Tag:

KNPK

Nasib Industri Hasil Tembakau: Hidup Diganggu, Mati Tak Mau

by Azami 18/12/201818/12/2018

written by Azami

Sepanjang tahun 2018 kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) tidak bagus-bagus amat. Kenaikan cukai sebesar 10,04 persen di tahun 2018 menjadi beban bagi pabrikan. Ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan baik pada level nasional maupun daerah yang turut membebani kondisi IHT, seperti salah satunya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR).

IHT merupakan salah satu industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2017 saja penerimaan cukai dari sektor industri hasil tembakau mencapai Rp 147,7 triliun, meningkat 7,1% dibanding tahun 2016 sebesar Rp 137,9 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2016, nilai ekspor rokok menembus US$ 784 juta, meningkat menjaadi US$ 866 juta di 2017.

Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Haryanto, secara fiskal kontribusi IHT mencapai 61,4 persen. Lalu secara persentase penerimaan negara, kontribusi IHT mencapai 9 sampai 11 persen dari total penerimaan negara.

Artinya, sektor IHT masih menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara. Namun meskipun berkontribusi besar, bukan berarti IHT mendapatkan kelonggaran agar dapat berkembang. Sebaliknya secara kebijakan, IHT justru tidak diberikan ruang agar tumbuh berkembang.

Hal ini diibaratkan frasa “benci tapi rindu”. Bahkan menurut ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, kebijakan mengenai IHT memang sengaja didesain agar dibuat penurunan.

Kesehatan selalu menjadi dalih bagi pembatasan IHT. Kita masih bisa berdebat mengenai dalih kesehatan ini, Tapi dalih tersebut seakan menafikan kebermanfaatan IHT bagi negara dan masyarakat.

Perda KTR Membunuh Industri Hasil Tembakau

Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan nomor 36 tahun 2009 hanyalah menyebutkan wilayah-wilayah ditetapkannya KTR. Barulah pada Peraturan Pemerintah (PP) 109 tahun 2012 aturan mengenai KTR diperluas lagi dengan penjabaran : Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Dari penjelasan PP tersebut, jika dilihat hanya dari pengertian umumnya, maka memang terlihat KTR menjadi aturan bagi pembatasan dan pelarangan aktivitas Industri Hasil Tembakau (IHT).

Namun jika kita melihat lagi penjabaran aturan KTR pada pasal-pasal selanjutnya, justu salah kaprah jika tafsir KTR dengan kaku ditafsirkan sebagai penetapan wilayah yang melarang adanya aktivitas IHT.

Pada pasal 50 PP 109 tahun 2012 dijelaskan bahwa “Larangan kegiatan produksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok”.

Melihat pasal ini, maka tidak boleh jika Perda KTR melarang-larang untuk menampilkan display produk hasil tembakau di rak-rak minimarket.

Lalu pada pasal 51 juga dijelaskan bahwa “Kawasan Tanpa Rokok khusus untuk point tempat umum dan tempat umum lainnya diharuskan menyediakan tempat khusus untuk merokok”.

Point penyediaan tempat khusus merokok, ini juga ditekankan pada hukum perundang-undangan di atasnya, yakni di pasal 115 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009.

Artinya, dalam lingkup KTR, perokok masih memiliki hak untuk mendapatkan akses aktivitas merokoknya, tentunya dengan pembagian ruang, hanya di tempat khusus merokok.

Perda KTR juga sangat agresif dalam melarang-larang aktivitas merokok dengan juga disertai ancaman sanksi yang berlebihan, seperti dipenjara maupun dikenakan denda yang besar. Meski sangat agresif, tapi penerapan perda KTR sangat abai terhadap hak penyediaan tempat khusus merokok.

Perda KTR yang pada dasar spiritnya adalah menyoal pembagian ruang antara perokok dan bukan perokok, kini menjelma menjadi alat untuk mematikan Industri Hasil Tembakau di Indonesia.

18/12/201818/12/2018 0 comment

LAKON

Agenda Terselubung di Balik Isu Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok

by Azami 11/12/201811/12/2018

written by Azami

Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/2017 mengenai penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok belakangan ini menjadi isu krusial di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Kebijakan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara bertahap mulai dari 10 strata tarif di tahun 2018 hingga nantinya akan menjadi 5 strata tarif pada tahun 2021.

Isu ini menjadi krusial karena dinamika yang berkembang di dalamnya. Hanya dalam isu inilah kelompok antirokok punya satu pandangan yang sama dengan stakeholder pertembakauan. Meskipun, beberapa kelompok pro-kretek tetap menolak adanya kebijakan penyederhanaan tarif cukai rokok.

Dukungan kelompok antirokok datang dari Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, Prijo Sidipratomo yang mendukung agar pemerintah konsisten melaksanakan roadmap penyederhanaan tarif cukai.

Kelompok antirokok ini memiliki pandangan bahwa penyederhanaan tarif cukai rokok akan menutup celah bagi pabrikan besar untuk membayar tarif lebih rendah dari ketentuan golongannya.

Sementara kelompok stakeholder pertembakauan lainnya yang mendukung kebijakan tersebut memiliki pandangan yang juga sama dengan kelompok antirokok, bahwa penyederhanaan tarif cukai rokok dianggap solusi adil bagi semua golongan dan berpotensi menyumbang pendapatan negara lebih besar.

