Tag:

dbh-cht

KNPK Menolak Simplifikasi Tarif Cukai Tembakau

by Kretekmin 18/10/201818/10/2018

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Di dalam PMK tersebut terdapat aturan main terbaru mengenai roadmap penyederhanaan tarif CHT (simplifikasi cukai).

Simplifikasi layer tarif diberlakukan untuk jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin), SKT (Sigaret Kretek Tangan), dan SPM (Sigaret Putih Mesin) yang dilakukan secara bertahap selama periode 2018-2021.

Simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau, penerapannya sebagaimana berikut:

10 (sepuluh) strata tarif mulai tahun 2018
8 (delapan) strata tarif mulai tahun 20 19
6 (enam) strata tarif mulai tahun 2020
5 (lima) strata tarif mulai tahun 2021

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menilai bahwa simplifikasi cukai akan berdampak negatif terhadap Industri Hasil Tembakau di Indonesia. Ada 3 hal yang menjadi landasan argumentasi KNPK.

Pertama, kebijakan simplifikasi cukai mengancam eksistensi kretek sebagai produk khas Indonesia. Mari perhatikan bagan di bawah ini.

Dari bagan di atas, terlihat pada 2021 ketika simplifikasi cukai berjalan hingga hanya tersisa 5 layer tarif cukai saja, Sigaret Putih Mesin atau yang biasa disebut rokok putihan, tarifnya akan setara dengan Sigaret Kretek. Padahal, tarif cukai rokok putihan sudah seharusnya lebih tinggi daripada kretek, dikarenakan rokok putihan banyak didominasi oleh perusahaan multinasional serta bahan baku dan proses produksinya berada di luar Indonesia.

Sementara kretek merupakan produk khas asli Indonesia yang rantai produksi dari hulu ke hilirnya dikerjakan di dalam negeri dan diolah oleh anak bangsa. Sehingga, kretek perlu dibedakan perlakuannya dengan rokok putihan. Dalam hal ini negara memang sudah seharusnya memberikan proteksi kebijakan terhadap kretek.

Kedua, menurunnya trend produksi dan konsumsi Sigaret Kretek Tangan (SKT). Jika kebijakan simplifikasi cukai diterapkan, maka rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) produksinya akan naik, sementara itu produksi SKT akan mengalami penurunan yang signifikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, produksi SKT sejak periode 2011 sampai 2017 terus menurun sebesar 5,5% per tahun. Data penurunan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah dan stakeholder pertembakauan. Dikarenakan penurunan produksi dan konsumsi SKT dapat berimbas kepada matinya industri kecil menengah.

Apalagi, jumlah pabrik rokok terus mengalami pengurangan. Data Bea Cukai menunjukkan, sejak 2011 jumlah pabrik rokok masih ada sebanyak 1.540. Lalu di 2012 menjadi 1.000 pabrik, pada 2013 sebanyak 800 pabrik, di 2014 menjadi sebanyak 700 pabrik, berkurang menjadi 600 pabrik di 2015 dan 2016. Serta di 2017 hanya menjadi 487 pabrik rokok.

Padahal, SKT adalah industri yang menyerap tenaga kerja paling besar ketimbang jenis-jenis hasil tembakau lainnya. Industri ini adalah industri padat karya yang menaungi hajat hidup ribuan buruh linting.

Ketiga, meningkatnya peredaran rokok ilegal. Kebijakan simplifikasi cukai akan memicu peredaran rokok ilegal. Hal ini bukan berdasarkan asumsi semata. Penggabungan struktur cukai tersebut tentu akan berdampak langsung pada struktur persaingan dan keberlanjutan IHT, terutama golongan menengah kecil.

Simplifikasi tarif punya potensi memperkuat karakter oligopolistik. Menghabisi industri kecil dan memperkuat pemain besar. Jika persaingan hanya diisi oleh pemain besar, maka akan muncul peredaran rokok ilegal yang disebabkan tertutupnya persaingan sehat bisnis rokok di Indonesia.

Apalagi ditambah dengan kondisi kenaikan tarif cukai yang eksesif oleh pemerintah setiap tahunnya. Konsumen akan dihadapi pada pilihan konsumsi produk yang terbatas dengan harga yang mahal. Maka, konsumsi rokok ilegal akan menjadi pilihan bagi konsumen. Jika pasar konsumennya sudah terbentuk, produksi rokok ilegal akan marak beredar.

Tiga landasan argumen tersebut menjadi alasan bagi KNPK untuk Menolak Kebijakan Simplifikasi Tarif Cukai Hasil Tembakau yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

18/10/201818/10/2018 0 comment

TUTUR

Kopi dan Kretek untuk Sukarelawan

by Fawaz al Batawy 10/10/201810/10/2018

written by Fawaz al Batawy

Hingga hari ini, satu-satunya film seri yang selesai saya tonton hingga episode terakhir adalah Prison Break. Satu yang hingga kini masih membekas dalam ingatan saya adalah penyakit aneh yang diderita Michael Scofield, tokoh utama dalam film seri itu. Ia menderita penyakit empati berlebih atau lazim disebut bleeding heart syndrome. Syndrome ini membikin seseorang tidak bisa melihat orang lain menderita. Ia harus dan selalu membantu siapa saja yang menderita semampunya.

Dalam dunia nyata, orang-orang semacam Michael Scofield ini ada. Paling mudah menemui mereka dengan datang ke lokasi-lokasi bencana yang kerap terjadi di negeri ini. Mereka kini sedang berkumpul di beberapa tempat di Sulawesi Tengah. Sebagian lagi masih berkumpul di Pulau Lombok. Menjadi sukarelawan membantu apa saja yang bisa mereka bantu untuk meringankan beban para penyintas akibat bencana.

Tentu saja mereka sukarelawan ini manusia biasa. Mereka juga lelah dan punya kebutuhan pribadi. Sebagai sukarelawan yang siap terjun ke lapangan untuk membantu apa saja yang mereka bisa sesuai kemampuannya, kebutuhan pribadi yang pokok sudah mereka siapkan. Sesuai standar prosedur operasional. Di luar itu, ada kebutuhan lain yang mungkin tidak terlalu pokok, namun tetap mereka persiapkan dengan baik. Seiring berjalan waktu, kebutuhan itu stoknya menipis, bahkan habis. Memang kadang dianggap sepele, namun ini penting. Terutama kebutuhan untuk relaksasi usai bekerja keras sepanjang hari. Kopi dan rokok kretek misalnya.

