Tag:

BPJS Kesehatan

Stasiun dan Tuntutan Penyediaan Ruang Merokok

by Azami 26/10/201826/10/2018

written by Azami

Stasiun kerap kali disasar kelompok antirokok sebagai tempat umum yang harus steril dari hal apapun yang berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau. Alhasil, Stasiun menjadi salah satu tempat yang diskriminatif bagi perokok.

Segala aktivitas Industri Hasil Tembakau mulai dari iklan sampai kegiatan merokok tidak diperbolehkan di Stasiun. Hanya beberapa Stasiun saja yang menyedikan ruang merokok, itu pun hanya stasiun besar yang menjadi lintasan kereta api antar kota-antar provinsi.

Padahal sejatinya, Stasiun dalam Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 dan PP 109 tahun 2012 merupakan tempat yang dikategorikan sebagai tempat umum dan tempat umum lainnya. Sementara itu tempat umum dan tempat umum lainnya di dalam regulasi tersebut diperintahkan untuk menyediakan ruang merokok.

Jika Stasiun sekarang ini diterapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, bukan berarti mutlak tidak diperbolehkannya sama sekali aktivitas Industri Hasil Tembakau. Semua perokok sadar bahwa Stasiun merupakan Kawasan Tanpa Rokok, dan perokok tidak bisa lagi sembarangan merokok di Stasiun.

Tapi bukan berarti hak perokok untuk disediakannya satu space di dalam Stasiun menjadi abai dipenuhi oleh PT KAI. Karena kewajiban menyediakan ruang merokok di tempat umum dan umum lainnya merupakan amanat konstitusi yang diatur dalam undang-undang.

Justru jika PT KAI tidak menyediakan ruang merokok di Stasiun, PT KAI artinya telah abai terhadap pelaksanaan amanat konstitusi. Memang apa susahnya menyediakan ruang merokok di dalam Stasiun?

Itu persoalan ruang merokok, lalu ada lagi persoalan iklan. Belum lama ini YLKI mengkritisi PT KAI terkait adanya iklan produk rokok di sekitaran Stasiun. YLKI beranggapan bahwa iklan produk rokok tidak boleh ada sama sekali di Stasiun, sebab menurut regulasi PP 109 tahun 2012 di setiap Kawasan Tanpa Rokok tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok.

Baiklah kita sama-sama sepakat bahwa di tempat pendidikan, ibadah, Rumah Sakit, tempat bermain anak harus dibebaskan dari iklan rokok sesuai dengan regulasi yang ada.

Stasiun sebagai tempat umum tentunya memiliki area komersial untuk advertising berbagai produk. Bahkan badan kereta pun masuk sebagai space advertising. Melarang produk rokok beriklan di Stasiun tentunya menjadi sangat diskriminatif jika produk lainnya dapat beriklan di Stasiun.

Jika alasannya adalah dapat dilihat oleh anak-anak, toh sasaran dari advertising tersebut bukanlah anak-anak. Dalam iklan rokok telah terpampang dengan jelas usia konsumsi produk tersebut adalah 18 tahun ke atas. Juga terdapat slogan-slogan peringatan dalam konten iklan. Lalu bermasalahnya dimana?

Regulasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok memang bermasalah sampai saat ini. Pasal yang mengaturnya seperti pasal karet, dijadikan seperti dua sisi mata pisau. Karena setiap pihak dapat menafsirkan regulasi tersebut.

Pada akhirnya tafsir tersebut direbut oleh kelompok antirokok untuk menghajar Industri Hasil Tembakau dan mendiskriminasi perokok. Melihat YLKI meributkan persoalan iklan rokok yang ada di Stasiun, langsung membuat PT KAI bereaksi.

Maka patut ditunggu kapan lembaga tersebut dan PT KAI bereaksi dalam memenuhi hak perokok dengan penyediaan ruang merokok di Stasiun?

26/10/201826/10/2018 0 comment

LAKON

Mitologi Munculnya Srintil, Tembakau Terbaik dan Termahal di Dunia

by Udin Badruddin 23/10/201823/10/2018

written by Udin Badruddin

Sebutan Srintil mungkin sudah banyak yang paham, terutama orang yang sudah terbiasa berkecimpung di dunia pertembakauan. Namun tidak ada seorang petani yang bisa memastikan tanaman tembakaunya menjadi srintil. Srintil sebutan populer salah satu jenis tembakau yang berkualitas di Kabupaten Temanggung. Tidak semua lahan pertanian tembakau di Temanggung muncul jenis tembakau srintil. Keberadaannya sangat langka, hanya di daerah tertentu dan berkat kearifan lokal.

Salah satu petani dari Parakan, Temanggung, Sumedi bercerita, bahwa tidak semua lahan dapat menghasilkan tembakau Srintil, hanya di lahan-lahan tertentu saja seperti lahan di daerah pegunungan sekitar Temanggung. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari lereng gunung sumbing dan daerah Kwadungan, daerah Bansari lereng gunung sindoro Kabupaten Temanggung.

Saat musim kemarau panjang, seperti tahun ini (2018), munculnya tembakau srintil lebih banyak. Seperti halnya di sebagian kecil tegalan bawah muncul tembakau srintil. Namun tetap kualitasnya masih di bawah tembakau srintil asal daerah pegunungan Sumbing dan Sindoro.

Sumedi mengaku, tidak ada standarisasi harga tembakau srintil . Tahun ini (2018), harga tembakau srintil asal Dampit, Losari, lereng gunung Sumbing, mencapai Rp. 1.000.000 per Kg, tembakau srintil hasil dari lereng gunung Sindoro sekitar Rp. 300.000 per Kg. Sedangkan harga tembakau temanggung pada umumnya hanya berkisar ± Rp. 100.000an per Kg.