Mengapa isu ini turut didukung kelompok antirokok?

Bukan rahasia umum lagi sebenarnya dibalik pertikaian kelompok antirokok dan stakeholder pertembakauan, terdapat juga kemesraan yang dijalin antara kelompok antirokok dengan kelompok pertembakauan rokok putihan.

Dalam satu isu mereka kerap terlihat bentrok, di isu lainnya justru mereka terlihat bergandengan tangan, apalagi jika itu menyoal penghancuran kretek sebagai produk khas Indonesia.

Kebijakan penyederhanaan tarif cukai rokok tentunya memiliki agenda terselubung untuk menggerogoti eksistensi kretek di Indonesia.

Pemerintah salah kaprah jika penyederhanaan layer tarif cukai digadang-gadang bakal memenuhi azas keadilan bagi industri rokok. Justru sebaliknya, kebijakan tersebut malah membunuh industri kretek kecil.

Selama ini industri kretek kecil yang berada di golongan Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan rendah, setelah penyederhanaan tarif cukai akan disamakan dengan tarif cukai golongan tinggi yang diisi oleh pabrikan besar, sehingga industri kecil akan gulung tikar lantaran tak sanggup memenuhi tarif yang sama dengan industri berskala besar.

Selain itu, penyederhanaan tarif cukai juga hanya akan menguntungkan industri rokok putih. Sebab dalam kebijakan tersebut, tarif cukai Sigaret Putih Mesin (SPM) yang selama ini dibedakan dengan lebih tinggi tarifnya, nantinya dalam penyederhanaan akan disamakan besaran tarifnya dengan Sigaret Kretek.

Maka, adanya kebijakan penyederhanaan tarif cukai rokok akan menjadi lonceng kematian bagi industri kretek nasional. Karena kebijakan cukai tidak lagi berpegang membela kepentingan industri nasional.

Dan tentunya menjadi tantangan bagi stakeholder pertembakauan, utamanya menyatukan kepentingan yang sama bahwa kretek sebagai produk khas Indonesia, penting untuk dibela.

11/12/201811/12/2018 0 comment

LAKON

Antirokok Jangan Asal-asalan Melarang Iklan Rokok

by Ibil Ar Rambany 08/12/201808/12/2018

written by Ibil Ar Rambany

November 2018, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, bersama jaringan masyarakat pengendali tembakau mengecam akan menggugat PT KAI jika perusahaan plat merah itu tidak menurunkan iklan rokok di stasiun-stasiun.

Sebagaimana yang banyak dikutip media, Tulus Abadi, seseorang yang tidak pernah sekalipun membela konsumen rokok itu, menganggap manajemen PT KAI setengah hati dalam menanggapi aduan masyarakat (maksudnya YLKI dan lembaga swadaya lainnya). Iklan rokok hanya ditutup kain, disarungi, tidak diberantas sebagaimana keinginan Tulus Abadi.

Track record Tulus Abadi dalam menggugat pemerintah jangan diragukan lagi. Silahkan searching saja keyword “Tulus Abadi menggugat rokok” di mbah google, maka berentet berita soal itu akan muncul. Tapi yasudah, kita maklumi saja pekerjaan Tulus Abadi selain membela konsumen adalah spesialis penggugat rokok.

Kembali lagi pada persoalan ancaman gugatan YLKI terhadap PT KAI. Ancaman itu disambut gembira oleh Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan. Kawan karib Tulus Abadi ini memberikan sumbangsih pasal-pasal untuk menundukkan PT KAI. Menurut Tigor, pihaknya bisa menggugat PT KAI secara perdata dan tuduhan melawan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa segala perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibjan pelaku untuk melakukan ganti rugi. Pasal ini artinya, muaranya pada ganti rugi.

Logika yang dibangun tigor sejatinya membuat publik bertanya-tanya, apakah memang banyak orang dirugikan jika ada iklan rokok di stasiun? Jangan-jangan cuma kelompoknya sendiri. Atau apakah dengan melihat iklan rokok, seseorang kemudian akan merokok? Nah soal ini tidak bisa disimpulkan secara sederhana.

Dari dulu, jika mau mencermati apapun pasal yang digunakan Tigor untuk menggugat IHT bermuara pada ganti rugi, alias uang. Masih ingat kasus Rohayani, seorang lelaki yang wajahnya mirip dengan model di bungkus rokok? Nah Azas Tigor dari peristiwa itu mengojok-ojoki Rohayani untuk meminta ganti rugi yang sangat banyak.

Sebagai perokok yang baik, kita seharusnya bisa memahami bahwa memang rokok menghidupi jutaan masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang membenci kemudian memanfaatkannya menjadi arena perang. Kalau tak ada rokok, kira-kira apa yang akan digugat? Klepon, onde-onde atau sekuteng?

Sepintas, apa yang dilakukan Tulus Abadi dan kelompoknya itu sangat mulia. Tapi, kalo mau jeli gugatan Tulus Abadi soal iklan rokok ini keterlaluan dan cenderung lebay.

Tulus seakan membangun wacana, bahwa rokok memang tidak boleh diiklankan. Sejatinya, apa yang dibawa Tulus ini yang sebenarnya tindakan melawan hukum. Sekalipun rokok sering dicaci, rokok adalah barang legal yang dilindungi undang-undang yang punya kedudukan setara dengan barang legal lainnya.

