Tag:

cukai

Cukai Tembakau untuk Kampanye Anti-Tembakau, Sebuah Ironi!

by Fawaz al Batawy 10/01/201910/01/2019

Tahun 2018, penerimaan negara dari cukai produk tembakau mencapai Rp153 triliun. Angka ini lebih dari 90 persen total penerimaan cukai negara dan mendekati 10 persen dari total seluruh penerimaan negara pada tahun 2018. Sebuah angka yang tak bisa dianggap remeh untuk industri yang terus-menerus dipandang miring oleh banyak pihak.

Dari seluruh penerimaan hasil cukai produk tembakau, pengelolaannya langsung di bawah menteri keuangan. Salah satu skema penyaluran dana penerimaan cukai ini ke daerah-daerah penghasil tembakau, cengkeh, dan industri rokok, adalah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Selain menentukan angka yang diterima tiap daerah, kementerian keuangan juga mengatur alokasi dana sesuai peruntukannya. Ini diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT.

Salah satu amanat dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa minimal 50 persen dari DBHCHT harus digunakan dalam bidang kesehatan yang mendukung jaminan kesehatan nasional. Sejauh ini, dana DBHCHT paling banyak digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan di banyak daerah di negeri ini.

Sebagai contoh, provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2018 Jawa Barat menerima dana DBHCHT sebanyak Rp176,8 Milyar dan Rp114 Milyar untuk tahun ini. Dana tersebut lebih dari 50 persennya digunakan untuk membangun rumah sakit di wilayah Pameungpeuk, Garut.

Bagi saya, ini menjadi prestasi tersendiri dari industri rokok dan para perokok yang menjadi penyumbang cukai dalam tiap batang rokok yang diperjualbelikan. Di tengah kampanye buruk yang terus-menerus disiarkan terkait tembakau dan produknya berupa rokok, industri ini malah menyumbang sesuatu yang begitu bermanfaat di banyak negeri.

Sayangnya, dengan kondisi semacam ini, ragam rupa kampanye yang mendeskreditkan tembakau dan rokok masih terus saja disuarakan. Yang lebih menyedihkan, dalam kampanye anti-tembakau ini ada dana DBHCHT yang digunakan. Dana yang diambil secara ‘paksa’ dari para perokok oleh negara, dari hasil membeli produk-produk rokok, digunakan untuk mengampanyekan agar masyarakat menjauhi tembakau dan produk unggulan dari tembakau berupa rokok.

Penggunaan dana DBHCHT untuk kampanye anti-tembakau di Jawa Barat disampaikan langsung oleh Iwa Kurniwa, Sekda Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, mereka akan fokus mengampanyekan dampak buruk tembakau di wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Ada logika yang aneh di sini. Anda menanam tembakau, kemudian tembakau itu digunakan sebagai bahan baku produksi rokok. Rokok itu kemudian diperjualbelikan. Dalam setiap batang rokok yang diperjualbelikan, negara menarik cukai di sana hingga terkumpul ratusan trilyun rupiah setiap tahunnya. Lalu beberapa bagian dari ratusan trilyun itu, digunakan sebagai dana untuk mengampanyekan agar orang-orang meninggalkan produk rokok. Sebuah ironi yang nyata terjadi di negeri ini.

Bisa dibilang ini adalah aksi bunuh diri. Berusaha membunuh tembakau dengan uang hasil penjualan tembakau. Bunuh diri masal karena kampanye ini pelan-pelan akan membunuh pemasukan utama petani tembakau dan cengkeh, buruh tani, para penjual rokok eceran, dan industri rokok nasional.

Tentu saja kita semua yang masih memiliki akal sehat harus melawan semua itu. Melawan semampu yang kita bisa.

10/01/201910/01/2019 0 comment

LAKON

Kaleidoskop 2018: Industri Hasil Tembakau Ditikam, Cukainya Ditimang

by Azami 01/01/201901/01/2019

written by Azami

Tahun 2018 telah berakhir. Kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) sepanjang satu tahun kemarin belum bisa dikatakan baik. Banyak sekali isu dan kebijakan pemerintah yang memberikan dampak minor. Padahal semua orang tahu bahwa industri ini telah memberikan sumbangsih besar terhadap perekonomian negara, menghidupkan sendi-sendi perekonomian warga negara, dan memelihara eksistensi komoditas strategis tanaman tembakau juga cengkeh.

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) mencatat ada 7 isu pertembakauan sepanjang tahun 2018.

Kenaikan Cukai

Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10,04 persen di tahun 2018.

Gugatan Rohayani Kepada Dua Perusahaan Rokok Nasional

Seorang warga bernama Rohayani (50) melayangkan somasi kepada dua perusahaan rokok nasional. Tuntutan Rohayani mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Gugatan ini menjadi kontroversial dan hanya menjadi isu semata, karena Rohayani dan kelompok antirokok tidak menindaklanjuti gugatan tersebut.

Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran mencapai Rp 16,5 triliun. Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan cukai rokok sebagai penambal defisit BPJS Kesehatan. Cukai rokok berkontribusi menambal defisit BPJS Kesehatan hingga Rp 5 triliun.

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Konferensi APACTH12th

Pada 13-15 September 2018 konferensi APACTH12th (Asia Pacific Conference on Tobacco or Health) yang digelar di Nusa Dua, Bali. APACT 12th merupakan agenda gerakan pengendalian tembakau se-Asia Pasifik yang bertujuan menguasai dan menghancurkan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia.

Larangan Display Produk Rokok di Rak Minimarket Kota Bogor dan Kota Depok

Kota Bogor dan Kota Depok menerapkan larangan display produk rokok di setiap minimarket yang ada di wilayahnya. Larangan tersebut dikeluarkan melalui surat edaran walikota berdasarkan landasan Perda KTR (Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok).