Harga srintil sangat ditentukan dari kualitas daun tembakaunya. Semakin banyak kadar nikotinnya, maka semakin mahal harganya. Nikotin secara sederhana adalah bahan yang mengandung perangsang kelompok alkaloid yang juga terdapat pada tumbuhan famili solanaceae yaitu tomato, terong ungu (eggplant), jenis sayur sayuran seperti kembang kol, dan kentang.

Secara sederhana tembakau jenis srintil dapat dilihat saat disimpan, ia akan mengeluarkan bau menyengat seperti busuk berwarna kuning, diakibatkan kadar nikotinnya begitu banyak. Kalau dijemur memerlukan waktu 4-5 hari baru bisa kering. Beda dengan tembakau temanggung pada umumnya, baunya tidak begitu menyengat dan hanya butuh 1-3 hari untuk pengeringan.

Pada prinsipnya daun tembakau bisa menjadi srintil berasal dari varietas lokal asli Temanggung, yaitu jenis kemloko yang ditanam dengan memakai teknik bagus. Sebagai contoh saat menanam tidak dicampur dengan varietas lain, tanah tidak terlalu banyak kadar airnya dan lain sebagainya.

Nama srintil, sebagian masyarakat mengatakan berasal dari kata sri-ne dan kata ngintil. Sri dipercaya masyarakat Temanggung sebagai Dwi Sri yang diterjemahkan keberuntungan, sedang ngintil adalah ikut-mengikuti. Jadi srintil itu daun tembakau yang diikuti dengan keberuntungan dengan hasil kualitas tembakau bagus (mengandung nikotin banyak), harganya bagus di atas rata-rata harga tembakau pada umumnya, tidak semua lahan menghasilkan srintil (karena kearifan lokal) dan tingginya permintaan pasar.

Keberadaan tembakau srintil tidak terlepas dari cerita yang melegenda di kalangan masyarakat Temanggung. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa tanaman tembakau daunnya bisa menghasilkan srintil karena sebelum masa panen tiba, di atas lahan pertaniannya dilalui jalur sinar yang diyakini dari langit (Tuhan).

Seperti cerita Sugito, seorang petani asal Tlogomulyo yang mempunyai lahan di lereng Sumbing dan sering menghasilkan srintil, bahwa ia sering melihat di atas lahannya sinar yang memancar dengan cepat, itulah yang dinamakan sinar wahyu atau bagi masyarakat Temanggung menamai dengan sebutan “rigen”. Saat lahan tembakau di lalui jalur sinar tersebut, dipastikan hasil daun tembakaunya berkualitas selama jenis yang ditanam asli Temanggung (kemloko). Sebaliknya jika tidak ada sinar, biasanya hasil panen tembakaunya jelek.

Singkat cerita, rigen atau sinar yang memancar, mitosnya berasal dari lemparan kinjeng emas (capung emas) yang dilakukan Sunan Kudus disaat mendapatkan laporan dari Ki Ageng Makukuhan (sunan Kedu) bahwa tanaman tembakau yang telah dititipkan Sunan Kudus untuk ditanam di Temanggung tidak menghasilkan bagi masyarakat. Kemudian Sunan Kudus melempar capung emas, lokasi jatuhnya capung emas, disitulah tempat yang cocok untuk tanaman tembakau. Ternyata capung emas jatuh di daerah gunung sumbing.

Sehingga, di lereng gunung sumbing tepatnya di daerah Lamuk Legok sampai sekarang terkenal dengan hasil daun tembakau srintil yang sangat berkualitas dan harganya paling mahal. Biasanya daun tembakau srintil di pabrikan rokok kretek masuk pada grade F atau G (kode penentuan daun tembakau terhitung dari daun paling bawah dengan urutan grade a, b dan seterusnya). Semakin ke atas, semakin baik kualitas daun tembakau dan harganya semakin bagus.

Secara umum, karena kearifan lokal, tembakau yang dihasilkan di Temanggung, baik daun tembakau biasa maupun daun tembakau srintil dipastikan mengandung kadar nikotin tinggi. Bahkan keberadaan tembakau Temanggung bagi pabrikan rokok kretek dikategorikan sebagai tembakau lauk. Sebagai tembakau nasinya diambil dari daerah luar Temanggung dengan kadar nikotin lebih rendah.

Selain cerita mitos tentang kemunculan tembakau srintil di atas, apabila dilihat berdasarkan letak geografis gunung sumbing adalah wilayah yang terkena sinar matahari pertama kali di Temanggung saat pagi hari. Hal ini bisa sebagai salah satu penguat kemunculan tembakau srintil, selain jenis varietas yang ditanam dan kearifan lokal. Karena dari beberapa lahan pertanian tembakau lainnya yang menghasilkan srintil adalah termasuk wilayah Temanggung terkena sinar matahari tergolong pertama kali di pagi hari. Tentunya asumsi ini perlu pembuktian lebih lanjut.

Faktanya, sampai saat ini tembakau kuwalitas terbaik dan termahal di dunia adalah tembakau srintil, dan hanya ada di Indonesia. Berkat kearifan lokal yang tidak bisa di tiru di daerah lain bahkan di duniai. Hal itu bisa dibuktikan, umpama sama varietas kemloko ditanam di daerah lain bahkan di negara lain, tidak akan bisa menghasilkan kualitas tembakau menyerupai bahkan melebihi kuwalitas srintil.