Pada bencana gempa dan tsunami Aceh, gempa Yogya, letusan Gunung Merapi Yogya, ada kesamaan kasus yang bisa saya pelajari. Stok kopi dan rokok kretek yang dibawa menipis, lalu habis. Mencari toko yang menjual keduanya di lapangan kadang susah. Kalau pun ada, keuangan sudah agak menipis. Saya kira di Lombok dan yang terbaru di Donggala, Sigi, Palu dan sekitarnya mengalami kasus yang mirip terkait kopi dan rokok.

Saya pernah mendengar kisah, saking kekurangannya mereka akan rokok, padahal rokok itu salah satu kebutuhan mereka untuk relaksasi selepas kerja berat, beberapa sukarelawan di Aceh sampai melinting bubuk teh karena kebutuhan relaksasi dengan rokok.

Sekali lagi, ini mungkin sepele, namun saya kira ini begitu penting bagi para sukarelawan. Saya kira, sudah saatnya kita memikirkan itu juga. Selain kebutuhan pokok bagi para penyintas, kebutuhan produk relaksasi bagi sukarelawan semisal kopi dan rokok kretek layak dikirim pula ke lokasi-lokasi bencana. Dari Sulawesi Tengah, hari ini, saya sudah mendengar suara-suara semisal itu. Kebutuhan kopi dan rokok kretek bagi pahlawan-pahlawan tanpa pamrih itu, yang bekerja sepenuh hati dalam sunyi. Mari kita usahakan bersama.

10/10/201810/10/2018 0 comment

TUTUR

Defisit BPJS Kesehatan dan Pentingnya Peta Jalan Industri Hasil Tembakau

by Azami 20/09/201820/09/2018

written by Azami

Bobolnya BPJS Kesehatan membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Sejak 2014 BPJS Kesehatan sudah mengalami defisit anggaran mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Alhasil pemerintah mau tak mau menalangi defisit tersebut.

Alasan defisitnya BPJS Kesehatan pun bermacam-macam, mulai dari pembiayaan klaim tagihan yg membengkak, jumlah iuran peserta BPJS dianggap kurang, hingga alasan yg mengada-ada seperti perokok membebani biaya JKN.

Padahal banyak hal lain yg menjadi penyebab jebolnya BPJS Kesehatan, seperti adanya kecurangan dari pihak Rumah Sakit dalam klaim tagihan kepada BPJS Kesehatan.

Baca: http://finansial.bisnis.com/read/20171219/215/719912/fraud-tagihan-bpjs-harus-konfirmasi-data-ke-pasien

Dalam kondisi keuangan negara yg banyak dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur, tentu nalangin BPJS Kesehatan menjadi beban bagi pemerintah.

Awal tahun 2017, pemerintah membuat wacana menutup defisit BPJS Kesehatan dengan mengambil dana cukai rokok sebagai salah satu solusi mengurangi beban pemerintah.

Namun wacana tersebut belum bisa terealisasi karena pemerintah harus menyelaraskan dulu peraturan mengenai cukai rokok yg ada.

Dalam UU Cukai nomor 36 tahun 2007 alokasi pembagian DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sudah diatur dengan jelas bahwa 50% DBHCHT digunakan untuk pengembangan pertanian, industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi cukai, dll. Sementara 50% lainnya digunakan untuk pembangunan daerah penerima DBHCHT (dalam hal ini daerah penghasil cukai).

Pemerintah punya celah mengeksekusi wacana menutup defisit BPJS Kesehatan dari cukai rokok dengan mengalokasikan 50% alokasi DBHCHT untuk pembinaan lingkungan sosial.

Tapi disini masalahnya.

Kalau kita jeli, alokasi DBHCHT untuk pembinaan lingkungan sosial justru dirampok oleh kelompok antirokok. Dalam juknisnya, alokasi tersebut malah dipakai untuk sosialisasi bahaya merokok dan pembuatan perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok).

Padahal kalau dimaksimalkan untuk pelayanan kesehatan yg jelas, BPJS Kesehatan akan lebih ringan bekerja dan kemungkinan defisit anggaran bisa diperkecil.

Sampai pada akhirnya muncul PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yg di dalamnya mengatur lebih spesifik bahwa alokasi DBHCHT 50% dipakai untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Ini aneh, sebab perpres aturan main pembiyaan BPJS Kesehatan dari dana cukai dan pajak rokok didahului oleh peraturan menteri. Bukankah seharusnya perpres dulu baru peraturan menteri? (Koreksi saya bila salah).

Peta jalan mengenai aturan IHT (Industri Hasil Tembakau) memang perlu dibuat secepatnya agar aturan mainnya fair dan jelas. Selama ini IHT menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara, tapi di satu sisi kebijakan pemerintah selalu menjadi beban bagi IHT (karena terpengaruh dengan bisikan kelompok pengendalian tembakau).

Kalau aturan main yg berkaitan dengan IHT masih seperti ini, jangan harap ke depannya IHT bisa berkontribusi maksimal bagi negara.

Memangnya jika ada masalah darurat seperti defisitnya BPJS Kesehatan sekarang ini, kelompok pengendalian tembakau mau ikut pusing nalangin?

Jangankan nalangin, wong pendanaan gerakan mereka saja masih garong dari duit perokok dan disuntik sama asing kok, artinya urusan perut mereka saja belum selesai.

20/09/201820/09/2018 0 comment

TUTUR

Beberapa Rumah Sakit yang Dibangun dari DBHCHT

by Rinanda 11/08/201811/08/2018

written by Rinanda

Industri Hasil Tembakau (IHT) masih menjadi tulang punggung penerimaan negara. Pada 2017 setoran cukai rokok mencapai Rp 157 triliun atau sudah melebihi target pemerintah sebesar Rp 149,8 triliun. Dana segar tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berbagai macam hal, seperti pembangunan infrastruktur, menambal defisit BPJS Kesehatan, pembangunan di daerah-daerah, dan dimanfaatkan pada sektor yang lain.

Khusus untuk pemanfaatan sektor kesehatan, ketika BPJS mengalami defisit sebesar Rp 9 triliun di tahun 2017, cukai rokok-lah yang menyuntik dana segar sebesar Rp 5 triliun, tentu harapannya agar layanan kesehatan publik masih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.