Simplifikasi Tarif Cukai Hasil Tembakau

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/2017 menetapkan kebijakan berupa penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok. Kebijakan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara bertahap mulai dari 10 (sepuluh) strata tarif di tahun 2018 hingga nantinya akan menjadi 5 (lima) strata tarif pada tahun 2021.

Pentingnya Industri Hasil Tembakau Dalam Mewujudkan Nawa Cita dan SDG’s

Industri Hasil Tembakau (IHT) dituduh bertentangan dan menghambat agenda prioritas Nawa Cita dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s). Pada kenyataannya IHT bukan saja relevan dengan agenda prioritas Nawa Cita dan tujuan SDG’s, tetapi juga suportif dan strategis untuk mencapai tujuan keduanya. Dilihat dari sumbangsih IHT dalam sektor perekonomian dan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Resolusi 2019

Dari ketujuh isu yang telah dimanifestasikan oleh KNPK, tercatat terdapat 5 isu maupun kebijakan yang memberikan dampak minor terhadap IHT, yaitu: kenaikan cukai, gugatan Rohayani kepada dua perusahaan rokok nasional, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi APACTH12th, larangan display produk rokok di rak Minimarket Kota Bogor dan Kota Depok dan simplifikasi tarif cukai hasil tembakau.

Dampak minor tersebut ada yang hanya bersifat sementara, ada juga yang berimbas pada kondisi IHT ke depannya. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan di tahun 2019 sebagai resolusi IHT agar dapat terus eksis?

Menjaga Momentum Tidak Naiknya Tarif Cukai di 2019

Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif cukai pada 2019. Hal ini merupakan hasil keputusan dari rapat kabinet yang diadakan di Istana Bogor.

Tentunya momentum ini harus dijaga karena tidak naiknya tarif cukai di 2019 akan lebih meringankan beban tarif cukai di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah harus terus diingatkan oleh publik untuk memberikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi IHT, karena selama ini publik masih belum awarness terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait IHT.

Ikut Bersuara Melawan Kampanye Negatif Kelompok Antirokok

Selama ini kalangan perokok masih menjadi silent mojority dalam isu-isu IHT. Hal inilah yang membuat antirokok terlihat seperti kelompok penekan yang besar jumlahnya. Padahal secara kuantitas, perokok lebih besar jumlahnya, dan tidak semua kalangan non-perokok sepakat dengan kampanye kelompok antirokok.

Jika perokok mau ikut menyuarakan isu-isu IHT, tentu akan mempersempit ruang kelompok antirokok untuk mendeskriditkan IHT. Bersuaralah untuk turut membela hak-hak sebagai konsumen, membela petani, membela para buruh, membela semua orang yang bergantung hidup dari industri ini. Selemah-lemahnya iman dalam perjuangan hari ini adalah menggerakan jempol untuk bertarung di media sosial.

Melawan Kebijakan Yang Mendiskriminasi Industri Hasil Tembakau

Terlihat dari 5 isu negatif terkait IHT di tahun 2018, seluruhnya mendiskriminasi IHT. Kita ambil salah satunya adalah larangan display produk rokok di rak Minimarket di Kota Bogor dan Kota Depok. Ini adalah salah satu kebijakan yang diskriminatif, sebab rokok adalah barang legal, namun mengapa diperlakukan layaknya barang ilegal? Tidak boleh dipertontonkan bentuk dan rupanya ketika konsumen hendak membelinya.

Selain itu, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan hukum perundang-undangan yang ada di atasnya. Seperti yang tertera pada pasal 50 PP 109 tahun 2012 yang mengatakan bahwa “Larangan kegiatan produksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok”. Melihat pasal ini, maka tidak boleh jika Perda KTR melarang-larang untuk menampilkan display produk hasil tembakau di rak-rak minimarket.

3 point resolusi di atas merupakan hal mendasar yang harus dilakukan oleh kita dan juga publik yang perduli terhadap nasib IHT di Indonesia. Mari kita bergandengan tangan agar kondisi IHT di tahun 2019 bisa lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

01/01/201901/01/2019 0 comment

LAKON

Agenda Terselubung di Balik Isu Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok

by Azami 11/12/201811/12/2018

written by Azami

Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/2017 mengenai penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok belakangan ini menjadi isu krusial di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Kebijakan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara bertahap mulai dari 10 strata tarif di tahun 2018 hingga nantinya akan menjadi 5 strata tarif pada tahun 2021.

Isu ini menjadi krusial karena dinamika yang berkembang di dalamnya. Hanya dalam isu inilah kelompok antirokok punya satu pandangan yang sama dengan stakeholder pertembakauan. Meskipun, beberapa kelompok pro-kretek tetap menolak adanya kebijakan penyederhanaan tarif cukai rokok.

Dukungan kelompok antirokok datang dari Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, Prijo Sidipratomo yang mendukung agar pemerintah konsisten melaksanakan roadmap penyederhanaan tarif cukai.

Kelompok antirokok ini memiliki pandangan bahwa penyederhanaan tarif cukai rokok akan menutup celah bagi pabrikan besar untuk membayar tarif lebih rendah dari ketentuan golongannya.

Sementara kelompok stakeholder pertembakauan lainnya yang mendukung kebijakan tersebut memiliki pandangan yang juga sama dengan kelompok antirokok, bahwa penyederhanaan tarif cukai rokok dianggap solusi adil bagi semua golongan dan berpotensi menyumbang pendapatan negara lebih besar.

Mengapa isu ini turut didukung kelompok antirokok?

