Tag:

pendidikan

Putri dan Mbah Parti

by Fawaz al Batawy 06/06/201806/06/2018

Tahun ini memasuki tahun kedua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) mengelola program beasiswa bagi anak-anak petani dan buruh tani tembakau di dua belas kecamatan di Kabupaten Temanggung. Beasiswa ini diperuntukkan bagi anak-anak yang tahun ajaran baru 2018 mulai bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Temanggung.

Setiap tahunnya, ada seratus anak yang berhak menerima beasiswa penuh sejak masuk sekolah hingga lulus SMK kelak. Syarat utamanya, harus anak-anak petani atau buruh tani tembakau di wilayah Kabupaten Temanggung.

Ada lima tahap yang mesti dilalui sebelum KNPK memutuskan seratus anak yang berhak mendapat beasiswa. Sosialisasi program beasiswa; pendaftaran dan pengembalian formulir; verifikasi pertama; tes tertulis; verifikasi kedua; dan pengumuman peserta yang lolos dan menerima beasiswa. Untuk mengawal semua rangkaian ini, KNPK menggandeng lima belas orang petani tembakau di Temanggung untuk menjadi koordinator di dua belas kecamatan yang menjadi sasaran beasiswa.

Beberapa waktu lalu, saya bersama beberapa orang rekan lainnya melaksanakan tahap empat dari rangkaian seleksi penerimaan beasiswa KNPK Temanggung ini. Tahap empat adalah verifikasi kedua. Pada tahap ini, kami wajib mewawancarai anak-anak dan orang tua mereka. Anak-anak yang lolos tes tertulis. Saya dipercaya mendatangi 27 rumah anak-anak tersebut. Berikut ini adalah catatan hasil kunjungan saya ke salah seorang anak dari 27 anak yang saya datangi.

* ***

Butuh lima kali bertanya kepada sembarang orang yang kami temui di tepi jalan sebelum kami menemukan rumah yang kami cari. Dari jalan desa yang beraspal, kami berbelok ke kiri, meninggalkan jalan beraspal, melalui jalan beton menanjak tepat di depan masjid kampung. Rumah yang hendak kami tuju terletak tak jauh dari masjid. Hanya dipisahkan jalan setapak yang berbelok arah.

Ketika kami tiba, Putri sedang bermain sepeda di halaman rumah yang juga menjadi halaman masjid. Awalnya, saya tidak tahu jika anak perempuan yang bermain sepeda itu adalah Putri. Padahal saya sudah dibekali foto wajah Putri. Kami memang tidak mencari Putri ketika bertanya, yang kami cari adalah Supartiyah.

Pada formulir pendaftaran beasiswa, Putri menuliskan nama Supartiyah sebagai walinya. Lebih dari 20 anak yang saya dan pemandu lokal kunjungi, hanya Supartiyah satu-satunya nama perempuan yang tertulis pada kolom wali murid. Lainnya, semua laki-laki. Bapak dari anak yang hendak kami temui.

Seorang perempuan tua mengenakan jilbab berwarna krem menyambut kami dan menyilakan kami masuk usai kami memberi salam. Jajaran kursi membentuk huruf ‘L’ dengan sebuah meja persegi panjang mengisi sudut dalam huruf ‘L’ tertata rapi di ruang utama rumah. Foto Ir. Sukarno berukuran besar dalam sebuah pigura tertempel di dinding menghadap ke pintu depan, memastikan siapa saja yang masuk ke rumah itu akan disambut oleh foto presiden pertama RI itu.

Di sudut depan rumah, menempel dengan jendela utama, terdapat mesin jahit kuno. Tampilannya yang bersih menandakan mesin jahit itu betul-betul dirawat dengan baik. Beberapa bahan berjaring yang dijahit menjadi tas, bertumpuk di sebelah mesin jahit.