Mari sejenak kita tengok ke belakang. Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan enam perseorangan warga negara dalam pengujian aturan larangan iklan niaga yang memperagakan wujud rokok dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva pada sidang Kamis 9 Oktober 2014.

Majelis hakim MK menyatakan, rokok dan tembakau bukan produk ilegal. Karena itu sah bila produk ini dipromosikan dengan menampilkan wujudnya. Selain itu, berlebihan bila menyandingkan rokok sama dengan narkotika.

Dalam perkara bernomor 71/PUU-XI/2014 ini, para pemohon tersebut menguji ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang mengenai frasa “yang memperagakan wujud rokok” yang berada dalam norma larangan siaran iklan niaga melakukan “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.”

Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak judicial review atau uji materi oleh Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, beserta Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia terhadap Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers agar iklan rokok dilarang.

Mahkamah berpendapat sesungguhnya kepentingan para pemohon terkait iklan rokok sudah diakomodir Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-undang Penyiaran dan Pasal 13 huruf c Undang-undang Pers sebagaimana yang digugat.

Dengan catatan, pelarangan iklan yang dimaksudkan pemohon adalah larangan terhadap promosi rokok yang memperagakan wujud rokok dan larangan memuat iklan peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Demikian pula dengan ketentuan Pasal 13 UU Pers juga berisi tentang larangan bagi perusahaan iklan untuk mengiklankan substansi yang dikehendaki para pemohon yang salah satunya adalah larangan mempromosikan rokok yang memperagakan wujud rokok.

Iklan rokok tidak dilarang, namun hanya dibatasi. Kita bisa melihat dengan gamblang, jika perusahaan yang tidak pernah menampilkan produknya dalam iklan adalah perusahaan rokok. Coba deh perhatikan, masa yang dijual rokok yang diiklankan malah soal musik, petualangan dan seabrek pemandangan yang indah-indah. Betapa pemerintah ini menghimpit industri yang sebenarnya telah berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa.

Bagi Tulus, stasiun tidak ramah anak karena masih banyak iklan rokok yang terpasang. Ini adalah lagu lama kaset kusut yang terus digunkan antirokok sebagai salah satu strategi membangun opini pubilk: “Iklan rokok berpengaruh pada anak. Perushan rokok menyasar anak-anak. Maka, iklan rokok harus ditiadakan.”

Hwian Cristianto, seorang peneliti dari Univeristas Surabaya pernah membahas hal itu secara spesifik.

Data-data survei soal meningkatnya perokok anak dari iklan-iklan perusahaan rokok yang dihimpun tidak menunjukkan sebab akibat dari adanya pengaturan iklan rokok tanpa memeragakan wujud rokok dengan hak konstitusional anak. Bukti prevalensi yang menunjukkan peningkatan jumlah anak yang merokok hanya berkorelasi dengan fakta bahwa hak anak hidup dan mempertahankan kehidupannya terancam dari keberadaan produk rokok, bukan karena iklan rokok sendiri. Tidak dapat disimpulkan secara serta merta bahwa peningkatan prevalensi perokok usia anak-anak memiliki hubungan kausalitas dengan iklan rokok tanpa memperagakan wujud rokok.

Jadi, sebaiknya yang memang tidak ada jangan kemudian diada-adakan. Adek saya hampir setiap hari melihat iklan kondom di televisi, tetapi ia tau ada waktunya seseorang mengenakan itu. “Nanti kalau sudah nikah,” katanya.

08/12/201808/12/2018 0 comment

LAKON

Mengenal Tembakau Kasturi Jember

by Fawaz al Batawy 06/12/201806/12/2018

written by Fawaz al Batawy

Dalam dunia pertanian, wilayah Jember sejajar dengan Deli Serdang, Temanggung, Madura, Bojonegoro, dan Lombok, dikenal sebagai wilayah sentra pertanian tembakau. Lebih dari itu, Jember merupakan wilayah pertanian tembakau tua. Kesuburan tanah di wilayah Jember sudah dimanfaatkan Belanda untuk ditanami komoditas yang sempat menjadi sumber utama pemasukan Belanda pada periode akhir abad 19 dan awal abad 20.

Beberapa sejarawan menganggap kemunculan dan keberadaan kota Jember tak lepas dari mobilisasi pertanian di wilayah tersebut. Kota terbentuk usai kedatangan orang-orang dari Madura dan Jawa untuk bekerja di sektor pertanian, terutama tembakau. Para pekerja dan pembangunan pabrik-pabrik pengelolaan hasil pertanian serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya dianggap mempercepat pertumbuhan Jember sebagai kota yang kini menjadi kota terbesar ke tiga di wilayah Jawa Timur.
Selepas kemerdekaan Indonesia, Jember tetap dipertahankan sebagai salah satu wilayah pertanian di Pulau Jawa. Selain tembakau, ada kopi, kakao, karet, dan beberapa komoditas lainnya yang dikembangkan di Jember.