Bukan rahasia umum lagi sebenarnya dibalik pertikaian kelompok antirokok dan stakeholder pertembakauan, terdapat juga kemesraan yang dijalin antara kelompok antirokok dengan kelompok pertembakauan rokok putihan.

Dalam satu isu mereka kerap terlihat bentrok, di isu lainnya justru mereka terlihat bergandengan tangan, apalagi jika itu menyoal penghancuran kretek sebagai produk khas Indonesia.

Kebijakan penyederhanaan tarif cukai rokok tentunya memiliki agenda terselubung untuk menggerogoti eksistensi kretek di Indonesia.

Pemerintah salah kaprah jika penyederhanaan layer tarif cukai digadang-gadang bakal memenuhi azas keadilan bagi industri rokok. Justru sebaliknya, kebijakan tersebut malah membunuh industri kretek kecil.

Selama ini industri kretek kecil yang berada di golongan Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan rendah, setelah penyederhanaan tarif cukai akan disamakan dengan tarif cukai golongan tinggi yang diisi oleh pabrikan besar, sehingga industri kecil akan gulung tikar lantaran tak sanggup memenuhi tarif yang sama dengan industri berskala besar.

Selain itu, penyederhanaan tarif cukai juga hanya akan menguntungkan industri rokok putih. Sebab dalam kebijakan tersebut, tarif cukai Sigaret Putih Mesin (SPM) yang selama ini dibedakan dengan lebih tinggi tarifnya, nantinya dalam penyederhanaan akan disamakan besaran tarifnya dengan Sigaret Kretek.

Maka, adanya kebijakan penyederhanaan tarif cukai rokok akan menjadi lonceng kematian bagi industri kretek nasional. Karena kebijakan cukai tidak lagi berpegang membela kepentingan industri nasional.

Dan tentunya menjadi tantangan bagi stakeholder pertembakauan, utamanya menyatukan kepentingan yang sama bahwa kretek sebagai produk khas Indonesia, penting untuk dibela.

11/12/201811/12/2018 0 comment

Siaran Pers

Tarif Cukai Rokok 2019 Tidak Naik dan Simplifikasi Ditunda, KNPK: Langkah Pemerintah Sudah Tepat

by Kretekmin 05/11/2018

written by Kretekmin

Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 dan menunda penerapan kebijakan simplifikasi tarif cukai rokok, sehingga tarif cukai rokok tetap sama dengan tahun 2018. Keputusan tersebut berdasarkan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jumat (2/11/2018).

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok 2019 dan menunda simplifikasi tarif cukai sudah tepat. Hal ini sejalan dengan aspirasi para stakeholder pertembakauan, melihat kondisi Industri Hasil Tembakau dalam beberapa tahun ini sedang mengalami tekanan yang berat.

“Akibat kenaikan cukai dalam beberapa tahun terakhir, konsumen terus terbebani karena harga rokok ikut terkerek naik. Belum lagi melihat kondisi industri yang sedang lesu dan terus tertekan dengan kenaikan cukai. Langkah pemerintah saat ini untuk tidak menaikkan tarif cukai di 2019, kami rasa sudah tepat,” ujar Koordinator KNPK, Azami Mohammad.

Adapun terkait dengan penundaan kebijakan simplifikasi tarif cukai, pemerintah diharapkan mengkaji ulang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Industri Hasil Tembakau. Bahkan, kebijakan simplifikasi tarif cukai sudah seharusnya tidak udah diterapkan di Indonesia.

“Dua hal yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Pertama, simplifikasi cukai sama sekali tidak memberikan azas keadilan, karena mengancam Industri kecil dan menguntungkan Industri Besar. Kedua, menghancurkan eksistensi kretek dengan menyetarakan tarif cukai kretek dengan rokok putih” Ujar Azami.

Ke depannya KNPK berharap agar pemerintah bisa terus kooperatif dengan stakeholder pertembakauan, sehingga penerapan kebijakan terkait Industri Hasil Tembakau tidak hanya menjadi beban bagi industri.

“Harapannya pemerintah mau mendengarkan suara stakeholder pertembakauan. Suara dari petani, buruh, pabrik hingga konsumen, karena dari Industri Hasil Tembakau-lah 8% dari total pendapatan negara disumbangkan,” tutup Azami Mohammad.

05/11/2018 0 comment

Siaran Pers

KNPK Menolak Simplifikasi Tarif Cukai Tembakau

by Kretekmin 18/10/201818/10/2018

written by Kretekmin

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Di dalam PMK tersebut terdapat aturan main terbaru mengenai roadmap penyederhanaan tarif CHT (simplifikasi cukai).

Simplifikasi layer tarif diberlakukan untuk jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin), SKT (Sigaret Kretek Tangan), dan SPM (Sigaret Putih Mesin) yang dilakukan secara bertahap selama periode 2018-2021.

Simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau, penerapannya sebagaimana berikut:

10 (sepuluh) strata tarif mulai tahun 2018
8 (delapan) strata tarif mulai tahun 20 19
6 (enam) strata tarif mulai tahun 2020
5 (lima) strata tarif mulai tahun 2021

Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menilai bahwa simplifikasi cukai akan berdampak negatif terhadap Industri Hasil Tembakau di Indonesia. Ada 3 hal yang menjadi landasan argumentasi KNPK.

Pertama, kebijakan simplifikasi cukai mengancam eksistensi kretek sebagai produk khas Indonesia. Mari perhatikan bagan di bawah ini.

