Tag:

cukai rokok

Cukai Rokok Sumbang 153 Triliun Rupiah pada 2018, Sudahkah Pemerintah Bersikap Adil?

by Azami 05/01/201905/01/2019

written by Azami

Cukai rokok kembali menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Tercatat sepanjang 2018 sumbangan cukai rokok mencapai Rp 153 triliun dari total realisasi penerimaan Bea Cukai yang mencapai Rp 205,5 triliun.

Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapan, penerimaan terbesar Bea Cukai 2018 disumbang oleh penerimaan cukai rokok.

“Cukai itu capai Rp159,7 triliun terdiri dari cukai rokok Rp 153 triliun, minuman (beralkohol) Rp 6,4 triliun dan etil alkohol Rp 0,1 triliun dan cukai lainnya Rp 0,1 triliun,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Pemerintah sendiri di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menargetkan penerimaan negara dari cukai rokok sebesar Rp 150 triliun. Artinya cukai rokok berhasil memenuhi target yang dipatok oleh pemerintah.

Padahal sepanjang tahun 2018 kondisi industri rokok sedang tidak bagus-bagus amat. Bahkan terbebani dengan banyak faktor, seperti kebijakan kenaikan cukai yang eksesif di awal tahun, kampanye negatif antirokok, hingga pembatasan-pembatasan iklan dan konsumsi rokok di daerah-daerah melalui Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Industri Hasil Tembakau terus mengalami penurunan volume produksi dengan rerata penurunan hingga 2%. Penurunan produksi rokok pada 2018 diprediksi sebesar 9,8 miliar batang atau menjadi 321,9 miliar batang.

Di hulu petani tembakau dan cengkih ,meskipun cukai rokok terus dinaikan, persoalan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) masih belum dinikmati dengan baik oleh para petani. Serapan tembakau dan cengkih pun kian berkurang seiring dengan banyaknya pabrikan rokok yang tumbang akibat tidak kuat membayar cukai.

Sejak 2006 jumlah unit usaha IHT di Indonesia sebanyak 4.669 hingga delapan tahun kemudian menurun drastis hanya tinggal 754 unit di tahun 2014. Setahun kemudian, jumlahnya berkurang kembali menjadi 600 unit. Industri yang gulung tikar adalah industri kecil menengah (produsen rumahan, pabrikan kecil).

Banyaknya pabrik rokok yang gulung tikar tentunya berimbas kepada PHK masal para pekerja pabrik rokok. Dan kita sama-sama tahu bahwa industri rokok adalah industri yang padat karya, sebanyak jutaan orang bergantung di dalamnya pada industri ini.

Jika hal ini terus-menerus terjadi, sektor ketenagakerjaan akan terpukul akibat dari jutaan orang yang kehilangan pekerjaan di sektor Industri Hasil Tembakau.

Di hilir ada pedagang dan konsumen rokok juga turut terbebani akibat kondisi ini. Ditambah, di banyak daerah terdapat Perda KTR yang menjadi momok menakutkan dan alat diskriminasi Industri Hasil Tembakau.

Perda KTR melarang iklan, promosi dan penjualan rokok yang sebenarnya bertentangan dengan hukum perundang-undangan di atasnya. Hal tersebut kemudian membuat gaduh para pelaku usaha di sektor Industri Hasil Tembakau.

Ketidakadilan ini juga terjadi pada konsumen. Konsumen rokok atau perokok kini haknya dibatasi secara berlebihan. Akses ruang merokoknya dibatasi, bahkan ruang merokoknya ditiadakan. Selain itu perokok juga dibayang-bayangi dengan penerapan sanksi tidak masuk akal yang dicetuskan pemerintah daerah dalam Perda KTR.

Melihat fakta kondisi Industri Hasil Tembakau di atas, kini pertanyaannya adalah: Industri hasil tembakau melalui cukai rokoknya memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian negara, tapi kenapa justru selalu ditekan oleh pemerintah? Kalau seperti ini lebih baik tutup saja Industri Hasil Tembakau di Indonesia. Biarkan pemerintah dan kelompok anti-antian ke depannya memikirkan bagimana mencari ratusan triliun setiap tahunnya bagi kas negara.

05/01/201905/01/2019 0 comment

TUTUR

Penting Bagi Konsumen Rokok untuk Menolak Kenaikan Cukai Sebesar 10%

by Zulvan Kurniawan 23/10/201723/10/2017

written by Zulvan Kurniawan

“Padahal konsumen adalah orang yang selama ini membayarkan cukai rokok, namun dalam pengambilan keputusan, konsumen sebagai salah satu pemangku kepentingan juga tak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.”