Keseriusan Jember sebagai wilayah pertanian dibuktikan dengan keberadaan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) terbesar dan satu-satunya di negeri ini. Bertahannya Jember sebagai wilayah pertanian terutama pertanian tembakau juga dibuktikan dengan keberadaan museum tembakau di pusat kota Jember.
Dari sekian banyak jenis tembakau yang ada di dunia, ada dua jenis tembakau yang umum ditanam di Jember. Tembakau pertama berjenis Na Oogst dengan varietas yang ditanam di wilayah Jember adalah Besuki Na Oogst (BNO). Tembakau jenis ini cocok dipakai sebagai pembalut, pengikat atau pembungkus, bahkan pengisi cerutu.
Selanjutnya, tembakau yang banyak ditanam di wilayah Jember adalah tembakau kasturi. Tembakau kasturi merupakan tembakau jenis Voor Oogst (VO) yang banyak ditanam dan dikembangkan di wilayah Jember dan Bondowoso.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALITTAS) di bawah Balai Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kementerian Pertanian, tembakau kasturi merupakan jenis tembakau krosok yang biasa digunakan sebagai campuran untuk produksi rokok kretek karena memiliki rasa yang gurih, aroma yang kuat, serta kadar nikotin yang cukup tinggi.

Dari seluruh produksi tembakau kasturi nasional, sebanyak 11 persen diekspor dengan label Besuki Voor Oogst (BVO). Sisanya diserap industri hasil tembakau dalam negeri. Djarum, Sampoerna, Gudang Garam, dan beberapa pabrikan yang memproduksi rokok kretek lainnya menjadi penyerap utama tembakau jenis kasturi.

Di Jember sendiri, hamparan lahan pertanian tembakau jenis kasturi berada pada angka 3000 hingga 4000 hektare. Tembakau jenis ini mulai ditanam pada penghujung musim hujan dan dipanen antara bulan Juli hingga bulan September. Rata-rata produksi tembakau kasturi di Jember mencapai angka 985 kilogram per hektare. Menurut riset yang dilakukan BALITTAS, maksimal produksi tembakau kasturi per hektare bisa mencapai 1,75 ton.

Pada mulanya, para petani tembakau di Jember menanam tembakau jenis kasturi dengan varietas yang beragam sesuai dengan karakteristik wilayah tanam masing-masing. Pada 1997, dilakukan pemuliaan untuk memperbaiki varietas lokal yang ada. Seleksi terhadap varietas lokal menghasilkan dua varietas yang diputihkan/dilepas pada tahun 2006, yaitu Kasturi 1 dan Kasturi 2 berdasarkan SK Mentan No: 132/Kpts/SR.120/2/ 2007 dan No: 133/Kpts/SR.120/2/2007.

Dengan lebih dari 80 persen dari populasi penduduk Jember berprofesi sebagai petani, dan mayoritas sebagai petani tembakau, tak bisa dimungkiri, tembakau begitu berpengaruh dalam menggerakkan roda perekonomian di Jember. Aroma kasturi di Jember, adalah juga merupakan aroma kesejahteraan para petani tembakau Jember.

06/12/201806/12/2018 0 comment

LAKON

Alkisah Sebutan Kudus Kota Kretek

by Udin Badruddin 01/12/201801/12/2018

written by Udin Badruddin

Seorang laki-laki bertanya pada saya, “kenapa Kudus kota kretek?”. Pertanyaan itu terlontar di sela-sela obrolan dalam bus nusantara tujuan Yogyakarta. Kebetulan kita bersebelahan tempat duduknya.

Kita saling menyapa dan berkenalan. Ia memperkenalkan diri dengan nama Zidni Ilma, asli Surabaya dan baru selesai berkunjung ke rumah saudaranya di Kudus yang sudah sekian tahun tidak bertemu. Dilanjutkan ke Yogyakarta untuk mengunjungi anaknya yang kuliah di UGM.

Di sela-sela obrolan, ia menceritakan rasa penasarannya sembari bertanya tentang brandKudus kota kretek. Hal itu terjadi lanntaran di jantung kota Kudus, ia melihat tulisan Kudus Kota Kretek, bahkan ia pun melihat ada mobil truk besar bertuliskan Kudus Kota Kretek. Menurutnya, kota industri rokok besar tidak hanya Kudus, ada Surabaya, Kediri, Malang, Pasuruhan dan lain-lain.

Sebagai orang Kudus, saya harus bisa menjawab. Dengan penuh rasa percaya diri, saya menjawab pertanyaannya. Kira-kira seperti ini:

Berawal dari pengalamannya, H. Jamhari saat sesak nafas dan bengeknya kumat, ia mengambil minyak cengkeh, dioleskan di dada dan tubuhnya. Hasilnya, bengeknya reda. Dari situlah, ia punya pemikiran mencampur bunga cengkeh langsung ke dalam tembakaunya, kemudian dihisap (dirokok). Ketika dibakar, lintingan tersebut berbunyi kretek, kretek, kretek, maka campuran itu kemudian hingga hari ini dikenal sebagai kretek.

Racikan kretek tersebut ternyata berhasil tidak hanya mengurangi rasa bengeknya, tapi malah sakit bengeknya hilang. Berita itu menyebar, hingga H. Jamhari tiap hari banyak orang disekelilingnya yang mengalami sakit serupa minta tolong dibuatkan rokok yang bercengkeh. Bertambahnya hari, makin banyak yang pesan rokok kretek, tidak hanya dari kalangan kecil sampai orang-orang pemerintahan ikut menikmati rokok kretek sebagai obat. Kejadian ini sekitar abad 19an, dan belum diproduksi skala besar (industri), hanya sesuai pesanan.