Dari bagan di atas, terlihat pada 2021 ketika simplifikasi cukai berjalan hingga hanya tersisa 5 layer tarif cukai saja, Sigaret Putih Mesin atau yang biasa disebut rokok putihan, tarifnya akan setara dengan Sigaret Kretek. Padahal, tarif cukai rokok putihan sudah seharusnya lebih tinggi daripada kretek, dikarenakan rokok putihan banyak didominasi oleh perusahaan multinasional serta bahan baku dan proses produksinya berada di luar Indonesia.

Sementara kretek merupakan produk khas asli Indonesia yang rantai produksi dari hulu ke hilirnya dikerjakan di dalam negeri dan diolah oleh anak bangsa. Sehingga, kretek perlu dibedakan perlakuannya dengan rokok putihan. Dalam hal ini negara memang sudah seharusnya memberikan proteksi kebijakan terhadap kretek.

Kedua, menurunnya trend produksi dan konsumsi Sigaret Kretek Tangan (SKT). Jika kebijakan simplifikasi cukai diterapkan, maka rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) produksinya akan naik, sementara itu produksi SKT akan mengalami penurunan yang signifikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, produksi SKT sejak periode 2011 sampai 2017 terus menurun sebesar 5,5% per tahun. Data penurunan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah dan stakeholder pertembakauan. Dikarenakan penurunan produksi dan konsumsi SKT dapat berimbas kepada matinya industri kecil menengah.

Apalagi, jumlah pabrik rokok terus mengalami pengurangan. Data Bea Cukai menunjukkan, sejak 2011 jumlah pabrik rokok masih ada sebanyak 1.540. Lalu di 2012 menjadi 1.000 pabrik, pada 2013 sebanyak 800 pabrik, di 2014 menjadi sebanyak 700 pabrik, berkurang menjadi 600 pabrik di 2015 dan 2016. Serta di 2017 hanya menjadi 487 pabrik rokok.

Padahal, SKT adalah industri yang menyerap tenaga kerja paling besar ketimbang jenis-jenis hasil tembakau lainnya. Industri ini adalah industri padat karya yang menaungi hajat hidup ribuan buruh linting.

Ketiga, meningkatnya peredaran rokok ilegal. Kebijakan simplifikasi cukai akan memicu peredaran rokok ilegal. Hal ini bukan berdasarkan asumsi semata. Penggabungan struktur cukai tersebut tentu akan berdampak langsung pada struktur persaingan dan keberlanjutan IHT, terutama golongan menengah kecil.

Simplifikasi tarif punya potensi memperkuat karakter oligopolistik. Menghabisi industri kecil dan memperkuat pemain besar. Jika persaingan hanya diisi oleh pemain besar, maka akan muncul peredaran rokok ilegal yang disebabkan tertutupnya persaingan sehat bisnis rokok di Indonesia.

Apalagi ditambah dengan kondisi kenaikan tarif cukai yang eksesif oleh pemerintah setiap tahunnya. Konsumen akan dihadapi pada pilihan konsumsi produk yang terbatas dengan harga yang mahal. Maka, konsumsi rokok ilegal akan menjadi pilihan bagi konsumen. Jika pasar konsumennya sudah terbentuk, produksi rokok ilegal akan marak beredar.

Tiga landasan argumen tersebut menjadi alasan bagi KNPK untuk Menolak Kebijakan Simplifikasi Tarif Cukai Hasil Tembakau yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

18/10/201818/10/2018 0 comment

TUTUR

Tempo dan Matinya Keberimbangan Dunia Jurnalistik dalam Membahas Rokok

by Azami 09/10/201809/10/2018

written by Azami

Kerja-kerja jurnalisme di Indonesia sudah tidak beres. Sebab, banyak media yang menganut rating sebagai Tuhan atas pekerjaan mereka. Selain rating ada hal lain yang juga menjadi penyebab ketidakberesan pada kerja-kerja jurnalisme, yakni kontrol modal atas suatu media.

Membaca tulisan yang dimuat oleh Tempo mengenai rokok, rasanya sudah cukup membuktikan pernyataan bahwa kerja media disetir oleh rating dan modal besar. Silahkan Baca: Bukan Perokok, Bagaimana Sutopo Purwo Nugroho Kena Kanker Paru (Tempo)

Ada dua argumen yang dapat mengukuhkan pernyataan tersebut. Pertama, tulisan tersebut hanya berdasarkan cocoklogi dengan menyebut sebuah kasus, dalam hal ini kasus bapak Sutopo Purwo yang terkena kanker paru, lalu tanpa tedeng aling-aling menempelinya dengan data asal comot mengenai faktor risiko yang disebabkan oleh rokok.

Terdengar sangat konyol memang bahwa media besar sekelas Tempo melakukan kerja cocoklogi dalam kerja jurnalis-nya.

Disebut cocoklogi karena Si Jurnalis yang menulis tidak melakukan riset dan wawancara langsung kepada narasumber, tapi langsung menempelkan data faktor risiko rokok yang diambil tanpa ada sumber riset yang dicantumkan. Apalagi data tersebut berdomain Amerika Serikat, bukan di Indonesia. Tentu ini juga jadi berbeda studi kasus.

Padahal Si Jurnalis Tempo ini bisa mewawancarai rumah sakit, dokter dan bapak Sutopo sendiri untuk melengkapi tulisannya.

Artinya dari segi data, Tempo bermasalah.

Kedua, secara medis sebetulnya sampai saat ini para ahli belum menemukan penyebab pasti dari kanker. Kanker muncul ketika sel-sel sehat yang ada dalam tubuh bermutasi (berubah) menjadi sel kanker yang lantas merusak organ tempat sel tersebut berada.

Dalam hal ini, setiap orang mempunyai risiko untuk terkena kanker. Di sini sangat jelas bahwa bukan perokok sekalipun memang punya risiko terhadap kanker.