[dropcap]P[/dropcap]ernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kenaikan cukai tahun depan sebesar 10% adalah pernyataan paling lamis – bahasa Jawa yang artinya ucapan manis, bukan sesuatu yang tulus, sekadar tidak mengecewakan lawan bicara – dari seorang menteri sepanjang tahun ini, lebih lamis daripada pernyataannya menyikapi turunnya daya beli beberapa waktu lalu.

Pernyataan tentang alasan kenaikan cukai yang menempatkan aspek kesehatan sebagai alasan pertama, sebenarnya lebih terlihat kamuflase bahwasanya negara ini belum berhasil membuat formula pendapatan andalan selain cukai. Setelahnya aspek kesehatan kenaikan cukai rokok dimaksudkan sebagai pencegahan cukai ilegal, kemudian aspek dampak kepada pemangku kepentingan industri kretek (buruh kretek dan petani tembakau), dan alasan terakhir sebagai peningkatan penerimaan negara, begitu menurut Sri Mulyani yang saya baca dari media.

Alasan kesehatan adalah alasan paling klasik, namun juga sekaligus pembenaran paling sulit dibantah ketika ada yang menggugat kebjakan kenaikan cukai ini. Para penggugat kenaikan cukai akan dicap sebagai penolak kebijakan kesehatan, dan pada akhirnya dengan mudah para penolak kebijakan cukai akan langsung diberi stigma orang yang anti kesehatan.

Dari sisi ekonomi politik, sudah jelas bahwa kebijakan cukai adalah senjata kampanye antirokok yang digunakan untuk meraih simpati dan dukungan pemerintah. Iming-iming kampanye antirokok kepada pemerintah adalah kenaikan cukai berarti penambahan pendapatan untuk pemerintah. Potensi yang sering didengungkan oleh kampanye anti rokokpendapatan pemerintah bakal sebesar 300 triliun atau dua kali lipat dari target pendapatan tahun ini jika mengikuti skema kenaikan mereka.

Sementara mereka tidak pernah memberikan gambaran riil berapa potential lost-nya jika pemerintah mengikuti skema tersebut. Prakteknya di masyarakat, bagaimanapun juga kebutuhan nikotin masyarakat Indonesia masih bisa dipenuhi secara mudah dengan produk-produk ilegal ataupun produk tradisional yang mudah diakses.

Alasan kedua kenaikan cukai sebagai pencegahan rokok ilegal. Kalau ini terus terang saja, saya melihatnya sebagai cara yang paling konyol dalam pencegahan rokok ilegal. Secara naluriah, manusia pasti akan mencari harga paling murah untuk memenuhi kebutuhannya. Paling jelas dari dampak kebijakan cukai yang setiap tahun terus naik adalah tutupnya ribuan pabrik kretek sejak tahun 2007, dan kini hanya menyisakan 500 pabrik saja.

Apakah tutupnya pabrik mengurangi konsumsi rokok? Tidak. Mereka beralih, bukan menghentikan konsumsinya. Beralih ke produk lain yang lebih murah atau mencari produk ilegal. Dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, suara pembanding dari pemangku kepentingan pertembakauan tidak pernah didengarkan oleh pembuat kebijakan cukai. Dengan mendasarkan dukungan hanya pada masyarakat kampanye antirokok, sudah cukup bagi pemerintah bahwa rokok ilegal bisa dicegah dengan kenaikan cukai, entah darimana logikanya.

Nah, alasan ketiga lebih tidak masuk akal lagi ketika kenaikan cukai memperhatikan buruh dan petani. Hanya saja madzhab yang digunakan oleh pemerintah dalam memperhatikan kepentingan petani dan buruh dengan kebijakan kenaiakan cukai adalah kebijakan diversifikasi seperti sabda dari Framework Convention of Tobacco Control (FCTC) – kebijakan yang didorong oleh korporasi internasional industri farmasi.

Dari kebijakan ini sudah jelas bahwa pemerintah sudah tidak lagi peduli dengan kelestarian produk kretek. Mungkin kretek tetap ada, tapi di tengah gempuran kebijakan cukai yang sangat represif maka semakin sedikit orang Indonesia yang dapat merasakan kemanfaatan dari sisi ekonominya. Keniscayaan bahwa petani tembakau dan buruh linting serta buruh pabrik kretek yang dengan mesin sekalipun menyerap banyak tenaga kerja, tidak dapat begitu saja dialihkan dengan sumber penghidupan yang lain.

