Setiap hari kabar buruk datang dari negara. Memasuki awal tahun 2026, kita sudah dihadapkan dengan situasi yang cukup mengkhawatirkan. Kondisi ekonomi terlihat melemah, dan salah satu indikator yang paling terasa adalah nilai tukar rupiah melemah.
Dalam beberapa hari terakhir, rupiah sempat menyentuh level Rp17.000 per dolar AS, yang menjadi salah satu titik terendah sepanjang sejarah. Yang menarik, pelemahan ini terjadi bahkan ketika indeks dolar global juga sedang tidak terlalu kuat. Artinya, tekanan terhadap rupiah bukan hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dari dalam negeri.
Rupiah melemah sebab ketegangan geopolitik?
Di tengah situasi tersebut, dunia juga kembali dihadapkan pada ketegangan geopolitik. Khususnya konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Konflik ini memicu kekhawatiran besar terhadap stabilitas pasokan energi global. Iran bahkan sempat mengambil sikap untuk menutup Selat Hormuz, sebuah jalur laut yang sangat vital bagi perdagangan minyak dunia.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting di dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati selat ini, dan sekitar 84% pasokan minyak yang menuju Asia juga melalui jalur tersebut. Jika jalur ini terganggu, maka distribusi minyak dunia ikut terhambat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor energi.
Ketika pasokan minyak terganggu, harga energi berpotensi naik. Ini akan berimbas pada biaya produksi, transportasi, hingga harga barang kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, tekanan terhadap ekonomi domestik tentu semakin besar.
Di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu seperti sekarang, muncul pertanyaan lain yang juga cukup sensitif: apakah pemerintah akan tetap menaikkan cukai rokok?
Apakah cukai rokok bakal naik di tengah situasi geopolitik yang memanas?
Secara logika kebijakan, menaikkan cukai rokok di saat daya beli masyarakat sedang melemah bukanlah langkah yang mudah. Industri hasil tembakau memiliki rantai ekonomi yang sangat panjang : mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, distributor, hingga pedagang kecil. Kebijakan cukai yang terlalu agresif di tengah kondisi ekonomi yang rapuh berpotensi menimbulkan tekanan sosial, termasuk gelombang protes dari para pelaku industri dan pekerja.
Apalagi tokoh seperti Purbaya Yudhi Sadewa, yang dikenal cukup memahami dinamika industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir, tentu menyadari bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan sosial. Jika cukai rokok dinaikkan secara signifikan di tengah situasi ekonomi yang belum pulih, bukan tidak mungkin akan memicu penolakan besar dari berbagai pihak.
Karena itu, selama kondisi ekonomi masih sulit dan rupiah masih berada dalam tekanan, kemungkinan besar pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menaikkan cukai rokok. Kebijakan yang diambil kemungkinan bersifat lebih moderat, atau bahkan menunda kenaikan besar sampai kondisi ekonomi lebih stabil.
Jadi, jika rupiah terus melemah dan ekonomi belum menunjukkan pemulihan yang kuat, kenaikan cukai rokok secara signifikan kemungkinan tidak akan menjadi prioritas dalam waktu dekat. Pemerintah biasanya akan memilih menjaga stabilitas ekonomi terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan fiskal yang berpotensi menambah tekanan pada masyarakat dan industri.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Alfianaja Maulana Ardika