Berjalannya waktu masih di abad 19an, masifnya permintaan rokok kretek, pada akhirnya diproduksi besar-besaran oleh H. Nitisemito. Satu-satunya industri di Indonesia yang bisa bertahan lama pada masa penjajahan, dibanding industri lain yang hanya bisa bertahan seumur jagung, seperti industri konveksi (produksi pakaian jadi) di Surabaya dan juga di Kudus.

Masa kejayaan H. Nitisemito, sampai terkenal di bumi Nusantara sebagai orang sipil yang kaya raya. Ia membangun 2 rumah besar dengan bentuk yang sama di dua sisi pinggir sungai bernama Kaligelis. Rumah itu terkenal dengan sebutan rumah kembar. Selain rumah kembar, H. Nitisemito membangun rumah yang mirip dengan kapal laut. Tiga bangunan rumah ini, masih bisa dilihat di Kudus, walaupun tidak terawat.

Industri rokok kretek H. Nitisemito bangrut gara-gara diakuisisi penjajah setelah ketahuan ikut serta membiayai dan menyembunyikan para gerilya melawan penjajah. Jatuhnya industri rokok kretek milik H. Nitisemito, tidak melemahkan niat orang Kudus memproduksi rokok kretek. Justru sebaliknya, makin banyak orang-orang Kudus bermunculan membangun industri rokok kretek. Karena, makin banyak permintaan, sampai keluar negeri.

Seiring berjalannya waktu sebelum banyak aturan pemerintah Indonesia yang tidak berpihak pada industri rokok kretek, jumlah industri yang ada di Kudus mencapai ribuan, baik skala kecil (rumahan) hingga industri skala besar. Saat saya masih sekolah di Yogyakarta, sekitar tahun 2000an, masih banyak industri rumahan disekitar rumah saya yang beroperasi. Bahkan dahulu sebelum saya lahir, ceritanya orang tua saya dan saudara-saudara yang lain, juga membuat rokok kretek.

Ketika pulang ke Kudus, kemudian balik lagi ke Yogyakarta, oleh-oleh yang tidak pernah tertinggal adalah rokok kretek. Selain saya hisab sendiri, juga saya bagikan kepada teman-teman satu kos. Pada tahun 2001, terbesit membuat rokok kretek sebagai bisnis, dan terlaksana. Saat itu, saya kasih merek “Djun”, yang kemudian bangkrut karena ketatnya aturan pemerintah.

Industri kretek rumahan tidak beroperasi lagi, setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008, pada pasal 3 ayat 3 mengatur tentang lokasi dan bangunan atau tempat usaha industri kretek. Salah satu bunyinya “memiliki luas bangunan paling sedikit 200 m². Aturan ini, tidak mungkin terpenuhi industri rumahan. Akibatnya, banyak industri rokok kretek rumahan berguguran, tidak tanggung-tanggung sampai ribuan industri, dan yang tersisa hanya ratusan. Berjalannnya waktu, dari ratusan industri menjadi hanya puluhan. Lagi-lagi ada aturan pemerintah yang tidak berpihak.

Dari dulu hingga sekarang, keberadaan rokok krertek dan industrinya di Kudus, salah satu penopang perekonomian masyarakat. Keberadaannya sangat sangat dibutuhkan bahkan diharapkan. Sebagai contoh, orang yang bekerja di pabrik Djarum Kudus dengan gaji bulanan, masuk dalam kelas tertinggi strata sosial, sejajar dengan pegawai negeri sipil (PNS), guru sekolah swasta favorit, bahkan menjadi calon menantu idaman.

Cerita saya yang terakhir ini, membuat Mas Zidni, tertawa terpingkal-pingkal, sampai sebagian orang di bus melihatnya. Ia sambil berkata, “hebat ya jadi pekerja di Djarum”.

Singkat cerita, setelah turun dari bus, sebelum berpisah, Zidni mengajak bersalaman dan berkata, “Mas ceritamu tadi di tulis aja biar orang pada tahu sejarah dan pentingnya rokok kretek”.

Mendengar hal itu, saya tersenyum sambil berujar “Sudah banyak tulisan sejarah tentang rokok kretek. Yang belum pada tau sejarah pegawai rokok kretek menjadi menantu idaman.” Ia kembali tertawa seru, sambil melambaikan tangan tanda berpisah.

01/12/201801/12/2018 0 comment

LAKON

Empat Dasar Merokok Adalah Aktivitas Legal

by Azami 29/11/201829/11/2018

written by Azami

Akhir-akhir ini terjadi banyak pelarangan-pelarangan produk rokok dan aktivitasnya. Di Kota Bogor dan Depok misalnya, rokok dilarang untuk di display di seluruh mini market kedua kota tersebut. Soal aktivitas merokok, kini perokok dihadapi dengan adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang agresif di berbagai daerah.

Dengan dalih kesehatan dan ketertiban, rokok dan aktivitasnya justru diperlakukan seperti barang ilegal. Padahal sangat jelas bahwa rokok dan aktivitasnya memiliki kedudukan hukum yang legal di Indonesia.

Untuk membuktikan bahwa rokok dan aktivitasnya adalah legal, mari kita bedah satu persatu landasan hukumnya.