Program pengalihan itu telah berjalan selama sepuluh tahun kalau mengacu Undang-Undang Normor No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, tapi tetap saja program itu hingga kini belum ada hasil apapun. Entah mengapa masih saja mau diterus-teruskan pendapat seperti itu.

Alasan penerimaan negara adalah alasan paling krusial sebenarnya dari kenaikan cukai ini kalau saja pemerintah mau jujur dan transparan. Selain cukai, hingga saat ini tidak ada lagi sumber pendapatan pemerintah yang bisa memberikan dana segar dalam jumlah besar dan juga dalam waktu cepat. Sudah sering kejadian pemerintah harus ngijon – sistem yang menerapkan si pembeli ijon (produk yang masih ijo) – dulu saat sumber-sumber dana pemerintah belum ada yang bisa dicairkan.

Sehingga pada rancangan pendapatan negara, pemerintah sudah dapat mengantungi lebih dari 100 triliun dari cukai. Berharap dari komoditi nonmigas ataupun dari komoditi migas, tidak ada yang secepat cukai rokok dalam memberikan dana kepada pemerintah.

Dari kebijakan ini jelas negara telah abai justru kepada pembayar cukai. Secara hukum penyediaan ruang merokok dalam kawasan tanpa rokok harus disediakan oleh pemerintah, tapi terus terang sudah 5 tahun sampai hari ini pemerintah tidak pernah memperhatikan hal itu.

Padahal konsumen adalah orang yang selama ini membayarkan cukai rokok, sementara pabrik hanya dalam konteks menalangi saja di awal. Namun seperti tersebut di atas, bahwa dalam pengambilan keputusan, konsumen sebagai salah satu pemangku kepentingan juga tak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.

23/10/201723/10/2017 0 comment

TUTUR

Regulasi Cukai adalah Alat Pembunuh Industri Kretek Rumahan

by Zulvan Kurniawan 18/03/201719/07/2017

written by Zulvan Kurniawan

Sejak diberlakukannya sistem spesifik secara efektif pada tahun 2009, hingga saat ini ribuan pabrik tutup, dan hanya tersisa 600 pabrik.

Kata pembunuh harus saya pilih sebagai judul tulisan ini untuk menegaskan makna sebenar-benarnya dari perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tahun itu telah melahirkan hikayat baru dalam kerangka peraturan cukai tembakau di Indonesia.

Sistem penarikan cukai terdahulu mengunakan sistem Ad Valorem. Ini adalah sistem penarikan cukai dengan menggunakan persentase. Bagi para produsen rumahan sitem ini lebih disukai. Karena nilai cukai dihitung dari persentase harga produksi atau harga pengolahan, atau bisa juga diambil dari harga impor jika itu barang impor yang kena cukai.

Namun pada UU 39/2007 tentang Cukai, sistem cukai diatur menggunakan sistem spesifik. Untuk menjembataninya, selama dua tahun diberlakukan sistem cukai campuran atau hybrid. Dengan sistem cukai spesifik, penghitungan pungutan cukai dilakukan berdasarkan jumlah satuan produksi dikalikan tarif cukai.

Bagi pemerintah sistem cukai manapaun tidak ada masalah, namun bagi para produsen – khususnya industri rumahan/kecil-menangah – di saat inflasi tinggi, sitem ad valorem lebih disukai karena bisa mengejar inflasinya. Tapi jika politik cukai dipakai sebagai alat pengendalian konsumsi tembakau, sistem spesifik akan dipilih. Dari penerapan sistem ini bisa dilihat kepentingan apa dan siapa saja yang diuntungkan dari kebijakan ini.

Selain sistem pemungutan cukai, di regulasi tersebut juga ditentukan bahwa tempat produksi barang kena cukai harus berukuran minimal 200 meter persegi. Padahal industri barang kena cukai terbesar adalah kretek, di mana tempat produksinya bisa dilakukan di rumah-rumah yang berukuran 50 meter persegi. Cukai sebagai faktor pengendali berhasil menjalankan misinya. Pabrik rokok rumahan segera gulung tikar dengan keluarnya peraturan tersebut.

Diluar perubahan sistem penarikan cukai dari Ad Valorem ke spesifik, jelas pembunuh utamanya adalah ketentuan luasan pabrik. Sejak diberlakukannya sistem spesifik secara efektif pada tahun 2009, hingga saat ini ribuan pabrik tutup, dan hanya tersisa 600 pabrik kretek di Indonesia. Luas pabrik 200 meter persegi adalah peraturan akal-akalan untuk menutup pabrik-pabrik kretek skala rumahan.