Berbeda dengan jenis tembakau virginia. Saat ini sudah bisa di budidayakan secara massal di lahan pertanian Indonesia, seperti di lombok. Walaupun hasil pertaniannya belum bisa mencukupi kebutuhan tembakau virginia untuk konten rokok kretek mild, sehingga masih sangat dibutuhkan impor tembakau virginia.

23/10/201823/10/2018 0 comment

TUTUR

Kopi dan Kretek untuk Sukarelawan

by Fawaz al Batawy 10/10/201810/10/2018

written by Fawaz al Batawy

Hingga hari ini, satu-satunya film seri yang selesai saya tonton hingga episode terakhir adalah Prison Break. Satu yang hingga kini masih membekas dalam ingatan saya adalah penyakit aneh yang diderita Michael Scofield, tokoh utama dalam film seri itu. Ia menderita penyakit empati berlebih atau lazim disebut bleeding heart syndrome. Syndrome ini membikin seseorang tidak bisa melihat orang lain menderita. Ia harus dan selalu membantu siapa saja yang menderita semampunya.

Dalam dunia nyata, orang-orang semacam Michael Scofield ini ada. Paling mudah menemui mereka dengan datang ke lokasi-lokasi bencana yang kerap terjadi di negeri ini. Mereka kini sedang berkumpul di beberapa tempat di Sulawesi Tengah. Sebagian lagi masih berkumpul di Pulau Lombok. Menjadi sukarelawan membantu apa saja yang bisa mereka bantu untuk meringankan beban para penyintas akibat bencana.

Tentu saja mereka sukarelawan ini manusia biasa. Mereka juga lelah dan punya kebutuhan pribadi. Sebagai sukarelawan yang siap terjun ke lapangan untuk membantu apa saja yang mereka bisa sesuai kemampuannya, kebutuhan pribadi yang pokok sudah mereka siapkan. Sesuai standar prosedur operasional. Di luar itu, ada kebutuhan lain yang mungkin tidak terlalu pokok, namun tetap mereka persiapkan dengan baik. Seiring berjalan waktu, kebutuhan itu stoknya menipis, bahkan habis. Memang kadang dianggap sepele, namun ini penting. Terutama kebutuhan untuk relaksasi usai bekerja keras sepanjang hari. Kopi dan rokok kretek misalnya.

Pada bencana gempa dan tsunami Aceh, gempa Yogya, letusan Gunung Merapi Yogya, ada kesamaan kasus yang bisa saya pelajari. Stok kopi dan rokok kretek yang dibawa menipis, lalu habis. Mencari toko yang menjual keduanya di lapangan kadang susah. Kalau pun ada, keuangan sudah agak menipis. Saya kira di Lombok dan yang terbaru di Donggala, Sigi, Palu dan sekitarnya mengalami kasus yang mirip terkait kopi dan rokok.

Saya pernah mendengar kisah, saking kekurangannya mereka akan rokok, padahal rokok itu salah satu kebutuhan mereka untuk relaksasi selepas kerja berat, beberapa sukarelawan di Aceh sampai melinting bubuk teh karena kebutuhan relaksasi dengan rokok.

Sekali lagi, ini mungkin sepele, namun saya kira ini begitu penting bagi para sukarelawan. Saya kira, sudah saatnya kita memikirkan itu juga. Selain kebutuhan pokok bagi para penyintas, kebutuhan produk relaksasi bagi sukarelawan semisal kopi dan rokok kretek layak dikirim pula ke lokasi-lokasi bencana. Dari Sulawesi Tengah, hari ini, saya sudah mendengar suara-suara semisal itu. Kebutuhan kopi dan rokok kretek bagi pahlawan-pahlawan tanpa pamrih itu, yang bekerja sepenuh hati dalam sunyi. Mari kita usahakan bersama.

10/10/201810/10/2018 0 comment

TUTUR

Ijinkan Aku Menyulut Kretekmu

by Awan Kurniawan 08/10/201808/10/2018

written by Awan Kurniawan

Tak dapat dipungkiri bahwa gerakan antitembakau dengan dukungan pendanaan miliaran dolar dari luar negeri makin mengukuhkan gerakan antitembakau dan memberikan efek yang kurang berpihak kepada petani tembakau.

Langkah pemerintah untuk menerapkan FCTC melalui regulasi nasional merupakan langkah yang membahayakan. FCTC berisikan aturan tentang pengalihan tanaman dalam rangka membatasi suplai tembakau. Aturan ini tentu akan sangat membahayakan petani.

Penerapan aturan ini telah menyebabkan petani tembakau terancam tidak dapat menanam tembakau lagi. Akibatnya Indonesia akan semakin terancam oleh tembakau impor yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Akibatnya secara perlahan-lahan pasar tembakau nasional akan diambil alih oleh perusahaan asing.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai rokok dinilai akan merampas pekerjaan buruh tembakau.

Dalam situasi ini saya memprediksi akan semakin banyak pabrik yang tutup dan akhirnya meningkatkan angka pengangguran.Dampaknya PHK massal terjadi di pusat-pusat industri hasil tembakau.

Pemerintah harus makin berempati terhadap industri hasil tembakau yang tengah menghadapi situasi pasar yang pelik setelah dijerat kenaikan cukai tahun 2015 lalu sebesar 12-16 persen.

Kenaikan cukai rokok tahun 2015 lalu membuat berkurangnya pangsa pasar.Industri terbebani harus membayar cukai di muka pada tahun 2015.

Terlebih dengan target kenaikan cukai rokok tahun 2017 sebesar Rp149,8 triliun sebagaimana pada APBN 2017, kondisi ini berat bagi industri.

Dalam persentase nilai tambah ekonomi, sektor IHT hanya mendapatkan porsi 13 persen dalam struktur keseluruhan volume, dan itu terus ditekan oleh pemerintah.