Perempuan tua itu menyilakan kami duduk. Ia kemudian duduk pada barisan kursi yang menghadap jendela utama. “Mbah, betul nama Mbah itu Supartiyah?” Tanya saya.

“Iya betul.” Jawab Mbah Parti.

“Betul Mbah Ibu dari Putri?”

“Bukan, saya neneknya. Ibunya Putri sudah meninggal waktu Putri kelas empat SD. Bapaknya meninggal duluan waktu Putri masih TK, sakit ginjal.” Terang, Mbah Parti.

“Kalau Putri sekarang di mana, Mbah? Bisa tolong dipanggilkan ke sini.” Pinta saya.

“Nah itu, yang lagi main sepeda, itu Putri.” Mbah Parti lalu memanggil cucunya untuk bergabung bersama kami.

Saya berbincang panjang lebar dengan Putri, Mbah Parti berbincang dengan pemandu lokal saya. Putri pendiam dan pemalu, mungkin karena saya orang baru yang ditemuinya. Untuk mengetahui kesehariannya, saya mesti menyusun rupa-rupa pertanyaan agar Ia mau bercerita. Tetapi tidak untuk rencana masa depannya. Ia begitu lancar bercerita.

Senja kian menua, tak akan lama lagi azan maghrib berkumandang. Hawa dingin pegunungan mulai turun ke lembah-lembah, masuk ke rumah yang didiami Mbah Parti dan Putri, cucunya. Hawa dingin membikin saya kembali mengenakan jaket yang sebelumnya saya lepas.

Selepas kakak laki-laki Putri lulus sekolah SMK dan menyusul kakak perempuan Putri ke Jakarta untuk mencari pekerjaan di sana, Mbah Parti hanya ditemani Putri tinggal di rumah. Di sekitar rumah Mbah Parti, berdiri rumah-rumah yang ditinggali adik atau keponakan dari Mbah Parti.

“Kami tinggal berdekatan, tetapi hidup sendiri-sendiri, dari bekerja sendiri-sendiri. Saya nggak mau membebani orang lain biar pun itu saudara sendiri. Saya bekerja untuk menghidupi diri sendiri, dan untuk membiayai Putri dan dua orang kakaknya.” Terang Mbah Parti kepada kami. Ia lalu melanjutkan, “Sekarang saya sudah cukup tua, sudah nggak bisa kerja yang berat-berat lagi seperti buruh tani di kebun tembakau atau membuat keranjang tembakau dan alas penjemur tembakau. Andalan saya sekarang menjahit saja, sembari sesekali bekerja membungkusi keripik singkong. Dulu saya juga ikut menggoreng. Sekarang sudah nggak kuat, saya membungkusi saja. Putri juga ikut membungkusi kalau libur sekolah.”

Putri adalah satu dari 646 anak yang mendaftar beasiswa untuk anak-anak petani atau buruh tani atau pekerja gudang tembakau di Temanggung. Mereka yang mendaftar adalah mereka yang tahun ini lulus SMP dan bersiap masuk SMK. Dari 646 anak, dipilih 100 orang anak yang akan mendapat beasiswa penuh hingga mereka lulus SMK. Saya dipercaya menjadi salah satu orang yang memverifikasi dan menentukan apakah seorang anak lolos atau tidak dalam program beasiswa ini usai mereka ikut tes tertulis.

Saya tidak suka drama, saya suka yang biasa-biasa saja. Sayangnya, ketika berkunjung ke kediaman Mbah Parti dan Putri, bertubi-tubi saya disuguhi drama. Sayangnya lagi, bagi saya drama itu menyedihkan.

Belum selesai drama tentang kehidupan Mbah Parti dan Putri, saya disuguhi drama baru lagi. Ketika saya melihat nilai tes tertulis dari Putri, Ia menempati peringkat 100. Ini artinya, dari pertimbangan nilai, Ia menempati peringkat paling akhir dari anak-anak yang lolos program ini.

