Ketika pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau, pembahasan publik biasanya berhenti pada harga rokok di warung. Rokok menjadi lebih mahal, daya beli konsumen terhadap rokok legal menurun, dan industri hasil tembakau harus putar otak untuk menyesuaikan diri. Namun, publik sering melupakan satu kelompok penting dalam pembicaraan ini: petani tembakau.
Padahal, petani memegang peranan di titik paling awal dari rantai produksi rokok. Mereka menanam, merawat, memanen, dan menjual tembakau sebagai bahan baku. Karena itu, perubahan kebijakan cukai berpotensi memberi pengaruh tidak langsung terhadap mata pencaharian mereka. Pertanyaannya, seberapa besar petani benar-benar merasakan imbas kenaikan cukai ini?
Rantai Sebab-Akibat Cukai dan Harga Tembakau
Hal pertama yang perlu kita pahami adalah petani tidak membayar cukai secara langsung. Dalam sistem cukai hasil tembakau, pemerintah mengenakan pungutan terhadap produk hasil olahan yang memenuhi ketentuan, seperti rokok. Artinya, relasi antara cukai dan petani harus melewati rantai industri yang panjang: mulai dari produsen, pembelian bahan baku, permintaan tembakau, hingga harga akhir yang petani terima.
Publik sering meyakini anggapan sederhana: cukai naik, lalu harga rokok melambung, dan petani tembakau otomatis rugi. Kenyataannya tidak sesederhana itu.
Banyak faktor memengaruhi harga tembakau di tingkat petani. Kualitas daun, jenis tembakau, kondisi cuaca, volume hasil panen, kebutuhan pabrik, perjanjian kontrak pembelian, hingga keseimbangan antara pasokan dan permintaan turut menentukan harga. Karena itu, kenaikan cukai tidak secara otomatis membuat harga tembakau milik petani anjlok.
Namun, kenaikan cukai jelas memengaruhi dinamika industri rokok. Ketika beban cukai dan harga jual meningkat, produsen wajib menghitung ulang biaya produksinya. Salah satu komponen krusial dalam perhitungan tersebut adalah bahan baku, termasuk tembakau.
Di titik inilah posisi petani menjadi rentan. Jika industri mengerem produksi akibat merosotnya angka penjualan, kebutuhan bahan baku pabrikan juga akan berkurang. Apabila pasokan tembakau di pasar kemudian melimpah dan melebihi permintaan, petani berisiko menghadapi tekanan harga. Sebaliknya, jika pasar tetap menyerap produk rokok dengan kuat, kebutuhan terhadap tembakau juga bisa bertahan. Jadi, kita lebih tepat membaca dampak cukai terhadap petani sebagai sebuah rantai sebab-akibat.
Dinamika Panen dan Kompleksitas Biaya Produksi
Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Petani menanamnya secara luas di berbagai daerah sentra produksi, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lainnya.
Data statistik pertanian menunjukkan bahwa produksi tembakau nasional selalu berada pada kisaran ratusan ribu ton per tahun. Luas areal dan total produksi selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik, 2024; Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024). Bukan hanya kebijakan cukai yang memengaruhi perubahan tersebut, melainkan juga anomali cuaca, harga komoditas global, produktivitas lahan, serta keputusan petani dalam memilih jenis tanaman garapan.
Bagi petani, perawatan tembakau juga memiliki karakter berbeda jika kita bandingkan dengan tanaman pangan. Tanaman ini menuntut biaya produksi yang cukup besar; mulai dari pembelian benih, pupuk, upah tenaga kerja, pengairan, hingga proses pengeringan dan sortasi pascapanen (Kementerian Pertanian, 2024).
Artinya, petani tidak hanya pusing memikirkan “berapa harga jual tembakau hari ini”, tetapi juga harus berhitung cermat mengenai seberapa besar biaya yang mereka keluarkan untuk menghasilkan panen tersebut. Ketika harga jual pasar tidak sebanding dengan modal produksi, melimpahnya hasil panen tidak selalu menjamin kenaikan pendapatan petani.
Kepastian Pasar dan Ancaman Rokok Ilegal
Petani tembakau sesungguhnya menghadapi persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan regulasi cukai. Salah satunya adalah ketidakpastian pasar.
Tembakau bukanlah komoditas yang otomatis terserap habis oleh pabrik dengan harga seragam. Pasar menerapkan klasifikasi kualitas secara ketat. Petani bisa menjual daun berkualitas unggul dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Di beberapa sentra produksi, petani dan pembeli juga sudah menjalin pola kemitraan atau transaksi berdasarkan kriteria mutu tertentu. Kondisi ini memang memberikan kepastian pasar bagi sebagian orang, tetapi pada saat yang sama membuat nasib mayoritas petani sangat bergantung pada selera dan kebutuhan industri.
Di sinilah kebijakan cukai kembali memiliki peran penting. Jika kebijakan cukai memicu perubahan drastis dalam struktur produksi industri, volume permintaan pabrik terhadap bahan baku juga akan bergeser. Karena itu, saat merumuskan kebijakan cukai, pemerintah seharusnya tidak hanya menghitung potensi penerimaan negara dan daya beli konsumen, tetapi juga memetakan efek dominonya hingga ke hulu petani.