Sementara, pemerintah mendapatkan porsi 56 persen, dan petani 11 persen. Sisanya, didapat pedagang perantara tembakau dan jalur distribusi hasil industri.

Dengan dalih meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, pemerintah ingin menambah porsi perolehannya terus dengan menaikan cukai rokok tiap tahun.

Sungguh ironis, posisi industri hasil tembakau yang ditekan terus oleh Pemerintah, tanpa pernah melakukan pembinaan apapun selain hanya sebagai pemungut cukai semata.

Kenaikan cukai, juga makin meningkatkan peredaran rokok ilegal.Sepanjang 2016 saja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat telah menindak sebanyak 1.300 kasus peredaran rokok ilegal.

Makin tinggi nilai cukai, makin besar potensi kematian pabrik, dimulai dari golongan menengah ke bawah. Makin tinggi nilai cukai, makin besar potensi angka rokok ilegal.

Semoga pemerintah bijak agar regulasi yang mengatur pengendalian tembakau, termasuk pungutan cukai hasil tembakau, jangan malah berpotensi mematikan keberlangsungan sektor ekonomi tembakau di Indonesia.

Dalam konteks itulah, peran negara hadir.Hal seperti ini harus diatur dengan regulasi yang melindungi industri hasil tembakau dan petani tembakau, sehingga kemandirian ekonomi sebagaimana cita-cita pemerintahan Jokowi-JK tewujud.

Pada titik ini saya ingin berdiri bersama petani tembakau, kepada mereka aku ingin menuangkan kopi, menyulut sigaret kretek mereka dan bersama mendengarkan Via Vallen atau menonton Syarifah Tsamara Amani berorasi.

Dan kepada mereka aku ingin berkata “Rokokku kretek, rokokku adalah nasionalismeku.

08/10/201808/10/2018 0 comment

TUTUR

Mari Memanusiakan Perokok

by Ahmad Naufal 02/10/201802/10/2018

written by Ahmad Naufal

Beberapa minggu yang lalu, berlangsung sebuah perlombaan olahraga lintas negara se-Asia. Bertempat di dua kota di Indonesia yaitu Palembang dan Jakarta. Ajang kompetisi multi-cabor ini mengangkat isu kebersamaan di tengah keberagaman. Para atlet dari berbagai negara di Asia datang membawa semangat dan berharap pulang membawa kebanggaan atas nama negaranya.

Ajang empat tahunan ini disambut antusias oleh banyak orang. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara-negara Asia lainnya. Belum mulai upacara pembukaan saja, orang sudah berebut saling mendahului membeli tiket untuk menyaksikan dan mendukung Timnas kesayangan mereka.

Sebagai panitia pelaksana, saya ikut terlibat menyukseskan gelaran Asian Games 2018 ini. Tentu ada banyak hal yang saya alami dan saya pelajari dari kesempatan menjadi panpel di salah satu cabang olahraga (cabor) Asian Games. Secara keseluruhan acara berlangsung sukses. Tapi bukan berarti tidak terdapat kekurangan. Saya menemukan banyak kendala baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.

Masalah itu – saya sebut saja masalah karena memang ini masalah yang cukup krusial bagi saya dan perokok lainnya – muncul ketika hari pertandingan pertama tiba. Banyak penonton, media, sponsor, merchant, petugas keamanan, kontraktor, dan panitia yang beberapa di antara mereka adalah perokok. Saya menyimpulkan demikian karena saya melihat mereka langsung sedang merokok dan ada beberapa yang bertanya kepada saya di mana tempat untuk merokok. Di sini saya mendapati dua kesulitan. Pertama, kesulitan untuk merokok. Kedua, kesulitan untuk menjawab pertanyaan tadi.

Belum ada tanda positif dari panitia pusat ataupun panitia dari cabor tempat saya ditugaskan akan pentingnya fasilitas untuk perokok. Adanya larangan merokok di lokasi harusnya juga diimbangi dengan ketersediaan tempat khusus untuk merokok. Bagaimana mungkin ada larangan buang air di tempat umum tapi tidak disediakan tempat buang air. Kira-kira begitu analoginya.

Keluhan saya dan para perokok baru mendapat angin segar beberapa hari kemudian. Kami para perokok dipersilakan merokok di emperan belakang gedung salah satu cabor. Dengan diberi sekat kami sudah bisa merokok tanpa terlihat mencolok dari pusat keramaian. Tapi kami belum puas. Bukan karena tidak ada rokok dan kopi gratis tapi karena emperan itu juga adalah jalan untuk orang lalu lalang dari depan ke belakang. Ditambah lagi sinar matahari ikut menyeduh kami bersama debu-debu bangunan baru. Dari penjelasan itu sudah tergambar betapa perokok kurang terlayani bukan?

Paling tidak sediakan saja lapak yang teduh. Kami punya kretek dan kopi kami sendiri. Ini bukan tentang polusi. Ini tentang sensasi yang semua orang bisa nikmati asalkan dalam kondisi dan situasi yang tepat. Perokok merokok di tempat khusus dan non perokok bisa bebas menghirup udara segar tanpa harus membenci perokok.