Jika kepada dua puluh lebih anak lainnya saya bilang nanti pengumuman resmi akan menyusul setelah saya mempelajari berkas hasil assessment yang saya lakukan, kepada Mbah Parti dan Putri, saya langsung bilang, “Putri lolos beasiswa. Alhamdulillah, Insya Allah sudah lolos.”

Mbah Parti sujud syukur, Putri menunduk sembari menutup wajah dengan kedua tangannya hingga kepalanya menyentuh lututnya. Lalu mereka berpelukan sembari menangis. Menangis gembira. Selanjutnya, Mbah Parti tak pernah berhenti mengucapkan terima kasih.

Pada berkas penilaian dan verifikasi bertuliskan nama Putri, saya mencoret kata “Tidak Lolos”, mencontreng kata “Lolos” kemudian menuliskan kata “PRIORITAS UTAMA” pada kolom alasan mengapa saya meloloskan Putri. Kemudian saya pamit. Melanjutkan kunjungan ke rumah anak seusia Putri lainnya.

Dari nilai tes yang diperoleh Putri, Putri anak yang biasa-biasa saja. Tidak terlalu pintar, namun jelas bukan anak bodoh. Dari perjumpaan itu, dan dari obrolan-obrolan kami, Saya jatuh cinta pada Putri dan Mbah Parti, jatuh cinta pada hidup dan kehidupan mereka, jatuh cinta pada perjuangan mereka. Dan saya kian jatuh cinta pada Putri karena Ia gemar membaca dan menulis.

06/06/201806/06/2018 0 comment

TUTUR

Anak-Anak yang Tampak Lebih Bahagia Saat Pulang Sekolah

by Fawaz al Batawy 17/02/201719/07/2017

written by Fawaz al Batawy

Pendidikan gagal melahirkan peserta didik yang benar-benar bahagia. Kebanyakan anak menjadi pandai, tetapi di bawah tekanan-tekanan yang memberatkan mereka.

Sumber foto: qureta.com

[dropcap]S[/dropcap]ewaktu masa sekolah, sejak dari SD hingga SMA, yang paling dinanti kedatangannya adalah saat-saat libur tiba. Baik itu libur akhir pekan, tanggal merah hari-hari besar keagamaan atau kenegaraan, lebih lagi libur panjang di akhir semester. Itu yang saya rasakan, dan saya yakin banyak anak-anak usia sekolah dari zaman Orde Lama hingga orde kereta cepat kini pun juga merasakan hal yang sama seperti saya.

Rasa antusias untuk datang ke sekolah hadir sebentar saja di hari-hari pertama periode ajaran baru dimulai. Setelah itu, sekolah terasa menjenuhkan bahkan kadang hingga memuakkan. Bagi saya ada sedikit tambahan waktu di mana antusiasme datang ke sekolah meningkat pesat, yaitu saat hari olahraga tiba. Karena saat itulah saya bisa bermain sepakbola hingga puas dengan teman-teman sekelas.

Sering kita mendengar atau malah menyaksikannya sendiri, bagaimana anak-anak begitu lunglai saat berangkat ke sekolah namun semangat yang menggebu tetiba hadir saat mereka pulang sekolah. Bayang-bayang tentang guru yang galak, tugas-tugas yang menumpuk, catatan-catatan yang menjejal halaman-halaman buku, hafalan-hafalan yang harus terus dirapal, tanpa tahu apa maksudnya, apa manfaatnya, telah menghantui anak-anak saat melangkahkan kaki menuju sekolah.

Saya rasa, antusiasme, semangat menggebu, keceriaan yang dirasa dan kebahagiaan yang terpancar dari raut muka anak-anak hanya hadir di waktu berangkat sekolah saat anak-anak masih berada di tingkat Taman Kanak-Kanak. Ketika sudah memasuki Sekolah Dasar, semua itu hilang begitu saja. Keceriaan dan kebahagiaan yang dirasakan, berganti menjadi teror-teror yang cukup menakutkan. Tak sedikit orang tua yang mendapati anaknya pura-pura sakit untuk sekadar menghindari rutinitas menjemukan di bangku sekolah.