Tempo tidak mencantumkan data tersebut, malah cenderung tendensius menyasar rokok sebagai penyebab kanker. Pemberitaan Tempo terlihat sangat tidak berimbang.

Harus diingat bahwa semua produk konsumsi memiliki faktor risiko, termasuk rokok. Tapi bukan berarti kita dapat serta-merta menuduh bahwa rokok atau suatu produk konsumsi lainnya sebagai penyebab utama sebuah penyakit.

Pemberitaan tentang rokok dalam media seringkali terlihat menyudutkan. Media seringkali tidak berimbang dalam memberitakan rokok, padahal asas keberimbangan merupakan asas yang harus dipegang dalam dunia jurnalistik.

Apakah Tempo dan media-media lainnya pernah mewawancarai perokok ketika terdapat isu mengenai rokok? Sudut yang diambil hanyalah sudut pandang medis yang notabene dikuasai oleh wacana kelompok antirokok.

Jika sudah begini, apakah kita masih percaya terhadap media massa kita?

09/10/201809/10/2018 0 comment

TUTUR

Antirokok Mari Bahagia Bersama Perokok

by Rinanda 25/09/201825/09/2018

written by Rinanda

Keputusan pemerintah menambal defisit BPJS dengan cukai rokok memberikan uforia tersendiri bagi para kretekus. Layaknya musafir di tengah panas gurun yang mendapatkan seteguk air. Perokok

Di jagat media sosial misalnya, uforia itu terasa amat menggembirakan. Jutaan orang mengungkapkan kebanggaan mereka akan aktivitas merokok yang selama ini dianggap buruk dan merugikan negara, nyatanya memberi sumbangsih besar terhadap sektor kesehatan bangsa.

Uforia itu adalah hal lumrah. Selama ini para perokok dimarjinalkan, diberi ruang merokok yang ala kadarnya, dan bahkan pernah diancam tak mendapat layanan kesehatan dari negara.

Cukai rokok menambal defisit BPJS bagi perokok adalah sebuah apresiasi ghaib, yaitu apresiasi yang mungkin tidak akan pernah keluar dari mulut para pegiat kesehatan, apalagi mereka yang getol menyuarakan dan mendorong pemerintah untuk meratifikasi FCTC.

Di sisi yang berbeda, fakta menarik ini menjadi tamparan keras bagi mereka para anti rokok. Sebagai manusia normal, seharusnya mereka malu karena barang yang ingin mereka berangus dari negeri ini ternyata malah membiayai sektor yang mereka geluti: kesehatan.

Mau faktanya seperti apa, para antirokok memang manusia-manusia yang teguh pendirian. Mereka pantang untuk menerima takdir jika rokok adalah berkah bagi negara, sebaliknya mereka harus mengkritik kebijakan presiden tersebut.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), misalnya, mengkritik keras kebijakan pemerintah itu. Mereka menganggap, pemanfaatan pajak rokok yang selama ini menjadi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan dianggap tidak efektif.

Bagi mereka, sebagaimana yang diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Ilham Oetama Marsis, terkait penggunaan cukai rokok harus dibuat peraturan tersendiri. Maksudnya adalah, Ilham Oetama ingin menyampaikan, defisit BPJS dikarenakan banyak orang sakit ketimbang yang bayar BPJS, dan dari sekian banyak orang sakit itu adalah perokok.

Ilham berpandangan langkah yang lebih tepat dilakukan pemerintah adalah penanganan terlebih dahulu terhadap dampak kesehatan yang timbul dari konsumsi rokok. Caranya bisa dilakukan dengan pembatasan operasional pabrik rokok, hingga peningkatan harga pasaran rokok.

Ungkapan itu tentu saja bisa kita raba bermuara ke mana. Ya, ke pengendalian tembakau atau bahasa kasarnya pembunuhan industri kretek dari bumi Nusantara ini. Hal itu diyakini bisa membuat jumlah konsumsi rokok berkurang, dan klaim kesehatan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan untuk keluhan-keluhan yang terkait dengan konsumsi rokok juga berkurang.

Kesimpulannya, jika pabrik-pabrik rokok dibatasi produksi, maka diharapkan orang penyakitan akan berkurang. Jika orang penyakitan berkurang, maka BPJS pasti punya keuntungan yang lebih besar dan tak perlu khawatir ditambal cukai rokok apabila mengalami defisit. BPJS tidak boleh ditambal cukai rokok, karena yang demikian akan mengakibatkan lunturnya marwah para pegiat kesehatan, tapi kalau cukai rokok untuk kampanye kesehatan, ya ndak apa-apa.

Seharusnya, para antirokok tak perlu malu. Para perokok ikhlas dan selalu gembira dapat berkontribusi terhadap pembangunan serta kesehatan bangsa. Mari bersuka cita bersama, tak perlu ada dusta di antara kita.

25/09/201825/09/2018 0 comment

TUTUR

Defisit BPJS Kesehatan dan Pentingnya Peta Jalan Industri Hasil Tembakau

by Azami 20/09/201820/09/2018

written by Azami

Bobolnya BPJS Kesehatan membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Sejak 2014 BPJS Kesehatan sudah mengalami defisit anggaran mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Alhasil pemerintah mau tak mau menalangi defisit tersebut.

Alasan defisitnya BPJS Kesehatan pun bermacam-macam, mulai dari pembiayaan klaim tagihan yg membengkak, jumlah iuran peserta BPJS dianggap kurang, hingga alasan yg mengada-ada seperti perokok membebani biaya JKN.