Selain menambal defisit BPJS Kesehatan, cukai rokok melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diambil dari cukai dan pajak rokok, masuk sebagai skema pemanfaatan pembangunan kesehatan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana yang diberikan mandat memanfaatkan DAK tersebut.

Rumah Sakit Paru di Karawang

Pemerintah Kabupaten Karawang membangun rumah sakit paru senilai Rp 152 miliar dari DBHCHT. Rumah sakit yang berdiri di atas lahan 2,2 hektar itu digadang-gadang sebagai rumah sakit paru pertama di wilayah Pantura Jawa Barat.

Sebagaimana diungkapkan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, rumah sakit ini dibangun menggunkan DBHCHT sejak 2012 sebesar Rp 152.615.742.000 (kompas.com).

Tak hanya itu, dalam kompleks rumah sakit ini juga akan dibangun rumah singgah. Hal ini untuk membantu keluarga pasien yang jarak rumahnya jauh dari rumah sakit.

Klinik Paru di Temanggung

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, kembali membangun gedung klinik paru dari DBHCHT. Klinik paru di daerah Temanggung telah ada di Puskesmas Ngadirejo, Bulu, Kedu, Parakan, Dharmarini, Candiroto.

Puskesmas di Blitar

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kembali memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk pembangunan fasilitas kesehatan. Di tahun 2018 ini tercatat ada tiga puskesmas yang dibangun menggunakan dana tersetut.

Kepala Seksi Kesehatan Rujukan Dinkes Kabupaten Blitar, Handono, menyampaikan, pembangunan puskesmas berada di tiga titik. Masing-masing Puskesmas Nglegok, Sanankulon dan Puskesmas Pembantu di Desa Selokajang. Pembangunan maksimal dimulai bulan Juli dan harus selesai sebelum Desember 2018.

Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas Sanankulon menelan biaya Rp 400 juta. Sementara pembangunan dan rehabilitasi puskesmas Nglegok dianggarkan Rp 568 juta lebih. Dan yang terakhir, anggaran senilai Rp 175 juta dikucurkan untuk pembangunan paga Puskesmas Pembantu di Selokajang.

RSUD Ibnu Sina

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Gresik
optimalkan penggunaan dana bagi hasil cukai dari hasil tembakau (DBHCHT) untuk pembelian alat-alat kedokteran canggih, serta membangun fasilitas penunjang yang lain. Terhitung sejak digulirkan program tersebut sejak tahun 2012. Semua fasilitas penunjang pelayana kesehatan sudah dilengkapi. Hal ini disampaikan Kepala RSUD Ibnu Sina Gresik, Endang Puspitowati didampingi Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Suyono

Tahun 2017 RSUD Ibnu Sina Gresik mendapat kucuran dana sebesar Rp 10 miliar dari DBHCHT. Dana tersebut digunakan untuk pembelian 1 unit ambulance, 16 unit stretcher/brankar alat kedokteran umum. Alat lainnya yaitu 70 unit bedside cabinet, 65 overbed table, 10 unit emergency trolly/resuscitation crash cart, 3 DC shock defibrillator, 2 unit ECG 12 chanel, 10 unit bedside monitor semuanya untuk pasien jantung.

Kepala RSUD Ibnu Sina, Endang Puspitowati mengatakan, sejak tahun 2012 pihaknya telah menerima dana bagi hasil cukai masing-masing tahun 2012 sebesar Rp 1,4 miliar, tahun 2013 naik menjadi Rp 2,5 miliar, tahun 2014 naik lagi menjadi Rp 5,7 miliar, dan tahun 2015 naik lagi menjadi Rp 10,2 miliar, dan tahun 2016 turun hanya sebesar Rp 8,3 miliar.

Beberapa peralatan yang dibeli dari dana bagi hasil cukai yaitu ventilator, caterisasi jantung, bronscoscopi, x-ray, USG 4 dimensi. Khusus program DBHCHT tahun 2016, RS Ibnu Sina Gresik melengkapi peralatan khusus radiologi digital x-ray dan fluoroscopy. Alat radiologi ini adalah alat paling canggih untuk foto x-ray saat ini. Di Gresik, alat ini hanya ada RSUD Ibnu Sina.

RSUD Mataram

Pada awal Maret 2015, RSUD Kota Mataram juga meresmikan gedung baru yang anggarannya bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembaku (DBHCHT) tahun 2014 sekitar Rp 20 miliar.

Masih banyak lagi rumah sakit yang dibangun dari sumbangan DBHCHT. Di daerah-daerah, pembangunan infrastruktur kesehatan banyak ditopang oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi, yang benar itu, tembakau merusak kesehatan atau ikut serta menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan?

11/08/201811/08/2018 0 comment

Beasiswa KNPK

Putri dan Mbah Parti

by Fawaz al Batawy 06/06/201806/06/2018

written by Fawaz al Batawy

Tahun ini memasuki tahun kedua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) mengelola program beasiswa bagi anak-anak petani dan buruh tani tembakau di dua belas kecamatan di Kabupaten Temanggung. Beasiswa ini diperuntukkan bagi anak-anak yang tahun ajaran baru 2018 mulai bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Temanggung.

Setiap tahunnya, ada seratus anak yang berhak menerima beasiswa penuh sejak masuk sekolah hingga lulus SMK kelak. Syarat utamanya, harus anak-anak petani atau buruh tani tembakau di wilayah Kabupaten Temanggung.

Ada lima tahap yang mesti dilalui sebelum KNPK memutuskan seratus anak yang berhak mendapat beasiswa. Sosialisasi program beasiswa; pendaftaran dan pengembalian formulir; verifikasi pertama; tes tertulis; verifikasi kedua; dan pengumuman peserta yang lolos dan menerima beasiswa. Untuk mengawal semua rangkaian ini, KNPK menggandeng lima belas orang petani tembakau di Temanggung untuk menjadi koordinator di dua belas kecamatan yang menjadi sasaran beasiswa.

Beberapa waktu lalu, saya bersama beberapa orang rekan lainnya melaksanakan tahap empat dari rangkaian seleksi penerimaan beasiswa KNPK Temanggung ini. Tahap empat adalah verifikasi kedua. Pada tahap ini, kami wajib mewawancarai anak-anak dan orang tua mereka. Anak-anak yang lolos tes tertulis. Saya dipercaya mendatangi 27 rumah anak-anak tersebut. Berikut ini adalah catatan hasil kunjungan saya ke salah seorang anak dari 27 anak yang saya datangi.