Ketika ada ungkapan yang berkata, “masa-masa paling indah adalah masa-masa di sekolah,” mungkin saja itu benar. Tapi keindahan-keindahan yang dirasakan semasa di sekolah bukan didapat dari proses belajar mengajar di kelas, bukan dari kurikulum yang dirancang pemerintah, bukan pula dari tugas-tugas, pekerjaan rumah dan ujian-ujian yang memuakkan. Bukan, bukan itu semua.

Masa-masa indah di sekolah diraih kebanyakan dari keberanian dan kenekatan melawan aturan sekolah yang mengekang. Pergi dari sekolah bersama teman-teman untuk bolos, tidak hadir di mata pelajaran tertentu, pura-pura salat dhuha untuk menghindari mata pelajaran sejarah yang mendoktrinkan kebohongan, dan berbagai macam tindakan sejenis yang berhulu dari kepenatan dalam mengikuti proses pendidikan di sekolah.

Sekolah, yang dimaksudkan untuk memberikan anak-anak pendidikan yang mereka sukai untuk bekal kehidupan mereka, bertransformasi menjadi monster yang mengekang dengan banyak aturan yang memberatkan. Sekolah yang seharusnya menyiapkan peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan nyata, malah mencerabut peserta didik dari kehidupan mereka, mengalienasi anak-anak dari kehidupan keseharian mereka.

Mengerikan memang, tetapi proses seperti ini terus saja terjadi dan dilakukan hingga kini, bahkan dengan tambahan-tambahan yang kian hari kian memberatkan. Kegiatan ekstrakulikuler yang semakin menyita waktu bermain, kursus-kursus dan les tambahan usai jam sekolah, belum lagi jika ditambah keharusan anak-anak datang ke madrasah, TKA/TPA untuk belajar ilmu agama. Semua ini benar-benar membuat anak-anak letih dan tersiksa.

Saat Paulo Freire mulai mengorganisir petani di Brazil, memberikan layanan pendidikan, dan merumuskan semua itu dengan baik dalam sebuah buku berjudul “Pendidikan Kaum Tertindas”, saya rasa, di negeri ini, dalam taraf tertentu adalah sebaliknya. Alih-alih memberikan pendidikan untuk kebaikan seluruh peserta didik, negara dengan penyeragaman kurikulumnya, lewat pendidikan malah menindas para peserta didik.

Sebuah ironi yang sayangnya nyata terjadi di banyak tempat di negeri ini. Pendidikan gagal melahirkan peserta didik yang benar-benar bahagia. Kebanyakan anak menjadi pandai tetapi di bawah tekanan-tekanan yang memberatkan mereka.

Konstruksi sistem pendidikan yang dibangun seolah-olah menutup pintu dialog. Semua di bawah komando dan instruksi dari pusat. Daerah-daerah yang mengelola sekolah dipaksa menerima mentah-mentah sistem yang diberlakukan pusat. Kearifan lokal, tradisi dan budaya yang berbenturan dengan sistem pendidikan pusat, harus mengalah, dipaksa dan akhirnya terpaksa mengalah. Kompromi-kompromi seakan haram hukumnya. Imbasnya, lagi-lagi anak-anak peserta didik yang menjadi korban dan paling menderita.

Rezim silih berganti, menteri-menteri yang mengurus departemen pendidikan juga sudah berkali-kali berganti, tetapi sistem pendidikan yang diterapkan terlihat jalan di tempat.

Pendidikan kita melulu mengacu pada produksi pekerja yang siap ditempatkan di perusahaan-perusahaan sebagai pekerja yang siap menerima perintah. Nasihat bijak dari salah seorang bapak pendidikan kita, seakan tak lagi bermakna. Ki Hadjar Dewantara pernah berkata, “Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu.”

