Industri Hasil Tembakau (IHT) telah lama menjadi sokoguru ekonomi nasional. Setiap tahun, sektor ini konsisten menyumbang ratusan triliun ke APBN. Sektor ini juga menyediakan jutaan lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Daftar Isi
ToggleIHT juga merupakan simbol nyata kemandirian sebuah bangsa. Hampir semua bahan bakunya murni diproduksi di dalam negeri. Produknya dibuat dan dikerjakan langsung oleh anak-anak negeri sendiri. Ini adalah industri yang benar-benar mandiri dari hulu ke hilir. Bukankah kedaulatan ekonomi seperti ini yang diinginkan para pendiri bangsa? Kita harus berdaulat penuh di negeri sendiri.
Ironi Kebijakan Negara dan Krisis Ekonomi
Ironisnya, hari ini negara justru semakin mencekik industri tersebut. Ada ratusan regulasi fiskal dan nonfiskal yang menjepit industri kretek. Hebatnya, industri ini masih tetap berdiri kokoh meski terus digempur. Mereka bahkan terus konsisten menyumbang ratusan triliun untuk kas negara.
Geopolitik global yang makin panas kini berimbas pada ekonomi domestik. Namun, pemerintah masih saja menghantam industri ini dengan regulasi baru. Kebijakan negara yang sangat kontradiktif ini menimbulkan sebuah indikasi buruk. Mereka seolah ingin kita bergantung sepenuhnya pada pihak asing.
Logika bernegara penguasa saat ini juga sangatlah membingungkan. Rupiah melemah, IHSG anjlok, dan daya beli masyarakat turun drastis. Gelombang PHK massal juga terus terjadi di mana-mana. Namun, APBN kita justru jebol mendanai program mercusuar ratusan triliun. Program tersebut minim kajian dan pemerintah terkesan ngawur mengelola negara.
Hancurnya Lapangan Kerja dan Masa Depan Anak Muda
Dampak kebijakan negara yang ugal-ugalan ini tidak hanya menyasar sektor industri saja. Industri padat karya domestik seperti kretek terus ditekan secara masif. Ruang gerak mereka perlahan dimatikan oleh berbagai kebijakan tersebut. Akibatnya, fondasi ekonomi riil tempat rakyat mencari nafkah ikut roboh. Generasi muda pun menjadi korban langsung dari salah urus negara.
Anak muda pasti cemas akan masa depan mereka saat ini. Lapangan kerja terus menyusut drastis akibat industri lokal sengaja digembosi. Kondisi ini diperparah dengan budaya KKN yang justru semakin kuat. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme kian merajalela di segala sektor. Selain itu, militerisme juga semakin bebas masuk ke ruang-ruang sipil.
Kecemasan inilah yang melahirkan sebuah realitas pahit di lapangan. Banyak anak muda yang kini merasa takut untuk sekadar menikah. Tidak ada kepastian ekonomi dan regulasi penjamin hajat hidup mereka. Ketidakjelasan arah negara kita juga sangat mempengaruhi krisis ini.
Masalah ini diperparah lagi oleh tingginya tingkat inflasi nasional. Angka pengangguran usia produktif terus meningkat dan sangat mengancam. Hal ini terjadi akibat minimnya perlindungan negara pada sektor riil.
Lebih jauh lagi, angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Kini banyak kelas menengah yang terpaksa turun kasta. Mereka menjadi kelas bawah karena kondisi ekonomi kian sulit. Daya beli mereka hancur karena terus dihantam dari berbagai arah.
Pernyataan Kontroversial di Tengah Penderitaan Rakyat
Di tengah situasi sulit ini, pernyataan presiden sungguh di luar nalar. Presiden menyebut bahwa mimpi kita bukan untuk menjadi kaya. Ada yang sangat salah dengan logika berpikir seperti itu. Standar apa yang sebenarnya dipakai di mata seorang presiden?