Bayangkan saja kalau kamar mandi tidak disediakan. Sedangkan hampir semua pengunjung butuh kamar mandi. Apapun keperluannya. Pasti mereka yang ingin masuk kamar mandi akan mencari. Jika gagal menemukan, mereka akan membuat lapak hajatnya sendiri. Di tempat yang bukan kamar mandi tentunya. Begitu pula halnya perokok. Perokok juga manusia, manusiakanlah semua manusia

02/10/201802/10/2018 0 comment

TUTUR

Cukai Rokok Menjadi Penyelamat, Antirokok Kebakaran Jenggot

by Azami 27/09/201827/09/2018

written by Azami

Pemerintah menetapkan cukai dan pajak rokok dipakai untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Hal ini kembali membuktikan bahwa kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak 2014 BPJS Kesehatan sudah mengalami defisit anggaran mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun di tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016. Defisit tersebut ditambal pemerintah dari pos penerimaan APBN.

Hingga hari ini defisit BPJS Kesehatan masih terus terjadi. Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan terus membengkak hingga Rp 10,9 triliun. Dan kabarnya akan terus membengkak hingga akhir tahun 2018.

Pemerintah yang selama ini terbebani menalangi defisit BPJS Kesehatan pada akhirnya memutuskan pemanfaatan cukai dan pajak rokok untuk menambal defisit tersebut melalui perpres yang diterbitkan.

Publik kali ini tak lagi menutup mata bahwa IHT berkontribusi bagi kesehatan publik. Selama ini IHT selalu dituding sebagai penyebab bobolnya biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan berbagai tudingan penyakit yang ditimbulkan akibat konsumsi rokok.

Tudingan tersebut tak pernah berdasarkan data valid, hanya berdasarkan asumsi semata. Meski mengalami kampanye negative dengan berbagai tudingan, toh pada akhirnya dana JKN disumbang oleh perokok, dan pemerintah sepakat bahwa dana cukai dan pajak rokok dapat memberikan manfaat bagi negara.

Sayangnya, masih saja terdapat kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kesehatan tidak menyetujui kebermanfaatan yang datang dari IHT. Mereka tetap berpegang teguh kepada argumentasi bahwa rokok adalah dalang dari membengkaknya dana JKN.

Kampanye negative mengenai bahaya merokok terus disuarakan, begitu juga dengan ketidaksepakatan mereka terhadap kontribusi IHT bagi pelayanan kesehatan. Mereka berteriak seakan-akan mereka lah pahlawan sebenarnya bagi kesehatan.

Mereka panik, sebab apa yang mereka kampanyekan mengenai IHT selama ini telah terbantahkan. Kenyataan pahit harus mereka terima: Negara dan rakyat Indonesia sepakat bahwa IHT bermanfaat dan memberikan kontribusi besar.

Mereka panik, sebab selang beberapa hari setelah kongkow internasional mereka di sebuah hotel mewah sekelas Nusa Dua Bali untuk merencanakan penghancuran IHT, pemerintah malah mengesahkan kebijakan cukai dan pajak rokok dipakai untuk menyelamatkan defisit BPJS Kesehatan.

Baru saja mereka mempresentasikan kesuksesan gerakan pengendalian tembakau kepada para donor asing, tersiar kabar bahwa pemerintah lebih mengakui eksistensi IHT daripada acara mereka.

Donor asing yang membiayai gerakan pengendalian tembakau selama ini tentu sedang berpikir ulang mengenai kebenaran cerita sukses gerakan pengendalian tembakau di Indonesia.

Itulah kenapa antirokok kebakaran jenggot ketika mendengar kabar cukai dan pajak rokok dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang sebenar-benarnya, dalam hal ini menyelamatkan BPJS Kesehatan dari kebangkrutan.

27/09/201827/09/2018 0 comment

TUTUR

Antirokok Mari Bahagia Bersama Perokok

by Rinanda 25/09/201825/09/2018

written by Rinanda

Keputusan pemerintah menambal defisit BPJS dengan cukai rokok memberikan uforia tersendiri bagi para kretekus. Layaknya musafir di tengah panas gurun yang mendapatkan seteguk air. Perokok

Di jagat media sosial misalnya, uforia itu terasa amat menggembirakan. Jutaan orang mengungkapkan kebanggaan mereka akan aktivitas merokok yang selama ini dianggap buruk dan merugikan negara, nyatanya memberi sumbangsih besar terhadap sektor kesehatan bangsa.

Uforia itu adalah hal lumrah. Selama ini para perokok dimarjinalkan, diberi ruang merokok yang ala kadarnya, dan bahkan pernah diancam tak mendapat layanan kesehatan dari negara.

Cukai rokok menambal defisit BPJS bagi perokok adalah sebuah apresiasi ghaib, yaitu apresiasi yang mungkin tidak akan pernah keluar dari mulut para pegiat kesehatan, apalagi mereka yang getol menyuarakan dan mendorong pemerintah untuk meratifikasi FCTC.

Di sisi yang berbeda, fakta menarik ini menjadi tamparan keras bagi mereka para anti rokok. Sebagai manusia normal, seharusnya mereka malu karena barang yang ingin mereka berangus dari negeri ini ternyata malah membiayai sektor yang mereka geluti: kesehatan.

Mau faktanya seperti apa, para antirokok memang manusia-manusia yang teguh pendirian. Mereka pantang untuk menerima takdir jika rokok adalah berkah bagi negara, sebaliknya mereka harus mengkritik kebijakan presiden tersebut.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), misalnya, mengkritik keras kebijakan pemerintah itu. Mereka menganggap, pemanfaatan pajak rokok yang selama ini menjadi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan dianggap tidak efektif.

Bagi mereka, sebagaimana yang diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Ilham Oetama Marsis, terkait penggunaan cukai rokok harus dibuat peraturan tersendiri. Maksudnya adalah, Ilham Oetama ingin menyampaikan, defisit BPJS dikarenakan banyak orang sakit ketimbang yang bayar BPJS, dan dari sekian banyak orang sakit itu adalah perokok.