Jauh, terlalu jauh pendidikan yang kini diterapkan di negeri ini dari panduan Ki Hadjar Dewantara. Alih-alih merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat anak-anak, pendidikan kini memaksa anak-anak menjadi seragam dalam pakem yang saklek ditetapkan dalam sebuah sistem.

“Jika struktur sama sekali tidak mengizinkan adanya dialog, maka struktur itu harus diganti.” Begitu pesan Paulo Freire.

Dan, dengan sistem yang terus menerus memberatkan anak-anak peserta didik di penjuru negeri ini, saya kira, sudah seharusnya kita lantang berkata: “Sistem pendidikan di Indonesia harus segera dirombak, harus lekas diganti!”

Meneruskan apa yang diungkapkan oleh Ivan Illich, “Bebaskan masyarakat dari belenggu sekolah.” Sudah saatnya memang, di waktu-waktu seperti saat ini, masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi peserta inti pendidikan di negeri ini, harus segera dibebaskan dari belenggu sekolah yang merampas keceriaan dan kebahagiaan mereka. Anak-anak harus dibebaskan dari belenggu sekolah yang menakutkan bahkan hingga meneror mereka di masa-masa yang seharusnya mereka tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai kodratnya sendiri-sendiri.

Saya kira mudah saja melihat indikator awal keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Yaitu dengan melihat apakah anak-anak peserta didik menikmati proses yang mereka jalani di sekolah. Bagaimana mereka merasa bahagia saat berangkat ke sekolah karena hendak mengunduh ilmu bagi kehidupan mereka. Dan merasa bahagia juga saat pulang dari sekolah karena ilmu yang mereka dapatkan di kelas. Bukan malah sebaliknya, berat datang ke sekolah karena aturan-aturan yang mengekang dan bahagia saat pulang sekolah karena terlepas dari belenggu yang menyiksa di sekolah.

Baik kiranya kita kembali merenungkan, dan lebih dari itu, seluruh praktisi pendidikan benar-benar menerapkan apa yang sudah dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia:

“Sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia harus disesuaikan dengan kepentingan rakyat, nusa dan bangsa, kepentingan hidup kebudayaan dan hidup kemasyarakatan dalam arti yang seluas-luasnya. Maka harus diingat adanya perbedaan bakat dan keadaan hidup antara anak didik yang satu dengan yang lain (daerah pertanian, perdagangan, pelayaran, dan lain-lain). Maka perlu diadakan diferensiasi untuk memperbesar kemanfaatan bagi anak didik, maupun bagi masyarakat dan negara.”

17/02/201719/07/2017 0 comment

LAKON

Jurus Ahok Melarang Ngrokok

by www.bolehmerokok.com 19/05/201519/07/2017

written by www.bolehmerokok.com

Ahok offside. Pemprov DKI Jakarta bermaksud memperketat pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik yang dipandang tidak mampu. Anak dari orangtua yang notabene merokok kemungkinan tak bakalan menerima KJP. “Kami mau perketat sampai ke situ. Yang merokok, anaknya tidak akan dapat KJP,” ujar Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/5). Kebijakan itu akan diambil karena orangtua yang mampu membeli rokok seharusnya sanggup membiayai sekolah anaknya. “Buat merokok kan ada duitnya. Dua bungkus sehari lagi. (Kalau tak mampu bayar sekolah anak) kan lucu,” katanya.

Kenapa Ahok offside? Pasalnya norma dan kriteria yang menjadi acuan juklak dan juknis program KJP oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Artinya kebijakan Ahok terkait implementasi dana subsidi KJP dengan mengecualikan peserta didik yang orang tuanya miskin namun merokok adalah rumusan yang mana-suka (arbitrary) dan sewenang-wenang. Tak hanya diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia, melainkan lebih jauh kebijakan Pemprov DKI Jakarta adalah inkonstitusional.