Padahal banyak hal lain yg menjadi penyebab jebolnya BPJS Kesehatan, seperti adanya kecurangan dari pihak Rumah Sakit dalam klaim tagihan kepada BPJS Kesehatan.

Baca: http://finansial.bisnis.com/read/20171219/215/719912/fraud-tagihan-bpjs-harus-konfirmasi-data-ke-pasien

Dalam kondisi keuangan negara yg banyak dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur, tentu nalangin BPJS Kesehatan menjadi beban bagi pemerintah.

Awal tahun 2017, pemerintah membuat wacana menutup defisit BPJS Kesehatan dengan mengambil dana cukai rokok sebagai salah satu solusi mengurangi beban pemerintah.

Namun wacana tersebut belum bisa terealisasi karena pemerintah harus menyelaraskan dulu peraturan mengenai cukai rokok yg ada.

Dalam UU Cukai nomor 36 tahun 2007 alokasi pembagian DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sudah diatur dengan jelas bahwa 50% DBHCHT digunakan untuk pengembangan pertanian, industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi cukai, dll. Sementara 50% lainnya digunakan untuk pembangunan daerah penerima DBHCHT (dalam hal ini daerah penghasil cukai).

Pemerintah punya celah mengeksekusi wacana menutup defisit BPJS Kesehatan dari cukai rokok dengan mengalokasikan 50% alokasi DBHCHT untuk pembinaan lingkungan sosial.

Tapi disini masalahnya.

Kalau kita jeli, alokasi DBHCHT untuk pembinaan lingkungan sosial justru dirampok oleh kelompok antirokok. Dalam juknisnya, alokasi tersebut malah dipakai untuk sosialisasi bahaya merokok dan pembuatan perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok).

Padahal kalau dimaksimalkan untuk pelayanan kesehatan yg jelas, BPJS Kesehatan akan lebih ringan bekerja dan kemungkinan defisit anggaran bisa diperkecil.

Sampai pada akhirnya muncul PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yg di dalamnya mengatur lebih spesifik bahwa alokasi DBHCHT 50% dipakai untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Ini aneh, sebab perpres aturan main pembiyaan BPJS Kesehatan dari dana cukai dan pajak rokok didahului oleh peraturan menteri. Bukankah seharusnya perpres dulu baru peraturan menteri? (Koreksi saya bila salah).

Peta jalan mengenai aturan IHT (Industri Hasil Tembakau) memang perlu dibuat secepatnya agar aturan mainnya fair dan jelas. Selama ini IHT menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara, tapi di satu sisi kebijakan pemerintah selalu menjadi beban bagi IHT (karena terpengaruh dengan bisikan kelompok pengendalian tembakau).

Kalau aturan main yg berkaitan dengan IHT masih seperti ini, jangan harap ke depannya IHT bisa berkontribusi maksimal bagi negara.

Memangnya jika ada masalah darurat seperti defisitnya BPJS Kesehatan sekarang ini, kelompok pengendalian tembakau mau ikut pusing nalangin?

Jangankan nalangin, wong pendanaan gerakan mereka saja masih garong dari duit perokok dan disuntik sama asing kok, artinya urusan perut mereka saja belum selesai.

20/09/201820/09/2018 0 comment

LAKON

Melawan APACT Bersama Petani Cengkeh

by Fawaz al Batawy 14/09/201814/09/2018

written by Fawaz al Batawy

Ia tiba menjemput saya di penginapan Don Biyu sesaat setelah saya selesai menyantap sarapan pagi dengan menu ketan hitam dan lak-lak (sejenis serabi) yang diguyur gula merah cair. Malam sebelumnya kami memang sudah bersepakat, Ia akan mengantar saya dan Aris berkeliling kebun cengkeh. apact

Mengenakan kaos lengan pendek berwarna hitam, celana dengan panjang sebatas lutut, dan mengenakan sandal jepit, Ia tiba dengan sumringah, menyalami lalu memeluk saya. Kami lalu saling bertukar kabar. Satu tahun lalu, kami pernah bertemu. Ia juga yang sempat mengantar saya bertemu beberapa petani cengkeh di Desa Munduk, Kabupaten Buleleng, Bali Utara.

Kami lalu memulai perjalanan, menyusuri jalan beraspal, jalan utama Desa Munduk yang juga jalan alternatif dari Singaraja menuju Denpasar. Seratus meter kemudian kami berbelok ke arah kiri, memasuki perkebunan cengkeh yang memang beririsan dengan tepi jalan utama desa. Aroma khas cengkeh menyambut kami.

Musim panen cengkeh sedang berlangsung, sudah berlangsung sejak akhir Juli lalu, dan masih akan terus berlangsung setidaknya hingga akhir September. Bunga-bunga cengkeh siap panen yang bertengger di pucuk-pucuk dahan, membikin perjalanan semakin menyenangkan.

Kami kemudian menyusuri jalan setapak dalam hamparan perkebunan cengkeh. Kontur Desa Munduk yang berada di perbukitan, sebabkan kebun cengkeh di sini ditanam di lahan dengan kemiringan yang cukup tinggi. Dengan kontur semacam itu, jalan-jalan yang kami lalui juga cukup bervariasi, sedikit landai, dan banyak jalan menanjak dan menurun. Lembah dan tebing yang ditumbuhi pohon cengkeh kerap kami temui di kiri kanan jalan.

Setelah menuruni lembah curam, di tengah kebun cengkeh kami tiba di sebuah rumah sederhana dengan halaman yang cukup luas. Dua orang perempuan sedang menjemur cengkeh yang baru selesai dipanen. Seorang berusia antara 25 hingga 30 tahun, dan seorang lagi berusia enam tahun.