* ***

Butuh lima kali bertanya kepada sembarang orang yang kami temui di tepi jalan sebelum kami menemukan rumah yang kami cari. Dari jalan desa yang beraspal, kami berbelok ke kiri, meninggalkan jalan beraspal, melalui jalan beton menanjak tepat di depan masjid kampung. Rumah yang hendak kami tuju terletak tak jauh dari masjid. Hanya dipisahkan jalan setapak yang berbelok arah.

Ketika kami tiba, Putri sedang bermain sepeda di halaman rumah yang juga menjadi halaman masjid. Awalnya, saya tidak tahu jika anak perempuan yang bermain sepeda itu adalah Putri. Padahal saya sudah dibekali foto wajah Putri. Kami memang tidak mencari Putri ketika bertanya, yang kami cari adalah Supartiyah.

Pada formulir pendaftaran beasiswa, Putri menuliskan nama Supartiyah sebagai walinya. Lebih dari 20 anak yang saya dan pemandu lokal kunjungi, hanya Supartiyah satu-satunya nama perempuan yang tertulis pada kolom wali murid. Lainnya, semua laki-laki. Bapak dari anak yang hendak kami temui.

Seorang perempuan tua mengenakan jilbab berwarna krem menyambut kami dan menyilakan kami masuk usai kami memberi salam. Jajaran kursi membentuk huruf ‘L’ dengan sebuah meja persegi panjang mengisi sudut dalam huruf ‘L’ tertata rapi di ruang utama rumah. Foto Ir. Sukarno berukuran besar dalam sebuah pigura tertempel di dinding menghadap ke pintu depan, memastikan siapa saja yang masuk ke rumah itu akan disambut oleh foto presiden pertama RI itu.

Di sudut depan rumah, menempel dengan jendela utama, terdapat mesin jahit kuno. Tampilannya yang bersih menandakan mesin jahit itu betul-betul dirawat dengan baik. Beberapa bahan berjaring yang dijahit menjadi tas, bertumpuk di sebelah mesin jahit.

Perempuan tua itu menyilakan kami duduk. Ia kemudian duduk pada barisan kursi yang menghadap jendela utama. “Mbah, betul nama Mbah itu Supartiyah?” Tanya saya.

“Iya betul.” Jawab Mbah Parti.

“Betul Mbah Ibu dari Putri?”

“Bukan, saya neneknya. Ibunya Putri sudah meninggal waktu Putri kelas empat SD. Bapaknya meninggal duluan waktu Putri masih TK, sakit ginjal.” Terang, Mbah Parti.

“Kalau Putri sekarang di mana, Mbah? Bisa tolong dipanggilkan ke sini.” Pinta saya.

“Nah itu, yang lagi main sepeda, itu Putri.” Mbah Parti lalu memanggil cucunya untuk bergabung bersama kami.

Saya berbincang panjang lebar dengan Putri, Mbah Parti berbincang dengan pemandu lokal saya. Putri pendiam dan pemalu, mungkin karena saya orang baru yang ditemuinya. Untuk mengetahui kesehariannya, saya mesti menyusun rupa-rupa pertanyaan agar Ia mau bercerita. Tetapi tidak untuk rencana masa depannya. Ia begitu lancar bercerita.

Senja kian menua, tak akan lama lagi azan maghrib berkumandang. Hawa dingin pegunungan mulai turun ke lembah-lembah, masuk ke rumah yang didiami Mbah Parti dan Putri, cucunya. Hawa dingin membikin saya kembali mengenakan jaket yang sebelumnya saya lepas.

Selepas kakak laki-laki Putri lulus sekolah SMK dan menyusul kakak perempuan Putri ke Jakarta untuk mencari pekerjaan di sana, Mbah Parti hanya ditemani Putri tinggal di rumah. Di sekitar rumah Mbah Parti, berdiri rumah-rumah yang ditinggali adik atau keponakan dari Mbah Parti.

“Kami tinggal berdekatan, tetapi hidup sendiri-sendiri, dari bekerja sendiri-sendiri. Saya nggak mau membebani orang lain biar pun itu saudara sendiri. Saya bekerja untuk menghidupi diri sendiri, dan untuk membiayai Putri dan dua orang kakaknya.” Terang Mbah Parti kepada kami. Ia lalu melanjutkan, “Sekarang saya sudah cukup tua, sudah nggak bisa kerja yang berat-berat lagi seperti buruh tani di kebun tembakau atau membuat keranjang tembakau dan alas penjemur tembakau. Andalan saya sekarang menjahit saja, sembari sesekali bekerja membungkusi keripik singkong. Dulu saya juga ikut menggoreng. Sekarang sudah nggak kuat, saya membungkusi saja. Putri juga ikut membungkusi kalau libur sekolah.”

Putri adalah satu dari 646 anak yang mendaftar beasiswa untuk anak-anak petani atau buruh tani atau pekerja gudang tembakau di Temanggung. Mereka yang mendaftar adalah mereka yang tahun ini lulus SMP dan bersiap masuk SMK. Dari 646 anak, dipilih 100 orang anak yang akan mendapat beasiswa penuh hingga mereka lulus SMK. Saya dipercaya menjadi salah satu orang yang memverifikasi dan menentukan apakah seorang anak lolos atau tidak dalam program beasiswa ini usai mereka ikut tes tertulis.

Saya tidak suka drama, saya suka yang biasa-biasa saja. Sayangnya, ketika berkunjung ke kediaman Mbah Parti dan Putri, bertubi-tubi saya disuguhi drama. Sayangnya lagi, bagi saya drama itu menyedihkan.

Belum selesai drama tentang kehidupan Mbah Parti dan Putri, saya disuguhi drama baru lagi. Ketika saya melihat nilai tes tertulis dari Putri, Ia menempati peringkat 100. Ini artinya, dari pertimbangan nilai, Ia menempati peringkat paling akhir dari anak-anak yang lolos program ini.

Jika kepada dua puluh lebih anak lainnya saya bilang nanti pengumuman resmi akan menyusul setelah saya mempelajari berkas hasil assessment yang saya lakukan, kepada Mbah Parti dan Putri, saya langsung bilang, “Putri lolos beasiswa. Alhamdulillah, Insya Allah sudah lolos.”