Orang tua merokok adalah satu hal, sementara kewajiban negara atau pemerintah memberikan fasilitas pendidikan bagi semua warga negara adalah hal lain. Merujuk cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa, arah tujuan nasional dari dibangunnya Republik Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Konstruksi tujuan filosofis disusunnya negara atau pemerintah Indonesia semakin dikukuhkan dalam UUD 1945 pasca amandemen, di mana ditegaskan bahwa hak mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia. Bahkan lebih dari itu, cita-cita ideal mencerdaskan kehidupan bangsa itu, adalah kewajiban negara terhadap rakyatnya.

Sementara, terkait kebijakan Pak Ahok yang mana-suka itu, beliau selaku pemangku kebijakan tentu patut kita ingatkan pada substansi ‘isi’ ketentuan Pasal 31 Ayat 1 dan 2.

Ayat 1 berbunyi : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; sedangkan Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Artinya, secara filosofis setiap warga negara berhak atas pendidikan. Tanpa terkecuali siapapun itu, entah orang tuanya adalah perokok atau bukan, bahkan seandainya anak-cucu eks Tapol PKI atau DI/TII sekalipun, terlepas kaya atau miskin, secara prinsip filosofis setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan. Sementara, bersama itu secara filosofis negara atau pemerintah serta-merta wajib memfasilitasi terselenggaranya pendidikan untuk seluruh rakyat setidaknya hingga pendidikan dasar. Bagaimanapun hal ini adalah mandat konstitusi UUD 1945, yang siapapun mereka yang tengah memerintah sudah tentu wajib tunduk dan patuh. Tanpa terkecuali, Ahok.

Bahkan jika kita merujuk UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 Ayat (1) ditekankan, bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Di sini bukan hanya tak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun, bahkan pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan memberikan layanan dan kemudahan terhadap akses pendidikan yang bermutu bagi warga negara.

Sedang terkait hak peserta didik mendapatkan subsidi pendidikan tercantum pada Pasal 12 Ayat (1) huruf d yang berbunyi : “mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Sudah jelas, pada tingkat UU sama sekali tak ada satupun klausul yang menetapkan bahwa, anak didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan namun merokok kemudian dilarang mendapatkan subsidi pendidikan.

Juga sebenarnya tak satupun klausul juklak dan juknis dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta 159 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan demikian.

Artinya ketika Ahok secara lisan kemudian menetapkan ketentuan penerima KJP mengecualikan keberadaan peserta didik yang orang tuanya merokok, itu pernyataan personal Ahok dan bukan produk hukum kelembagaan selaku seorang Gubernur DKI Jakarta. Sekalipun ketentuan juklak dan juknis dalam Instruksi Gubernur menyatakan demikian, maka sebagai produk hukum jelas inkonstitusional karena secara substansi tidak selaras dengan produk perundang-undangan di atasnya.

Demikianlah Ahok, terkait isu rokok kebijakannya sering offside. Bukan hanya soal KJP, kita catat Ahok juga melakukan pelarangan terhadap iklan rokok dan melarang pegawai pemda DKI merokok. Padahal rokok adalah produk legal dan merokok adalah hak konstitusional warga negara, yang tidak saja diakui secara sah melainkan juga dilindungi oleh negara.

Nampak di satu sisi Ahok seringkali belum bisa memisahkan sikap pribadinya yang tidak suka dengan orang merokok, dan sikap kelembagaan dirinya selaku seorang Gubernur sebagai representasi pemerintah yang seharusnya bernalar konstitusional. Di balik keberaniaan Ahok yang sering membuat kita terpukau, namun begitu bicara soal rokok sungguh mengecewakan! Argumentasi berbasis sentimen pribadi Ahok, selalu menonjol tak terkontrol.

19/05/201519/07/2017 1 comment

Load More Posts