Ilham berpandangan langkah yang lebih tepat dilakukan pemerintah adalah penanganan terlebih dahulu terhadap dampak kesehatan yang timbul dari konsumsi rokok. Caranya bisa dilakukan dengan pembatasan operasional pabrik rokok, hingga peningkatan harga pasaran rokok.

Ungkapan itu tentu saja bisa kita raba bermuara ke mana. Ya, ke pengendalian tembakau atau bahasa kasarnya pembunuhan industri kretek dari bumi Nusantara ini. Hal itu diyakini bisa membuat jumlah konsumsi rokok berkurang, dan klaim kesehatan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan untuk keluhan-keluhan yang terkait dengan konsumsi rokok juga berkurang.

Kesimpulannya, jika pabrik-pabrik rokok dibatasi produksi, maka diharapkan orang penyakitan akan berkurang. Jika orang penyakitan berkurang, maka BPJS pasti punya keuntungan yang lebih besar dan tak perlu khawatir ditambal cukai rokok apabila mengalami defisit. BPJS tidak boleh ditambal cukai rokok, karena yang demikian akan mengakibatkan lunturnya marwah para pegiat kesehatan, tapi kalau cukai rokok untuk kampanye kesehatan, ya ndak apa-apa.

Seharusnya, para antirokok tak perlu malu. Para perokok ikhlas dan selalu gembira dapat berkontribusi terhadap pembangunan serta kesehatan bangsa. Mari bersuka cita bersama, tak perlu ada dusta di antara kita.

25/09/201825/09/2018 0 comment

TUTUR

Defisit BPJS Kesehatan dan Pentingnya Peta Jalan Industri Hasil Tembakau

by Azami 20/09/201820/09/2018

written by Azami

Bobolnya BPJS Kesehatan membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Sejak 2014 BPJS Kesehatan sudah mengalami defisit anggaran mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Alhasil pemerintah mau tak mau menalangi defisit tersebut.

Alasan defisitnya BPJS Kesehatan pun bermacam-macam, mulai dari pembiayaan klaim tagihan yg membengkak, jumlah iuran peserta BPJS dianggap kurang, hingga alasan yg mengada-ada seperti perokok membebani biaya JKN.

Padahal banyak hal lain yg menjadi penyebab jebolnya BPJS Kesehatan, seperti adanya kecurangan dari pihak Rumah Sakit dalam klaim tagihan kepada BPJS Kesehatan.

Baca: http://finansial.bisnis.com/read/20171219/215/719912/fraud-tagihan-bpjs-harus-konfirmasi-data-ke-pasien

Dalam kondisi keuangan negara yg banyak dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur, tentu nalangin BPJS Kesehatan menjadi beban bagi pemerintah.

Awal tahun 2017, pemerintah membuat wacana menutup defisit BPJS Kesehatan dengan mengambil dana cukai rokok sebagai salah satu solusi mengurangi beban pemerintah.

Namun wacana tersebut belum bisa terealisasi karena pemerintah harus menyelaraskan dulu peraturan mengenai cukai rokok yg ada.

Dalam UU Cukai nomor 36 tahun 2007 alokasi pembagian DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sudah diatur dengan jelas bahwa 50% DBHCHT digunakan untuk pengembangan pertanian, industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi cukai, dll. Sementara 50% lainnya digunakan untuk pembangunan daerah penerima DBHCHT (dalam hal ini daerah penghasil cukai).

Pemerintah punya celah mengeksekusi wacana menutup defisit BPJS Kesehatan dari cukai rokok dengan mengalokasikan 50% alokasi DBHCHT untuk pembinaan lingkungan sosial.

Tapi disini masalahnya.

Kalau kita jeli, alokasi DBHCHT untuk pembinaan lingkungan sosial justru dirampok oleh kelompok antirokok. Dalam juknisnya, alokasi tersebut malah dipakai untuk sosialisasi bahaya merokok dan pembuatan perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok).

Padahal kalau dimaksimalkan untuk pelayanan kesehatan yg jelas, BPJS Kesehatan akan lebih ringan bekerja dan kemungkinan defisit anggaran bisa diperkecil.

Sampai pada akhirnya muncul PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yg di dalamnya mengatur lebih spesifik bahwa alokasi DBHCHT 50% dipakai untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Ini aneh, sebab perpres aturan main pembiyaan BPJS Kesehatan dari dana cukai dan pajak rokok didahului oleh peraturan menteri. Bukankah seharusnya perpres dulu baru peraturan menteri? (Koreksi saya bila salah).

Peta jalan mengenai aturan IHT (Industri Hasil Tembakau) memang perlu dibuat secepatnya agar aturan mainnya fair dan jelas. Selama ini IHT menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara, tapi di satu sisi kebijakan pemerintah selalu menjadi beban bagi IHT (karena terpengaruh dengan bisikan kelompok pengendalian tembakau).

Kalau aturan main yg berkaitan dengan IHT masih seperti ini, jangan harap ke depannya IHT bisa berkontribusi maksimal bagi negara.

Memangnya jika ada masalah darurat seperti defisitnya BPJS Kesehatan sekarang ini, kelompok pengendalian tembakau mau ikut pusing nalangin?

Jangankan nalangin, wong pendanaan gerakan mereka saja masih garong dari duit perokok dan disuntik sama asing kok, artinya urusan perut mereka saja belum selesai.

20/09/201820/09/2018 0 comment

TUTUR

Merokok Membakar Uang? Rp5 Triliun Cukai Rokok untuk BPJS Kesehatan

by Fawaz al Batawy 13/11/201713/11/2017

written by Fawaz al Batawy

“Gambaran tersebut hanya ingin menguraikan peran dana cukai yang dihasilkan dari setiap batang rokoknya, serta memberikan counter opinion pada pihak antirokok yang selama ini selalu melihat rokok sebagai sebuah produk yang negatif.”