Tabel penurunan jumlah industri kretek skala kecil menengah dari tahun 2008 sampai tahun 2014.

Berangkat dari strategi pembunuhan yang sangat mujarab itu, perlu dilihat siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini?

Ada tiga aktor yang perlu dikritisi dari pengambil manfaat kebijakan ini. Aktor pertama adalah kelompok antirokok. Bagi kelompok antirokok, jelas sistem spesifik sesuai dengan tujuan mereka mengendalikan tembakau. Sekaligus mereka akan didukung penuh oleh pemerintah karena iming-iming kampanye mereka adalah pendapatan cukai yang lebih tinggi kepada pemerintah.

Aktor kedua adalah pemerintah. Dengan sistem cukai spesifik, pemerintah lebih mudah mengaturnya. Karena melalui sistem ini pungutan cukai bisa disederhanakan melalui berbagai golongan produksi. Meskipun sama-sama memberikan pendapatan, sistem ad valorem lebih susah pengaturannya. Sistem yang lebih simpel bagi pemerintah adalah salah satu syarat birokrasi yang efisien, transparan dan akuntabel, meskipun harus mematikan sumber penghidupan puluhan atau bahkan ratusan ribu rakyatnya.

Seorang produsen kretek klobot dari Bojonegoro bahkan menyimpan dendam terhadap pengambil kebijakan ini. Kebijakan yang sudah membunuh sumber penghidupan dari desanya, dan desa-desa sekitarnya sebagai produsen kretek. Tentu para pengambil kebijakan di Jakarta harus menutup mata terhadap keadaan rakyatnya di Bojonegoro, Kudus, Jepara, dan daerah-daerah lain di Indonesia untuk mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas yang disanjung dengan salah kaprah.

Dan yang terakhir, aktor ketiga adalah industri tembakau multinasional. Membedah kepentingan industri tembakau multinasional bagaimanpaun juga tidak bisa dilepaskan dari budaya kretek di Indonesia. Kretek sebagai produk asli Indonesia merupakan penguasa pasar produk tembakau di Indonesia.

Sejak kebangkitannya pada akhir 70-an industri kretek nasional telah menyingkirkan rokok putih yang diproduksi oleh industri tembakau multinasional. Hingga saat ini pasar rokok putih di Indonesia hanya mampu meraup 7% pangsa pasar konsumen rokok. Pada tahun 1999 mereka memasukkan kepentingannya melaui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang batasan tar dan nikotin tembakau dalam PP 81/1999. Aturan itu kemudian dianulir oleh Presiden Megawati melalui PP 19/2003, dan industri tembakau multinasional melakukan strategi yang lain, dengan cara mengakuisis pabrik-pabrik kretek di Indonesia.

Dengan mengakuisisi pengausaan pabrik kretek mereka lebih leluasa menjejalkan produk-produknya kepada konsumen di Indonesia, meskipun sampai saat ini keuntungan perusahaan mereka hanya dari kretek yang belum berhasil mereka goyahkan dengan rokok putih mereka.

Dilihat dari kronologi waktu akuisis industri kretek nasional oleh industri tembakau multinasional bersamaan dengan penerapan peraturan pengendalian tembakau. Entah kebetulan atau telah dirancang? Tapi yang jelas dengan terbunuhnya industri-industri kretek skala rumah tangga dengan regulasi cukai, hingga saat ini sudah tiga perusahaan multinasional yang mengakuisisi industri kretek nasional.

Di tengah serbuan industri tembakau multinasional dan politik regulasi yang tidak pernah adil kepada rakyatnya, masih ada segilintir yang masih bertahan dengan kretek skala kecilnya. Pak Rusdi, seorang produsen kretek skala kecil di Kabupaten Kudus yang masih mencoba bertahan dari desakan regulasi cukai yang telah membunuh sumber penghidupan saudara-sauadaranya. Ia berharap penambahan kuota produksi untuk industri kretek skala kecil. Kalaupun tidak bisa Ia berharap bisa mendapatkan dispensasi penundaan pembayaran cukai.

Harapan Pak Rusdi tentu sebuah harapan yang amat sulit untuk diwujudkan, mengingat bahwa kepentingan dibalik pembunuhan kretek jauh lebih kuat dibandingkan dengan harapan seorang Rusdi.

18/03/201719/07/2017 0 comment

Load More Posts