Kita juga tidak bisa memisahkan pembahasan cukai dari isu kronis peredaran rokok ilegal. Sindikat pembuat rokok ilegal tidak menyetorkan cukai sepeser pun kepada negara. Karena mereka bebas dari beban pajak resmi, produk ilegal ini memiliki struktur harga yang jauh lebih murah di pasaran.
Bagi pemerintah, persoalan ini bukan melulu soal kebocoran kas negara. Peredaran rokok ilegal mengacaukan persaingan pasar. Jika produsen legal memikul beban cukai dan berbagai kewajiban administratif, sementara pabrik ilegal melenggang bebas tanpa aturan, kompetisi menjadi sangat pincang.
Kekacauan ini kemudian merambat kembali ke rantai produksi, termasuk memukul volume serapan bahan baku oleh pabrik resmi. Maka, setiap kali pemerintah membicarakan kenaikan tarif cukai, publik berhak mempertanyakan seberapa tegas aparat memberantas peredaran rokok ilegal di lapangan.
Peran DBHCHT dan Kebutuhan Kebijakan Menyeluruh
Ada satu mekanisme penting yang sering luput dari perhatian masyarakat luas: pemerintah pusat sebenarnya mengembalikan sebagian penerimaan cukai hasil tembakau kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Pemerintah menyalurkan DBHCHT kepada daerah penghasil tembakau maupun wilayah lain sesuai aturan main yang berlaku (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Pemerintah daerah wajib menggunakan dana segar ini untuk membiayai program kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, serta layanan kesehatan umum.
Bagi kabupaten/kota penghasil tembakau, mekanisme ini sangat krusial karena wilayah tersebut berhak menerima suntikan dana dari hasil keringat petani mereka sendiri. Namun, kucuran DBHCHT tidak berarti seluruh derita petani otomatis sirna. Petani tetap menantikan kebijakan yang langsung menyentuh denyut nadi persoalan mereka: kemudahan akses modal, perlindungan dari tengkulak yang mempermainkan harga, bantuan teknologi pascapanen, dan jaminan kepastian pasar.
Perdebatan mengenai cukai sering kali buntu dalam pertarungan dua kubu. Di satu sisi, pemerintah menggunakan cukai sebagai instrumen pengendali konsumsi sekaligus lumbung uang negara. Di sisi lain, para pelaku usaha dan publik mengkhawatirkan kenaikan cukai hanya akan mencekik industri dan menyengsarakan petani.
Kita perlu menelaah kedua dimensi ini menggunakan basis data yang objektif. Kita harus membuang jauh-jauh asumsi usang yang menganggap setiap kenaikan cukai pasti memiskinkan petani, ataupun sebaliknya—mengira regulasi cukai sama sekali tidak punya kaitan dengan periuk nasi petani.
Hubungannya sangat kompleks. Petani berpeluh keringat di pangkal rantai produksi, sementara kebijakan cukai menyasar produk akhir di hilir. Di antara kedua titik tersebut, membentang ekosistem raksasa berisi industri, distributor, pedagang, konsumen, dan fluktuasi pasar. Karena itu, pertanyaan esensialnya bukan lagi sekadar “apakah pemerintah akan menaikkan cukai?”, melainkan “bagaimana perubahan cukai ini akan mengguncang seluruh ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT)?”
Pada akhirnya, petani tembakau membutuhkan kepastian yang jauh lebih nyata. Mereka berhak tahu apakah pabrik akan menyerap panen daun tembakau mereka, berapa proyeksi harga yang mungkin mereka bawa pulang, dan bagaimana strategi pemerintah melindungi mereka dari anjloknya permintaan.
Pemerintah wajib merumuskan kebijakan cukai secara paralel dengan regulasi pertanian dan perindustrian. Jika pemerintah berniat mengotak-atik tarif cukai, mereka harus menghitung secara presisi efek pukulannya terhadap serapan bahan baku di tingkat desa. Hal yang sama berlaku ketika negara menargetkan peningkatan kas atau penindakan rokok ilegal.
Sebab, di balik setiap bungkus rokok, terdapat rantai ekonomi yang sangat panjang. Jutaan pekerja, pedagang, dan pabrikan menggantungkan hidupnya di sana. Dan tentu saja, ada tangan-tangan petani yang merawat tanaman tembakau jauh sebelum rokok tersebut terselip rapi di etalase warung.
Maka, saat wacana kenaikan cukai rokok mengemuka, kita tidak boleh hanya meributkan harga eceran konsumen. Kita wajib mengawal satu pertanyaan fundamental: bagaimana perubahan aturan di Jakarta itu menjalar sampai ke pedesaan dan memengaruhi hajat hidup para penanam tembakau?
Kita tidak akan menemukan jawabannya hanya dari memelototi selembar tabel tarif cukai. Kita harus membedah data produksi tembakau, tren harga panen, luasan lahan, daya serap industri, volume rokok pabrikan, maraknya rokok ilegal, serta efektivitas DBHCHT secara holistik.
Hanya dengan cara pandang itulah, diskursus cukai tidak akan jalan di tempat pada perdebatan “mahal atau murah”. Kita akhirnya bisa menyelesaikan misi yang jauh lebih besar: memastikan setiap kebijakan negara benar-benar melindungi kehidupan jutaan orang yang mempertaruhkan nasib di sepanjang rantai ekonomi tembakau.