[dropcap]B[/dropcap]eberapa tahun lalu, PT TransJakarta bekerja sama dengan Komnas Pengendalian Tembakau meluncurkan iklan layanan masyarakat “Ngerokok Cuma Bakar Uang”. Iklan yang terpasang di bus itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya merokok.

“Kita wajib mengingatkan masyarakat bahwa merokok itu merugikan kesehatan dan kegiatan yang sia-sia. Dengan sering melihat dan membaca bahwa message ini akan efektif membaca dari pada bakar uang untuk merokok,” ujar Direktur Utama PT. TransJakarta, Budi Kaliwono, di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa, 6 Juni 2017 (Sumber berita: https://news.detik.com/berita/d-3521390/kampanye-antirokok-pt-transj-pasang-iklan-ngerokok-cuma-bakar-uang).

Ada 21 bus transjakarta yang dipasangi tulisan “Ngerokok Cuma Bakar Uang”. Menurut Dr. Prijo Sidipratomo, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, “Iklan ini kami buat agar masyarakat dapat memilih kegiatan yang tidak sia-sia seperti merokok dan lebih pandai memilih prioritas dalam hidup.” Sekda DKI Saefulloh mengungkapkan bahwa Pemda DKI Jakarta mendukung kegiatan ini dengan menggratiskan pajak untuk kampanye ini.

Sebelumnya, sudah banyak kampanye anti rokok yang dilakukan oleh banyak pihak. Kita bisa menyusun catatan yang cukup panjang tentang kampanye anti rokok ini. Beragam cara dilakukan untuk menstigmakan bahwa merokok adalah aktvitas yang begitu membahayakan, begitu menyeramkan sehingga, dengan berbagai dalilnya, bahkan ada yang berani mengangkakan bahwa sebatang rokok yang diisap mengurangi waktu hidup seseorang selama 12 menit.

Lalu, apakah benar apa yang para anti rokok itu kampanyekan bahwasanya merokok itu aktivitas sia-sia yang hanya membakar uang semata? Betapa naifnya pemikiran yang meyakini semua ini. Berapa banyak petani tembakau, petani cengkeh, pengrajin keranjang tembakau, para sopir-sopir truk, para pekerja di pabrik-pabrik rokok yang begitu mengandalkan industri rokok sebagai poros utama roda perekonomian mereka?

Dari setiap batang yang diisap oleh para konsumen rokok, ada kehidupan dari jutaan orang yang terus berlanjut. Sehingga jika dibenturkan dengan propaganda “Rokok Cuma Bakar Uang”, maka propaganda tersebut menjadi kontradiktif dengan fakta yang ada. Mungkin juga sama dengan logika buat apa kita makan nasi setiap hari yang dalam jangka panjang kadar gulanya dapat menjadi salah satu penyebab diabetes. Lalu apakah kita akan mengatakan “Makan Nasi Cuma Bakar Uang?”

Hitung-hitungan cukai dan pajak yang masuk kas negara dari industri rokok sebesar 140 triliun. Lalu, ke mana negara mengalokasikan dana tersebut? Selain untuk infrastruktur, Rp17 trilyun dari Rp140 trilyun dana yang masuk ke negara dialokasikan untuk bidang kesehatan.

Selain itu, Rp2,78 trilyun dana dikembalikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten lewat skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Di setiap wilayah yang menerima aliran dana DBHCHT, alokasi untuk bidang kesehatan mendapat porsi terbesar, antara 10 hingga 15 persen dari total dana DBHCHT.

Baru-baru ini, ramai berita yang mengabarkan bahwa BPJS Kesehatan merugi. Sejak 2014 defisit anggaran selalu dialami, dan pada tahun ini, BPJS Kesehatan mencapai defisit hingga Rp9 trilyun. Bukan angka yang sedikit. Untuk menutupi masalah tersebut, telah lama gagasan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehtan menjadi wacana sebagai salah satu opsi agar BPJS Kesehatan tak lagi merugi. Namun skema ini tentu saja akan mendatangkan banyak suara tidak setuju dari banyak pihak.

Lalu, dari mana anggaran untuk menutup defisit dana BPJS itu jika tak menaikan iuran? Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan opsi lain, yaitu menyuntuk modal BPJS Kesehatan dari dana cukai rokok sebesar Rp5 triliun. Ditambah berbagai opsi lain untuk mengurangi defisit, seperti efisiensi, mendorong pemerintah daerah memilih peran lebih untuk memberikan perlindungan kesehatan, dll,.

Fakta baru ini, sekali lagi menunjukan bahwa merokok itu bukan sekadar aktivitas membakar uang? Terlali naif jika demikian cara berfikir kita, mengingat begitu banyak fakta yang ada tentang betapa uang yang didapatkan dari rokok ini berperan besar di banyak lini.

Gambaran tersebut tentu bukan dimaksudkan agar semua orang meyakini bahwa merokok itu banyak sekali manfaatnya dan sebaiknya semua orang merokok. Gambaran tersebut hanya ingin menguraikan peran dana cukai yang dihasilkan dari setiap batang rokoknya, serta memberikan counter opinion pada pihak antirokok yang selama ini selalu melihat rokok sebagai sebuah produk yang negatif.