1. Tembakau dan Cengkeh Dipayungi oleh Undang-Undang Perkebunan

Pada bahan baku rokok kretek, ada dua komponen bahan baku, yakni tembakau dan cengkeh. Dua komponen bahan baku tersebut merupakan tanaman perkebunan yang diakui sebagai komoditas perkebunan yang ada di Indonesia. Payung hukumnya adalah undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

Undang-undang perkebunan dengan jelas mengamanatkan tujuan pengelolaan perkebunan adalah: a. meningkatkan pendapatan masyarakat; b. meningkatkan penerimaan negara; c. meningkatkan penerimaan devisa negara; d. menyediakan lapangan kerja; e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam pasal 3 ayat 3 undang-undang perkebunan pun jelas mengatakan bahwa tembakau dan cengkeh adalah komoditas perkebunan strategis. Maka artinya, komponen bahan baku rokok sudah tidak usah diragukan lagi kedudukan hukumnya. Kalau ilegal, petani yang menanam tembakau dan cengkeh pasti akan dipidana.

2. Rokok Dikenakan Pungutan Pajak Sebagaimana Produk Konsumsi Lainnya

Pada sektor industri, negara mengakui bahwa Industri Hasil Tembakau adalah industri yang memiliki kedudukan hukum di bawah payung pemerintah. Dilihat dari izin operasional yang resmi diberikan, asosiasi pengusaha yang diakui pemerintah, dan tenaga kerja industri yang tercatat resmi di setiap kementerian yang menaungi Industri Hasil Tembakau.

Soal produk rokok adalah produk legal diperkuat dengan adanya pungutan resmi yang bersesuai dengan Undang-undang cukai nomor 39 tahun 2007, dan pajak lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Singkatnya, kalau ilegal, kenapa produk ini dikenakan pajak seperti produk-produk konsumsi masyarakat lainnya?

Di hilir Industri Hasil Tembakau, ada mata rantai perdagangan dari pabrikan kepada pedagang-pedagang di pasaran. Berdagang rokok tentu saja legal. Akan menjadi ilegal, jika rokok yang diperjual-belikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya iyalah, jangankan rokok, dagang apapun kalau tidak sesuai aturan maka ia bisa menjadi ilegal. Tapi, satu catatan penting bahwa rokok adalah produk yang legal untuk diperjual-belikan. Maka tidak boleh ada pihak yang melarang-larang pedagang untuk berdagang rokok. Kalau pedagang tersebut melanggar aturan, pihak berwajiblah yang berhak melakukan penindakan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi pada berbagai putusannya terkait rokok, memutuskan bahwa rokok dan aktivitasnya berkedudukan legal.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK bernomor 19/PUU-VIII/2010 bertanggal 1 November dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang untuk dipublikasikan. Terlebih, tidak ada larangan diperjual-belikan dan tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkeh sebagai produk pertanian yang dilarang.

“Rokok adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok dan tembakau. Pendapat itu juga tercantum dalam Putusan MK Nomor 54/PUU-VI/2008 dan 6/PUU-VII/2009”.

4. Aktivitas Merokok Legal Karena Dalam Konstitusi Berhak Mendapatkan Ruang Merokok

Aktivitas merokok adalah aktivitas legal jika melihat kedudukan hukum yang telah dijabarkan di atas. Mata rantai hulu ke hilir Industri Hasil Tembakau semuanya sangat jelas memiliki kedudukan hukum yang legal. Maka, konsumsinya pun legal. Apalagi, perokok dikenakan pungutan resmi berupa pajak untuk penerimaan negara atas konsumsinya.

Selain daripada perokok mengonsumsi produk legal, membayar pajak konsumsi, hal yang penting lainnya adalah hak istimewa perokok untuk mendapatkan ruang merokok sebagaimana diatur dalam pasal 115 undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009.

Kenapa ada hak penyediaan ruang merokok bagi perokok? Tentu saja karena merokok adalah aktivitas legal, karena perokok dilekati hak perlindungan konsumen, dan sebagaimana amanat Undang-undang untuk berbagi hak dengan mereka yang bukan perokok. Aturan berbagi hak ini penting untuk diberlakukan karena dibalik pemberian hak tentu ada kewajiban. Perokok berhak untuk mengonsumsi rokok, tapi ia juga punya kewajiban untuk menghormati hak yang bukan perokok.

Atas dasar keempat point di atas, maka sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa rokok adalah produk legal dan aktivitas merokok adalah aktivitas legal di Indonesia. Tapi yang membingungkan adalah kenapa masih ada sekelompok orang yang hendak melarang-larang rokok dan aktivitas merokoknya?

29/11/201829/11/2018 0 comment

TUTUR

Pemerintah Harus Perhatikan Prinsip Keadilan dalam Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

by Fawaz al Batawy 28/11/201828/11/2018

written by Fawaz al Batawy

Setidaknya dalam empat hingga lima tahun belakangan, penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di beberapa tempat di negeri ini marak dilakukan. Pemerintah daerah setingkat kotamadya dan kabupaten di beberapa tempat sudah mengeluarkan peraturan daerah mengenai KTR ini.

Dalam peraturan yang berlaku setidaknya ada delapan titik yang menjadi prioritas untuk ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Ke delapan titik itu: fasilitas pelayanan kesehatan; tempat belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; tempat umum; dan tempat lain yang ditentukan.

