Ketika mendengar kata tambang, hal yang terbersit di kepala saya adalah perusakan, eksploitasi, dan penghancuran.
Tapi kenapa pemerintah Indonesia justru selalu berpihak kepada tambang yang jelas-jelas merusak alam itu? Sedangkan terhadap Industri Hasil Tembakau, pemerintah cenderung represif.
Untung dari Industri Hasil Tembakau vs tambang
Industri Hasil Tembakau itu menyerap jutaan lapangan pekerjaan. Tercatat ada 6 juta tenaga kerja di Industri Hasil Tembakau dari hulu sampai hilir. Belum termasuk orang-orang yang menjual rokok ketengan atau sektor lain yang ikut kecipratan pekerjaan karena Industri Hasil Tembakau.
Lalu dari segi penerimaan negara, ratusan triliun sudah Industri Hasil Tembakau sumbangkan kepada negara. Di tahun 2024, cukai hasil tembakau mencapai 216,9 triliun.
Lalu mari bandingkan dengan tambang. Di tahun 2023, sektor pertambangan hanya mampu menyerap 300 ribu tenaga kerja. Penerimaan negara pun jauh di bawah IHT.
Misalnya saja Freeport yang dari dulu jadi bangga-banggaan. Di tahun 2024 PT Freeport hanya memberi laba bersih kepada negara sebesar Rp67 triliun. Padahal eksploitasi tambang di situ sudah lama sekali.
Perlakukan berbeda
Selama ini pertambangan dikelola dengan sangat eksploitatif tanpa diimbangi dengan langkah mitigasi dan rehabilitasi yang serius. Alhasil, kerusakan alam pun tak terhindarkan.
Meski begitu, pemerintah selalu membuka jalan agar tambang bisa berjalan dengan lancar di Indonesia. Misalnya dengan disahkannya UU Minerba.
Perlakuan terhadap tambang itu berbanding terbalik dengan perlakukan pemerintah kepada Industri Hasil Tembakau. Industri yang jelas-jelas memberikan dampak ekonomi, sosial, dan budaya ini terus-menerus ditekan, bahkan ingin dimatikan melalui beragam regulasi.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Khoirul Atfifudin
BACA JUGA: Bukan Puntung Rokok, tapi Eksploitasi Lahan yang Membuat Kebakaran Hutan