Mbah Parti sujud syukur, Putri menunduk sembari menutup wajah dengan kedua tangannya hingga kepalanya menyentuh lututnya. Lalu mereka berpelukan sembari menangis. Menangis gembira. Selanjutnya, Mbah Parti tak pernah berhenti mengucapkan terima kasih.

Pada berkas penilaian dan verifikasi bertuliskan nama Putri, saya mencoret kata “Tidak Lolos”, mencontreng kata “Lolos” kemudian menuliskan kata “PRIORITAS UTAMA” pada kolom alasan mengapa saya meloloskan Putri. Kemudian saya pamit. Melanjutkan kunjungan ke rumah anak seusia Putri lainnya.

Dari nilai tes yang diperoleh Putri, Putri anak yang biasa-biasa saja. Tidak terlalu pintar, namun jelas bukan anak bodoh. Dari perjumpaan itu, dan dari obrolan-obrolan kami, Saya jatuh cinta pada Putri dan Mbah Parti, jatuh cinta pada hidup dan kehidupan mereka, jatuh cinta pada perjuangan mereka. Dan saya kian jatuh cinta pada Putri karena Ia gemar membaca dan menulis.

06/06/201806/06/2018 0 comment

TUTUR

Imanlah Kepada Allah, Bukan Kepada Aktivis Antirokok

by Ibil Ar Rambany 05/06/201805/06/2018

written by Ibil Ar Rambany

Zaidun tertangkap tangan merokok sambil buang hajat. Bau asap rokok yang harum sampailah pada hidung pengurus yang kebetulan sedang lewat depan kamar mandi. Santri cerdas yang tak pernah memiliki cacatan kesalahan itu pun disergap dan digelandang menuju kantor pengurus. Ia diinterogasi.

Beberapa jam kemudian, Zaidun terlihat berdiri lesu di pelataran pesantren. Potongan rambutnya menjadi acak-acakan, gundul. Mukanya merah, bukan karena malu atau marah, melainkan bekas sabetan sajadah. Di dadanya tergantung kardus bertuliskan “Nikmatnya rokok sambil ngising”. Hari itu, Zaidun menjadi tontonan seluruh santri pesantren.

Begitulah kira-kira gambaran hukuman untuk para santri yang melanggar peraturan pesantren, khususnya untuk menghakimi para santri yang doyan asap tembakau, seperti Zaidun. Bagi santrimbeling, hukuman seberat apapun tak akan bisa menghentikan langkah kaki mereka untuk mencari tempat aman guna menghisap sebatang rajangan emas hijau yang nikmat itu.

Bahkan kalau dompet kosong, kiriman tak kunjung datang padahal hasrat ingin klepas-klepus sudah tak tertahankan, santri-santri mbeling rela berjalan menunduk sepanjang jalan untuk mendapatkan tegesan (puntung rokok). Ketika menemukan yang masih layak hisap, lantas pungut, taruh saku dan mencari tempat persembunyian untuk menikmatinya. Maka tak heran jika mereka memiliki dalil sendiri untuk masalah ini, nikmat al udud ba’da dahar (nikmatnya merokok setelah makan) atau wala tamutunna illa waantum “rokoun” (jangan mati sebelum kalian merokok). Kisah cinta santri dan rokok seperti kisah masyhur Laila dan Majnun. Tak ada yang bisa memisahkan keduanya.

Mereka seakan tak takut mati karena merokok, seperti santernya kabar yang dibawa para seduluraktipis anti tembakau yang sering meneriakkan “merokok membunuhmu”. Mereka juga tak takut dengan gambar yang menyeramkan nan menjijikkan yang menghiasi bungkus-bungkus rokok.

“Bila masih merokok, berarti imannya tebal, sebab lebih percaya Allah daripada kata aktivis itu atau bungkus rokok. Yang bikin manusia mati itu kan Allah, bukan orang atau bungkus rokok!”

Santri tak pernah takut dengan peraturan, yang mereka takuti hanya dukonya (marahnya) kiai. Sebab takut kuwalat, takut tak barakah ilmunya. Namun entah kenapa, sekeras apapun kiai melarang, tetap saja masih banyak yang merokok. “Lha Mbah Yai aja masih ngerokok, masak kitandak boleh merokok! Kita kan meniru kiai,” ujar mereka.

Meski kebutuhan merokok membuat santri menjadi nekat, nekat melanggar peraturan dan nekat memberanikan diri menerima konsekuensi jika kepergok. Tapi percaya atau tidak, rokok memberikan banyak manfaat bagi para santri, baik dalam menambah isi otak maupun mengasah daya kreatifitas mereka. Banyak santri yang suka nyepi menghisap batang demi batang rokok sembari memegang kitab. Asap yang keluar dari mulut mereka sekan menjadi hiburan di tengah padatnya kegiatan pesantren.

Tak berhenti sampai di situ, beberapa pesantren di Blora, banyak santri begitu menggandrungi budaya nglelet atau membatik rokok. Semalam suntuk mereka rela duduk nutal-nutul rokok dengan kopi. Karena membudayakan nglelet tersebut, banyak santri yang mahir dalam bidang kaligrafi. Semakin baik pola batik yang digambar di atas rokok, berarti semakin baik pula saat mengkreasikan huruf Arab menjadi kaligrafi yang memanjakan mata.

Santri Lebih Paham Etika Merokok

Dari puluhan ribu perokok, mungkin hanya ratusan orang yang memahami etika merokok. Lihatlah, masih banyak perokok yang tak menghormati orang lain. Mereka menganggap, di mana kaki menapak, disitulah lapak untuk menghempaskan asap rokoknya. Apalagi di Jakarta, jalanan macet, gerah membuat marah, masih saja banyak orang yang klepas-klepus bermain asap ketika sedang berkendara, atau bahkan berada di ruang-ruang publik yang tengah penuh sesak. Ini bukan berarti pengengkangan hak, melainkan rasa kemanusiaan terhadap sadara yang lain, yang mungkin tak begitu suka dengan asap.

Berbeda dengan santri, meski banyak kalangan yang menganggap santri adalah pelajar kolot yang kurang begitu tahu perkembangan zaman, untuk masalah etika dalam merekok tentu santri lebih bisa dibanggakan. Santri tahu, bahwa merokok dalam angkutan umum tak etis dan mengganggu orang lain. Mereka juga tak pernah membuang sembarangan puntung rokok. Selesai merokok harus dibersihkan sebersih mungkin. Karena kalau dibuang sembarangan bisa berakibat fatal pada nasib mereka. Maka mereka harus safety, selesai hisap, puntung buang pada tempat sampah.