Beberapa tempat jelas definisinya, beberapa lainnya masih bias dan berpotensi memicu perdebatan. Fasilitas kesehatan, fasilitas belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, ini cukup jelas. Namun tempat umum, juga tempat lain yang ditentukan, belum terdefinisikan dengan baik dan potensial memicu perdebatan panjang. Butuh kriteria yang jelas untuk menetapkan kawasan itu sebagai KTR.

Di luar potensi perdebatan mengenai beberapa tempat yang bisa ditetapkan menjadi KTR, secara prinsip sesungguhnya penetapan KTR baik. KTR bisa menjadi jalan tengah yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mereka yang merokok, dan mereka yang tidak merokok.

Keberadaan KTR membantu melindungi mereka yang merasa terganggu dengan asap rokok. Keberadaan KTR juga dapat mengontrol para perokok ‘nakal’ yang merokok sembarangan dan mengabaikan etika. Keberadaan KTR saya rasa, membantu kampanye kami agar para perokok menjadi perokok santun.

Ini dari satu sisi, manfaat penetapan KTR bagi mereka yang tidak merokok. Sedang bagi para perokok, penetapan KTR juga semestinya bermanfaat. Salah satunya ya mengajak para perokok santun dalam menjalani aktivitas merokok mereka.

Sayangnya, selama ini, tafsir KTR selalu dimonopoli sebagai ajakan untuk berhenti merokok. KTR melulu diklaim sebagai kemutlakan untuk tidak boleh merokok sama sekali sembari terus mengampanyekan keburukan-keburukan rokok yang terus menerus diulang meskipun bantahan untuk semua itu sudah disampaikan berdasar data dan fakta.

Satu yang kerap dilupakan, dan ini betul-betul mencederai hak para perokok, adalah kewajiban menyediakan tempat khusus merokok di wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai KTR. Keberadaan KTR dimaksudkan untuk memenuhi hak non-perokok untuk bisa menghirup udara bersih tanpa asap rokok (meskipun tidak bebas asap kendaraan bermotor yang lebih berbahaya).

Tetapi apakah sudah sebatas itu saja? Tentu saja tidak. Karena ada hak perokok pula di sana. Dan undang-undang serta peraturan sudah mengakomodasi itu dengan adanya ketentuan yang mengharuskan keberadaan kawasan ruang merokok di KTR. Dan ini yang masih kerap diabaikan.

Tentu saja kita tidak ingin pemenuhan hak satu pihak dengan mencederai hak pihak lain. Sayangnya ini yang terjadi kini. Banyak tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sama sekali tidak menyediakan ruang khusus merokok.

Jikapun ada tempat khusus merokok yang disediakan, kebanyakan dari tempat itu sangat tidak manusiawi. Di bandara, dan sedikit di stasiun misalnya, ruang khusus merokok ditempatkan di sudut sempit yang panas dengan luas ruang begitu sempit dan hampir seluruhnya tertutup. Kadang masih ditambah diletakkan di dekat toilet yang aromanya naudzubillah setan. Sedikit sekali yang sudah memenuhi kelayakan seperti di Bandara Ngurah Rai dan Stasiun Malang misal.

Sekali lagi, penetapan KTR di tempat-tempat yang sudah ditentukan saya kira merupakan solusi yang bisa saling menguntungkan pihak non-perokok dan perokok. Tetapi ada syarat keadilan di dalamnya. Sayangnya prinsip keadilan itu kini belum benar-benar terlihat.

28/11/201828/11/2018 0 comment

LAKON Video

Mendengar Kembali Kesaksian WS Rendra

by Rinanda 21/11/201821/11/2018

written by Rinanda

Tentang tembakau di Indonesia pernah menjadi perhatian budawayan dan penyair Burung Merak, W.S Rendra semasa hidup. Saat itu, Selasa, 28 April 2009 W.S Rendra memberikan kesaksiannya sebagai ahli perwakilan pemerintah dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Waktu itu Rendra menerangkan muasal dan perjalanan tembakau di Indonesia, yang mana sampai sekarang baik petani, produsen, dan konsumennya tinggal dalam negeri.

“Tembakau itu tanaman asing yang dipaksakan ditanam di Indonesia untuk pembentukan modal bagi kekuatan merkantilisme dan industri di negeri Belanda yang waktu itu menjajah Indonesia… Orang Indonesia menanam tanaman-tanaman seperti kopi termasuk tembakau dan lain sebagainya tanpa dia bisa mengekspornya sebagai tanaman yang sangat menguntungkan perdagangan luar negeri,” terang Rendra di awal kesaksiannya.

Rendra hanya menyangkan, orang Indonesia dari sudut pandang kebudayaan yang serba kreatif itu rupanya belum sepenuhnya dapat menikmati hasil kreativitasnya, yaitu mengolah dan meproduksi tembakau menjadi rokok misalnya.

“Kita menanam tembakau dan kopi, tetapi yang menentukan harga dan penggunaan produk itu adalah Bremen dan Antwerpen. Dan Berlangsung sampai sekarang. Jadi sebetulnya tertekan sekali keadaan para penanam tembakau itu, dari dahulu sampai sekarang. Tetapi kreativitas dari para leluhur dan para penduduk Indonesia luar biasa. Tembakau dicampur dengan klembak, tembakau dicampur dengan cengkeh, menjadi rokok klembak, menjadi rokok cengkeh dan ini suatu kreativitas yang luar biasa,” Rendra menambahkan.