Para antirokok yang getol mengampanyekan bahwa tiada yang bermanfaat dari rokok. Bahwa rokok itu destruktif, merusak, sumber penyakit, dll,. Dengan begitu signifikannya dana yang dialokasikan dari cukai rokok untuk kesehatan, patut ditunggu apakah kelompok antirokok juga akan melakukan penolakan terhadap skema Rp5 triliun untuk menanggulangi defisit BPJS Kesehatan.

13/11/201713/11/2017 0 comment

TUTUR

Cukai Rokok Talangi Rp5 Triliun Defisit BPJS Kesehatan, Kenaikan Iuran Urung Terjadi

by Alfa Gumilang 07/11/201707/11/2017

written by Alfa Gumilang

“Tak tanggung-tanggung, sekitar Rp5 triliun rupiah Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Ini sebuah fakta yang menunjukan kontribusi besar dari pemangku kepentingan di pertembakauan nasional atas sebuah problem penting yang tengah di hadapi pemerintah dan juga masyarakat.”

“Besaran dana yang didapat pemerintah dari cukai tak sebanding dengan dampak kesehatan (penyakit) yang ditimbulkan akibat rokok.” Begitulah narasi yang dari tahun ke tahun selalu dibangun oleh kelompok antirokok menanggapi 140 triliun lebih sumbangan cukai rokok bagi kas negara.

Lupakan dulu perdebatan tersebut, tak terlalu signifikan. Mengingat setiap orang yang sakit – baik perokok, atau orang yang terpapar asap rokok – dianggap rokoklah sebagai penyebabnya, tak peduli apakah benar itu sakit karena rokok, atau faktor lain sebagai penyebabnya, selama dia merokok dan terpapar asap rokok maka sakitnya pasti akibat rokok. Tak heran jika kemudian angka yang disampaikan oleh antirokok dalam menghitung biaya kesehatan akibat dari rokok begitu besar.

Seperti kita ketahui, baru-baru ini pemerintah disibukan dengan defisit anggaran BPJS Kesehatan pada tahun ini yang mencapai Rp9 triliun. Penyebabnya berbagai macam, mulai dari adanya selisih iuran peserta dengan beban jaminan yang harus ditanggung, sekalipun menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris tingkat kepatuhan iuran peserta cukup bagus mencapai 95%, dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 183 juta orang.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kritik terhadap pemerintah daerah yang minimnya kontribusi anggaran kesehatan. Menurutnya, Pemda seharusnya bisa memanfaatkan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok menjadi sumber anggaran layanan kesehatan masyarakatnya. “Daerah ini banyak sekali mendaftarkan penduduknya masuk program BPJS tetapi kontribusi iurannya masih ada ruang,” ujarnya seperti dikutip Kompas.com.

Lalu bagaimana pemerintah mencoba menyelesaikan persoalan defisit yang begitu besar ini? Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema agar BPJS Kesehatan tidak defisit. Salah satu caranya yaitu dengan memanfatkan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok.

Tak tanggung-tanggung, sekitar Rp5 triliun rupiah Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Ini sebuah fakta yang menunjukan kontribusi besar dari pemangku kepentingan di pertembakauan nasional atas sebuah problem penting yang tengah di hadapi pemerintah dan juga masyarakat.

Tentu salah satu pemangku kepentingan yang dimaksud adalah para perokok yang selama ini justru didiskriminasi. Bahkan wacana atau isu yang pernah berkembang di mana para perokok tidak berhak mendapatkan layanan BPJS Kesehatan juga sempat muncul. Namun kiranya dengan fakta yang ada saat ini, sangat ironis jika wacana tersebut masih coba digulirkan oleh kelompok antirokok, mengingat mereka juga tak bisa dihitung nilai kontribusinya bagi layanan kesehatan masyarakat.

Akibat positif lain dari talangan DBH-CHT sebesar Rp5 triliun untuk menanggulangi defisit BPJS Kesehatan adalah urungnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat mewacana di publik untuk mengatasi defisit.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan jika itu terjadi tentu akan sangat memberatkan bagi masyarakat. Bukan semata karena akan menambah biaya pengeluaran rutin dari masyarakat, namun lebih dari itu juga semakin memberatkan mengingat ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat juga sedang dalam kondisi tidak baik. Daya beli menurun, kenaikan upah pekerja yang rendah (8,71%), dan biaya-biaya kebutuhan hidup yang juga meningkat.

Dalam konteks situasi seperti saat ini, semakin menarik untuk mencermati isu pro-kontra rokok. Fakta bahwa cukai rokok memiliki kontribusi yang besar tiap tahunnya bagi kas negara, saat ini mulai lebih detail lagi terlihat dengan kontribusinya pada penalangan defisit dana BPJS Kesehatan yang tentunya juga secara tidak langsung berkontribusi pada penanganan sakit bagi masyarakat.

Dana yang dihasilkan dari cukai rokok tak pernah memilih akan dialokasikan untuk apa, baik untuk BPJS Kesehatan, untuk pembangunan infrastuktur, dan kebutuhan lain bagi pemerintah dan masyarakat. Namun perlu diingatkan pula, bahwa DBH-CHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga diperuntukan bagi para pemangku kepentingan hulu-hilir industri tembakau, tak terkecuali juga bagi para perokok.

Sejauh ini belum ada tanggapan apapun dari pihak antirokok atas kebijakan pemerintah yang memberikan Rp5 triliun untuk menalangi defisit BPJS Kesehatan. Apakah kebijakan ini juga akan ditolak oleh mereka? Mengingat dana tersebut didapat dari rokok. Ataukah mereka akan diam dan mendukung saja karena juga tak memiliki solusi lain atas persoalan defisit dana di BPJS Kesehatan. Menarik untuk ditunggu.

07/11/201707/11/2017 0 comment

Load More Posts