Di negeri ini, rokok bukan hanya sesederhana produk konsumsi. Apalagi rokok kretek. Ia adalah hasil eksperimen panjang para pendahulu kita, bagian dari sejarah, budaya, dan tradisi Indonesia. Kretek lahir dari Kudus, dari seorang bernama Haji Djamhari, lalu berkembang menjadi industri besar yang bertahan lebih dari satu abad hingga hari ini.
Jutaan orang menggantungkan hidup dari industri ini. Mulai dari buruh pabrik, petani tembakau dan cengkeh, hingga pedagang kecil di desa dan pinggir jalan. Rokok sudah lama hidup berdampingan dengan masyarakat. Dulu, orang merokok di mana-mana adalah hal yang biasa, di warung kopi, pos ronda, teras rumah, hingga sudut-sudut kota. Bahkan di televisi, artis dan pejabat publik merokok di depan kamera tanpa stigma berlebihan.
Lebih dari satu abad rokok menghidupi rakyat kecil. Bahkan dalam lima tahun terakhir saja, industri rokok secara konsisten menyumbang lebih dari 200 triliun rupiah cukai ke kas negara. Angka itu bukan kecil. Itu uang nyata yang membiayai negara ini.
Karena itu, terasa aneh, bahkan berlebihan, ketika ada pejabat publik yang bersikap antirokok. Kalau tidak merokok, itu pilihan pribadi dan sepenuhnya wajar. Tapi ketika kebencian terhadap rokok berubah menjadi sikap diskriminatif, merendahkan, bahkan memusuhi para perokok, di situlah masalahnya.
Pejabat Publik Harus Adil, Jangan Menjadi Antirokok!
Pejabat publik digaji untuk melayani seluruh rakyat, tanpa kecuali. Ia tidak boleh pilih-pilih warga berdasarkan selera, gaya hidup, atau preferensi pribadi, termasuk soal merokok atau tidak merokok. Faktanya, sebagian besar rakyat Indonesia adalah perokok, dan justru merekalah yang menyumbang cukai terbesar bagi negara.
Syarat menjadi pejabat publik paling tidak hafal Pancasila. Lebih dari itu, ia harus mengamalkannya. Sila kelima jelas berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Seluruh rakyat, bukan hanya yang sesuai dengan selera moral pribadi pejabat.
Indonesia adalah negara majemuk, kompleks, dan beragam. Jika sejak awal seorang pejabat sudah membenci satu golongan—antirokok misalnya—lantas bagaimana mungkin ia bisa adil? Bagaimana mungkin ia bisa membuat kebijakan yang objektif dan berpihak pada semua?
Pejabat Bukan Polisi Moral
Tugas pejabat adalah melayani rakyat, bukan mengurusi dan menghakimi kehidupan pribadi warga. Tapi kenyataannya, masih ada pejabat yang memandang masyarakat secara tidak adil—membedakan antara perokok dan bukan perokok. Baru melihat saja sudah penuh prasangka. Digaji dari uang rakyat, tapi sikapnya terhadap rokok seolah sedang menghadapi musuh negara, bahkan seperti menghadapi wabah alien.
Yang lebih mengkhawatirkan, rokok sering dikaitkan dengan moral. Seolah-olah perokok adalah orang tidak bermoral, tidak bertanggung jawab, atau warga kelas dua. Ada bahkan pejabat publik yang dengan enteng mengatakan perempuan sebaiknya tidak menikah dengan laki-laki perokok. Pernyataan semacam ini tidak pantas keluar dari mulut pejabat negara.
Menikah dengan siapa adalah urusan hati dan pilihan pribadi, bukan urusan pejabat. Merokok adalah soal kebiasaan, moral adalah soal nilai dan tanggung jawab. Keduanya tidak bisa dicampuradukkan seenaknya.
Untuk Pejabat yang Antirokok, Jika Tidak Bisa Adil, Lebih Baik Mundur
Pejabat publik tidak punya hak untuk membenci rakyatnya sendiri. Jika seseorang tidak mampu bersikap adil terhadap kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini menjadi antirokok, maka seharusnya ia mempertanyakan kelayakannya sendiri sebagai pejabat publik.
Negara ini berdiri di atas kompromi, keberagaman, dan keadilan. Bukan atas kebencian, stigma, dan moral pribadi yang dipaksakan. Jika seorang pejabat merasa terganggu, muak, atau tidak sanggup menerima kenyataan bahwa rokok adalah bagian dari realitas sosial, budaya, dan ekonomi bangsa ini, maka satu-satunya sikap yang baik adalah mundur. Silahkan.
Karena menjadi pejabat publik berarti siap melayani semua rakyat, bukan hanya mereka yang sesuai dengan selera pribadi.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Alfianaja Maulana Ardika
BACA JUGA: Sebat Bareng Jadi Alasan Sederhana Untuk Berkumpul dan Melepas Lelah Setelah Seharian Bekerja