Kalau Dikau mengaku orang pintar, namun masih merokok di mana-mana, lantas tidakkah malu terhadap santri yang dianggap kolot dan tak paham perkembangan zaman namun bisa memanusiakan manusia lain?

05/06/201805/06/2018 0 comment

TUTUR

Empat Provinsi Penerima DBHCHT Terbesar di Indonesia

by Azami 19/04/201819/04/2018

written by Azami

DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 adalah “Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen)”.

Tahun ini DBHCHT melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK 07/2017 ditetapkan sebesar Rp2.997.559.999 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 331 daerah.

Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk mendanani peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Berikut ini adalah empat Provinsi di Indonesia yang mendapat kucuran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) terbesar:

Jawa Timur

Sebagai provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, Jawa Timur tentunya selalu mendapatkan kucuran DBHCHT terbesar setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, di tahun 2016 Jawa Timur memproduksi komoditas tembakau sebesar 110.059 ton dengan jumlah petani sebanyak 351.956 Kepala Keluarga.

Selain produksi komoditas tembakau terbesar, terdapat juga 325 pabrik rokok di Jawa Timur. Dari Industri Hasil Tembakau ini banyak masyarakat Jawa Timur yang menggantungkan hidupnya. Dan berkontribusi besar bagi pendapatan daerah.

Tahun ini Jawa Timur sebagai provinsi penerima DBHCHT terbesar mendapatkan kucuran dana sebesar Rp1.554.921.740 (satu triliun lima ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Jawa Tengah

Jawa Tengah menjadi provinsi penerima DBHCHT terbesar kedua. Jumlahnya sebesar Rp690.580.727 (enam ratus sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Jawa Tengah sendiri memang menjadi provinsi terbesar kedua Industri Hasil Tembakau di Indonesia. Produksi komoditas tembakau di Jawa Tengah di tahun 2016 mencapai 34.309 ton, terbesar ketiga setelah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah petani sebanyak 119.981 Kepala Keluarga.

Dari Industri Hasil Tembakau ini tentunya berkontribusi besar bagi pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat di Jawa Tengah. Di Kudus misalnya, pabrik rokok besar seperti Djarum menyerap tenaga kerja yang besar dan berkontribusi bagi pemerintah daerah setempat. Atau di Temanggung, komoditas perkebunan tembakau menjadi tulang punggung bagi mata pencaharian masyarakat setempat.

Jawa Barat

Tak banyak orang tahu bahwa Jawa Barat adalah provinsi penerima DBHCHT terbesar ketiga. Jumlahnya mencapai Rp346.068.576 (tiga ratus miliar enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, tahun 2016 produksi komoditas tembakau di Jawa Barat sebesar 8.392 ton atau terbesar keempat setelah Jawa Timur, NTB dan Jawa Tengah. Adapun jumlah petani tembakau di Jawa Barat sebanyak 26.177 Kepala Keluarga.

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi penerima DBHCHT terbesar yang mewakili luar pulau Jawa. Sebagai penerima terbesar keempat DBHCHT, Nusa Tenggara Barat mendapatkan kucuran dana sebesar Rp235.797.702 (dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Produksi komoditas tembakau di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 sebesar 37.379 ton atau terbesar kedua setelah Jawa Timur. Selain itu, Nusa Tenggara Barat juga menjadi provinsi yang memiliki karakterisktik khas tersendiri dibanding provinsi penghasil tembakau lainnya, yakni budidaya varietas tembakau virginia.

Ada 38.546 petani tembakau di Nusa Tenggara Barat yang menggantungkan hidupnya pada sektor Industri Hasil Tembakau. Tentunya sektor tersebut dianggap strategis bagi pemerintah daerah setempat. Kontribusi sektor Industri Hasil Tembakau bagi pendapatan daerah setempat sangat besar, dan diperuntukkan untuk berbagai macam proyek-proyek pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat.

19/04/201819/04/2018 0 comment

LAKON

Perampasan Duit Perokok Atas Nama Kesehatan

by Azami 30/03/201806/04/2018

written by Azami

Jangan lupakan juga bahwa selama ini Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit dan subsidi pemerintah daerah dalam sektor pelayanan kesehatan publik. Salah satu contohnya di tahun 2017, RSUD Ibnu Sina Gresik mendapat kucuran dana sebesar Rp 10 miliar dari DBHCHT. Dana tersebut dipakai untuk membeli alat-alat kesehatan canggih dan alat kelengkapan rumah sakit lainnya.

Kini RSUD Ibnu Sina Gresik dapat menambah peralatan kesehatannya, berupa 1 unit ambulance, 16 unit stretcher/brankar alat kedokteran umum. Alat lainnya yaitu 70 unit bedside cabinet, 65 overbed table, 10 unit emergency trolly/resuscitation crash cart, 3 DC shock defibrillator, 2 unit ECG 12 chanel, 10 unit bedside monitor semuanya untuk pasien jantung.

Bahkan amanat pemanfaatan cukai rokok untuk kesehatan, ditekankan kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dalam peraturan ini, alokasi DBH-CHT peruntukan minimal 50% untuk kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun peraturan tersebut menimbulkan kontroversi, karena banyak pihak yang mempertanyakan hilangnya prioritas kepentingan Industri Hasil Tembakau. Karena menurut ketentuan perundang-undangan tentang cukai, sebesar 50% pemanfaatan DBHCHT diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan pertanian dan industri.

Jika melihat bagaimana Industri Hasil Tembakau memberikan manfaat yang begitu besar bagi sektor kesehatan, sangat mengherankan jika masih ada saja pihak yang menuntut dana cukai rokok dialokasikan lebih banyak lagi untuk kesehatan. Kalau kita memahami logika mengenai cukai, seharusnya cukai pemanfaatannya kembali kepada penggunanya. Dalam hal ini yang harus merasakan manfaat lebih banyak adalah perokok.