Dua orang perempuan itu adalah istri dan anak dari pemandu yang mengantar saya menjelajahi kebun cengkeh kali ini. Mereka berdua menyambut kami. Sang istri lekas membuatkan kami teh hangat, anaknya lanjut bermain di hamparan cengkeh yang sedang dijemur.

“Sudah empat tahun saya tinggal di sini. Menumpang, tempat ini milik bos saya. Saya tinggal di sini sekalian menggarap kebun cengkeh milik bos. Kalau musim panen begini ya ikut panen, kalau sedang tidak musim panen saya kerja merawat kebun.” Ujar Komang Bondol menerangkan.

Memiliki nama lahir Komang Budi Artina, Ia lebih dikenal dengan panggilan Komang Bondol. Usianya kini memasuki 29 tahun. Delapan tahun lalu Ia menikah, Ia kini memiliki dua orang anak, seorang anak perempuan berusia enam tahun, dan seorang lagi masih dalam kandungan berusia tujuh bulan.

Ketika saya tanya kenapa Ia lebih sering disapa dengan panggilan ‘Komang Bondol’, Ia kemudian bercerita. Dahulu, semasa kecil, Ia selalu berpenampilan klimis. Berambut pendek dan selalu berpakaian rapi. Tinggi badannya lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Itulah yang menyebabkan Ia hingga kini lebih sering disapa ‘Bondol’, atau ‘Komang Bondol’.

Setelah segelas teh kami tandas, kami melanjutkan perjalanan keliling kebun cengkeh. Di beberapa lokasi, kami berjumpa pemetik cengkeh yang sedang memanen bunga-bunga cengkeh. Komang Bondol selalu menyempatkan diri menyapa rekan sepekerjaannya itu.

Sepanjang jalan, Komang Bondol selalu menjelaskan kepada saya dan Aris siapa saja pemilik kebun itu dan mana batas-batasnya. “Kalau kebun Bli Komang Bondol di mana, Bli?” Tanya saya.”

“Saya nggak punya kebun cengkeh di sini. Sekadar petani penggarap saja, merawat kebun milik bos. Saya senang sekali di kebun, suka bekerja di kebun cengkeh begini.” Jawab Komang Bondol.

Setelah puas jelajah kebun cengkeh, Komang Bondol mengantar kami ke objek wisata air terjun Melanting. Di sepanjang jalan, sejak awal hingga akhir, kami kerap berpapasan dengan turis asing yang sedang berwisata tracking di Desa Munduk. Selepas air terjun Melanting, kami harus melanjutkan perjalanan dengan menaiki 440 anak tangga yang membikin kaki kami lemas. Berkali-kali kami rehat karena kelelahan.

Sekali waktu, ketika kami sedang rehat dekat sebuah kios yang menjual air minum dan rempah-rempah, dua orang turis asing kebingungan ketika bertransaksi. Tiba-tiba, Komang Bondol berbicara bahasa Perancis kepada mereka. Selanjutnya mereka asyik berbincang menggunakan bahasa Perancis, membikin saya dan Aris sedikit melongo.

Di kesempatan selanjutnya, Komang Bondol ganti berbincang bahasa Inggris dengan turis-turis yang kami jumpai. Ternyata, selain sebagai petani penggarap di kebun cengkeh, sehari-hari Komang Bondol juga menjadi pemandu wisata di Desa Munduk. Menurut Bli Komang Armada, rekan saya di Desa Munduk, Komang Bondol adalah satu dari sedikit pemandu wisata khusus bahasa Perancis di Desa Munduk. Ia menjadi satu dari lima orang pemandu wisata yang mahir berbahasa Perancis di Desa Munduk.

Komang Bondol berasal dari Karangasem. Ia lahir di Desa Munduk. Orangtuanya bermigrasi ke Desa Munduk ketika tanaman cengkeh semakin menjadi primadona karena permintaan tinggi untuk produksi rokok kretek. Itu terjadi sebelum rezim orde baru lewat BPPC-nya menghancurkan harga jual cengkeh. Kini, ketika harga cengkeh kembali tinggi dan menjadi gantungan hidup banyak orang mulai dari pemilik kebun, petani penggarap, hingga pekerja pemetik cengkeh, Komang Bondol bersama banyak manusia lainnya kembali optimis. Lagi-lagi, produksi rokok kretek yang menjamin harga cengkeh stabil di angka tinggi.

Musim panen cengkeh kali ini membuka begitu banyak peluang kerja bagi banyak orang, salah satunya adalah pekerja pemetik cengkeh. Para pemilik lahan di Desa Munduk sampai kesulitan mendapatkan pemetik karena panen kali ini kuantitasnya besar dan terjadi hampir serempak dengam desa-desa lain yang juga penghasil cengkeh. Mereka para pemilik sampai mendatangkan pemetik dari Pulau Jawa.

Mulai besok hingga tanggal 15 September 2018 di sebuah hotel mewah di daerah Nusa Dua, Bali, mereka yang merasa rokok kretek sama sekali tidak bermanfaat akan mengadakan konferensi internasional yang mereka namakan APACT. Ini kali ke-12 konferensi semacam ini diselenggarakan. Tujuan utamanya, meratifikasi FCTC yang akan membunuh industri kretek di Indonesia. Industri yang ditopang oleh petani cengkeh dan petani tembakau lebih dari 6 juta jiwa. Industri yang membuka peluang ekonomi bagi lebih dari 30 juta manusia di negeri ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri yang membikin Komang Bondol dan banyak orang seprofesi dengannya bergairah dalam bertani dan bekerja.

