-orang yang berwenang.

Siang tadi, ketika saya pulang dari bekerja di sebuah klinik swasta yang merupakan provider BPJS, seorang ibu-ibu menghampiri saya.

“Neng, Ibu mau tanya, apakah kartu ini bisa dipakai di klinik tempat eneng kerja enggak sih?” tanyanya sambil menunjukkan Kartu Indonesia Sehat.

Saya lantas mengambil kartu tersebut dan membaca fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tertera dalam kartu itu bertuliskan nama puskesmas.

“Maaf, enggak bisa Bu. Ini kartu bisanya dipakai cuma di puskesmas sana. Kalau Ibu mau berobat ke klinik tempat saya kerja, ibu harus lapor dulu ke BPJS bahwa fasilitas kesehatan tingkat I-nya Ibu mau pindah,” terang saya.

“Ibu dapet kartu ini kapan?”

“Minggu kemarin,” jawab Ibu itu.

“Wah, itu enggak mungkin bisa, Bu. Aturannya memang harus nunggu 3 bulan dulu baru bisa minta pindah,” jawab saya.

Ya, menurut Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 29 ayat 2, dikatakan bahwa seorang peserta untuk berpindah fasilitas kesehatan harus terdaftar minimal 3 bulan sebagai peserta aktif.

“Yah Eneng, jika Ibu harus ke puskesmas sana tuh jauh. Iya sih berobatnya gratis tapi kan kesananya saya pakai ongkos, naik angkot 2 kali. Sekalinya ngangkot biayanya 3 ribu, dua kali ngangkot jadi 6 ribu, pulang pergi jadi 12 ribu,” keluh si Ibu. “Saya mending ke puskesmas yang di sini aja. Bayarnya 7 ribu tapi naik angkot sekali doang 3 ribu. Bolak balik jadi 6 ribu. Jadi saya ngeluarin uang 13 ribu. Selisih seribu ini sama yang gratis.”

“Ibu kemarin proses daftarnya gimana sih?” tanya saya. “Apakah enggak ditanyain mau berobatnya di mana?”

“Ini ibu dapet dari kelurahan, Neng. Yang dibayarin pemerintah tea,” jawab si Ibu.

Dalam peraturan yang sama di Pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa untuk pertamakali peserta didaftarkan BPJS kesehatan pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi dinas kesehatan setempat.

Lalu apa yang menjadi pertimbangan mereka memilihkan fasilitas tersebut? Mungkin berdasarkan domisilinya. Namun apakah mereka merasa tidak perlu memikirkan akses penduduk ke fasilitas kesehatan tersebut? Apakah mereka tidak tahu, bahwa terkadang puskesmas kecamatan tetangga letaknya lebih mudah dijangkau daripada puskesmas kecamatan tersebut? Memang sih, setelah 3 bulan mereka bisa pindah fasilitas kesehatan ke tempat yang mereka inginkan. Tapi tidakkah pihak pihak terkait memikirkan nasib orang-orang ini selama 3 bulan itu?

15/11/201619/07/2017 0 comment

Load More Posts