Itulah bukti bahwa orang Indonesia memiliki daya adaptasi yang tinggi. Orang Indonesia bisa mengembangkan apa saja menjadi sesuatu yang bergunia bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Rendra menilai etos kerja orang Indonesia dalam hal kreatifitas sangat mahal harganya. Harus diakui bahwa adaptasi bangsa sangat tinggi terhadap segala sesuatu yang datang dari budaya asing. Bahkan kendati bangsa Indonesia tidak memiliki keaslian jiwa dan raga yang asli, namun sanggup untuk melahirkan kepribadian yang asli.

“Ini aspek budaya yang harus dihargai dan diperkembangkan,” seru Rendra.

Tentu saja hal tersebut berkaitan dengan tanaman tembakau dan produksi rokok di Indonesia, khususnya rokok kretek. Dimana sempat terjadi polemik antara rokok dan kretek. Namun pada prinsipnya, baik rokok maupun kretek dalam maknanya masing-masing, tetap saja merupakan hasil kreasi dan daya adaptasi bangsa Indoneseia. Yang jika dikembangkan akan menopang perekonomian bangsa dan negara. Karena itulah, Rendra sebagai seniman dan budayawan sangat menghargai hal tersebut.

“Rokok kretek itu sekarang (2009) dalam masa krismon bisa bertahan dengan baik karena cengkehnya dari dalam negeri, kertasnya dalam negeri, tembakau dalam negeri, saosnya dalam negeri, lalu konsumennya yang terbesar dalam negeri, sehingga akhirnya menjadi suatu kekuatan ekonomi yang baik. Tentu saja sebagai seniman dan budayawan saya sangat menghargai, sangat mempertimbangkan sekali proses pembangunan. Maka saya menganggap bahwa survival dari rokok kretek ini membantu kekuatan pembangunan Indonesia,” cetusnya.

21/11/201821/11/2018 0 comment

Video

Tutorial Melinting Rokok

by Kretekmin 20/11/2018

written by Kretekmin

Bagi perokok tingwe, aktivitas melinting rokok memiliki nilai keasyikan tersendiri. Yakni, ketika jemari mulai memilih tembakau dan menatanya di atas kertas rokok atau biasa disebut papir lantasmenaburi dengan cengkeh. Komposisinya tak memakai ukuran pasti, namun feeling mereka sudah terlatih untuk menghasilkan racikan bercitarasa khas pada setiap batang rokok.

Kemudian, dengan lihai, kedua telapak tangan dan jari-jarinya bergantian memilin secara perlahan hingga terasa kencang. Terkadang, mereka menjilat pinggiran-pinggiran papir, rasanya manis dan gurih. Setelah itu, ludah yang tersisa di papir dipakai untuk pelekat.

20/11/2018 0 comment

Beasiswa KNPK

Beasiswa KNPK, Mencetak Generasi Mandiri, Berdaulat dan Berbudaya

by Fawaz al Batawy 20/11/201820/11/2018

written by Fawaz al Batawy

Di sebuah lembah yang dikepung bukit berbentuk huruf ‘U’, dikelilingi pepohonan pinus yang di sela-selanya berdiri tegak pohon kopi jenis robusta, 99 anak petani dan buruh tani tembakau berkumpul. Sesekali mereka meneriakkan yel-yel, seringkali juga mereka berangkulan, bahu membahu menyelesaikan tantangan-tantangan yang tidak hanya membutuhkan kepiawaian berpikir, tetapi juga kompakan tim.

99 anak yang berkumpul itu, adalah penerima beasiswa Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) angkatan 2018. Mereka berasal dari 12 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Latar belakang mereka mirip, anak-anak petani dan buruh tani tembakau. Usia mereka juga mirip, kini duduk di kelas satu SMK.

Total penerima beasiswa KNPK tahun ini sebanyak 100 anak. Satu orang berhalangan hadir karena sakit. Mereka berkumpul akhir pekan kemarin untuk ikut acara Character Building bertema: Mandiri, Berdaulat, dan Berbudaya.

Ragam bentuk materi dan kegiatan dilaksanakan sepanjang acara. Mulai dari materi-materi softskill seperti public speaking, videografi, penulisan, dan pengorganisasian, hingga materi-materi yang dikemas dalam bentuk outbond yang tujuannya membangun solidaritas, konsentrasi, kerjasama, dan kesabaran.

Seorang petani tembakau juga diminta memberikan materi terkait pengetahuan dasar pertanian tembakau. Materi ini bertujuan untuk menguatkan pengetahuan yang sudah mereka dapat dari orang tua mereka.

Di tengah hembusan stigma negatif terhadap tembakau dan produk turunannya, kami, KNPK, bersama para petani tembakau, dan pengurus beasiswa Temanggung, tetap terus berusaha agar manfaat pertanian tembakau dan industri kretek bisa terus memberikan manfaat dalam jangkauan yang semakin luas dan terukur.

Sudah delapan angkatan penerima beasiswa. Banyak yang sudah melanjutkan karir pada bidang dan minat masing-masing, ada pula yang masih sekolah. Sebagiamana amanat bangsa, bahwa pendidikan adalah seluruh hak bagi segala bangsa, tak terkecuali anak petani dan buruh petani.

20/11/201820/11/2018 0 comment

Load More Posts