Dalam ruangan dingin ber-AC, di kursi-kursi empuk dan nyaman, mereka akan bersekutu menghancurkan industri tempat orang banyak menggantungkan hajat hidupnya. Yang akan merasakan dampak terbesar jika konferensi APACT itu berhasil memaksa Indonesia meratifikasi FCTC adalah petani cengkeh. Karena jika FCTC diratifikasi, cengkeh sudah tidak boleh ada sama sekali dalam sebatang rokok. Padahal sejauh ini, lebih dari 94 persen hasil cengkeh nasional diserap oleh industri rokok kretek.

Perjalanan saya bersama Aris dan Komang Bondol kemarin di kebun cengkeh, adalah perjalanan untuk menyiapkan sebuah perlawanan terhadap APACT. Jika APACT akan bermewah-mewahan rapi wangi di Bali sembari berembug untuk menghancurkan kretek, mengeluarkan keputusan-keputusan yang merendahkan martabat petani di negeri ini, kami di sini, di sisi lain Pulau Bali, dari kebun cengkeh, bersama petani dan anak-anak muda Indonesia dari berbagai tempat yang sore ini sudah merapat ke Munduk, akan melakukan perlawanan atas semua itu.

Kami bersama menginjakkan kaki di tanah terbuka, menghirup udara pegunungan bercampur aroma bunga cengkeh yang sedang bermekaran, bergandengan tangan, akan membuat perhitungan terhadap mereka. Kami tidak tinggal diam. Kami akan melawan. Semampunya. Sekuat tenaga.

14/09/201814/09/2018 0 comment

LAKON

Lalu Muhammad Zohri, Sprinter Tercepat dari Kabupaten Penghasil Tembakau Berkualitas

by Rinanda 27/08/201827/08/2018

written by Rinanda

Lalu Muhammad Zohri mewarisi keuletan petani tembakau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Siapa yang tak kenal Lalu Muhammad Zohri, anak bangsa kelahiran 1 Juli 2000 yang berhasil mencatatkan namanya menjadi sprinter tercepat di Kejuaraan Dunia Atletik Junior U-20 di Tampere, Finlandia pada 12 Juli 2018.

Sebagaimana yang diberitakan banyak media, Zohri memang bukan atlet yang diperhitungkan sebelumnya, tetapi ia berhasil membuktikan bahwa ia adalah anak bangsa yang tidak dapat disepelekan begitu saja. Zohri, sapaan akrabnya, berhasil finis pertama dengan catatan waktu 10,18 detik, mengunghuli pelari asal Amerika Serikat, Anthony Schwartz (10,22) dan Eric Harrison (10,22).

Di umurnya yang masih sangat muda, Zohri dipercaya mewakili Indonesia dalam ajang Asian Games. Zohri tercatat sebagai atlet termuda dibanding atlet dari negara lainnya. Meski belum dapat memboyong mendali, Zohri tetap mencatatkan prestasi membanggakan dalam perhelatan pesta olahraga terbesar se-Asia tersebut.

Sebelum melenggang ke babak final, Zohri berhasil mencatatkan waktu terbaik pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Saat semifinal misalnya, sprinter 18 tahun ini berhasil mencatatkan waktu 10,24 detik dan finis tepat di belakang atlet asal Arab Saudi, Mohammed Abdullah Abkar dengan catatan waktu 10,21 detik. Hingga akhirnya catatan waktu itu membawanya melaju ke babak final.

Zohri adalah seorang anak yang ulet. Kehidupan pribadi yang tidak berpihak kepadanya, mulai dari ditinggal kedua orangnya menghadap Sang Pencipta saat masih anak-anak hingga hidup dengan segala keterbatasan, ternyata tidak membuatnya menyerah dalam menggelorakan semangat juangnya.

I Komang Budugama, pelatih atletik Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP) NTB yang juga melatih Zohri mengungkapkan bahwa Zohri adalah pribadi yang ulet dan tidak gampang menyerah. Komang Budugama menceritakan Zohri terus berlatih di tengah badannya terasa sakit karena digeber berlatih.

“Saya larang latihan, tetapi ia tetap ngeyel dan ingin tetap berlatih,” tegas Komang Budugama, sebagaimana yang diberitakan Lombok Post.

Selepas menjadi juara dunia pun, meski banyak mata, sanjungan dan orang-orang yang berbondong-bondong datang dengan menenteng bantuan, juga tidak membuat Zohri menjadi besar kepala.

Zohri matang dan besar di tengah Kabupaten Lombok yang hampir seluruh masyarakatnya bertani tembakau. Kultur petani yang ulet, tidak gampang menyerang dan terus merawat tanaman bersejarah yang banyak menopang kehidupan masyarakat Indonesia dan juga negara, barangkali ikut serta memengaruhi kepribadian Zohri dalam berusaha terus mengharumkan nama bangsa.

Petani tembakau terus bersemangat menanam dan dengan sabar merawat tembakau, meski tak pernah henti digencet dengan segala hal yang dilakukan oleh Antirokok, baik melalui iklan-iklan maupun regulasi yang mempersempit ruang gerak perekonomian tembakau. Begitu juga dengan Zohri, ia terus saja berlari meski lawannya lebih tua dan diunggulkan ketimbang dirinya, hingga akhirnya ia dapat membungkap semua orang yang menyepelekannya.

Ada satu hal yang penting dari kehidupan Zohri, ia berhasil mematahkan stigma buruk tembakau yang selalu digemborkan gerakan antitembakau. Bahwa Zohri hidup di dalam kabupaten yang masyhur memproduksi tembakau, Zohri tetap mampu berlari kencang dan menjadi yang tercepat di kawasan Asia dan dunia.

Maju terus, Zohri!

27/08/201827/08/2018 0 comment

Load More Posts