Pemerintah Inggris mengusulkan sebuah kebijakan yang cukup kontroversial. Mereka ingin melarang pembelian rokok berdasarkan tahun kelahiran. Aturan ini masuk dalam Tobacco and Vapes Bill. Undang-undang ini mengatur peredaran tembakau dan rokok elektrik. Orang yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009 dilarang membeli rokok. Mereka tidak akan pernah bisa membelinya secara legal meskipun sudah dewasa.
Berbeda dengan aturan batas usia pada umumnya, kebijakan ini bersifat permanen. Larangan ini berlaku selamanya bagi generasi tertentu. Sekilas, tujuan kebijakan ini memang terdengar sangat mulia. Pemerintah Inggris ingin menekan angka perokok dan mengurangi beban kesehatan. Mereka juga ingin menciptakan generasi yang benar-benar bebas rokok.
Namun, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baiknya saja. Kebijakan juga harus memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan hukum. Negara juga wajib menghormati kebebasan hak warga negaranya. Dalam konteks ini, larangan tersebut justru menimbulkan persoalan baru. Masalah yang muncul dinilai lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Kebijakan ini berpotensi menciptakan diskriminasi antargenerasi dan memperluas pasar gelap. Hal ini menunjukkan negara semakin jauh mencampuri pilihan pribadi warganya.
Larangan Rokok di Inggris: Ancaman Diskriminasi
Masalah paling mendasar adalah perlakuan hukum yang berbeda bagi warga negara. Perbedaan ini hanya didasarkan pada tanggal lahir seseorang. Bayangkan dua orang yang lahir hanya berselisih satu hari. Seseorang yang lahir pada 31 Desember 2008 diperbolehkan membeli rokok. Sementara itu, orang kelahiran 1 Januari 2009 akan kehilangan hak tersebut.
Keduanya sama-sama membayar pajak dan sudah masuk usia dewasa. Perbedaan hak karena selisih sehari ini sulit disebut sebagai bentuk keadilan. Negara seolah menciptakan dua kelompok dengan hak yang sangat berbeda. Padahal, keduanya jelas memiliki kedudukan hukum yang sepenuhnya sama.
Dalam negara demokrasi, hukum seharusnya berlaku setara bagi setiap orang. Jika negara membedakan hak berdasarkan generasi, prinsip kesetaraan patut dipertanyakan. Filsuf John Stuart Mill dalam On Liberty menegaskan soal kebebasan individu. Kebebasan hanya dibatasi jika tindakannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Prinsip ini mengingatkan bahwa intervensi negara harus memiliki batas yang jelas. Negara tidak boleh melarang pilihan seseorang hanya karena dianggap buruk. Jika hal ini terjadi, maka ruang kebebasan warga akan semakin menyempit.
Pasar Gelap dan Bahaya Intervensi Negara
Pendukung kebijakan merasa penutupan akses akan menurunkan jumlah perokok secara otomatis. Namun, kenyataan di lapangan tidak pernah sesederhana teori tersebut. Ilmu ekonomi memiliki prinsip kuat soal pola permintaan dan pasokan barang. Ketika permintaan tetap ada dan pasokan legal dibatasi, pasar ilegal berkembang.
Hal ini menjadi alasan utama Selandia Baru membatalkan kebijakan serupa. Pemerintahan baru mereka resmi mencabut kebijakan generasi bebas rokok pada 2023. Pemerintah menilai larangan tersebut justru terbukti memperbesar perdagangan rokok ilegal. Kebijakan ini juga dianggap memperkuat jaringan penyelundupan secara masif.
Pasar gelap jelas menghadirkan berbagai masalah yang serba baru. Rokok ilegal tidak dikenai pungutan pajak atau cukai sama sekali. Kualitas produknya juga sangat sulit untuk diawasi oleh pihak otoritas. Keuntungan penjualannya bahkan dapat mengalir bebas kepada berbagai kelompok kriminal. Tujuan awalnya memang untuk melindungi kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Namun, kenyataannya malah meningkatkan aktivitas ekonomi ilegal yang sangat merugikan negara.
Menjaga Batas Kewenangan Negara Demokratis
Persoalan lain yang perlu dipertimbangkan secara matang adalah efek presedennya. Negara terbukti dapat melarang rokok hanya berdasarkan patokan tahun lahir. Apakah di masa depan negara juga akan melarang produk lainnya?. Negara bisa saja melarang makanan cepat saji atau produk minuman berpemanis. Mereka bisa menggunakan mekanisme yang sama untuk produk berisiko lainnya.
Pertanyaan ini sangat penting karena kewenangan negara harus memiliki batas. Kebijakan yang tampak masuk akal hari ini bisa menjadi preseden buruk. Aturan ini dapat menjadi dasar pembatasan kebebasan masyarakat di masa depan. Negara demokratis harus berhati-hati dalam upaya melindungi masyarakat luas. Semangat melindungi tidak boleh berubah menjadi kecenderungan untuk mengontrol warganya.
Larangan rokok di Inggris ini membatasi kebebasan orang dewasa dalam mengambil keputusan. Hal ini juga memunculkan pasar gelap yang sangat menyulitkan fungsi pengawasan. Perlindungan kesehatan masyarakat tidak boleh dicapai lewat diskriminasi hukum antargenerasi. Negara perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan dan penghormatan hak warga negaranya.
Jean-Jacques Rousseau pernah mengingatkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara yang sah harus menjamin kebebasan dan persamaan hak seluruh warganya. Negara sama sekali tidak diciptakan untuk menindas hak-hak mereka. Nelson Mandela juga memberikan pernyataan yang sangat kuat soal keadilan ini. Menyangkal hak asasi manusia berarti menantang kemanusiaan mereka sendiri.
Penulis: Spahing Apang
BACA JUGA: Philip Morris Setop Jual Rokok di Inggris, Ternyata Ini Alasannya