Hak perokok dalam hal kesehatan sejatinya sudah dipenuhi cukai rokok, tapi tentunya perokok juga memiliki hak lain, seperti mendapatkan peningkatan kualitas produk konsumsi serta ketersediaan ruang merokok sebagai penyediaan hak bagi perokok dan bukan perokok. Maka jika porsi sektor kesehatan mendominasi pemanfaatan cukai rokok, akan ada tumpang tindih terhadap hak perokok yang lainnya.

Selama ini pihak kesehatan selalu berkelit dengan dalil bahwa rokok adalah biang keladi dari berbagai macam penyakit. Dalil tersebut sebenarnya sudah tidak relevan, karena banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa rokok bukan faktor tunggal penyebab penyakit tertentu.

Maka kalau kita tinjau kembali dalil kesehatan hanyalah strategi yang dipakai oleh pihak kesehatan untuk “merampas” dana cukai rokok. Lalu apa kepentingan pihak yang mengatasnamakan kesehatan ini terhadap dana cukai rokok? Tentu saja kepentingannya adalah sebagai pendanaan bagi gerakan antirokok di Indonesia. Memang anda pikir antirokok hanya dapat dana dari asing seperti Bloomberg, Bill Gates, dan industri farmasi multinasional saja? Mereka juga butuh cukai rokok untuk mendanai kegiatan mereka.

Hanya saja mereka malu-malu kucing untuk mengatakan bahwa mereka butuh duit dari rokok. Karena rasa malu tersebutlah yang kemudian mendorong mereka menjadi garong duit perokok. Lah iya, duit pajak rokok kan berasal dari perokok.

30/03/201806/04/2018 0 comment

TUTUR

Cukai Rokok Talangi Rp5 Triliun Defisit BPJS Kesehatan, Kenaikan Iuran Urung Terjadi

by Alfa Gumilang 07/11/201707/11/2017

written by Alfa Gumilang

“Tak tanggung-tanggung, sekitar Rp5 triliun rupiah Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Ini sebuah fakta yang menunjukan kontribusi besar dari pemangku kepentingan di pertembakauan nasional atas sebuah problem penting yang tengah di hadapi pemerintah dan juga masyarakat.”

“Besaran dana yang didapat pemerintah dari cukai tak sebanding dengan dampak kesehatan (penyakit) yang ditimbulkan akibat rokok.” Begitulah narasi yang dari tahun ke tahun selalu dibangun oleh kelompok antirokok menanggapi 140 triliun lebih sumbangan cukai rokok bagi kas negara.

Lupakan dulu perdebatan tersebut, tak terlalu signifikan. Mengingat setiap orang yang sakit – baik perokok, atau orang yang terpapar asap rokok – dianggap rokoklah sebagai penyebabnya, tak peduli apakah benar itu sakit karena rokok, atau faktor lain sebagai penyebabnya, selama dia merokok dan terpapar asap rokok maka sakitnya pasti akibat rokok. Tak heran jika kemudian angka yang disampaikan oleh antirokok dalam menghitung biaya kesehatan akibat dari rokok begitu besar.

Seperti kita ketahui, baru-baru ini pemerintah disibukan dengan defisit anggaran BPJS Kesehatan pada tahun ini yang mencapai Rp9 triliun. Penyebabnya berbagai macam, mulai dari adanya selisih iuran peserta dengan beban jaminan yang harus ditanggung, sekalipun menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris tingkat kepatuhan iuran peserta cukup bagus mencapai 95%, dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 183 juta orang.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kritik terhadap pemerintah daerah yang minimnya kontribusi anggaran kesehatan. Menurutnya, Pemda seharusnya bisa memanfaatkan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok menjadi sumber anggaran layanan kesehatan masyarakatnya. “Daerah ini banyak sekali mendaftarkan penduduknya masuk program BPJS tetapi kontribusi iurannya masih ada ruang,” ujarnya seperti dikutip Kompas.com.

Lalu bagaimana pemerintah mencoba menyelesaikan persoalan defisit yang begitu besar ini? Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema agar BPJS Kesehatan tidak defisit. Salah satu caranya yaitu dengan memanfatkan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok.

Tak tanggung-tanggung, sekitar Rp5 triliun rupiah Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Ini sebuah fakta yang menunjukan kontribusi besar dari pemangku kepentingan di pertembakauan nasional atas sebuah problem penting yang tengah di hadapi pemerintah dan juga masyarakat.

Tentu salah satu pemangku kepentingan yang dimaksud adalah para perokok yang selama ini justru didiskriminasi. Bahkan wacana atau isu yang pernah berkembang di mana para perokok tidak berhak mendapatkan layanan BPJS Kesehatan juga sempat muncul. Namun kiranya dengan fakta yang ada saat ini, sangat ironis jika wacana tersebut masih coba digulirkan oleh kelompok antirokok, mengingat mereka juga tak bisa dihitung nilai kontribusinya bagi layanan kesehatan masyarakat.

Akibat positif lain dari talangan DBH-CHT sebesar Rp5 triliun untuk menanggulangi defisit BPJS Kesehatan adalah urungnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat mewacana di publik untuk mengatasi defisit.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan jika itu terjadi tentu akan sangat memberatkan bagi masyarakat. Bukan semata karena akan menambah biaya pengeluaran rutin dari masyarakat, namun lebih dari itu juga semakin memberatkan mengingat ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat juga sedang dalam kondisi tidak baik. Daya beli menurun, kenaikan upah pekerja yang rendah (8,71%), dan biaya-biaya kebutuhan hidup yang juga meningkat.

Dalam konteks situasi seperti saat ini, semakin menarik untuk mencermati isu pro-kontra rokok. Fakta bahwa cukai rokok memiliki kontribusi yang besar tiap tahunnya bagi kas negara, saat ini mulai lebih detail lagi terlihat dengan kontribusinya pada penalangan defisit dana BPJS Kesehatan yang tentunya juga secara tidak langsung berkontribusi pada penanganan sakit bagi masyarakat.

Dana yang dihasilkan dari cukai rokok tak pernah memilih akan dialokasikan untuk apa, baik untuk BPJS Kesehatan, untuk pembangunan infrastuktur, dan kebutuhan lain bagi pemerintah dan masyarakat. Namun perlu diingatkan pula, bahwa DBH-CHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga diperuntukan bagi para pemangku kepentingan hulu-hilir industri tembakau, tak terkecuali juga bagi para perokok.