Banyak rakyat Indonesia bekerja mati-matian dari pagi sampai malam. Mereka berjuang kaya demi bisa keluar dari jerat kemiskinan. Sangat gampang bicara begitu karena presiden tinggal nyaman di istana. Ia jelas gagal dalam memahami kondisi rakyatnya sendiri. Keadaan rakyat yang sebenarnya di lapangan jauh lebih buruk. Realitasnya lebih pedih dari bayangan di dalam kemewahan istana.
Pemerintah seharusnya serius memikirkan nasib generasi mudanya. Mereka tidak boleh hanya sibuk memikirkan urusan perutnya sendiri. Pengabaian ini akan menjadi bom waktu bagi penguasa hari ini. Yang pasti, krisis kepercayaan terhadap pemerintah sudah benar-benar terjadi.
Lebih parah lagi, generasi muda terancam tak memiliki masa depan. Ini akibat kebodohan dan kecerobohan generasi tua pemegang kuasa. Mereka tidak punya kemauan untuk mendengar masukan dari rakyatnya. Penguasa justru bersikap arogan saat dikritik oleh masyarakat. Jika begini terus, jargon “Indonesia Emas” hanya akan menjadi angan-angan kosong.
Belajar dari Hilangnya Kedaulatan Komoditas Nasional
Kondisi bebal ini sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru. Mari kita refleksikan apa yang terjadi satu tahun lalu. Kerusuhan besar-besaran pecah di berbagai kota dan memakan korban. Tercatat hingga 13 orang meninggal dunia dalam peristiwa kelam tersebut.
Sekarang, pengorbanan nyawa itu seolah menguap begitu saja. Kondisi negara justru semakin buruk dari waktu ke waktu. Bahkan, realisasi belasan tuntutan rakyat sama sekali belum terlihat hilalnya.
Belum lagi jika kita mengingat memori kelam krisis moneter 1998. Tragedi tersebut berujung pada kerusuhan massal yang sangat mengerikan. Melihat kondisi hari ini, semoga kita tidak menuju ke arah sana.
Namun, jalan keras mungkin diperlukan agar kita segera tersadar. Jika itu yang harus terjadi, bagi saya bukan masalah besar. Biar kita kembali belajar untuk tidak mengulang kesalahan sama. Memang benar, waktu rupanya tidak selalu membuat bangsa ini belajar. Kita justru terlihat semakin bodoh dalam mengelola negara.
Kita juga tidak belajar dari hilangnya kedaulatan komoditas dalam negeri. Semua itu sirna hanya akibat praktik salah urus pemerintah. Jamu misalnya, komoditas asli leluhur yang sempat dianggap amat kuno. Sekarang jamu justru diklaim dan dipatenkan oleh negara Barat.
Kasus lain adalah soal kedaulatan garam di negeri kepulauan ini. Indonesia memiliki garis pantai yang membentang terpanjang di dunia. Kita sempat sangat berdaulat dan mandiri soal pasokan garam. Namun, pemerintah terbukti tidak becus dalam melindungi sektor ini. Industri garam kita hancur dan negara harus terus melakukan impor.
Komoditas kopra atau minyak kelapa juga mengalami hal sama. Nenek moyang kita dulu hidup sehat mengonsumsi minyak kelapa lokal. Sekarang keberadaan komoditas asli itu justru digusur secara paksa. Posisinya diganti total oleh ketergantungan pada sawit dan kedelai.
Jangan Sampai Kretek Jadi Korban Salah Kebijakan Negara
Kini, pemerintah harus mau belajar dari kesalahan masa lalu. Jika kecerobohan terus dipelihara, kretek akan menjadi korban berikutnya. Industri kretek perlahan akan hilang dari sejarah bangsa ini. Habislah seluruh komoditas alam kita yang kaya akan nilai kebudayaan.
Sekali lagi, berlalunya waktu nyatanya tidak membuat kita belajar. Kita justru terus berjalan mundur dan semakin kehilangan arah. Kita dibiarkan semakin bodoh di tanah air kita sendiri.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Alfianaja Maulana Ardika