Sejauh ini belum ada tanggapan apapun dari pihak antirokok atas kebijakan pemerintah yang memberikan Rp5 triliun untuk menalangi defisit BPJS Kesehatan. Apakah kebijakan ini juga akan ditolak oleh mereka? Mengingat dana tersebut didapat dari rokok. Ataukah mereka akan diam dan mendukung saja karena juga tak memiliki solusi lain atas persoalan defisit dana di BPJS Kesehatan. Menarik untuk ditunggu.

07/11/201707/11/2017 0 comment

TUTUR

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tak Kembali ke Konsumen Rokok

by Udin Badruddin 29/10/201729/10/2017

written by Udin Badruddin

“Jadi, jika terjadi kenaikan cukai, imbasnya adalah pada konsumen yang harus membayar lebih mahal. Selanjutnya berimbas kepada industri yang harus mengeluarkan dana talangannya lebih besar.”

[dropcap]B[/dropcap]anyak orang pada umumnya tidak mengerti posisi dan kegunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Secara garis besar DBH-CHT perlakukannya tidak sama dengan DBH lainnya seperti; dana bagi hasil bersumber dari pajak banguanan, dana bagi hasil bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak, gas, dan lainnya).

Secara konseptual, DBH-CHT adalah dana pungutan pemerintah berupa pajak dalam bentuk cukai hasil tembakau berdasarkan perhitungan dari harga jual eceran rokok perbungkus dan atas dasar jumlah batang rokok dalam satu bungkus, yang diatur dalam aturan Menteri Keuangan.

Awal mula pungutan hasil tembakau, dimulai sejak tembakau menjadi tanaman ekspor pada tahun 1858, sebagai sumber pemasukan keuangan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian secara resmi pungutan tersebut diatur sebagai pungutan cukai tembakau pada tahun 1932 dalam aturan kolonial Belanda yang terkenal dengan sebutan Staatsblad Nomor 517 tahun 1932.

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia, melanjutkan pumungutan cukai tembakau tersebut, dalam Undang-undang Darurat Nomor 22 tahun 1950, yang mengatur tentang penurunan cukai dan menetapkan terhadap pengusaha tembakau sebagai pihak pembayar cukai. Turunan dari UU darurat tersebut muncul Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1951, menetapkan besaran pungutan cukai hasil tembakau dengan cara membayar pita cukai beragagam (warna-warni) sesuai jenis golongan tembakau yang diproduksi berdasarkan pakai mesin atau pakai tangan (sekarang terkenal dengan sebutan SKM dan SKT).

Perkembangannya sampai saat ini, banyak aturan yang berkenaan dengan cukai adalah turunan dari aturan-aturan di atas. Semisal aturan tentang pembagian golongan industri, aturan kenaikan beban pumungutan pajak dan lain sebagainya.

Sederhananya, cukai hasil tembakau dapat dipahami sebagai pungutan pajak yang dibebankan kepada konsumen (penikmat rokok). Pungutan pajak tersebut pada awalnya industri rokok yang membayar dahulu (sebagai dana talangan) kepada pemerintah melalui pembelian pita cukai sesuai golongan industri sigaret mesin atau sigaret tangan, dan sesuai dengan rencana produksi per tahun dari setiap pabrik.

Jadi, jika terjadi kenaikan cukai, imbasnya adalah pada konsumen yang harus membayar lebih mahal. Selanjutnya berimbas kepada industri yang harus mengeluarkan dana talangannya lebih besar. Sedangkan pemerintah tanpa menanggung beban sama sekali, hanya menunggu hasil besaran pungutan pajak. Dengan kata lain pemerintah tanpa menanggung resiko mendapatkan keuntungan dari hasil pungutan pajak yang terkenal dengan sebutan cukai hasil tembakau (rokok).

Diperkirakan tiap satu bungkus rokok atau satu pita cukai, pemerintah mendapatkan pemasukan uang rata-rata 61% dari harga jual eceran perbungkus. Jika diuraikan terperinci, pendapatan pemerintah dari pumungat pajak dalam satu pita cukai meliputi; pembayaran cukai, pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn), dan pembayaran pajak dan restribusi daerah (PDRD).

Kesemuanya (tiga model pembayaran) dibebankan pada konsumen. Sedangkan industri hanya mempunyai keuntungan kotor sebesar 39%, yang kemudian harus dibagi untuk biaya produksi, biaya bahan baku, dan biaya lain dengan banyak varian.

Peruntukan DBH-CHT
Bahwa DBH-CHT berbeda dengan DBH lain, sehingga alokasi dana di atur dalam UU cukai, tidak diatur dalam UU Perimbangan Keuangan Negara. Sesuai yang tercantum dalam UU Cukai pada pasal 66A ayat 1, bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau dibagikan pada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% yang digunakan untuk mendanai lima bentuk kegiatan, yaitu; peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai.

Menjadi sangat ironi, aturan pemerintah di atas tentang peruntukan DBH-CHT mengabaikan konsumen (penikmat rokok) sebagai pembayar pajak yang taat aturan, bahkan bisa dikatakan pembayar pajak terbaik, dibanding dengan kewajiban pembayar pajak lainnya. Namun pada giliran alokasi peruntukan DBH-CHT, konsumen tidak mendapatkan porsi khusus.

Dari hasil laporan penelitian lapangan yang dilakukan Gugun el-Guyani dkk,. di lima provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat) pada tahun 2013. Kategori pembinaan lingkungan sosial yang paling banyak menggunakan DBH-CHT, dan Dinas Kesehatan pula yang tertinggi dalam penggunaan dana tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil laporan penelitan tersebut, kebanyakan jenis kegiatan yang menggunakan DBH-CHT dari lima peruntukan, girohnya untuk mengendalikan dan melemahkan rokok, seperti; dalam program peningkatan kualitas bahan baku justru digunakan untuk pengalihan tanaman tembakau, pada program pembinaan industri untuk pembiayaan pengalihan ketrampil membuat kretek, pada program pembinaan lingkungan sosial lebih untuk kampanye anti rokok, dll,.

Menarik tentunya kritik atas konsepsi DBH-CHT yang justru selama ini tidak dapat dirasakan oleh konsumen yang notabenya adalah pembayar cukai. Namun akan lebih menarik lagi adalah bagaimana membangun sebuah gagasan dan upaya untuk mendorong para perokok agar mau bergerak untuk mendapatkan haknya atas DBH-CHT.

29/10/201729/10/2017 0 comment

Load More Posts